Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PENERAPAN ALAT BUKTI SAKSI A CHARGE DAN SAKSI KORBAN DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN Muliandari, Ana; Putra, Mohammad Eka; Aflah, Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2095

Abstract

Abstract: In judicial practice, a judge is actually required to seek the material truth regarding the case he is examining, because the purpose of the evidence is to convince the judge or provide certainty to the judge about the existence of certain events, so that the judge can confirm, qualify and reconstitute and make decisions based on the proof. In a criminal incident, legal regulations are more focused on punishing the perpetrator of the crime, so that the rights of the victims of the crime are often neglected.This research uses a normative juridical research method that is descriptive analytical in nature using primary, secondary and tertiary legal materials collected using library study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. A charge witness or aggravating witness, in this case including a victim witness, is one of the main pieces of evidence in criminal justice evidence. Mitigating circumstances are that the Defendant is polite and does not complicate things in court, the Defendant has never been convicted, the Defendant made a mistake because he was tempted by lust, the Defendant is the backbone of the family. After the defendant admits his actions and regrets the actions he has committed. Keywords: witness, rape, evidence  Abstrak: Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan tekhnik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Saksi a charge atau saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersifat sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa khilaf karena tergoda hawa nafsu, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya. Kata kunci: saksi, pemerkosaan, pembuktian  
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGECER KEPADA DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DENGAN SISTEM TERM OF PAYMENT Batubara, Gahfi Saelandra; Sembiring, Rosnidar; Aflah, Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4266

Abstract

Abstract:This study discusses breach of contract (wanprestasi) committed by retailers toward distributors in the context of product sales transactions using a term of payment system. The breach, specifically related to delayed or unfulfilled payments by the retailer, results in operational and cash flow problems for the distributor. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques. The analysis reveals that the legal relationship between the retailer and the distributor in sales transactions under a term of payment system arises from a sales agreement mutually agreed upon by both parties. Dispute resolution options available to the distributor include both litigation and non-litigation legal efforts. In practice, when a breach of contract is committed by the retailer, distributors tend to prefer non-litigation dispute resolution. This preference is due to the lack of legal certainty regarding specific sanctions against breaching retailers, as well as considerations related to company image and the high costs associated with litigation.  Keyword:Breach of Contract, Dispute Resolution, Distributor–Retailer Relationship,  Term of Payment  Abstrak: Penelitian ini membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem term ofpayment. Wanprestasi terkait pembayaran yang dilakukan pengecer yang bermula dari transaksi term ofpayment, mengakibatkan terjadinya permasalahan kegiatan operasional cashflow distributor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum Pengecer dan Distributor dalam transaksi jual beli dengan sistem term ofpayment timbul dengan adanya perjanjian jual beli barang yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan distributor yaitu dengan menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer biasanya distributor lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum sanksi yang secara khusus bagi pengecer yang melakukan wanprestasi dan pertimbangan imej perusahaan serta biaya yang dibutuhkan untuk upaya hukum secara litigasi.  Kata kunci: Distributor, Pengecer, Perjanjian, Wanprestasi