Garuda - Garba Rujukan Digital

Adaptasi komunikasi mahasiswa perantauan di lingkungan Universitas Negeri Padang Marisa, Ade; Indrawadi, Junaidi; Muchtar, Henni; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 4 No. 1 (2024): JECCO: Seventh Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v4i1.392

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk melihat adaptasi komunikasi mahasiswa perantauan di lingkungan yang baru dengan adanya perbedaan latar belakang budaya, bahasa dan lingkungan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, faktor yang mempengaruhi adaptasi komunikasi, hambatan yang dialami mahasiswa perantauan di FIS UNP. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, adaptasi komunikasi mahasiswa perantauan dalam proses adaptasinya secara umum sudah berjalan baik dengan melewati beberapa fase, diantara nya fase dimana mahasiswa perantauan mengalami rasa keinginan tahuan yang besar terhadap lingkungan yang baru yang disebut fase honeymoon. Fase selanjutnya adalah fase crisis yang dirasakan oleh mahasiswa perantauan ialah fase dimana merasakan rasa frustasi, kecewa karena proses penyeusian tidak semudah dan sesuai dengan yang diharapkan, namun mahasiswa rantau akhirnya dapat melewati fase tersebut dan mulai mengerti dan mengikuti perbedaan budaya yang ada disebut fase penyesuaian (fase recovery). Terakhir mahasiswa perantauan sampai pada tahap fase adjustment yang sudah melakukan penyesuaian diri dengan budaya baru yang ada.

Implementasi Program ABS-SBK oleh KAN dan MTsM Cupak Kabupaten Solok Sari, Rani Novita; Nurman, Nurman; Fatmariza, Fatmariza; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Civic Education Vol 7 No 1 (2024): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jce.v7i1.1072

This article examines the implementation of the Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) by the Nagari Customs Body (KAN) and MTsM Cupak in Solok Regency. The program integrates several practices, including communal Dhuha and Zuhur prayers and the recitation and memorization of the Al-Qur’an. The research employs qualitative descriptive methods, with informants comprising the chairman and secretary of MTsM, students, the Wali Nagari, and traditional community leaders. Data collection was conducted through interviews and documentation. The findings indicate that the ABS-SBK program implemented by KAN and MTsM Cupak has been fairly successful. However, challenges remain, such as student participation in Zuhur prayers and limited funding for art activities. This initiative also plays a role in shaping students' character and contributing to the nation's intellectual development.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMA Zahara, Nurul Husna; Indrawadi, Junaidi; Dewi, Susi Fitria; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 4 No. 4 (2024): Tenth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v4i4.364

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Sekolah Ramah Anak di SMAN 1 Ampek Angkek. Deskripsi tersebut terkait faktor pendukung dan penghambat dari pengimplementasian Program Sekolah Ramah Anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada tahap validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Sekolah Ramah Anak mengacu pada komponen Sekolah Ramah Anak yaitu kebijakan sekolah ramah anak, pembelajaran ramah anak, pendidik dan tenaga pendidik yang terlatih, sarana dan prasarana yang ramah anak, partisipasi orang tua beserta lembaga masyarakat, dunia usaha, instansi terkait dan alumni. Faktor pendukung dalam implementasi Sekolah Ramah Anak yakni kualitas guru yang menunjang program, keikutsertaan peserta didik, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat program Sekolah Ramah Anak yakni pengaruh teknologi yang semakin canggih serta pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan bermain anak yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Digital Right dan Tanggung Jawab Warga Negara Angraini, Rita; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Civic Education Vol 7 No 4 (2024): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jce.v7i4.1130

This article analyzes the role of civic education in enhancing citizens' digital rights and responsibilities, emphasizing the need for wise use of technology. While citizens have the freedom to access internet technology, they are equally obliged to act responsibly and respect others when using it. This study adopts a conceptual approach by reviewing relevant articles and books. The analysis highlights that civic education plays a pivotal role in fostering responsible digital behavior. Civic education holds a strategic position in preparing citizens to meet global challenges, particularly through initiatives such as integrating digital citizenship topics into the national education curriculum. It also recommends innovations in digital-based learning models and emphasizes the importance of training and workshops for teachers. These initiatives aim to equip educators with the ability to adapt to new digital environments, encourage creativity, provide constructive feedback, and utilize various digital platforms effectively in the learning process. By embedding these practices, civic education can significantly contribute to creating informed, responsible digital citizens capable of balancing their rights and obligations in the digital age.

PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS MASYARAKAT NAGARI Putri, Nadia Dwi; Dewi, Susi Fitria; Muchtar, Henni; Ersya, Muhammad Prima
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.156

Konflik tapal batas yang terjadi antara masyarakat Nagari Sumpur dengan Nagari Malalo Tigo Jurai telah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor penyebab konlik tapal batas dan upaya penyeselaian konflik tapal batas masyarakat dari kedua nagari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan berbagai informan seperti Wali Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua BPRN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua KAN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua Pemuda Nagari Sumpur dan Malalo, alim ulama, serta masyarakat yang mengetahui tentang konflik tapal batas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik tapal batas yaitu, adanya saling klaim kepemilikan lahan antara kedua nagari serta terdapatnya dua bukti kepemilikan yang tumpang tindih. Adapun upaya penyelesaian konflik tapal batas adalah melakukan mediasi, rapat adat, dan pengajuan ke pengadilan negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya dua bukti kepemilikan yang tumpang tindih harus dapat diselesaikan melalui upaya pembuktian di pengadilan.

Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia Ersya, Muhammad Prima
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

The development of human thinking towards the advancement of technology gives a lot of positive aspects for human life. However, technological progress also brings its own problems, especially in the aspect of criminal acts. Technological advances can also be exploited by the perpetrators of criminal acts in conducting their evil intentions, therefore, nowadays to commit international crimes, the perpetrators do not have to be present in certain countries but they can do so by staying in their country even in their bedroom. Cyber crime is a relatively new type of crime, a type of high tech crime by using sophisticated equipment or information technology. This development required a new regulatory response to solve it, namely the law of cyber or cyber law by using technological, socio-cultural (ethical) and legal approaches. This article uses normative research method with descriptive model to deeply elaborate aspect of law in regulation about cyber crime. This research is expected to give minimum contribution for those who want to deepen the problem of cyber law in Indonesia. Keywords: cyber crime, information technology, cyber law ABSTRAK Perkembangan pemikiran manusia ke arah kemajuan teknologi banyak memberikan aspek positif bagi kehidupan manusia namun kemajuan teknologi juga membawa permasalahan tersendiri, khususnya dalam aspek tindak pidana. Kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana (siber) dalam menuntaskan niat jahatnya, sehingga pada hari ini untuk melakukan kejahatan antar negara pelaku tindak pidana tidak harus hadir di negara tertentu namun ia dapat melakukannya tetap dengan berada di negaranya sekalipun di dalam kamar tidurnya. Tindak pidana siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan modus yang relatif baru, tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang high tech dengan mempergunakan peralatan atau teknologi informasi yang canggih sehingga dibutuhkan respon regulasi hukum baru untuk menjangkaunya, yakni hukum siber atau cyber law dengan mempergunakan pendekatan teknologi, sosial budaya (etika) dan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana siber, sehingga hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi minimal bagi pihak-pihak yang ingin mendalami permasalahan hukum siber di Indonesia. Kata kunci: tindak pidana siber; teknologi informasi; hukum siber

Anomaly of Law Enforcement in Basuki Tjahaja Purnama Case Ersya, Muhammad Prima; Muchtar, Henni
Journal of Moral and Civic Education Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

The case of former Jakarta governor Basuki Tjahaya Purnama began when he spoke in Kepu-lauan Seribu on September 27, 2016, quoting a verse of the Holy Qur'an that was deemed to have no relevance to the purpose of his arrival which became the basis of the allegation on de-famation against religion as defined in Article 156a of the Criminal Code. As a follow-up of the case, the legal process for the report is conducted and immediately becomes the focus of community concentration. However, in the case of law enforcement process is considered to have some peculiarities and deviate from the principle or principle of criminal procedural law. This is what makes this case interesting to investigate further by using seve-ral instruments related legislation, such as Law No. 8 of 1981 About Criminal Procedure Law. The paper is discussed using the normative juridical approach that focuses on reviewing violations of the principle or principle of criminal procedural law in the law enforcement of religion defama-tion by Basuki Tjahaya Purnama. In the future it is hoped that the negligence of application of the principle or principle of criminal procedure does not happen again. Keywords: defamation of religion, criminal procedural law, law enforcement ABSTRAK Kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama diawali saat ia berbicara di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dan mengutip salah satu ayat Kitab Suci Al Qur’an yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan tujuan kedatangannya, sehingga hal tersebut dijadikan dasar laporan atas dugaan tindak pidana penistaan terhadap agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kasus tersebut, maka proses hukum untuk laporan tersebut dilakukan dan langsung menjadi fokus konsentrasi masyarakat. Namun dalam hal proses penegakan hukumnya dinilai memiliki beberapa ke-janggalan dan menyimpang dari asas atau prinsip hukum acara pidana. Hal inilah yang membuat kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pembahasan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus menelaah pelanggaran terhadap asas atau prinsip hukum acara pidana di dalam penegakan hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama. Sehingga dikemudian hari diharapkan kelalaian penerapan asas atau prinsip hukum acara pidana tidak terulang lagi. Kata Kunci: penistaan agama; hukum acara pidana; penegakan hukum

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search