Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum MODELING: Jurnal Program Studi PGMI JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya Jurnal Hukum Islam ABDIMAS Iqtishadia Amanah Mengabdi
Mutawali, Mutawali
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah Firdaus, Adam; Mutawali, Mutawali; Saprudin, Saprudin
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 11 No 3 (2024): September
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v11i3.2596

Abstract

Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan telah menjadi isu yang kompleks dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama: (1) Apakah terdapat kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang talak di luar pengadilan, serta (2) bagaimana perspektif maqashid syariah menilai perbedaan antara fatwa MUI dan ketentuan undang-undang terkait talak. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam yang diterapkan oleh MUI dengan regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi praktik sosial pada masyarakat Muslim di Desa Bodak. Perspektif maqashid syariah kemudian digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat di balik peraturan yang berbeda ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan hukum, dan stabilitas keluarga. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat kontroversi antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan fatwa MUI mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Fatwa MUI menganggap talak di luar Pengadilan sah, sementara Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan talak dilakukan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, perceraian di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori hajjiyat, yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan, sehingga talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama untuk kepastian hukum. Abstract The controversy over extrajudicial divorce has become a complex issue in Islamic marriage law in Indonesia. This study aims to analyze two main focuses: (1) Is there a controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law No. 1 of 1974 on extrajudicial divorce, and (2) how the perspective of maqashid sharia assesses the difference between the MUI fatwa and the provisions of the law regarding divorce. This controversy arises because of the difference in normative approaches between Islamic law applied by the MUI and formal regulations set by the state. The MUI fatwa tends to allow extrajudicial divorce as long as certain conditions are met, while the Marriage Law requires the divorce process to be carried out in front of a court to obtain legal legitimacy. The approach used in this study is qualitative and content analysis methods that aim to explore how the two approaches influence social practices in the Muslim community in Bodak Village. The perspective of maqashid sharia is then used to assess the purposes and benefits behind these different regulations, with a focus on the protection of women's rights, legal justice, and family stability. The results of the study show that there is a controversy between the Indonesian Marriage Law and the MUI fatwa regarding divorces issued outside the Religious Court. The MUI fatwa considers divorces outside the Court to be valid, while the Indonesian Marriage Law requires divorces to be carried out in the Religious Court to be legally valid. From the perspective of maqashid sharia, divorce in the Religious Court is included in the category of hajjiyat, which aims to make life easier and avoid difficulties, so divorce should be carried out in the Religious Court for legal certainty.
Pelatihan Manajemen Persediaan Syariah UMKM pada Para Tenaga Pengajar di Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang Banten Mutawali, Mutawali; Al-Choir, Fikron; Kartika, Yunita
AMANAH MENGABDI Vol. 2 No. 1 (2025): AMANAH MENGABDI
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MULIA BUANA (YPMB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70451/pkm.v2i1.599

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan manajemen persediaan syariah pada para tenaga pengajar (para pengurus) yang ada di Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang Banten. Tujuan dari pelatihan ini untuk melatih mereka terkait manajemen persediaan syariah pada kegiatan usaha yang akan mereka jalani di yayasan ini serta memberikan edukasi kepada para santri melalui program pendidikan tambahan di lingkungan pondok pesantren ini. Selanjutnya kegiatan PKM ini mencakup perencanaan, (planning), pelaksanaan (doing), persaingan (competition), dan penghargaan (appreciation). Dari hasil penelitian ini para pelaku pengurus yang akan menjalankan usaha kuliner di yayasan ini bisa mempraktikan hasil pelatihan ini dari sisi persediaan yang baik, agar produk yang mereka jual langsung laris terjual tanpa adanya stok yang banyak tersisa. Para santri juga menerapkan produk ini dengan baik.
Meningkatkan Literasi Pentingnya Peran Zakat bagi Generasi Z pada Peserta Didik Madrasah Aliyah Al Masfuriyah Cipondoh Abdulloh, Abdulloh; Mutawali, Mutawali; Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh
ABDIMAS Iqtishadia Vol. 1 No. 2 (2023): ABDIMAS Iqtishadia
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/iqtis.v1i2.37355

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah untuk untuk memberikan edukasi dan membangkitkan penguatan  pemahaman serta arahan dalam meningkatan pemahaman ekonomi syariah dan keuangan syariah pada siswa di Madrasah Al Masfuriyah Cipondoh di bidang literasi zakat. Adanya tujuan ini memberikan edukasi kepada para siswa tentang pentingnya genarasi milenial mengembangkan zakat secara efektif dan produktif. Mereka bisa memainkan peran sebagai amil dan muzakki. Karena semua kegiatan ini akan menjadi amal baik yang mereka miliki. Zakat yang menjadi pondasi dasar untuk mengembangkan ekonomi syariah, belum banyak dijangkau oleh pihak generasi milenial. Meskipun mereka faham tentang zakat, mereka belum mendalami pengetahuan dan manfaat zakat secara menyeluruh. Sehingga adanya zakat saat ini, mereka enggan untuk terlibat menjadi bagian dari zakat, baik secara amil maupun muzakki. Adanya permasalahan ini, perlu dilakukan edukasi tentang manfaat zakat dan pentingnya zakat untuk generasi milenial. Pemberian edukasi ini diberikan gambaran secara mendalam, yaitu akan menciptakan kemaslahatan yang tidak hanya dirasakan oleh pribadi, melainkan untuk masyarakat yang lainnya. Dari hasi pelatihan ini diharapkan para siswa Madrasah Al Masfuriyah Cipondoh menjadi terbiasa dan peduli dengan hadirnya zakat untuk menjadi bagian dari amil dan muzakki. Karena ide dari genarasi milenial ini yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi syariah saat ini agar dapat bersaing dengan ekonomi konvensional.
Analysis of Internal Factors influencing Mudharabah Financing at Bank Mega Syariah for the Period 2016-2023 Mutawali, Mutawali; Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh
JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Vol. 15 No. 1: April 2025
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jurisma.v15i1.15893

Abstract

This study aims to analyze the internal factors that affect Mudharabah financing for the period 2016-2023, both partially and simultaneously. This factor consists of FDR, CAR, NPF, and ROA. The research method of this research is quantitative descriptive. The type of sample used is purposive sampling, where the quarterly financial statements of the balance sheet and profit and loss at Bank Mega Syariah are sampled during the period 2016-2023. The study used secondary data in the form of financial reports of Bank Mega Syariah for the period 2016-2023, the internet, and journals. This study uses multiple linear regression analysis techniques with tools in the form of SPSS. The stages in this study consist of several tests, namely the classical assumption test, t-test, and F-test. the next stage is the Correlation Coefficient and Determination test. This research concludes that, partially, there is a negative influence of FDR and CAR on Mudharabah financing, and there is no influence of NPF and ROA on Mudharabah financing. Simultaneously, there is an influence of FDR, CAR, NPF, and ROA on Mudharabah financing. Keywords: FDR; CAR; NPF; ROA; Mudharabah Financing
Peace Agreement on Maslahah in Distribution of Inheritance in Sasak Tribe’s Muslim Community Syafi’i, Muhammad; Abdullah, Abdullah; Muslihun, Muslihun; Mutawali, Mutawali; Jamaludin, Husna
Jurnal Hukum Islam Vol 23 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v23i1.03

Abstract

In Indonesia, conflicts pertaining to in the division of inheritance among Muslim communities often occur, resulting in family discord. This study examines the implementation and impact of suluh—a peace agreement based on mutual understanding—in resolving conflicts over the division of inheritance. This study was conducted in the Sasak tribe’s Muslim community using qualitative methods and approaches. Results show that suluh in the Sasak tribe’s Muslim community is performed when the testator is alive and when they die. When alive, the distribution of inheritance is based on the principle of need and service in managing the inheritance. Meanwhile, when dead, it is divided equally among male and female heirs based on a certain replacement agreement (takharuj or taṣaluh)—giving all or some assets to one or several heirs and payment of the inheritance price by the other heirs. Suluh has an impact on family harmony and the welfare of economically disadvantaged heirs because of unequal distribution of shares among siblings. Reportedly, female heirs, considering maslahah, voluntarily accepted the distribution of inheritance to maintain harmony and family integrity. This study can serve as a reference for the global Muslim community, which faces the same problems in inheritance law practices that intersect with local culture.
Kritik Nalar Ushuli Perspektif Maqashid dalam Hukum Jinayah Pencurian Zainudin, Zainudin; Mutawali, Mutawali
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1521

Abstract

The development of the era demands adaptability and flexibility in Islamic legal responses. Unfortunately, the old paradigm of “ushul fiqh,” which is very literal, has not been able to resolve these various problems. Furthermore, this old approach often leads to debates due to differences in the methods and theories of ushul fiqh used. Therefore, criticism of the old methods and approaches is necessary, particularly through the maqashid asy-syariah approach based on maslahat. This article will elaborate on the criticism of ushul fiqh reasoning using maqashidi reasoning. This article is a literature review, with data sourced from literature and analyzed using inductive, deductive, and comparative methods. Based on Muqsith's theory of naskh al-nushush bi al-mashlahat, this article argues that the maqashid approach based on maslahah can change the law, even those already stated in the text. This article finds that the classical Islamic legal reasoning method, ushul fiqh, needs to be critiqued using the maqashid approach through contextualization, decontextualization, and recontextualization. As a result, the resulting laws will yield broader benefits. This article contributes to contemporary Islamic legal thought through the maqashid approach. Perkembangan zaman menuntut adanya adaptabilitas dan fleksibilitas respon hukum islam. Sayangnya, pendekatan paradigma lama “ushul fiqh” yang sangat literal belum mampu menyelesaikan berbagai problem tersebut. Lebih jauh, pendekatan lama tersebut kerap menimbulkan perdebatan karena perbedaan metode dan teori ushul fiqh yang digunakan. Oleh sebab itu, kritik atas metode dan pendekatan lama perlu dilakukan, khususnya dengan pendekatan maqashid asy-syariah yang berbasis maslahat. Artikel ini akan mengelaborasi kritik nalar ushul fiqh dengan menggunakan nalar maqashidi. Artikel ini merupakan penelitian pustaka, yang datanya bersumber dari literatur, dan dianalisis dengan metode induktif, deduktif, serta komparatif. Berdasarkan teori naskh al-nushush bi al-mashlahat yang diusung Muqsith, artikel ini berargumentasi bahwa pendekatan maqashid yang berbasis maslahah dapat mengubah hukum, bahkan yang sudah tertera dalam teks. Artikel ini menemukan bahwa metode istinbat hukum islam klasik, ushul fiqh, perlu dikritik menggunakan pendekatan maqashid dengan cara kontekstualisasi, diskontekstualisasi, dan rekontekstualisasi. Dengan begitu, hukum yang dihasilkan akan lebih menimbulkan manfaat yang lebih luas. Artikel ini berkontribusi pada pemikiran hukum islam kontemporer dengan pendekatan maqashid.
Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Asset Turnover Ratio dan Earning Per Share terhadap Kinerja Keuangan PT Asahimas Flat Glass Tbk Periode 2012-2021 Juwita, Rizqi Intan; Mutawali, Mutawali
Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya Vol. 1 No. 2 (2022): Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya
Publisher : ELRISPESWIL - Lembaga Riset dan Pengembangan Sumberdaya Wilayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.058 KB) | DOI: 10.54371/jms.v1i2.190

Abstract

Kinerja keuangan perusahaan sangat menentukan eksistensi suatu perusahaan ditengah persaingan yang ketat. Dengan meneliti kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor yang ingin berinvestasi. Selain itu, analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan itu sendiri. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada beberapa rasio keuangan seperti current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover ratio, dan earning per share mengindikasi kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Namun, net profit margin menunjukkan hasil yang kurang baik.
Pelatihan Menerapkan Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Syariah di Desa Cicalengka Kabupaten Tangerang Mutawali, Mutawali; Fadli, Achmad Agus Yasin; Karolina, Karolina
AMANAH MENGABDI Vol. 1 No. 1 (2024): AMANAH MENGABDI
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MULIA BUANA (YPMB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70451/pkm.v1i1.51

Abstract

Tujuan pengabidan ini untuk mengembangkan pembangunan ekonomi desa cicalengka sesuai prinsip islam. Adanya tujuan ini dilatarbelakangi adanya bantuan dari pemerintah pada pembangunan desa cicalengka terkait wisata, pendidikan, tempat tinggal, dan tempat usaha. Namun pembangunan ini tidak didasarkan pada prinsip islam, dan mengutamakan kepentingan individualis sebagai pelaksana tugas membangun desa itu secara fisik yang tidak merata dan tidak membangun masyarakat desa cicalengka terkait mata pencaharian mereka, sehingga kondisi ini memberikan dampak pada tidak tercapainya pembangunan secara menyeluruh. Ada program pemerintah yang membangun gerai usaha, tetapi ditujukan untuk pihak yang memiliki modal besar, karena dikenakan sewa gerai yang cukup besar jumlahnya. Alhasil masyarakat desa cicalengka harus lontang lanting mencari lapak usaha sesuai bajet mereka. Masalah lainnya pembangunan pendidikan, hanya membangun penambahan ruang kelas, tidak membangun seluruh sekolah itu terkait kenyamanan dalam belajar dan akses menuju ke sekolah. Masalah selanjutnya pembangunan tempat tinggal, pembangunan ini hanya membangun renovasi rumah, tidak membangun penghuni rumahnya. Begitu juga pembangunan pada sektor wisata, hanya ada pembangunan pada satu sektor wisata, tidak membangun beberapa tempat wisata di desa cicalengka. Kondisi pembangunan seperti akan menjadi sia-sia jika tidak diberikan sisi pembangunan pada aspek kemanusiaan melalui penerapan nilai keislaman. Selanjutnya kegiatan pengabdian ini menggunakan aksi dan tindakan yang dilakukan oleh pemilik lokasi dan warga sekitar untuk memberikan pelatihan dan arahan agar lokasi itu menjadi desa yang sejahtera karena dibangun berdasarkan prinsip syariah. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, desa ini menerapkan sebagian dari kegiatan pembangunan menggunakan prinsip ekonomi pembangunan syariah, khususnya terkait masalah pendirian tempat usaha yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat tsb dengan tarif biaya sewa yang terjangkau. Terkait masalah pendidikan, tempat tinggal dan tempat wisata. Masih menggunakan cara konvensional. Sehingga masih ada lahan yang tidak produktif untuk kegiatan pembangunan ekonomi syariah di desa itu.
Membangun Konsep Bisnis Kuliner Syariah di Desa Cicalengka Kabupaten Tangerang Mutawali, Mutawali; Al-Choir, Fikron; Kartika, Yunita
AMANAH MENGABDI Vol. 1 No. 2 (2024): AMANAH MENGABDI
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MULIA BUANA (YPMB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70451/pkm.v1i2.381

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah Untuk mengetahui cara para pedagang kuliner di desa ini menerapkan konsep dasar pelayanan berbasis syariah dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan saat ini. Untuk mengetahui cara membangun para pedagang desa ini dengan konsep dasar bisnis berbasis syariah dari kegiatan dagang yang mereka lakukan saat ini.  Selanjutnya kegiatan PKM ini mencakup perencanaan, (planning), pelaksanaan (doing), persaingan (competition), dan penghargaan (appreciation). Dari hasil pelatihan ini Cara desa ini menerapkan bisnis kuliner syariah dengan cara membina para tenaga kerja dan kesadaran pada pemilik bisnis melalui pendekatan prinsip dasar ekonomi islam, yang terdiri dari prinsip tauhi, khalifah, dan keadilan. Untuk membangun desa ini menjadi pusat kegiatan bisnis syariah, perlu adanya konsistensi dan pertanggungjawaban kepada allah sebagai pemilik alam semesta.
Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah Firdaus, Adam; Mutawali, Mutawali; Saprudin, Saprudin
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 11 No. 3 (2024): September
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v11i3.2596

Abstract

Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan telah menjadi isu yang kompleks dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama: (1) Apakah terdapat kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang talak di luar pengadilan, serta (2) bagaimana perspektif maqashid syariah menilai perbedaan antara fatwa MUI dan ketentuan undang-undang terkait talak. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam yang diterapkan oleh MUI dengan regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi praktik sosial pada masyarakat Muslim di Desa Bodak. Perspektif maqashid syariah kemudian digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat di balik peraturan yang berbeda ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan hukum, dan stabilitas keluarga. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat kontroversi antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan fatwa MUI mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Fatwa MUI menganggap talak di luar Pengadilan sah, sementara Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan talak dilakukan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, perceraian di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori hajjiyat, yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan, sehingga talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama untuk kepastian hukum. Abstract The controversy over extrajudicial divorce has become a complex issue in Islamic marriage law in Indonesia. This study aims to analyze two main focuses: (1) Is there a controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law No. 1 of 1974 on extrajudicial divorce, and (2) how the perspective of maqashid sharia assesses the difference between the MUI fatwa and the provisions of the law regarding divorce. This controversy arises because of the difference in normative approaches between Islamic law applied by the MUI and formal regulations set by the state. The MUI fatwa tends to allow extrajudicial divorce as long as certain conditions are met, while the Marriage Law requires the divorce process to be carried out in front of a court to obtain legal legitimacy. The approach used in this study is qualitative and content analysis methods that aim to explore how the two approaches influence social practices in the Muslim community in Bodak Village. The perspective of maqashid sharia is then used to assess the purposes and benefits behind these different regulations, with a focus on the protection of women's rights, legal justice, and family stability. The results of the study show that there is a controversy between the Indonesian Marriage Law and the MUI fatwa regarding divorces issued outside the Religious Court. The MUI fatwa considers divorces outside the Court to be valid, while the Indonesian Marriage Law requires divorces to be carried out in the Religious Court to be legally valid. From the perspective of maqashid sharia, divorce in the Religious Court is included in the category of hajjiyat, which aims to make life easier and avoid difficulties, so divorce should be carried out in the Religious Court for legal certainty.
Co-Authors Abdullah Abdullah Abdulloh Abdulloh Achmad Agus Yasin Fadli, Achmad Agus Yasin Al-Choir, Fikron Firdaus, Adam Jamaludin, Husna Juwita, Rizqi Intan Karolina, Karolina Kartika, Yunita Larasati, Ratih Dewi Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh Muslihun Muslihun Saprudin Saprudin, Saprudin Syafi’i, Muhammad Zainudin Zainudin