Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Makhali, Imam
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TATA KELOLA PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TERBITNYA PMK 15/2025: ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) Andriyana, Hendra; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8707

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dalam praktik pemeriksaan di KPP wilayah Surabaya serta menilai efektivitasnya dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pemeriksaan telah meningkatkan keteraturan prosedural dan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan. Namun, masih ditemukan kendala yuridis berupa perbedaan interpretasi ruang lingkup pemeriksaan serta kendala administratif terkait kesiapan dokumentasi dan sistem elektronik. Upaya mitigasi dilakukan melalui evaluasi internal, digitalisasi dokumen, dan komunikasi kooperatif. Disimpulkan bahwa norma tersebut telah memperkuat kepastian hukum formal, tetapi efektivitas substantifnya bergantung pada konsistensi aparat dan kesiapan administratif wajib pajak.
PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA Prayitno, Joko; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8709

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksaan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan konstitusional ini menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait pemberian amnesti dan abolisi bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pemberian kebijakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dilakukan secara sangat selektif, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.
PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIGI NO. 0117/PDT.G/2016/PA.PRGI DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 158/PDT.G/2009/PTA.SBY TENTANG HAK ASUH DI BAWAH UMUR DISEBABKAN SALAH SATU ORANG TUA MURTAD Andriyanto, Rischy Eka; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8938

Abstract

pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat salah satu orang tua murtad, dengan studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut serta mengkaji persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim beserta implikasinya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Parigi menitikberatkan pertimbangannya pada aspek psikologis, kestabilan emosional, dan kesinambungan pengasuhan anak dengan mengedepankan kepentingan faktual anak, sehingga hak asuh tetap diberikan kepada ibu meskipun telah murtad, selama tidak terbukti adanya upaya memengaruhi agama anak. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menempatkan perlindungan agama anak (hifz al-din) sebagai prioritas utama, dengan menilai bahwa murtadnya ibu merupakan potensi ancaman serius terhadap akidah anak, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah berdasarkan pendekatan normatif-teologis dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan belum adanya standar baku dalam penafsiran prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah akibat kemurtadan orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan psikologi anak dan prinsip maqasid al-shariah dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan anak yang komprehensif.
PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN IZIN USAHA PRODUSEN KERUPUK DI KABUPATEN KEDIRI Febriadi, Aan; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8925

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin usaha yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penertiban usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik kepolisian dalam penertiban izin usaha produsen kerupuk di Kabupaten Kediri serta mengkaji pandangan pelaku UMKM terhadap penerapan hukum administrasi negara dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat kepolisian, pelaku UMKM, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penertiban di lapangan masih menunjukkan kecenderungan pendekatan represif administratif, meskipun secara normatif penertiban perizinan merupakan domain hukum administrasi yang mengedepankan pembinaan. Dari perspektif pelaku UMKM, keterlibatan kepolisian sering dipersepsikan sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan kepolisian serta penguatan pendekatan pembinaan berbasis hukum administrasi negara agar tercipta iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.
Co-Authors Al Anshori, Huzaimah Andriyana, Hendra Andriyanto, Rischy Eka Aprilia, Eka Sandy Bagus Wibowo Dwianto, Arditio Fathurrahman, Sholahudin Febriadi, Aan JOKO PRAYITNO Lestari, Riya Dwi Luqmana, Vendra Dwiky Prasetijo, Eko Puguh Suko, Suko Tantowi, Muchamad Ilham Wirayudha, Alfred Sendyta Yulianto, Heri Purnomo