Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pelatihan Penerjemah Al- Qur’an Dengan Metode Amstilati Pada Guru PAI MA Huffadh Al-Itqoniyyah Bobotsari Purbalingga Budi Wijaya; Akhmad Sulaiman; Muhammad Nur Rizal
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i1.2127

Abstract

Pelatihan penerjemah al quran dengan metode amtsilati dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru terkait pengembangan penerjemah al quran melalui metode amtsilati. Kegiatan inti dari kegiatan pengabdian Masyarakat dilaksanakan di MA Huffadh Al-Itqoniyyah Bobotsari Purbalingga. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah bapak/ibu guru beserta pengurus pesantren yang hafidz hafidzoh berjumlah 17 guru. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. meningkatkan pemahaman dan keterampilan metode pembelajaran amtsilati dalam menterjemah al-qur’an. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif yang signifikan. Peserta antusias dan merespon dengan sangat baik dengan nilai rata-rata 3,6 atau 90% masuk pada kriteria sangat baik. Peserta merasa sangat puas dan terima kasih dengan pelatihan yang diberikan karena meningkatkan pemahaman terkait praktek metode amtsilati dan merasa lebih yakin dalam menterjemah alquran setelah mengikuti pelatihan ini. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat dilakukan kegiatan serupa di masa mendatang untuk mendalami lebih jauh tentang metode amtsilati, dengan harapan efektivitas dan kreativitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kata Kunci: Madrasah Tahfidz, Metode Amtsilati, Pelatihan, Peningkatan Pemahaman Guru, Terjemah Al-Qur’an
‘Ulamā,’ Maṣlaḥah, and the Politics of Fatwa: The Shifting of Ali Gomaa's Fatwa Approach during the 2011 Egyptian Revolution Sulaiman, Akhmad; Masrukhin, Mohammad Yunus; Burdah, Ibnu
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i2.1356

Abstract

Numerous scholars have advanced the thesis that rulers in Muslim-majority countries engage ‘ulamā’ to legitimize their political authority. This assertion seems pertinent to the actions of the state mufti of Egypt, Ali Gomaa, who issued a fatwa prohibiting demonstrations during the 2011 Egyptian Revolution. Applying the scholars' thesis to Gomaa's fatwas reveals complexity, as it turns out that Gomaa revised his fatwas, particularly those related to the transition from prohibiting demonstrations to endorsing peaceful assemblies. This research aims to analyze two aspects: exploring the motivating factors behind the changes in Gomaa's fatwas and identifying the inherent substantive shifts in his fatwas. By employing Foucault's discourse theory, the study delves into Gomaa fatwas during the 2011 Egyptian Revolution, meticulously documented on digital platforms. The research findings indicate that Gomaa's shift in fatwas stems from a vested desire for his pronouncements to achieve widespread acceptance and authority among a populace that embraces protest as an expression of freedom of speech. Gomaa modifies his fatwa, transitioning from an outright prohibition of demonstrations to permitting peaceful assemblies while encouraging demonstrators to exercise restraint through a suggestive fatwa allowing for leaving Friday prayer. Gomaa has orchestrated a paradigmatic shift in his fatwa approach, moving away from interpreting demonstrations as opposition to the rulers, grounded in preserving soul and property, toward recognizing them as manifestations of free speech rooted in citizens' rights. Banyak sarjana telah mengemukakan teori bahwa penguasa di negara-negara mayoritas Muslim melibatkan ‘ulamā’ untuk melegitimasi otoritas politik mereka. Pernyataan ini tampak relevan dengan tindakan mufti negara Mesir, Ali Gomaa, yang mengeluarkan fatwa melarang demonstrasi selama Revolusi Mesir tahun 2011. Penerapan teori para sarjana ke fatwa-fatwa Gomaa mengungkap kompleksitas, karena ternyata Gomaa merevisi fatwanya, khususnya yang terkait dengan peralihan dari melarang demonstrasi menjadi mendukung demonstrasi damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek: mengeksplorasi faktor-faktor motivasi di balik perubahan fatwa Gomaa dan mengidentifikasi pergeseran substantif yang melekat dalam fatwanya. Dengan menggunakan teori wacana Foucault, studi ini menunjukkan bahwa pergeseran fatwa Gomaa berasal dari keinginan yang kuat agar pengumumannya diterima secara luas dan memiliki otoritas di kalangan masyarakat yang mendukung protes sebagai bentuk ekspresi kebebasan berbicara. Gomaa memodifikasi fatwanya, beralih dari larangan demonstrasi secara mutlak menjadi mengizinkan pertemuan demontrasi yang damai, sambil secara bersamaan mendorong para demonstran untuk menahan diri melalui fatwa yang mengizinkan meninggalkan salat Jumat. Gomaa mengatur pergeseran paradigma dalam pendekatan fatwanya, yakni dari menjauhi interpretasi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa berdasarkan konsep pemeliharaan jiwa dan properti, menuju pemahaman bahwa demonstrasi adalah manifestasi kebebasan berpendapat yang didasarkan atas hak-hak warga negara.
Ideology, Maqāṣid, and Politics: The Paradox of Al-Qaraḍāwī’s Islamist Thought Sulaiman, Akhmad; Masrukhin, Mohammad Yunus; Sunaryo, Agus; Zaman, Akhmad Roja Badrus
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i2.1615

Abstract

The renewal of maqāṣid (Islamic legal objectives) emphasizes the substance and purpose of the law, in contrast to ideology, which compels adherence to non-negotiable commitments. This study investigates Yūsuf Al-Qaraḍāwī’s reluctance to apply maqāṣid-based hermeneutics to qaṭʿiyyat al-dilālah (texts with definitive meaning), situating this reluctance within the ideological framework of Islamism to which he remained committed. Through a combined textual and contextual analysis of Al-Qaraḍāwī’s writings and relevant secondary literature, the study demonstrates that his resistance to contextual reinterpretation—reinforced by the status of these texts as qaṭʿiyyah al-wurūd—derives from their construction as immutable foundations of orthodoxy that safeguard the unity of the ummah. This stance serves a dual ideological function: it preserves qaṭʿiyyah texts as fixed boundaries within an Islamic polity and mobilizes them as symbols of pan-Islamic solidarity. Although Al-Qaraḍāwī’s vision of a supranational Islamic state evolved into a transnational authority network through the International Union of Muslim Scholars (IUMS), the underlying ideological imperatives of unity and divine sovereignty remained intact. The article concludes that Al-Qaraḍāwī’s thought exemplifies both the possibilities and limitations of maqāṣid reasoning when situated within the doctrinal commitments of Islamism. This study contributes to a deeper understanding of how Islamic legal thought is transformed into an instrument of ideological legitimation within modern Islamic reformism.