Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pradana, Hasyimi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Telaah Kritis Putusan MK Terkait Persetujuan Tertulis dari Presiden dalam Pemeriksaan Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pradana, Hasyimi
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.043 KB) | DOI: 10.17977/um019v6i2p302-309

Abstract

This study aimed to analyze the judges' considerations in the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 regarding the provisions of Article 245 paragraph (1) of Law Number 2 of 2018, and to analyze the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 regarding written approval of the President in the examination of members of the House of Representatives suspected of committing a crime. This study used a normative juridical method with a statutory approach. The data sources (the primary and secondary legal materials) were analyzed descriptively qualitatively. The study results showed two judges' considerations regarding the provisions of Article 245 paragraph (1) of Law Number 2 of 2018. First, it was contrary to the principle of equality in law and government. Second, the assumption that the Honorary Court of the Council was an ethical institution with no direct relationship with the criminal justice system. The legal consequences of the Constitutional Court's Decision Number 16/PUU-XVI/2018 regarding the written approval of the President in the examination of members of the House of Representatives were causing legal uncertainty, legal injustice, and abuse of authority that could trigger a politics of retaliation.
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA Fadhli, Zawil; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Pradana, Hasyimi; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi.Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.
ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA Pradana, Hasyimi; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Fadhli, Zawil; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat. 
Co-Authors Azirah, Azirah Eva Susanna, Eva Fadhli, Zawil Fitriliana Fitriliana