Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG Julisman, Romi; Rahmayani, Nuzul; Nazar, Jasman
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1076

Technological developments are getting faster and faster, driving changes that occur in the wider community. As a result of these technological developments, the world of justice must also innovate to keep up with current developments. Therefore the Supreme Court created the E-COURT application, a website system that operates in a network to make it easier for courts to resolve civil cases. The purpose of this writing is to find out how the Lubuk Basung District Court maximizes the implementation of the Perma issued by the Supreme Court and to find out the factors that become obstacles in e-court proving. This research method is descriptive analysis, that is, from research it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problem to be studied. In this study, using the type of empirical approach research. The empirical approach is research that is used to describe conditions seen in the field as they are. That the Lubuk Basung Court has used e-court trials in a hybrid manner to minimize the deficiencies that exist in the e-court itself. However, these changes do not necessarily improve everything, there are still many obstacles in this hybrid e-court and the ineffective implementation of e-court at the Lubuk Basung District Court.

STATUS KEPEMILIKAN HAK JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK JAMINAN YANG DIALIHKAN KE PIHAK LAIN Attahira, Vellangi; Rahmayani, Nuzul; Syuryani, Syuryani
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2023

The researcher discusses the status of ownership of fiduciary security rights over collateral rights transferred to other parties case study (Decision Number 36/Pdt-Bth/2020/PN Bkt). This started when the plaintiff made a unilateral transfer of the object which was the object of collateral, which was known when the defendant was going to pay off the car installments, he received a notification that the car had been paid for by another party. The aim is to find out how the ownership status of the collateral rights over the collateral rights is transferred to other parties and what is the responsibility of the fiduciary recipient for the goods transferred. The form of research conducted by the author is normative. The author of the literature as relevant secondary data, the processing of data analysis carried out is qualitative. So that from this research the results are that the collateral object is transferred without the knowledge of the first party, so it remains that the material rights that are born first will take precedence over those that are born later. However the situation is between the Property Rights and the Law of the contract cannot be overridden by one another, meaning that the Property Rights of an object are still in accordance with the name stated on the Deed or the ownership letter and the responsibility of the fiduciary recipient is obliged to compensate for losses equivalent to the goods transferred.

EFEKTIFITAS PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN Pramana, Dian; Rahmayani, Nuzul; Andriaman, Mahlil
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2039

Abstract: The purpose of this research is to see how the effectiveness of providing income to immature children post-divorce at the Bukittinggi City Religious Court aims to protect and guarantee the rights of immature children after the divorce is still fulfilled. The method used in this study is an empirical juridical method or empirical data collection, which uses primary data or data sourced directly from the field obtained through interviews and matches it with legal materials regarding events found in the field or secondary data, which still requires further processing. Carry on. The study results show that post-divorce support for immature children has yet to work well or effectively. The causes are economic factors, and the mother can provide for her child, the father/ex-husband is no longer in the same area as the child, poor communication between the ex-husband and ex-wife, and the ex-husband remarried. Therefore, a legal remedy can be taken by the ex-wife, namely by applying to the execution of collateral confiscation of the ex-husband's assets which does not kill his livelihood based on SEMA No. 5 of 2021.Keywords : Effectiveness; Divorce; Livelihood of Children who are Not yet dult.

Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia Rahmayani, Nuzul
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.887

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum, karena bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melampaui batas yuridiksi yang ada. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi fintech tahun 2017 mencapai US$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun, atau meningkat 24,6% dari tahun sebelumnya. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahu 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis fintech ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia.

PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024 Abra, Emy Hajar; Rahmayani, Nuzul
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14131

Ada beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang sangat problemtik dalam perjalanan demokrasi pemilihan umum Indonesia. Problematika yang akan di kaji tersebut diantaranya adalah syarat presentase 30% Perempuan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu), syarat laporan harta kekayaan, dan laporan sumbangan dana kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika PKKPU dalam pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber data sekunder dari berbagai bahan hukum yang relevan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Beberapa persoalan diatas menyebabkan hilangnya penegakkan hukum dan sangat berpotensi pada bermasalahnya integritas peserta pemilihan umum. Problematika tersebut semakin tidak berkesudahan ketika PKPU terkait presentase perempuan dan syarat mantan narapidana diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Namun KPU tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut tidak hanya mencederai penegakkan hukum semata, namun juga menjadi salah satu akar persoalan demokrasi dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia. Jika KPU adalah satu-satunya pelaksana konstitusional pesta demokrasi pemilu, namun beragam persoalan ketaatan hukum dan problematika regulasi tidak memiliki penyelesaian persoalan yang baik, maka KPU menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi, sekaligus mencederai nilai-nilai konstitusi itu sendiri.

PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024 Abra, Emy Hajar; Rahmayani, Nuzul
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14131

Ada beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang sangat problemtik dalam perjalanan demokrasi pemilihan umum Indonesia. Problematika yang akan di kaji tersebut diantaranya adalah syarat presentase 30% Perempuan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu), syarat laporan harta kekayaan, dan laporan sumbangan dana kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika PKKPU dalam pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber data sekunder dari berbagai bahan hukum yang relevan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Beberapa persoalan diatas menyebabkan hilangnya penegakkan hukum dan sangat berpotensi pada bermasalahnya integritas peserta pemilihan umum. Problematika tersebut semakin tidak berkesudahan ketika PKPU terkait presentase perempuan dan syarat mantan narapidana diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Namun KPU tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut tidak hanya mencederai penegakkan hukum semata, namun juga menjadi salah satu akar persoalan demokrasi dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia. Jika KPU adalah satu-satunya pelaksana konstitusional pesta demokrasi pemilu, namun beragam persoalan ketaatan hukum dan problematika regulasi tidak memiliki penyelesaian persoalan yang baik, maka KPU menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi, sekaligus mencederai nilai-nilai konstitusi itu sendiri.

Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kurnia, Muhamad Rizki; Rahmayani, Nuzul; Nazar, Jasman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1142

Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangannya adalah kemudahan distribusi produk digital yang melanggar hak cipta. Manga adalah salah satu karya berhak cipta yang didistribusikan secara ilegal dalam jumlah banyak. Efek dari pemyebaran scanlation (pembajakan) masih diperdebatkan. Manga telah menjadi objek pelanggaran hak cipta digital oleh para penggemarnya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kegiatan fansubbing dan scanlation menciptakan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Jepang setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan legalitas manga-scanlation pada situs mangaku.live menurut perspektif Udang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengetahui perlindungan hukum hak cipta manga-scanlation yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dijalankan oleh pemilik hak cipta. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan yuridis normatif yang fokus kepada kaidah â€“ kaidah hukum berlingkup pada bahan hukumâ€œUURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dan penelitian dengan mengamati beberapa situs manga-scanlation. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semuamanga-scanlation yang terdapat pada situs online mangaku.live illegal (tidak berlisensi) dan merupakan pelanggaran Hak Cipta yang berupa pembajakan. UU Hak Cipta berperanÂ dalam melindungi hak dan kewajiban pencipta antara lain mengatur dengan tegas hak Pemegang Hak Cipta, lisensi, tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta pada media komunikasi elektronik (internet), dan tindakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (perdata dan pidana).

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TELAH MENCANTUMKAN LABEL HALAL SEBELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN dilla, Fadhilla Wulandari; Rahmayani, Nuzul; Syuryani, Syuryani
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10471

Abstrak Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam perlu ada nya perlindungan yang diberikan mengenai sertifikat halal dan label halal pada produk pangan maupun non pangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen maka pemerintah telah menetapkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan kosumen ini akan berdampak pada kesejaheteraan dan ketentraman masyarakat muslim dimanapun berada. Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha seberapa pentingnya sertifikat halal dan label halal ini bagi para umat muslin maupun non muslim. Berdasarkan penelirian ini dapat disimpulkan bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini mengatur dan melindungi konsumen-konsumen yang ,merasa dirugikan atas perbutan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mana hanya memikirkan untung yang besar tanpa berfikir apa dampak yang akan mereka dapatkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati permasalahan dengan menganalisis norma, peraturan yang berlaku, serta berdasarkan dari berita yang beredar. Melihat kepada aturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perlindungan konsumen bagaimana pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh seseorang selaku pelaku usaha atas kerugian yang diteriman oleh konsumen atas produk yang mereka edarkan dan bagaimana juga tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen agar teliti dalam membaca dan mendengarka informasi mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi atau mereka gunakan. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Keadilan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search