Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana DIVERSI : Jurnal Hukum POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam MAQASIDI Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Reza, T. Surya
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN KATA – KATA DAN MENGUNGGAH FOTO ORANG LAIN YANG TIDAK MENYENANGKAN DI MEDIA SOSIAL T. Surya Reza; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.186 KB)

Abstract

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik ditentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Mengenai  pemidanaannya di atur dalam Pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Meskipun hukumannya berat namum di Pengadilan Banda Aceh  ditemui dua kasus mengenai tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banda aceh terhadap pelaku tindak pidana di media sosial, dan upaya-upaya untuk menanggulagi tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kata – kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan di sosial media. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan  informan. Berdasarkan hasil penelitian deketahui bahwa putusan yang relatif rendah disebabkan perilaku terdakwa dalam persidangan sangat baik barang bukti  hanya handphone, sebatas kebencian ,alasan pemaaf, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banda aceh hanya kepada pengguna situs/website, melakukan pemblokiran kepada situs yang bersifat negatif, bekerja sama dengan pihak berwajib, dan upaya menanggulangi pengguna media sosial  harus mempunyai pemahaman, lebih responsif, kegiatan analisis,  melaporkan ke pimpinan  semua bentuk-bentuk kebencian. Disarankan kepada pelaku tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kata-kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan di sosial tanpa memandang latar belakang pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta deraan hukum yang telah dijalaninya.
Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Dalam Proses Pendaftaran Tanah T. Surya Reza
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 2 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v8i2.3540

Abstract

Article 41 paragraph (2) of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest states that, when granting Compensation of Parties Entitled to receive Mandatory Compensation, a. exercising the release of rights; and b. submit evidence of ownership or ownership of Land Procurement Objects to Agencies that require land through land institutions. In the court's ruling stated that the boundaries of the land should be mentioned and how much extent was waived and the rest how much, and the procedure of disengagement of the right there was preparation, planning, implementation and release, and the release of the land rights was always followed by compensation, because this is an unlawful act. The results of this study show that, the release of land rights by the government in the land registration process in the court's ruling states that if 6 (six) landowners relinquish the right, it must be 6 (six) people who relinquish their rights if only 2 (two) are invalid, then a new land is said to be state land after the release of his rights. Any release of land rights must have a reason there can't be no reason land is being released to the state. The procedure for the release of that right is there is preparation, planning, implementation and release, and the release of the land rights is always followed by compensation.
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN T Surya Reza
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.204 KB)

Abstract

Ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan perdangangan internasional mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, lembaga yang berwenang mengatur sistem dan prosedur yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pengelolaan benda sitaan rusak. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa, kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dapat menguasai benda sitaan yang dikuasai negara mengacu pada Permen Keuangan No. 62 Tahun 2011 yang selanjutnya menjalankan kewenangan menyita, memusnahkan, mengawasi, dan melelang benda yang dirampas oleh Negara.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFIẒIYYAH Fatma Azzahra; Husni; T. Surya Reza
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tertuang dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dimana pada pasal 26 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman. Namun fakta di lapagan menunjukkan tidak adanya TPS/TPST di kawasan permukiman Kuta Simpang Kacamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dalam penelitian ini pertama, untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah. Kedua, untuk mengetahui perspektif fiqh siyāsah tanfiẓiyyah terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan skunder dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, pertama tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sampah. Tetapi tidak dapat diberikan sanksi administrasi dikarenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja sesuai dengan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017. Kedua berdasarkan perspektif fiqh siyāsah tanfiẓiyyah, pemerintahan kabupaten disebut imāmah dan DLH sebagai wazῑr tanfiẓ yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat dan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep hukum Islam.
Konstruksi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam Penanganan Urgensi Pandemi Covid 19 T. Surya Reza
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v12i2.16129

Abstract

The legal issue of the regulation norms and policies of the Government of the District/City of Aceh in dealing with the COVID-19 pandemic is the imposition of sanctions by the policy maker without the presence of a court ruling granting detention that officials have performed judicial duties in general. This policy makes the sanctions very subjective. The main issue in this article is how to construct the authority of the district or city government in Aceh in the emergency treatment of the COVID-19 pandemic. The type of research method used is normative jurisprudence, with a conceptual approach from primary or secondary and analyzed deskripsitf. Based on the known results, the regulation in the administration has violated a very fundamental legal principle, as it is known that the provisions of the sanctions in the Regulation/Regulation with provisions in the Law No. 12 Year 2011 on the Creation of Regulations Legislative, regulations containing sanctions only the Law or Perpu and Perda/Qanun. Sanctions are a reduction in the rights of a person or a citizen, and because they are a decrease in rights, the product must be produced by the government and the representatives of the public (the Council of People's Representation of the District or City/DPRK). The administrator has no authority to impose administrative sanctions in juncto with other laws because it is not in accordance with imperative and facultative.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Marbun, Khairun Umma; Husni Abdul Jalil; Teuku Surya Reza
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5387

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan isu krusial yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk Upah yang tidak dibayar,eksploitasi, pelecehan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia susuai dengan Maslahah dan Peraturan perundang-undangan.Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu perlindungan hukum,ekonomi,dan sosial baik itu sebelum bekerja,selama bekerja dan setalah bekerja dengan memperhatikan maslahah bagi semua Pekerja Migran Indonesia.Meskipun telah ada berbagai regulasi dan peraturan untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat Nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum
Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan Reza, T Surya
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3091

Abstract

Pemeritah Aceh memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pertambagan, hal ini tertuang dalam Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemeritah Aceh meyebutkan bahwa, pemeritah Aceh berweangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh yang terdapat di darat, laut, sedangkan maksud dari pengelolaan meliputi: perencanaan, pelaksaaan, pemanfaat dan pengawasan dalam kegiatan eksplorasi, ekslopitasi dan budidaya. Salah satu kegiatan pengelolaan dalam tahapan ini dilaksanakan dengan adanya izin usaha pertambangan, terdapat beberapa kasus dalam pemberian izin pertambangan secara illegal di Aceh, pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah 80 IUP yang mencapai luas 434.485 Ha telah direkomendasikan untuk dicabut dan 70% diantaranya sudah diterbitkan SK pencabutan oleh Pemerintah Daerah saat ini hanya menyisakan 105 IUP yang diprediksikan akan berkurang. Permasalahan hukum yang timbul mengenai diskresi pemerintah aceh dalam menangani pertambangan illegal di Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemerintah Aceh berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan sebagai aspek pengelolaan, namun tidak dengan pengawasan, ada kegiatan yang tidak diberikan oleh UU Minerba dalam pengawasan seperti, penyelidikan dan inventaris tidak menjadi bagian kewenangan Pemerintah Aceh. Diskresi dan tanggung jawab pemerintah aceh dalam pengelolaan tambang illegal dengan adanya moratotium yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah aceh dalam menangani berbagai hal permasalahan izin usaha pertambangan, nanum hingga saat ini diskresi ini belum mengahasila ouput sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.
BUILDING QUALITY ASSURANCE AND CONTRACTOR LIABILITY IN REAL ESTATE HOUSES ACCORDING TO IJÂRAH 'ALA AL-'AMÂL Rezkia, Fitra; Reza, Teuku Surya
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2024): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v8i1.156

Abstract

This article aims to examine the quality assurance of buildings with a piecework system and contractor coverage on real estate houses according to ijârah 'ala al-'amâl. The type of research used is descriptive with a normative sociological approach. Data collection techniques through interviews, documentation, data analysis. The results showed that the occurrence of several post-development damage factors such as material quality, construction errors, extreme environmental conditions. So that it can affect the occurrence of damage to buildings such as damage; structural and non-structural, due to environmental factors, utility systems, improper use and maintenance, humidity, unauthorized structural changes, finishing, exterior and landscape areas, due to natural disasters. Contractor building quality assurance is fully responsible starting from complying with regulations and guidelines, during the construction period the contractor always conducts supervision / inspection on a scale and after the work is completed the contractor repairs defects or damage that arise due to errors in implementation during the construction period. Ijârah 'ala al-'amâl regulates the reciprocal relationship between the parties and the reward in accordance with the agreement, the concept of ijârah 'ala al-'amâl emphasizes to pay attention to the level of quality that must be met and encourages workers to commit to maintaining it. The concept of ijârah 'ala al-'amâl as a whole offers a more structured framework and can provide a stronger foundation for developers to demand the fulfillment of quality standards because the work contract in the context of ijârah 'ala al-'amâl is directed based on the principles of Islamic law and has high legitimacy so as to provide better legal certainty.
The Involvement of State Officials in the 2024 Election Campaign Reviewed from the Siyasah Dusturiyah Perspective Marina, Marina; Suganda, Delfi; Reza, T. Surya
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i2.3694

Abstract

Elections are a democratic activity where every citizen has the right to directly elect leaders, people's representatives, and government officials for future leadership in a country. Apart from that, elections also become a stage for political contestation and become a democratic party in a democratic country. However, during the election, there were still many violations of the rules committed by several people. One of the rules that is often violated in organizing elections is during the campaign. This violation took the form of involvement of state officials in carrying out the campaign. In the 2024 Election, precisely during the campaign process, there are state officials who take part in the campaign, the state official who participates in the campaign is the Minister of Trade of the Republic of Indonesia. Basically, state officials are allowed to campaign but must fulfill several provisions, one of which is taking leave outside the state's responsibility and not being able to use state facilities other than accompanying the state official. However, the Minister of Trade of the Republic of Indonesia carried out a campaign outside the leave period that he had proposed. So his involvement in the campaign violated election administration. However, it is a shame that he did not receive strict sanctions from Bawaslu, as stipulated in the law, but the Minister of Trade of the Republic of Indonesia only received a strong warning from Bawaslu. This has also been prohibited in Siyasah dusturiyah, this is the same as not carrying out the mandate and abusing the authority that has been given.
KONSEP BAYYINAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA: Tanah Tanpa Sertifikat Syamsul Bahri, Saifuddin; Syuib, Muhammad; Reza, T. Surya
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.6640

Abstract

Penelitian ini hendak menganalisis tentang konsep hukum bayyinah dalam penyelesaian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth. Surat tanah dalam bentuk sertifikat merupakan alat bukti yang otentik yang digunakan di saat adanya sengketa kepemilikan tanah. Namun, di dalam beberapa kasus hukum seperti pada putusan a quo, sengketa tanah dan pembuktiannya di pengadilan dilakukan tanpa disertai dengan adanya sertifikat. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth, dan menganalisis tinjauan PP Nomor 18 Tahun 2021 terhadap pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth. Kajian ini dilakukan dengan conceptual approach, dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian bahwa proses pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan a quo dilaksanakan dengan pengajuan beberapa alat bukti, terdiri dari alat bukti yang diajukan oleh para penggugat berupa surat Akta Jual Beli (AJB) dan para saksi, sementara itu alat bukti digunakan tergugat ialah Surat Penetapan Pembagian hak waris dari Pengadilan Agama Jantho tahun 2002 Nomor 57/Pdt.G/2002/PA.Jth. Pembuktian terhadap hak atas tanah tanpa sertifikat yang hanya melibatkan AJB dan saksi tidak lebih kuat dengan surat penetapan bagian warisan dari lembaga pengadilan. Ditinjau dari PP Nomor 18 Tahun 2021 maka pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam putusan a quo telah memenuhi asas-asas pembuktian perdata. Putusan Pengadilan Agama tahun 2002 telah menetapkan hak dan bagian waris sehingga putusan tersebut menjadi alat bukti yang sah dan lebih kuat dari pada AJB yang diperoleh dari jual beli yang tidak sah terhadap objek tanah warisan yang disengketakan. Ditinjau dari konsep bayyinah dalam pembuktian menurut hukum Islam, maka Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth terhadap pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat telah sesuai dengan prosedur pembuktian perdata dalam hukum Islam, yaitu alat bukti surat termasuk dalam bayyinah khathiyyah atau disebut bukti surat resmi, sementara kesaksian termasuk ke dalam cakupan syahadah.
Co-Authors Bakar, Ali Abu Delfi Suganda Fatma Azzahra Fatma Azzahra Husni Husni Abdul Jalil Husnul, Muhammad Mahfud Mahfud Marbun, Khairun Umma Marhalim, M Marina Marina Maulidia, Reihan Putri Muhammad Qeis Muhammad Syuib Putri Balqis Rezkia, Fitra Siregar, Rahmad Efendi Amin Siregar, Rahmat Efendy Syamsul Bahri, Saifuddin Syuib, Muhammad