Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Moral and Civic Education Journal of Civic Education Journal of Education, Cultural, and Politics Jurnal Ideologi dan Konstitusi
Ersya, Muhammad Prima
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Adaptasi komunikasi mahasiswa perantauan di lingkungan Universitas Negeri Padang Marisa, Ade; Indrawadi, Junaidi; Muchtar, Henni; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 4 No. 1 (2024): JECCO: Seventh Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v4i1.392

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk melihat adaptasi komunikasi mahasiswa perantauan di lingkungan yang baru dengan adanya perbedaan latar belakang budaya, bahasa dan lingkungan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, faktor yang mempengaruhi adaptasi komunikasi, hambatan yang dialami mahasiswa perantauan di FIS UNP. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, adaptasi komunikasi mahasiswa perantauan dalam proses adaptasinya secara umum sudah berjalan baik dengan melewati beberapa fase, diantara nya fase dimana mahasiswa perantauan mengalami rasa keinginan tahuan yang besar terhadap lingkungan yang baru yang disebut fase honeymoon. Fase selanjutnya adalah fase crisis yang dirasakan oleh mahasiswa perantauan ialah fase dimana merasakan rasa frustasi, kecewa karena proses penyeusian tidak semudah dan sesuai dengan yang diharapkan, namun mahasiswa rantau akhirnya dapat melewati fase tersebut dan mulai mengerti dan mengikuti perbedaan budaya yang ada disebut fase penyesuaian (fase recovery). Terakhir mahasiswa perantauan sampai pada tahap fase adjustment yang sudah melakukan penyesuaian diri dengan budaya baru yang ada.
Implementasi Program ABS-SBK oleh KAN dan MTsM Cupak Kabupaten Solok Sari, Rani Novita; Nurman, Nurman; Fatmariza, Fatmariza; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Civic Education Vol 7 No 1 (2024): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jce.v7i1.1072

Abstract

This article examines the implementation of the Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) by the Nagari Customs Body (KAN) and MTsM Cupak in Solok Regency. The program integrates several practices, including communal Dhuha and Zuhur prayers and the recitation and memorization of the Al-Qur’an. The research employs qualitative descriptive methods, with informants comprising the chairman and secretary of MTsM, students, the Wali Nagari, and traditional community leaders. Data collection was conducted through interviews and documentation. The findings indicate that the ABS-SBK program implemented by KAN and MTsM Cupak has been fairly successful. However, challenges remain, such as student participation in Zuhur prayers and limited funding for art activities. This initiative also plays a role in shaping students' character and contributing to the nation's intellectual development.
Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMA Zahara, Nurul Husna; Indrawadi, Junaidi; Dewi, Susi Fitria; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 4 No. 4 (2024): Tenth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v4i4.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Sekolah Ramah Anak di SMAN 1 Ampek Angkek. Deskripsi tersebut terkait faktor pendukung dan penghambat dari pengimplementasian Program Sekolah Ramah Anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada tahap validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Sekolah Ramah Anak mengacu pada komponen Sekolah Ramah Anak yaitu kebijakan sekolah ramah anak, pembelajaran ramah anak, pendidik dan tenaga pendidik yang terlatih, sarana dan prasarana yang ramah anak, partisipasi orang tua beserta lembaga masyarakat, dunia usaha, instansi terkait dan alumni. Faktor pendukung dalam implementasi Sekolah Ramah Anak yakni kualitas guru yang menunjang program, keikutsertaan peserta didik, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat program Sekolah Ramah Anak yakni pengaruh teknologi yang semakin canggih serta pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan bermain anak yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Digital Right dan Tanggung Jawab Warga Negara Angraini, Rita; Ersya, Muhammad Prima
Journal of Civic Education Vol 7 No 4 (2024): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jce.v7i4.1130

Abstract

This article analyzes the role of civic education in enhancing citizens' digital rights and responsibilities, emphasizing the need for wise use of technology. While citizens have the freedom to access internet technology, they are equally obliged to act responsibly and respect others when using it. This study adopts a conceptual approach by reviewing relevant articles and books. The analysis highlights that civic education plays a pivotal role in fostering responsible digital behavior. Civic education holds a strategic position in preparing citizens to meet global challenges, particularly through initiatives such as integrating digital citizenship topics into the national education curriculum. It also recommends innovations in digital-based learning models and emphasizes the importance of training and workshops for teachers. These initiatives aim to equip educators with the ability to adapt to new digital environments, encourage creativity, provide constructive feedback, and utilize various digital platforms effectively in the learning process. By embedding these practices, civic education can significantly contribute to creating informed, responsible digital citizens capable of balancing their rights and obligations in the digital age.
PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS MASYARAKAT NAGARI Putri, Nadia Dwi; Dewi, Susi Fitria; Muchtar, Henni; Ersya, Muhammad Prima
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.156

Abstract

Konflik tapal batas yang terjadi antara masyarakat Nagari Sumpur dengan Nagari Malalo Tigo Jurai telah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor penyebab konlik tapal batas dan upaya penyeselaian konflik tapal batas masyarakat dari kedua nagari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan berbagai informan seperti Wali Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua BPRN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua KAN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua Pemuda Nagari Sumpur dan Malalo, alim ulama, serta masyarakat yang mengetahui tentang konflik tapal batas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik tapal batas yaitu, adanya saling klaim kepemilikan lahan antara kedua nagari serta terdapatnya dua bukti kepemilikan yang tumpang tindih. Adapun upaya penyelesaian konflik tapal batas adalah melakukan mediasi, rapat adat, dan pengajuan ke pengadilan negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya dua bukti kepemilikan yang tumpang tindih harus dapat diselesaikan melalui upaya pembuktian di pengadilan.
Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia Ersya, Muhammad Prima
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.067 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171112

Abstract

The development of human thinking towards the advancement of technology gives a lot of positive aspects for human life. However, technological progress also brings its own problems, especially in the aspect of criminal acts. Technological advances can also be exploited by the perpetrators of criminal acts in conducting their evil intentions, therefore, nowadays to commit international crimes, the perpetrators do not have to be present in certain countries but they can do so by staying in their country even in their bedroom. Cyber crime is a relatively new type of crime, a type of high tech crime by using sophisticated equipment or information technology. This development required a new regulatory response to solve it, namely the law of cyber or cyber law by using technological, socio-cultural (ethical) and legal approaches. This article uses normative research method with descriptive model to deeply elaborate aspect of law in regulation about cyber crime. This research is expected to give minimum contribution for those who want to deepen the problem of cyber law in Indonesia. Keywords: cyber crime, information technology, cyber law ABSTRAK Perkembangan pemikiran manusia ke arah kemajuan teknologi banyak memberikan aspek positif bagi kehidupan manusia namun kemajuan teknologi juga membawa permasalahan tersendiri, khususnya dalam aspek tindak pidana. Kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana (siber) dalam menuntaskan niat jahatnya, sehingga pada hari ini untuk melakukan kejahatan antar negara pelaku tindak pidana tidak harus hadir di negara tertentu namun ia dapat melakukannya tetap dengan berada di negaranya sekalipun di dalam kamar tidurnya. Tindak pidana siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan modus yang relatif baru, tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang high tech dengan mempergunakan peralatan atau teknologi informasi yang canggih sehingga dibutuhkan respon regulasi hukum baru untuk menjangkaunya, yakni hukum siber atau cyber law dengan mempergunakan pendekatan teknologi, sosial budaya (etika) dan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana siber, sehingga hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi minimal bagi pihak-pihak yang ingin mendalami permasalahan hukum siber di Indonesia. Kata kunci: tindak pidana siber; teknologi informasi; hukum siber
Anomaly of Law Enforcement in Basuki Tjahaja Purnama Case Ersya, Muhammad Prima; Muchtar, Henni
Journal of Moral and Civic Education Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.944 KB) | DOI: 10.24036/885141221201859

Abstract

The case of former Jakarta governor Basuki Tjahaya Purnama began when he spoke in Kepu-lauan Seribu on September 27, 2016, quoting a verse of the Holy Qur'an that was deemed to have no relevance to the purpose of his arrival which became the basis of the allegation on de-famation against religion as defined in Article 156a of the Criminal Code. As a follow-up of the case, the legal process for the report is conducted and immediately becomes the focus of community concentration. However, in the case of law enforcement process is considered to have some peculiarities and deviate from the principle or principle of criminal procedural law. This is what makes this case interesting to investigate further by using seve-ral instruments related legislation, such as Law No. 8 of 1981 About Criminal Procedure Law. The paper is discussed using the normative juridical approach that focuses on reviewing violations of the principle or principle of criminal procedural law in the law enforcement of religion defama-tion by Basuki Tjahaya Purnama. In the future it is hoped that the negligence of application of the principle or principle of criminal procedure does not happen again. Keywords: defamation of religion, criminal procedural law, law enforcement ABSTRAK Kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama diawali saat ia berbicara di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dan mengutip salah satu ayat Kitab Suci Al Qur’an yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan tujuan kedatangannya, sehingga hal tersebut dijadikan dasar laporan atas dugaan tindak pidana penistaan terhadap agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kasus tersebut, maka proses hukum untuk laporan tersebut dilakukan dan langsung menjadi fokus konsentrasi masyarakat. Namun dalam hal proses penegakan hukumnya dinilai memiliki beberapa ke-janggalan dan menyimpang dari asas atau prinsip hukum acara pidana. Hal inilah yang membuat kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pembahasan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus menelaah pelanggaran terhadap asas atau prinsip hukum acara pidana di dalam penegakan hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama. Sehingga dikemudian hari diharapkan kelalaian penerapan asas atau prinsip hukum acara pidana tidak terulang lagi. Kata Kunci: penistaan agama; hukum acara pidana; penegakan hukum
PEMBINAAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Baharuddin, Fajri Rahman; Ersya, Muhammad Prima; Muchtar, Henni; Bakhtiar, Yusnanik
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 3 No 2 (2023): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v3i2.50

Abstract

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: (1) secara umum tidak ada perbedaan pembinaan dengan narapidana lain dalam proses pembinaan residivis narkotika di Lapas Kelas IIA Padang. Program pembinaan yang mencakup dua bidang yaitu pengembangan kepribadian dan pengembangan mandiri. Khusus untuk narapidana narkotika ada yang dilakukan rehabilitasi. (2) Kendala pembinaan bagi narapidana yang terkena tindak pidana narkoba di Lapas yaitu yang masih tergabung dengan narapidana lain, kurangnya sarana dan prasarana, psikolog, stigma negatif dari staf dan lain-lain. (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembelajaran di Lapas Kelas IIA Padang adalah: (a) melakukan pendekatan yang lebih profesional oleh petugas sebagai wali narapidana dan sebagai pendamping, (b) menyediakan narapidana dengan psikolog yang cukup untuk menghilangkan stigma negatif, (c) Lapas Kelas IIA Padang lebih memberikan pemahaman yang positif kepada narapidana dan (d) memberikan kesempatan kepada narapidana untuk merenungkan diri dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. The results of this study are: (1) In The process of implementing the development of recidivist convicts for narcotics crimes at the Class IIA Padang Correctional Institution, there is no difference in coaching with other inmates. The coaching carried out is in the form of early-stage coaching, the first stage advanced coaching, and the second stage advanced coaching, as well as the final stage. Guidance programs that cover two areas, namely personality development, and independence development, (2) Obstacles contained in the implementation of coaching for Narcotics Criminal Inmates at Class IIA Padang Padang Correctional Institutions, namely, places that are still attached to the Rutan building, lack of adequate facilities and infrastructure, employees who have special skills in implementation such as psychologists, and the negative stigma of prisoners themselves. (3) Efforts that can be made to overcome obstacles in the coaching process at the Class IIA Padang Correctional Institution are (a) Taking a more specific approach by an officer as a guardian of the inmate and acting as a companion, (b) Providing understanding to prisoners by an officer to be the guardian of the inmate and act as a companion, (c) Provide sufficient psychologists to recover the mentality of the recidivism and (d) the Class IIA Padang Penitentiary provides a more specific approach to provide positive understanding by officers such as giving sufficient time to the recidivist for worship.
Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 Liardi, Jefri; Montessori, Maria; Muchtar, Henni; Ersya, Muhammad Prima
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 2 No 2 (2022): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v2i2.58

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program bantuan langsung tunai (BLT) dimasa pandemic. Program ini yang diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh pandemi serta membangun kembali usaha yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Keterlaksanaan program dilihat dari dua masalah yaitunya pelakasanaan dan implikasi program BLT. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Teknik analisis data yaitu melalui cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung tunai masyarakat di Kenagarian Amping Parak terbagi dalam 5 tahap yaitu (a) pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan (CPB), (b) sosialisasi, (c) penyeleksian (verifikasi) data, (d) pengumuman penerima bantuan, (e) pencairan dana. Kata Kunci: Program BLT, Kesejahteraan Masyarakat, Pandemi Covid ABSTRACT This study aims to describe the direct cash assistance (BLT) program during a pandemic. This program is expected to be able to improve the level of welfare of the people affected by the pandemic and rebuild businesses affected by the Covid-19 pandemic. The implementation of the program is seen from two problems, namely the implementation and implications of the BLT program. The type of research used is qualitative with a case study approach. Determination of informants in this study using a purposive sampling technique. Data collection techniques and tools by way of observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using Source Triangulation and Engineering Triangulation. The data analysis technique is through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the implementation of the direct cash assistance program for the community in Kenagarian Amping Parak was divided into 5 stages, namely (a) data collection and proposing prospective beneficiaries (CPB), (b) outreach, (c) selection (verification) of data, (d) announcement beneficiary, (e) disbursement of funds. Keywords: BLT Program, Community Welfare, Pandemic Covid.
PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA TENTANG PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang) Febriani, Cetrin; Ersya, Muhammad Prima; Montessori, Maria; Hasrul, Hasrul
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 3 No 1 (2023): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v3i1.113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi civitas akademika tentang pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Universitas Negeri Padang berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang efektif dan efisien, cepat dan mudah, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi civitas akademika tentang pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Angkatan 2019-2022, Dosen dan Pegawai Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data statistik deskriptif. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data berupa angket/kuisoner yang telah disebarkan kepada responden penelitian, kemudian memberikan bobot pada jawaban, selanjutnya tabulasi data, menghitung total jawaban dan mengelompokkan hasil data, terakhir menampilkan hasil penelitian dengan nilai rata-rata dan persentase masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi civitas akademika tentang pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki persepsi yang sangat baik. Hal ini sebagaimana telah dihitung berdasarkan perolehan skor dari jawaban responden pada angket/kuisoner penelitian. Persepsi civitas akademika dalam penelitian ini di ukur berdasarkan indikator pengetahuan, indikator kontribusi dan indikator pelaksanaan. ABSTRACK This study aims to find out how the academic community perceives the implementation of the integrity zone towards a corruption-free area at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences Padang State University. The Faculty of Mathematics and Natural Sciences as a pilot project for the development of an integrity zone towards a corruption-free area at Padang State University is committed to realizing the tri dharma of higher education that is effective and efficient, fast and easy, free from corruption, collusion and nepotism (KKN) and accountable and has quality public services. The formulation of the problem in this research is how is the perception of the academic community regarding the implementation of the integrity zone towards a corruption-free area at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences Padang State University. The type of research used is a quantitative method with a descriptive approach. The population in this study were students from class 2019-2022, lecturers and staff at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The data analysis technique in this study is descriptive statistical data analysis technique. The steps in the data analysis technique in this study were to collcect data in the from of a questionnaire which was distributed to research respondets, then giving weight to the answers, then tabulating the data, calculating the total answer and grouping the data result, finally displaying the research result with an average value and the respective percentages. The result showed that the perceptions of the academic community regarding the implementation of integrity zones towards corruption-free area in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences had very good perceptions. This is as calculated based on the score obtained from the respondents’ answers to the research questionnaire. The perception of the academic community in this study was measured based on knowledge indicators, contribution indicators and implementation indicators.
Co-Authors Angraini, Rita Baharuddin, Fajri Rahman Dewi, Susi Fitria Fadilah, Ifnur Fatmariza Fatmariza Febriani, Cetrin Hasrul Hasrul, Hasrul Henni Muchtar Ideal Putra Indrawadi, Junaidi Liardi, Jefri Maria Montessori Marisa, Ade Nurman Nurman Putri, Nadia Dwi Saputri, Corri Juni Tari Sari, Rani Novita Sykin, Azura Yusnanik Bakhtiar Zahara, Nurul Husna