Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Eva Susanna, Eva
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PROSES PENYELESAIAN PERKARA DILUAR PENGADILAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice dan alternatif dispute resolution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice digunakan untuk perkara pidana, sementara pendekatan alternatif dispute resolution lebih banyak digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice lebih menekankan pemulihan korban dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban, dimana mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan alternatif dispute resolution lebih kepada penyelesaian dalam hal kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri penyelesaian yang mereka kehendaki dengan perantara atau bantuan mediator/negosiator.Kata Kunci: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution. This research is about the process of resolving cases outside of court using a restorative justice approach and alternative dispute resolution. The research results show that resolving cases outside of court using a restorative justice approach is used for criminal cases, while the alternative dispute resolution approach is more widely used in resolving civil cases. In resolving cases through restorative justice, the emphasis is placed on restoring victims by providing fulfillment of victims' rights, which requires perpetrators to be held accountable. Meanwhile, resolving cases outside of court through an alternative dispute resolution approach is more about settlement in terms of mutual agreement, where the disputants formulate the resolution they want themselves through a mediator/negosiator.Keywords: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT GAMPONG MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan mekanisme penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dapat diselesaikan melalui penerapan restorative justice. Sebelum adanya aturan mengenai kebijakan restorative justice, di Aceh telah mengenal peradilan adat gampong yang berpedoman pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.  Penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong tidak terlepas dari ketentuan qanun tersebut. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan penerapan restorative justice dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa paksaan. Penyelesaian perkara dengan penerapan restorative justice, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula.Kata Kunci ; Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara.This research is about the process of resolving minor criminal cases at the village level using the mechanism for implementing restorative justice. The results of the research show that the resolution of minor criminal cases at the village level can be resolved through the application of restorative justice. Before there were regulations regarding restorative justice policies, in Aceh there was familiar gampong customary justice which was guided by Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning the Development of Traditional Life.  The application of restorative justice in minor criminal cases at the gampong level cannot be separated from the provisions of the qanun. The process of resolving minor criminal cases at the gampong level by implementing restorative justice is carried out transparently, fairly and without coercion. Resolving cases by applying restorative justice pays more attention to the victim's condition, where the perpetrator is responsible for the victim's recovery process to return to their original condition.Keywords ; Restorative Justice, Minor Crimes, Case Settlement.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Kesumawati, Kesumawati; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang peran mediator dalam sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode pendekatan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mediasi penal. Salah satu peran mediator dalam mediasi penal adalah melakukan identifikasi dan merumuskan substansi negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak.  Mediasi pada umumnya lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam pendekatan restorative justice dengan mediasi penal lebih menekankan perdamaian berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pemidanaan kepada pelaku.Kata Kunci ; Mediator, Tindak Pidana, Restorative Justice.This research is about the role of mediators in a case resolution process using a restorative justice approach. The research results show that mediators play a very important role in the process of resolving cases through a restorative justice approach with penal mediation. One of the mediator's roles in penal mediation is to identify and formulate the substance of negotiations, so that a peace agreement can be reached between the parties.  Mediation generally brings about peace through deliberation and consensus based on mutual agreement, but the restorative justice approach with penal mediation places more emphasis on peace based on restoring the victim to return to their original state. This means that resolving criminal cases through restorative justice pays more attention to the condition of the victim, where the perpetrator is responsible for the recovery process for the victim to return to their original condition, by putting aside the burden of punishment on the perpetrator.Keywords ; Mediator, Criminal Action, Restorative Justice. 
STRATEGI EFEKTIF PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA Fitriliana, Fitriliana; Suri, Murnia; Lisnawati, Lisnawati; Asyura, Finaul; Susanna, Eva; Samaniyah, Siti; Sandea, Sandea
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan anti korupsi di Universitas Ubudiyah Indonesia merupakan langkah penting dalam membentuk karakter mahasiswa dan menciptakan lingkungan akademis yang bersih. Penelitian ini mengidentifikasi strategi efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yang meliputi integrasi peningkatan kesadaran Hukum mengenai isu korupsi. Pendidikan ini membantu mereka memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja ataupun Mahasiswa mulai memahami dampak korupsi tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perkembangan diri mereka dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus dan untuk mengetahui Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran Hukum dalam efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dari hasil penelitian  diketahui bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas. penguatan program pendidikan anti korupsi di universitas sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi.Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran HukumAnti-corruption education at Ubudiyah University Indonesia is an important step in shaping student character and creating a clean academic environment. This research identifies effective strategies for implementing anti-corruption education which includes the integration of increasing legal awareness regarding corruption issues. This education helps them understand the impact of corruption and the importance of integrity in various aspects of life, including in the world of work. Students begin to understand the impact of corruption not only on society, but also on their personal development and the environment around them. The aim of the research is to determine students' perceptions of anti-corruption education implemented on campus and to find out what strategies can be implemented to increase legal awareness in the effectiveness of anti-corruption education in tertiary institutions. In this research, field research (Field Research), namely the direct research object among students at Ubudiyah University, Indonesia using a qualitative approach, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed. From the research results, it is known that students' active participation in anti-corruption educational activities can increase their legal awareness of the dangers of corruption and the importance of integrity. strengthening anti-corruption education programs at universities as an effort to create a generation that is aware of the law and committed to anti-corruption values.Keywords: Strategy, Anti-Corruption Education, Legal Awareness
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati; Kesumawati, Kesumawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA Fadhli, Zawil; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Pradana, Hasyimi; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi.Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.
PELANGGARAN LALU LINTAS MENGEMUDIKAN KENDARAAN DENGAN BALAPAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Rahmi, Elda Maisy; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengemudikan kendaraan secara balapan. Pasal 480 Kitab Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Akan tetapi di lapangan masih banyak anak-anak yang mengemudikan kendaraan di atas batas yang ditentukan (balapan), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbalapan.
ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA Pradana, Hasyimi; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Fadhli, Zawil; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat. 
Co-Authors Asyura, Finaul Azirah, Azirah Fadhli, Zawil Fitriliana Fitriliana Hasan, Salwa Hayati Kesumawati, Kesumawati L. Lisnawati Pradana, Hasyimi Rahmi, Elda Maisy Samaniyah, Siti Sandea, Sandea Suri, Murnia Yusnaidi Kamaruzzaman