Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review LEGAL BRIEF Administrative and Environmental Law Review Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Hairan, Hairan
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Datau, Rahmat; Hairan, Hairan
Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v2i2.700

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pajang pantai sekitar 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Daerah sebagai wilayah yang berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memberikan kepada daerah untuk dapat melakukan pengelolaan wilayah pesisir karena potensi yang sangat besar. Selain potensi sumber daya alam juga potensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan berperan sebagai subyek bukan sebagai obyek. Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan potensi konflik dan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat pesisir tersbeut sebagai bentuk akomodasi dari respon sosial masyarakat atas peraturan daerah yang dibuat. Indonesia as an archipelagic country which has coastline about 81,000 km and has enormous potential to be developed and empowered.Locality as regions based on the Law have the authority to manage resources in their respective regions. In accordance with mandate of Law Number 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, giving regions to be able to carry out management of coastal areas because of its enormous potential. In addition to the natural resources potential, there is also the human resources potential  that directly involved in the coastal areas management and acting as subjects not as objects. Local governments also need to pay attention to the conflict potential and customary law that prevails in these coastal communities as accommodation from the community social response to the made local regulations.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI INDONESIA Hairan, Hairan; Datau, Rahmat
Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v3i1.907

Abstract

Kebijakan pemerintah kita dalam membuat aturan hukum yang didalamnya memasukkan sanksi pidana, seperti penyerobotan atas tanah yang diatur dalam KUHP masih terlalu sempit, khususnya pada penyerobotan. Lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik tanah baik yang diakui berdasarkan hukum nasional berupa bukti surat-surat sampai pada seripikat hak atas tanah, termasuk pengakuan terhadap tanah adat. Sehingga konsep perbuatan pidana ?menduduki? atas lahan atau tanah yang kepemilikannya oleh masyarakat atau orang perseorangan belum diatur, karena penyerobotan difokuskan pada memasuki pekarangan. Istilah menduduki ini dianggap lebih tepat, karena tanah tersebut luas dan bukan dalam sekedar pekarangan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 167 KUHP tentang penyerobotan tanah. Sedangkan Pasal 263, 264, 266,  KUHP yang berhubungan dengan pemalsuan surat-surat hak atas tanah, demikian juga pasal 385 KUHP yang mengandung unsur penggelapan  atas benda tak bergerak. Formulasi seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tanah bukan hanya dimiliki perorangan, badan hukum, melainkan juga tanah adat atau hak ulayat sepanjang hukumnya atau masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Tentunya hal ini didorongkan dari adanya amanat yang terdapat pada pasal 18 huruf B Undang-Undang  Dasar 1945.
Law Enforcement Against Unauthorized Access to Security Restricted Area (A Study at Sepinggan Airport Balikpapan) Rahman, Luthfi Ahmadani; Lisi, Ivan Zairani; Hairan, Hairan
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1339

Abstract

This study examines law enforcement against individuals who enter the Security Restricted Area without authorization at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport in Balikpapan. The research identifies five contributing factors to the violations: the change in status of certain areas from Security Restricted Area to Controlled Area; substandard perimeter fencing conditions; inconsistent entry permit checks by aviation security personnel; low public awareness—with 79% of respondents unaware of the definition of a Security Restricted Area and 84% unaware of the penalties for violations; and the historical and economic background of fishermen who have inhabited the area since 1975. Although regulations stipulate penalties for violators, in practice law enforcement is has been well to verbal warnings without firm criminal sanctions. Barriers to enforcement include a lack of assertiveness from aviation security personnel who are still permissive, and insufficient public dissemination of regulations. The study recommends enhanced supervision, strengthened regulatory frameworks, and public education to improve the effectiveness of law enforcement in ensuring aviation security
Sovereignty and Human Rights: Examining Sustainable Plantation Enterprises in Indonesia Hairan, Hairan; Negara, Tunggul Anshari Setia; Koeswahyono, Imam; Sugiri, Bambang
Administrative and Environtmental Law Review Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v5i1.3415

Abstract

The Sovereignty Principle in the Plantations Law legalizes dynamics that disproportionately empower plantation companies while disenfranchising indigenous peoples. Under this principle, plantation permits are granted to companies, not indigenous communities, limiting the latter's involvement in mandatory deliberations set by the law. Consequently, indigenous peoples are coerced into relinquishing their lands in exchange for compensation, leading to the erosion of their collective land rights. This practice is at odds with the protections intended under Article 28D Paragraph (1) and Article 28H Paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia, which safeguard collective rights to property. The lack of political will to recognize and protect these rights suggests a troubling disregard for the existence and sovereignty of indigenous peoples.
Reorientasi Kebijakan PAD melalui Tata Kelola Pariwisata Sungai di Kutai Kartanegara: Perspektif Hukum Positif dan Islam Ridwan, Mohammad; Hairan, Hairan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1794

Abstract

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator penting keberhasilan desentralisasi dan efektivitas otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut inovasi kebijakan yang mampu mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata sungai di koridor Sungai Mahakam yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan pariwisata sungai serta merumuskan model reorientasi kebijakan PAD melalui tata kelola pariwisata sungai yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih terbatas karena lemahnya integrasi regulasi, belum optimalnya sistem pemungutan retribusi berbasis digital, serta minimnya pengaturan partisipasi komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan menuju model Smart River Tourism Governance yang mengintegrasikan digitalisasi retribusi, penguatan kelembagaan komunitas dan BUMDes, serta pembentukan skema konservasi lingkungan. Integrasi antara prinsip governance modern dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan normatif bagi pengelolaan pariwisata sungai yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi paada kemaslahatan publik.
Co-Authors Datau, Rahmat Imam Koeswahyono Ivan Zairani Lisi Mohammad Ridwan Rahman, Luthfi Ahmadani Sugiri, Bambang Tunggul Ansari Setia Negara