Articles
<![CDATA[PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ]]>
<![CDATA[Anwar, Muhammad Syaiful]]>;
<![CDATA[Sari, Rafiqa]]>;
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 3 No 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61069/juri.v3i1.67
<![CDATA[The purpose of this research is to develop supervision and accountability towards the environment in a legal state dimension and to determine the ideal form of accountability for illegal miners in the Province of Bangka Belitung Islands. Illegal mining activities damage environmental quality standards both on land and in coastal areas. Based on this, it will become a derivative problem of the mining activity related to civil supervision and accountability for mining activities on land and in coastal areas. This research is a normative juridical study, with data collection methods through library research. The form of environmental supervision of illegal mining can be applied in a sustainable legal state dimension through the integration process of systems, increasing human resource capacity and proving environmental problems preventively and protectively. The ideal form of civil liability can be carried out through litigation and non-litigation, but strengthening is needed through litigation decisions by conducting rehabilitation, reclamation, restoration, and recovery. Keywords: Supervision, Liability, Illegal Mining]]>
<![CDATA[The Potential of Social Media in Increasing Young Generation's Legal Education ]]>
<![CDATA[Suntara, Reza Adriantika]]>;
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>;
<![CDATA[Anwar, Muhammad Syaiful]]>
<![CDATA[ Asatiza: Jurnal Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2024): Asatiza: Jurnal Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Auliaurrasyidin Tembilahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46963/asatiza.v5i2.1473
<![CDATA[This research examines the role of social media in increasing legal awareness among the younger generation in Indonesia. As of January 2023, Indonesia had approximately 167 million social media users out of a total population of 276.4 million, highlighting a significant opportunity to enhance legal education. Despite this potential, the use of social media for raising legal awareness is minimal, reflected in high crime rates and low legal compliance. This study explores the urgency of legal education for the younger generation and the role social media can play in this effort. Using a literature review method, the research references relevant and reliable sources such as laws, books, journal articles, and official data. The meta-synthesis technique is applied to synthesize data from previous studies and draw conclusions. The findings indicate that legal education is crucial for improving legal awareness and compliance among the younger generation. Social media can significantly contribute by making legal information more engaging and accessible. The study recommends that the government utilize social media's potential in legal education by collaborating with private digital sectors and influencers to disseminate positive legal messages and raise awareness effectively.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>;
<![CDATA[Anwar, Muhammad Syaiful]]>;
<![CDATA[Asista, Aruna]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpu.v11i1.5009
<![CDATA[Anti korupsi merupakan jiwa dan nilai yang harus dimiliki sejak dini. Pembentukan jiwa anti korupsi harus diterapkan di setip sektor, tidak terkecuali sekto pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun atas. Pembentukan karakter atau kepribadian anti korupsi dibentuk dan diterapkan kepada siswa-siswi SMP N 2 Manggar sebagai bekal awal dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pemantapan nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh Tim Pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Metode yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya survei serta koordinasi awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami mitra yakni siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Setelah melakukan koordinasi awal, tim pengabdian akan berkoordinasi kembali terkait rencana pembentukan komunitas antikorupsi di SMP N 2 Manggar. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai nilai-nilai antikorupsi. Setelah sosialisasi ini, tim pengabdian dan Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar meresmikan pengurus komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar. Penerapan anti korupsi sudah dilakukan oleh Sekolah, namun diharapkan melalui penanaman karakter nati korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi FH UBB akan menjadi pendorong implementasi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang diterapkan dalam layanan ini adalah membentuk kepribadian anti korupsi bagi siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Tahapan selanjutnya yang dilakukan yakni membentuk komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar agar lebih mudah berkoordinasi dan membuat buku saku anti korupsi.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR: PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>;
<![CDATA[Anwar, Muhammad Syaiful]]>;
<![CDATA[Asista, Aruna]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpu.v11i1.5009
<![CDATA[Anti korupsi merupakan jiwa dan nilai yang harus dimiliki sejak dini. Pembentukan jiwa anti korupsi harus diterapkan di setip sektor, tidak terkecuali sekto pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun atas. Pembentukan karakter atau kepribadian anti korupsi dibentuk dan diterapkan kepada siswa-siswi SMP N 2 Manggar sebagai bekal awal dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pemantapan nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh Tim Pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Metode yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya survei serta koordinasi awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami mitra yakni siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Setelah melakukan koordinasi awal, tim pengabdian akan berkoordinasi kembali terkait rencana pembentukan komunitas antikorupsi di SMP N 2 Manggar. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai nilai-nilai antikorupsi. Setelah sosialisasi ini, tim pengabdian dan Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar meresmikan pengurus komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar. Penerapan anti korupsi sudah dilakukan oleh Sekolah, namun diharapkan melalui penanaman karakter nati korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi FH UBB akan menjadi pendorong implementasi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang diterapkan dalam layanan ini adalah membentuk kepribadian anti korupsi bagi siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Tahapan selanjutnya yang dilakukan yakni membentuk komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar agar lebih mudah berkoordinasi dan membuat buku saku anti korupsi.]]>
<![CDATA[Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila ]]>
<![CDATA[Yokotani, Yokotani]]>;
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1452
<![CDATA[Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam cita hukum tersebut kemudian diderivasi menjadi seperangkat asas-asas hukum umum yaitu asas negara hukum, asas demokrasi, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia serta asas partisipasi publik dalam sistem penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum di atas merupakan dasar sekaligus pedoman dalam membentuk norma-norma yang berlaku umum dan asbtrak. Dalam konteks pembentukan norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum, asas-asas hukum harus dijadikan landasan dan atau pedoman. Dalam konteks Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas KPK ini, digunkan dua asas yng sudah diderivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila yaitu asas negara hukum material atau negara hukum material atau asas negara hukum kesejahteraan dan asas pembatasan kekuasaan atau pebatasan kewenangan. Penulis berpandangan dengan adanya Presiden dan DPR dalam Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas KPK jutru menggnggu sifat independen dari KPK tersebut, sehingga penulis mempunyai gagasan sebagai berikut: (1) pemerintah harus membuat panitia seleksi Dewan Pengawas KPK yang diangkat secara administratif oleh Presiden dan diberikan tugas yang independen dalam menentukan keputusn terkait ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK , (2) penghapusan kewenangan Presiden dan DPR sebagai lembaga negara yang ikut serta membentuk Dewan Pengawas KPK , (3) Pembaharuan mekanisme seleksi Dewan Pengawas KPK harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban ]]>
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>;
<![CDATA[Toni, Toni]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2726
<![CDATA[The problem in question is the independence of supervision of LPSK members. This is related to the mechanism for forming an advisory board and an ethics board that affects the pattern of supervision of LPSK members when it is correlated with the determination of LPSK members who are suspected of committing disgraceful acts. The analytical knife used is independence. The formation of this advisory board and ethics board must go through a selection formed by the President. The reason for the formation of the advisory board and the ethics board must go through a selection mechanism by the selection committee that forms the president, so that the supervision carried out within the LPSK becomes more independent.]]>
<![CDATA[Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi ]]>
<![CDATA[Haryadi, Dwi]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>;
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2023): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4063
<![CDATA[The element of "obstructing or interfering with mining business activities" is the focus of this article, because the editorial has multiple interpretations. Its existence derives two problem formulations, namely (1) What are the problems with elements hindering or interfering with mining business activities?: (2) What is the reformulation that reflects democratic principles? The analytical knife used to examine existing problems through democratic principles. This study uses normative juridical research methods. There are several conclusions related to the problematic presence of elements hindering or interfering with mining business activities, including: first, elements hindering or interfering with mining activities can be directed to actions that can be interpreted differently. Second, these elements can be directed to certain interests. Third, these elements can be subjective. Fourth, it is counterproductive to provisions for environmental fighters who cannot be sued criminally or civilly. The reformulations that are expected to better reflect democratic principles include: first, providing a more detailed explanation regarding the redaction of elements hindering or disrupting mining activities. Second, changing the editorial elements hinders or disrupts mining business activities. Third, remove the redaction elements that hinder or interfere with this mining business activity.]]>
<![CDATA[Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Teori Pengisian Jabatan ]]>
<![CDATA[Syaiful Anwar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sari, Rafiqa]]>;
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum In Concreto Volume 3 Nomor 1 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v3i1.1362
<![CDATA[The Regional Head is important in the implementation of the wheels of government. The government will stagnate if there is a vacancy of the regional head. The filling of acting regional heads has caused polemics. The absence of public participation in the selection of Acting Regional Heads by prioritizing appointments from the central government has actually increased the dominance of centralistic patterns. Therefore, this study aims to analyze whether the appointment of Acting Regional Heads by the Central Government is in accordance with the theory of filling positions, and how is the position of community legitimacy in the appointment of Acting Regional Heads based on regional autonomy? This research method uses normative juridical method. The result of this research is that the election of the Acting Regional Head must change the perspective of "central government appointment" into a "downstream proposal" process so that it will strengthen regional aspirations and encourage the increasing democratic flow of regional head elections in Indonesia. Community involvement in the process of selecting acting regional heads and even becoming supervisors in the process of their main duties and functions as Acting Regional Heads will place community legitimacy into an important factor as a form of popular sovereignty, the stronger the public participation, the greater the legitimacy.]]>
<![CDATA[Penguatan Nasionalisme Generasi Z pada Era Disrupsi sebagai Upaya Peningkatan Nilai-Nilai Karakter Bangsa di SMA Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat: Strengthening Generation Z's Nationalism in the Era of Disruption as an Effort to Increase National Character Values at SMA Negeri 1 Kelapa West Bangka Regency ]]>
<![CDATA[Suntara, Reza Adriantika]]>;
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>;
<![CDATA[Asista, Aruna]]>
<![CDATA[ PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i1.5792
<![CDATA[The disruption era has presented a dynamic pattern of life in all aspects; this has also touched the realm of national and state life. Generation Z, or the younger generation as supporters of the nation's future, is one part of life experiencing turmoil and disruption. Digital activities close to the younger generation have resulted in many positive and negative things. This is a good catalyst for the nation's progress and a bigger challenge in national life. Instilling nationalism as part of the nation's character values for the younger generation is necessary and must be instilled massively and sustainably to keep the younger generation from leaving the values of a good life that have long been adhered to by the Indonesian nation. Based on this, the service team from Universitas Bangka Belitung considers that strengthening nationalism for Generation Z needs to be conveyed through socialization steps to increase understanding and internalization of national character values.]]>
<![CDATA[Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Kimak ]]>
<![CDATA[Satrio, Ndaru]]>;
<![CDATA[Anwar, Muhammad Syaiful]]>;
<![CDATA[Suntara, Reza Adriantika]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Emerging Literacy Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53621/jippmas.v4i1.291
<![CDATA[Kegiatan dengan tajuk Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiah Nurul Falah Kimak sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran siswa Madrasah Tsanawiah Nurul Falah Kimak. Pengabdian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter bela negara bagi generasi penerus bangsa yang dapat mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Adapun alasan mengambil topik terkait Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiah Nurul Falah Kimak ini adalah sebagai bentuk kepedulian warga negara dalam menanamkan karakter bela Negara kepada siswa agar siap menghadapi tantangan. Tim pengabdi menilai bahwa eksistensi siswa tidak hanya berperan sebagai generasi penerus bangsa saja namun lebih daripada itu, siswa harus dapat berperan aktif dalam mencegah ancaman, gangguan, hambatan serta menjawab tantangan perkembangan zaman. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung dengan diakhiri kegiatan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa pertanyaan dalam bentuk kuisioner, yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa siswi mengenai konsep dan nilai-nilai karakter bela negara.]]>
