Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal AkunStie (JAS) Journal Justiciabelen (JJ) BISMA Cendekia Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Law Journal MARSEGU : Jurnal Sains dan Teknologi J-CEKI PESHUM
Samosir, Agustinus
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Law Journal

 1 
AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEGIATAN ADMINISTASI DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU Irnawati, Irnawati; Samosir, Agustinus; Anggreni Sy, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.101

Abstract

Universitas Bina Insan Lubuklinggau memiliki perpustakaan yang didalamnya terdapat koleksi bahan Pustaka sebanyak 6532 judul 9626 Eksamplar. Perpustakaan ini melayani peminjaman buku bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun bagi fakultas lainnya yang dimana telah terintergrasi dan meraih Akreditasi A dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan (LAP) Perpustakaan Nasional pada tanggal 14 september 2021.Mutu Jasa Pelayanan Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dilaksanakan dengan beberapa system berupa akses Pemakaian, dan Peminjaman. Masalah yang timbul dari penelitian ini adalah mengenai teknis pelaksanaan peminjaman buku, hukuman hukum dan tanggung jawab antara Mahasiswa dan petugas pengelola Perpustakaan.Sanksi yang ada di Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dilakukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis terhadap mahasiswa dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, seperti tidak mengembalikan buku tepat pada waktunya, merusak dan menghilangkan koleksi, maka faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan wanprestasi dalam pengembalian buku di Perpustakaan Bina Insan Lubuklinggau dikarenakan lupa waktu pengembalian dan denda yang dikenakan relatif kecil.Tanggung jawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dalam Pengembalian Buku yaitu mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pihak yang meminjam sebagaimana mestinya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.pihak yang meminjam tidak menjalankan hal-hal yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya maka dapat dinyatakan wanprestasi, terhadapnya dapat dimintai ganti kerugian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Mahasiswa bisa mematuhi aturan yang ada di Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS I B) Celvin, Jimmy; Samosir, Agustinus; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Landasan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimum untuk menikah—19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan—serta ayat 2 dan 3 tentang pemberian dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak. Latar belakang permohonan dispensasi nikah agama, tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak tercakup dalam uraian tesis ini. . Ada penelitian normatif-empiris yang termasuk dalam penelitian ini. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara, data dikumpulkan. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah melalui deskripsi. Berdasarkan hasil temuan, alasan permohonan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah karena faktor agama, ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah (Kawin Karena Kecelakaan). Hakim mempertimbangkan, selain kepatuhan hukum keluarga, keharusan menolak kerugian (manfaat), dan asas kemanfaatan. Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial secara langsung berkontribusi dalam pengajaran dan pembelajaran tentang bahaya perkawinan di bawah umur, undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan, dan perkawinan di bawah umur.
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Samosir, Agustinus; Rahim, Abdul Jabar; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Aidil
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.
Co-Authors Ahmad Fuadi Ardayana, Ardayana Celvin, Jimmy Chatarina Umbul Wahyuni Devi Anggreni Sy Efiyanti, Yuli Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Hutabarat, Lasti Irnawati Irnawati Kristiani, Rheza Dwi Kuswoyo, Bahet Edi Matoke, Manuel Naura, Putri Paleni, Herman Prasasti, Eva Putri, Pretty Gunadi Rahim, Abdul Jabar Sinaga, Rey Triharyati, Eri