Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Makhali, Imam
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TATA KELOLA PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TERBITNYA PMK 15/2025: ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) Andriyana, Hendra; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8707

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dalam praktik pemeriksaan di KPP wilayah Surabaya serta menilai efektivitasnya dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pemeriksaan telah meningkatkan keteraturan prosedural dan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan. Namun, masih ditemukan kendala yuridis berupa perbedaan interpretasi ruang lingkup pemeriksaan serta kendala administratif terkait kesiapan dokumentasi dan sistem elektronik. Upaya mitigasi dilakukan melalui evaluasi internal, digitalisasi dokumen, dan komunikasi kooperatif. Disimpulkan bahwa norma tersebut telah memperkuat kepastian hukum formal, tetapi efektivitas substantifnya bergantung pada konsistensi aparat dan kesiapan administratif wajib pajak.
PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA Prayitno, Joko; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8709

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksaan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan konstitusional ini menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait pemberian amnesti dan abolisi bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pemberian kebijakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dilakukan secara sangat selektif, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.
PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIGI NO. 0117/PDT.G/2016/PA.PRGI DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 158/PDT.G/2009/PTA.SBY TENTANG HAK ASUH DI BAWAH UMUR DISEBABKAN SALAH SATU ORANG TUA MURTAD Andriyanto, Rischy Eka; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8938

Abstract

pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat salah satu orang tua murtad, dengan studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut serta mengkaji persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim beserta implikasinya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Parigi menitikberatkan pertimbangannya pada aspek psikologis, kestabilan emosional, dan kesinambungan pengasuhan anak dengan mengedepankan kepentingan faktual anak, sehingga hak asuh tetap diberikan kepada ibu meskipun telah murtad, selama tidak terbukti adanya upaya memengaruhi agama anak. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menempatkan perlindungan agama anak (hifz al-din) sebagai prioritas utama, dengan menilai bahwa murtadnya ibu merupakan potensi ancaman serius terhadap akidah anak, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah berdasarkan pendekatan normatif-teologis dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan belum adanya standar baku dalam penafsiran prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah akibat kemurtadan orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan psikologi anak dan prinsip maqasid al-shariah dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan anak yang komprehensif.
PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN IZIN USAHA PRODUSEN KERUPUK DI KABUPATEN KEDIRI Febriadi, Aan; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8925

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin usaha yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penertiban usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik kepolisian dalam penertiban izin usaha produsen kerupuk di Kabupaten Kediri serta mengkaji pandangan pelaku UMKM terhadap penerapan hukum administrasi negara dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat kepolisian, pelaku UMKM, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penertiban di lapangan masih menunjukkan kecenderungan pendekatan represif administratif, meskipun secara normatif penertiban perizinan merupakan domain hukum administrasi yang mengedepankan pembinaan. Dari perspektif pelaku UMKM, keterlibatan kepolisian sering dipersepsikan sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan kepolisian serta penguatan pendekatan pembinaan berbasis hukum administrasi negara agar tercipta iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Santosa, Muhammad Singgih; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9397

Abstract

The third part as the buyer of the Mortgage in practical often encounters some obstacles when they want to hold the object of the Mortgage that has been purchased through a Mutual Agreement because it turns out that the object have nothing to do with the debtor's debts and creditors cannot fully control their assets. This study aims to find out and analyze the implementation of mortgage agreements in Boyolali City, to find out and analyze legal protection for third parties in Credit Agreements with Mortgage Guarantees in Boyolali City, and to find out and analyze examples of mortgage deed. The research approach method used in this thesis is a sociological juridical research method. This research specification uses are descriptive analysis. The type of data used in this research is primary data which includes the 1945 Constitution; Law No. 2 of 2014; Mortgage Law; Code of Civil law; the Criminal Code, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Research data collection with interview techniques and study of documents or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is a qualitative analysis of the interactive model as proposed by Miles and Huberman The results of the study indicate that the implementation of credit with mortgage guarantees at the bank has a procedure regarding the provisions, the conditions that must be carried out from the time the customer's application is submitted until the loan is paid off by the bank. Legal protection for third parties in the implementation of mortgage guarantee objects is regulated in Article 1 paragraph (1) No. 8 of 1999 concerning the Consumer Protection Act.
PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN TULUNGAGUNG Fitria, Riyadhotul; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9396

Abstract

This study analyzes the Implementation of the Provisions of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning HIV/AIDS Prevention and Control, especially efforts to prevent and control HIV and AIDS carried out by the Tulungagung Regency AIDS Control Commission (KPA). This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that the Tulungagung Regency AIDS Control Commission has made systematic efforts to improve HIV/AIDS control (as an implementation of the provisions of Article 17 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 4 of 2021) with promotive, preventive, curative, and rehabilitative steps. The Tulungagung AIDS Commission also actively organizes education programs, socialization, and inclusive and sustainable health services in accordance with the mandate of the regulation, but in its implementation there are still several obstacles, such as limited resources, lack of cross-sector integration, and uneven levels of public awareness, while the effectiveness of HIV/AIDS control in Tulungagung Regency by the Tulungagung Regency AIDS Commission can be said to be relatively successful in suppressing the rate of spread of new cases and increasing access to services for people with HIV/AIDS (PLWHA). This can be seen from the increase in the achievement of early detection, antiretroviral (ARV) treatment, and counseling activities targeting various groups in society. However, this effectiveness still faces structural obstacles such as social stigma against PLWHA, lack of coordination between related institutions, and budget limitations in program implementation.
KEWENANGAN DAN BATASAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PERGURUAN SILAT DI TULUNGAGUNG (Studi pada Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN)) Susanto, Novi; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.8935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan batasan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penertiban terhadap perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, dengan studi pada Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN). Permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum kewenangan kepolisian dalam penertiban kegiatan perguruan silat, bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh kepolisian, serta batasan hukum yang harus diperhatikan agar tindakan penertiban tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan aparat kepolisian, pengurus perguruan silat, serta pihak-pihak terkait di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam penertiban perguruan silat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi, antara lain prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Co-Authors Al Anshori, Huzaimah Andriyana, Hendra Andriyanto, Rischy Eka Aprilia, Eka Sandy Bagus Wibowo Dwianto, Arditio Fathurrahman, Sholahudin Febriadi, Aan Fitria, Riyadhotul JOKO PRAYITNO Lestari, Riya Dwi Luqmana, Vendra Dwiky Prasetijo, Eko Puguh Santosa, Muhammad Singgih Suko, Suko Susanto, Novi Tantowi, Muchamad Ilham Wirayudha, Alfred Sendyta Yulianto, Heri Purnomo