Garuda - Garba Rujukan Digital

Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam al-Hamidy, Abu Dzarrin
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Sosok Mawdudi hadir dengan membawa semangat idealisme yang begitu kuat dalam segenap pemikiran maupun gerakan-gerakannya. Semangat untuk melakukan rintisan besar-besaran di Negara Pakistan?suatu negara di mana ia tinggal?tersebut didasarkan pada confidence yang kuat yang terpatri dalam kepribadiannya. Ia berpandangan, bahwa konsep segala sesuatu ada dalam norma ajaran agama Islam sehingga tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran di luar Islam termasuk dari Barat. Konsep negara Islam adalah salah satu aspek yang menjadi pusat perhatiannya. Baginya, Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut ?demokrasi? karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan ?rakyat?, dalam arti bahwa suatu undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah, dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut ?teokrasi? yang pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang dengan atas nama Tuhan menyusun dan mengundangkan suatu undang-undang atau hukum kepada rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu dan memerintah negara dengan berlindung di belakang ?hukum-hukum Tuhan?. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qur?an dan Sunnah Nabi. Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru dalam hal ini, yaitu ?teodemokrasi? karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas. Kata kunci: Konsep negara Islam, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi

Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin Abu Dzarrin al-Hamidy
Islamica: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 1 (2015): September
Publisher : Postgraduate Studies of Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

This article deals with the issue of homosexuality from the perspective of human rights international law and Islamic law, particularly in the view of Mashood Baderin. The result of understanding towards human rights international law as well as towards Islamic law as the blessings for the universe places human beings in the most respected position. However, there emerge the phenomenon of non-mainstream sexual orientation, such as lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT). In the perspective of Mashood Baderin, who portrays human rights international law and Islamic law on the principles of equality and justice, these LGBTs have their rights, as they are also human beings that should be respected due to their human dignity. It is inhumane to discriminate and condemn them. They should receive proportional treatment from the state so that their civil rights are guaranteed. However, with regard to their sexual orientation Islamic law prohibits the same sex marriage or other forbidden sexual relations

Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam Abu Dzarrin al-Hamidy
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Sosok Mawdudi hadir dengan membawa semangat idealisme yang begitu kuat dalam segenap pemikiran maupun gerakan-gerakannya. Semangat untuk melakukan rintisan besar-besaran di Negara Pakistanâ€”suatu negara di mana ia tinggalâ€”tersebut didasarkan pada confidence yang kuat yang terpatri dalam kepribadiannya. Ia berpandangan, bahwa konsep segala sesuatu ada dalam norma ajaran agama Islam sehingga tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran di luar Islam termasuk dari Barat. Konsep negara Islam adalah salah satu aspek yang menjadi pusat perhatiannya. Baginya, Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut â€œdemokrasiâ€ karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tanganÂ â€œrakyatâ€, dalam arti bahwa suatu undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah, dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut â€œteokrasiâ€yang pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang dengan atas nama Tuhan menyusun dan mengundangkan suatu undang-undang atau hukum kepada rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu dan memerintah negara dengan berlindung di belakang â€œhukum-hukum Tuhanâ€. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qurâ€™an dan Sunnah Nabi. Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru dalam hal ini, yaitu â€œteodemokrasiâ€ karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.

Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius Abu Dzarrin Al-Hamidy; Fathimatuz Zahroh; Mohammad Fais; Nur Lailatul Fitria; Abd Sholeh; Rabiatul Adawiyah; Lailur Rahman
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.144

Abstract: This research is entitled "Examination of Applications for Itsbat in Contentious Marriage at the Bangkalan Religious Court Number 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl". . This research uses quantitative research methods and is included in library research. Which data is obtained from the Bangkalan Religious Court Decision, Journals, Articles, and other scientific works. The results of this study are that the Bangkalan Religious Court Judges made their decision on case Number 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl which was handed down on Wednesday, December 8, 2021 AD, coinciding with the date of 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah which was read out in an open session for general on the same day, the stipulation includes; Grants the applicant's application, declares that the marriage of the respondent's husband and the applicant is valid, then orders the applicant to register the marriage to the Marriage Registrar of the Tanjung Bumi Religious Affairs Office, Bangkalan Regency. Keyword: Examination, Judgment, Itsbat Marriage Contentious Abstrak: Penelitian ini berjudul “Eksaminasi Terhadap Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius Pada Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl” penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap perkara Itsbat nikah kontentius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research). Yang mana data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Jurnal, Artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa Majelis Hakim Pengadila Agama Bangkalan menetapkan Putusannya pada perkara Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang dibacakan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga, penetapannya meliputi; Mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan sah perkawinan suami termohon dengan pemohon, kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Kata kunci: Eksaminasi, Putusan, Itsbat Nikah Kontentius

Astronomical Analysis of Hilal Testimony Data: A Comprehensive Study of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia from 1962 – 2021 Sopwan, Novi; Alhamidi, Abu Dzarrin; Zulikrom, Muhammad Muadz; Humam, Muhammad Akbarul
AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Vol. 6 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study is a quantitative study of hilal position parameters in the report of the results of hilal testimony at the beginning of Ramadan, Shawwal, and Zulhijjah. A compilation of hilal testimony data from each Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (KMA RI) from 1962 - 2021 was carried out. The position parameters, crucial for our analysis, were calculated with utmost precision for each hilal testimony data using the well-established and accurate VSOP87 and ELP91. There is a discrepancy between hilal testimony data and hilal visibility, which is used as a reference for hilal visibility. The results showed that all hilal testimony data is a hilal that is difficult to observe with the naked eye. Some testimonies show hilals that are impossible to detect. Another possibility is the presence of errors of observed objects other than hilal, such as a glowing cloud resembling the hilal, the appearance of the crescent of Venus that is suspected to be hilal, or the appearance of a lamp near the horizon that is identified as a suspected hilal. In the case of negative hilals that have been successfully observed, the possibility of miscalculation of the hilal position is also very high.

Inkonsistensi Israiliyat dalam Kisah Sulaiman dan Ayyub di Surah Shad: Analisis Tafsir Qur’an Karim Karya Mahmud Yunus Basuki, Syachrayar Nikon; Abu Dzarrin al-Hamidy; Musyarrofah Musyarrofah
Jurnal Semiotika Quran Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir
Publisher : Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsq.v4i2.24090

Mahmud Yunus berpandangan bahwa israiliyat tidak boleh dijadikan sumber penafsiran al-Qur’an. Dalam perspektifnya, israiliyat merupakan cerita-cerita dari Yahudi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun Yunus ternyata tetap mencantumkan israiliyat dalam tafsirnya, yang dapat ditemukan pada kisah Sulaiman dan Ayyub, tepatnya di surah Shad. Maka, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, bagaimana konsistensi Mahmud Yunus terhadap penolakan israiliyat? dan bagaimana kualitas israiliyat kisah Sulaiman dan Ayyub dalam Tafsir Qur’an Karim?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya israiliyat dalam Tafsir Qur’an Karim dengan mengaitkan Tafsir al-Azhar karya Hamka, serta mengukur kualitas israiliyat kisah Sulaiman dan Ayyub dengan menggunakan pendekatan teori israiliyat al-Dhahabi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Akhirnya penelitian ini memberikan temuan, bahwa: Pertama, Tafsir Qur’an Karim ditemukan israiliyat pada kisah Sulaiman dan Ayyub tepatnya di surah Shad, di mana penulis mengaitkannya dengan Tafsir al-Azhar karya Hamka. Kedua, kualitas israiliyat kisah Sulaiman dan Ayyub dengan menggunakan teori al-Dhahabi dapat diketahui bahwa semua israiliyat didiamkan. Maka, dalam hal ini, Mahmud Yunus dapat dikatakan tidak konsisten mempertahankan pendapatnya diawal yang menolak adanya israiliyat, juga tidak ada alasan mengapa Yunus memasukkan israiliyat dalam kitab tafsirnya, sehingga bisa dipastikan bahwa Yunus memang benar-benar telah melakukan inkonsistensi.

Keistimewaan Rasm al-Mus{h{af (Rasm ‘Uthma>ni>) sebagai Bentuk Penulisan al Qur’an Muzammil, Iffah; al-Hamidy , Abu Dzarrin
MAGHZA Vol 9 No 2 (2024): Juli-Desember 2024
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH), Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/maghza.v9i2.10859

Mushaf ‘Uthma>ni> mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari berbagai kalangan, salah satu di antaranya karena ia memiliki pola penulisan yang berbeda dengan model penulisan Arab konvensional. Sacara umum, dalam model penulisan Arab konvensional berlaku kaidah bahwa apa yang tertulis harus menggambarkan secara persis apa yang diucapkan. Jika pengucapannya panjang, maka tertulis panjang, begitu juga sebaliknya. Kaidah ini tidak berlaku dalam rasam ‘uthma>ni> karena dalam beberapa bentuk tulisan ‘uthma>ni> tidak secara persis menggambarkan yang terucap/terbaca sehingga dalam bentuk tertentu tulisannya pendek tapi bacaannya panjang. Pola penulisan al-Qur’an tersebut ditetapkan oleh ‘Uthma>n bersamaan dengan dibukukannya al-Qur’an pada masa pemerintahannya yang disebut sebagai rasm al-mushaf atau rasm ‘uthmany. Model penulisan yang khas itu melahirkan perdebatan panjang di kalangan ulama’, baik menyangkut statusnya, apakah ia tawqi>fi> atau ‘sekedar’ hasil ijtihad para sahabat pada masa itu, maupun menyangkut urgensi/keistimewaannya, dan lain-lain. Penelitian ini akan mengkaji tentang keistimewaan rasm al-mushaf tersebut dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengacu pada data-data kepustakaan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pola penulisan tersebut terkait dengan adanya ragam qira’at dalam al-Qur’an. Beberapa keistimewaan model penulisan ‘uthma>ni adalah, bahwa satu bentuk penulisan dapat menampung lebih dari satu ragam qira’at; dapat menyiratkan makna tertentu; menunjukkan makna yang berbeda; serta mendorong umat Islam untuk belajar kepada guru yang ahli.

Astronomical Analysis of Hilal Testimony Data: A Comprehensive Study of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia from 1962 – 2021 Sopwan, Novi; Alhamidi, Abu Dzarrin; Zulikrom, Muhammad Muadz; Humam, Muhammad Akbarul
AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Vol. 6 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/afaq.v6i1.9810

This study is a quantitative study of hilal position parameters in the report of the results of hilal testimony at the beginning of Ramadan, Shawwal, and Zulhijjah. A compilation of hilal testimony data from each Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (KMA RI) from 1962 - 2021 was carried out. The position parameters, crucial for our analysis, were calculated with utmost precision for each hilal testimony data using the well-established and accurate VSOP87 and ELP91. There is a discrepancy between hilal testimony data and hilal visibility, which is used as a reference for hilal visibility. The results showed that all hilal testimony data is a hilal that is difficult to observe with the naked eye. Some testimonies show hilals that are impossible to detect. Another possibility is the presence of errors of observed objects other than hilal, such as a glowing cloud resembling the hilal, the appearance of the crescent of Venus that is suspected to be hilal, or the appearance of a lamp near the horizon that is identified as a suspected hilal. In the case of negative hilals that have been successfully observed, the possibility of miscalculation of the hilal position is also very high.

Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia Sopwan, Novi; Al-Hamidy, Abu Dzarrin
Azimuth: Journal of Islamic Astronomy Vol. 1 No. 1 (2020): Januari
Publisher : Program Studi Ilmu Falak UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/azimuth.v1i1.786

Abstrak: Sabit Bulan Muda (hilal) dipergunakan sebagai acuan dalam berbagai sistem penanggalan Bulan, misalnya penanggalan Hijriah/Islam, Hindu, Yahudi, dan sebagainya. Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antar negara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan Hijriah, diusulkan kriteria tunggal yaitu ketinggian hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat yang disebut dengan rekomendasi Jakarta. Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kompromi kriteria penanggalan Islam dengan hasil terbaru dari kompilasi data pengamatan hilal yang paling tipis secara empirik. Usulan kriteria baru ini mengkondisikan hilal ke dalam estimasi posisi hilal yang yang lebih tinggi dibandingkan kriteria MABIMS sebelumnya. Dari telaah awal pada penentuan awal bulan hijriah tahun 1440, terdapat perbedaan penentuan antara rekomendasi Jakarta dengan kriteria MABIMS sebanyak 3 bulan yaitu Safar, Jumadil Awal, dan Zulhijjah. Perbedaan tersebut tidak termasuk perbedaan penentuan antara MABIMS dan wujudul hilal sebanyak 2 bulan yaitu Rabiul Akhir, dan Syaban. Telaah ini dapat menggambarkan kemungkinan perbedaan awal penentuan bulan dalam penanggalan Islam akibat adanya beberapa kriteria yang digunakan. Kata kunci: Kriteria visibilitas hilal, kriteria MABIMS, rekomendasi Jakarta 2017 Abstract: Young Crescent (hilal) is used as a reference in various lunar calendar systems, for example the calendar of Hijri / Islam, Hinduism, Judaism, and so on. In an effort to realize the unity of the people with a globally unified calendar and minimize differences between countries in the implementation of worship based on the determination of the beginning of the Hijri month, a single criterion is proposed, namely a minimum hilal height of 3 degrees and a minimum elongation of 6.4 degrees called the Jakarta recommendation. The 2017 Jakarta recommendation is a compromise of Islamic dating criteria with the latest results from the empirical thinnest observation of the hilal observation data. This proposed new criteria conditions the new moon to estimate the new moon position which is higher than the previous MABIMS criteria. From the preliminary study on the determination of the beginning of the Islamic calendar in 1440, there were differences in the determination between the Jakarta recommendations and the MABIMS criteria of 3 months, namely Safar, Jumadil Awal, and Zulhijjah. The difference does not include differences between the determination of MABIMS and wujudul hilal for 2 months, namely Rabiul Akhir, and Syaban. This study can illustrate the possibility of early differences in the determination of the month in the Islamic calendar due to the existence of several criteria used. Keywords: Hilal visibility criteria, MABIMS criteria, Jakarta recommendation 2017

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search