Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Jurnal Hidrografi Indonesia
Dedi Sugiyanto
Universitas Islam Kalimantan
Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Dedi Sugiyanto (Universitas Islam Kalimantan)
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.4248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk mengetahui korelasi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Dalam penelitian ini menganalisa tentang persoalan yang menyangkut tentang ketentuan Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ditinjau dari Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD Tahun 1945. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan Ketentuan pasal 5 UU Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan, maka Ketentuan pasal 5 UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melibatkan Lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah departemen keuangan dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan sehingga kedudukan pengadilan pajak tidak secara utuh dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif, Terjadinya pertentangan norma Pasal 24 ayat 1, ayat 2  UUD 1945 dengan Pasal 5 ayat 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menunjukkan adanya korelasi yang tidak tepat dan perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum, karena Pasal 5 ayat 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak berada dibawah Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2  UUD N RI 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dengan dilakukannya perubahan regulasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dan harus di sesuaikan dengan landasan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2  UUD 1945  yaitu mendudukkan pengadilan pajak dibawah satu atap kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, maka harapan akan hadirnya keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dapat terwujud.
PENYULUHAN HUKUM URGENSI TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA HANDIL PURAI Miftah Ulumudin Tsani; Sugiyanto, Dedi; Yulianti, Farah Mutia; Febriyanti, Cantika Aulia
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 4 No. 2 (2024): EDISI OKTOBER 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang sedemikian besar dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, sehingga menyebabkan tanah dan berbagai masalah Agraria yang timbul Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa maupun lain sebagainya. Pendaftaran atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar sebagian warganya belum memahami pentingnya pendaftaran kepemilikan sertifikat tanah salah satu contohnya yaitu terjadinya Sengketa Tanah di Desa Handil Purai. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai pendaftaran tanah dalam perlindungan kepemilikan sertifikat tanah. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Maka nantinya yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemahaman mengenai Urgensi Terhadap Pendaftaran Tanah dalam Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah di Desa Handil Purai.
Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Desa Babirik Sugiyanto, Dedi; Tsani, Miftah Ulumudin; Kusumah, Athaya Salsabila Farendra; Ramadhana, Muhammad
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2024): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v3i1.992

Abstract

The existence of the State of Indonesia as an Agrarian State has been mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia which gives the State the responsibility to guarantee the right to food as the right to food security and sovereignty. The State's obligation to maintain food security is faced with the challenge of meeting increasing food needs, and especially due to the increasingly rapid increase in population, it is necessary to make efforts to prevent land degradation, with the enactment of Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In the Explanation of Law Number 41 of 2009 it is stated that the conversion of agricultural land is a threat to the achievement of food security and sovereignty. The purpose of this PKM is to provide knowledge, understanding and legal awareness to the community about the legal aspects of Sustainable Food Agricultural Land Protection. The method used is the Presentation Method with the concept of partnering with the Babirik village office and presenting several community leaders interactively with the community to understand the importance of legal protection for Sustainable Food Agricultural Land. The results of the implementation of the activity are that the community understands the legal basis for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in the Babirik Village area, namely Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and Banjar Regency Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land which stipulates agricultural land that must be protected, including monitoring mechanisms and sanctions for violations. The conclusion of this Activity has succeeded in helping the community understand the various incentives available to support agricultural activities, as well as the importance of complying with provisions regarding land conversion to prevent violations of the law. Eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara Agraris telah dimanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak ketahanan dan kedaulatan pangan. Kewajiban Negara dalam menjaga ketahanan pangan dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat, dan terutama disebabkan oleh peningkatan populasi yang semakin cepat, maka perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya degradasi lahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Tujuan dari PKM ini untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang aspek hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Metode Presentasi dengan konsep bermitra dengan kantor desa Babirik dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat secara interaktif bersama masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan hukum atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu masyarakat memahami dasar hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah Desa Babirik yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan lahan pertanian yang harus dilindungi, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Kesimpulan dari Kegiatan ini telah berhasil membantu masyarakat memahami berbagai insentif yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian, serta pentingnya mematuhi ketentuan mengenai alih fungsi lahan untuk mencegah pelanggaran hukum
The Legal Role and Responsibility of Thesis Supervisors About Student Final Project Plagiarism Tsani, Miftah Ulumudin; Sugiyanto, Dedi; Febriyanti, Cantika Aulia; Yulianti, Farah Mutia
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 2 (2024): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i2.110

Abstract

The problem of plagiarism in the academic environment is currently one of the problems that must be anticipated, technological developments have 2 conflicting impacts on students and lecturers, technology provides openness to all the information needed so that it can produce something positive if used and utilized properly but on the contrary, it will have a negative impact if misused in making scientific works. So that the Role and Legal Responsibility of Thesis Supervisors Against Plagiarism of Students' Final Assignments is deemed necessary to be studied, in this research article raises the formulation of the problem in the form of how the legal responsibility of the thesis supervisor to students who are proven to have committed plagiarism. The research method used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources or data obtained through library materials in the form of laws and regulations, books or scientific research results. The results of this study are the responsibility of the thesis supervisor for plagiarism of students' final assignments regulated in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance of Higher Education and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If a student's final assignment is proven to be plagiarized, legally the thesis supervisor is not held responsible. Still, there is an exception if the final assignment is developed into an article published in a scientific journal and includes the supervisor's name. The lecturer has violated academic integrity and must be held legally responsible in the form of administrative, civil and criminal cases.
Perbandingan Data Pasang Surut, Arus, dan Angin dengan Prediksi pada Musim Peralihan Kedua di Laut Timor Tahun 2023: Comparison Between Tide, Current, and Wind Data with Prediction During Second Monsoon Transition in Timor Sea 2023 Dharma, Candrasa Surya; Rizki Khair, Deirus; Abimanyu, Alin; Fadhilah, Affan; Budi Sukoco, Nawanto; Arochim; Ronaldy, Tomy; Sugiyanto, Dedi; Setiyo Pranowo, Widodo; Herho, Sandy; Yusron, Ahmad; Alfahmi, Furqon; Fahim, Akhmad; Andika; Cahyono, Sigit
Jurnal Hidrografi Indonesia Vol 7 No 1 (2025): Jurnal hidrografi Indonesia
Publisher : Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62703/jhi.v7i1.156

Abstract

Laut Timor memiliki peran geostrategis yang sangat tinggi bagi negara Indonesia dan Australia. Latihan survey bersama perdana antara kedua negara diberi nama Coordinated Hydrography Survey Exercise (CHSE) diselenggarakan pada tahun 2023. CHSE dilaksanakan dengan menggerakkan kapal riset perang KRI Spica milik TNI-AL Indonesia dan HMS Leeuwin milik Royal Navy Australia, yang masing-masing melakukan survey hidro-oseanografi dan meteorologi di wilayah teritorialnya. Data arus dan angin dari hasil survey kemudian dibandingkan dengan data sekunder Copernicus, sedangkan untuk data angin terhadap prediksi BMKG. Tidak terjadi kemunculan siklon selama kegiatan latihan, Kondisi batimetri di Perairan Laut Timor dalam penelitian ini bervariasi dari kedalaman 16,8 s.d. 218,7meter, dengan luas area sebesar 302NM2. Sirkulasi arus diukur menggunakan underway vessel mounted ADCP hingga kedalaman 40 meter, dengan interval rekaman data bervariasi antara 1 menit sampai 45 menit. Selain itu dipasang pula fix mooring current meter pada satu stasiun tetap. Hasil pengukuran menunjukkan pola sirkulasi arus dominan bergerak antara Timur Laut dan Barat Daya, dengan pola keseragaman secara vertikal. Kecepatan arus maksimum 0,273m/s, dan minimum 0,005m/s ke arah Barat Daya. Hal ini sejalan dengan data klimatologis yang menunjukkan pola arus dominan menuju ke Barat Daya dengan kecepatan 0,1 – 0,5 knot. Pola sirkulasi tersebut menunjukkan bahwa Laut Timor dipengaruhi oleh Indonesian Throughflow (ITF), dengan 30% dari variabilitasnya dipengaruhi oleh siklus musiman dari angin monsoon. Laut Timor, pada lapisan kolom airnya, mendapatkan pengaruh lokal dari gelombang kelvin pada kedalaman di bawah 600 meter, dilapisan yang lebih dangkal, arus dibangkitkan oleh kopling siklus gaya pasang surut diurnal dari Laut Banda, semidiurnal dari Samudera Hindia, dan siklus musiman dari gaya angin monsoon.
Co-Authors ABIMANYU, ALIN Ahmad Yusron, Ahmad Akhmad Munawar Alfahmi, Furqon ANDIKA Arochim Budi Sukoco, Nawanto Cahyono, Sigit Dharma, Candrasa Surya Fadhilah, Affan Fahim, Akhmad Febriyanti, Cantika Aulia Herho, Sandy Kusumah, Athaya Salsabila Farendra Miftah Ulumudin Tsani Miftah Ulumudin Tsani Muhammad Aini Ramadhana, Muhammad Rizki Khair, Deirus Ronaldy, Tomy Widodo S Pranowo Yulianti, Farah Mutia