Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Holistic and Traditional Medicine (JHTM) Jurnal Penelitian Akuntansi
Wijaya, Hanna
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI SEORANG DOKTER (DOKTEROID) Firmansyah, Yohanes; Sylvana, Yana; Wijaya, Hanna; S, Michelle Angelika
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 4, No 2 (2020): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v4i2.9463.2020

Abstract

Health and medicine is a branch of science that aims to optimize and improve the health level of the public and individuals in order to improve the quality of life from individuals to communities. Medical and health education takes a long time and often costs a lot of money. Ironically, in the field there have been many incidents of persons pretending to be health workers, especially doctors (Dokteroid) without qualified competence. The problem raised in this study is how the legal aspects of a false identity as a doctor and the criminal aspect of the practice of medicine by a fake doctor (docteroid). The results of this study found that the use of a fake identity as a doctor and its criminal aspects has been regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice with a description of the criminal code contained in Articles 29 (1), 31 (1), 32 (1), 36, 73 (1), 73 (2), 41 (1), 42, 46 (1), and Article 51, as well as criminal regulations for physicians who practice illegal medicine as regulated in Articles 77 and 78 which contain evidence of violations of the provisions. in Articles 73 (1) and 73 (2) the threat of imprisonment for 5 years and a maximum fine of Rp. 150,000,000.00. On the other hand, law enforcement against cases of fake doctors who practice medicine uses preventive criminal law, namely prevention before a crime occurs by socialization and training as well as repressive criminal law in the form of actions to eradicate crimes based on reports by the public. The role of the community, law, apparatus, facilities, and culture is a factor that plays an important role in optimizing preventive action for docteroid cases Kesehatan dan kedokteran merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan individu guna meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Pendidikan kedokteran dan kesehatan ditempuh dengan waktu yang tidak singkat dan seringkali memakan biaya yang cukup besar. Ironisnya, di lapangan banyak sekali kejadian mengenai oknum yang berpura-pura menjadi tenaga kesehatan khususnya dokter (dokteroid) tanpa kompetensi yang mumpuni. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum dari identitas palsu sebagai dokteroid dan aspek pidana dari pelaksanaan praktik kedokteran oleh dokteroid. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penggunaan identitas palsu sebagai dokteroid dan aspek pidananya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan uraian pidana tertuang dalam Pasal 29 (1), 31 (1), 32 (1), 36, 73 (1), 73 (2), 41 (1), 42, 46 (1), dan Pasal 51, serta peraturan pidana bagi dokteroid yang menjalankan praktik kedokteran yang illegal diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang berisikan adanya bukti pelanggaran terhadap ketentuan di Pasal 73 (1) dan 73 (2) dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda uang maksimal Rp. 150.000.000,00. Disisi lain, penegakan hukum terhadap kasus dokter palsu yang melakukan praktik kedokteran menggunakan hukum pidana preventif yaitu pencegahan sebelum tidak kejahatan terjadi dengan sosialisasi dan pelatihan serta hukum pidana represif yang berupa tindakan untuk memberantas kejahatan berdasarkan adanya laporan oleh masyarakat. Peran masyarakat, hukum, aparat, fasilitas, dan kebudayaan adalah faktor yang berperan penting dalam optimalisasi tindakan pencegahan kasus dokteroid
HUKUMAN PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 DI INDONESIA S, Michelle Angelika; Firmansyah, Yohanes; Wijaya, Hanna; Sylvana, Yana
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.9486.2021

Abstract

Coronavirus (CoV) is included in severe acute respiratory syndrome (SARS). Coronavirus attacks all parts of the world and causes quite a number of deaths. The funeral process is required to follow the protocol of covid-19 but in fact in Indonesia many face situations where the forced pick-up of bodies is unexpected or confirmed covid-19 by family or local residents. One of the social problems that arise is the forced collection of the body of Covid-19 by the community without paying attention to safety and health protocols. This is dangerous because it can be a source of the spread of COVID-19. This research discusses various violations of the law due to the forcible collection of the body of Covid-19 and the forms of Criminal Liability in Collecting Covid-19 bodies. This research is a qualitative research with literature review that uses 3 kinds of approaches, namely: statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study reveal that the number of cases of forced pick-up of the bodies of suspected or confirmed covid resulted in the Indonesian National Police issuing a telegram letter to the National Police Chief Number ST / 1618 / VI / Ops.2 / 2020 dated June 5, 2020. Unscrupulous individuals either in groups or individually forcing to take the body of a suspect or confirmed that Covid will be charged with multiple articles, namely; Article 214 KUHP jo, Article 335 KUHP jo, Article 336 KUHP jo, article 93 Law Number 6 Year 2018, whose information has been mentioned in the discussion. Coronavirus (CoV) termasuk ke dalam sindrom pernapasan akut parah (SARS). Coronavirus menyerang seluruh belahan dunia dan menyebabkan cukup banyak kematian. Proses pemakaman jenazah diwajibkan untuk mengikuti protokol covid-19 namun pada kenyataanya di Indonesia banyak menghadapi situasi di mana penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19 oleh keluarga atau warga sekitar. Salah satu permasalahan sosial yang muncul adalah penjemputan paksa jenazah covid-19 oleh masyarakat tanpa memperhatikan protokol keselamatan dan kesehatan. Hal ini menjadi berbahaya dikarenakan dapat menjadi sumber penyebaran COVID-19. Penelitian ini membahas mengenai berbagai pelanggaran undang-undang akibat penjemputan paksa jenazah covid-19 serta bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengambilan Jenazah Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan telaah pustaka yang menggunakan 3 macam pendekatan yaitu: statuta approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian ini mengungkapkan banyaknya kasus penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid mengakibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5  Juni 2020. Oknum-oknum yang dengan sengaja baik secara berkelompok maupun individu memaksa mengambil jenazah terduga atau terkonfirmasi covid akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu; pasal 214  KUHP  jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, pasal 93  UU Nomor 6 Tahun 2018, yang keterangan nya telah disebutkan dalam pembahasan.
Law Enforcement against Medical Waste Management Negligence Covid-19 Sample Examination by Start-Up Companies Wijaya, Hanna; Haryanto, Imam
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3447

Abstract

The world is being shocked by the COVID-19 disease, which has quickly evolved into a pandemic. rRT-PCR is used to examine this disease. This attracts a large number of Start-Up companies to the health industry, resulting in a significant increase in medical waste. As an outcome, medical waste that is not appropriately managed in accordance with SOP accumulates. There are quite a few people who carelessly discard medical waste. This journal is a juridical-normative study. If not correctly managed, the outcomes of this investigation in the form of medical waste can pollute the environment and endanger surrounding populations. The study's conclusion is that medical waste must be carefully managed in compliance with SOP. Individuals who fail to properly handle medical waste will face criminal consequences under the criminal code of law.  
ETIKA DALAM KESEHATAN MASYARAKAT (ETHICS IN PUBLIC HEALTH) Wijaya, Hanna; Widjaja, Gunawan
Journal of Holistic and Traditional Medicine Vol. 6 No. 02 (2021): Journal of Holistic and Traditional Medicine
Publisher : Perhimpunan Kesehatan Holistik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari pencegahan penyakit guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia ilmu kesehatan masyarakat sudah berkembang sejak abad ke-14. Peneltian ini menggunakan kajian literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan kemudian di analisis secara mendalam. Kesehatan masyarakat mengacu pada preventif, promotive dana terapi. Pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Tantangan yang terjadi dalam kesehatan masyarakat adalah masyarakat yang beragam dan pluraristik.
Dualisme Antara Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Publik Dalam Hal Menggunakan Masker Di Era Pandemi Covid 19 (Tinjauan Sosiologi Hukum) Wijaya, Hanna; Haryanto, Imam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.314

Abstract

Abstract The appearance of Covid-19, later on, a pandemic, stunned the world. The spread is very fast, and research continues today, making the WHO and government regulations that are still evolving. Implementing hygiene precautions such as using masks, washing hands with soap, bringing hand sanitisers, and preserving distance, generally called social distancing and independent isolation can be achieved by the group in breaking the chain of COVID-19 disease transmission. This analysis uses a research approach that reviews normative legal studies. In Indonesia, enforcing health protocols, including wearing masks, is still very difficult, the Indonesian people are not yet aware of breaking the Covid-19 spread chain. The use of shows and COVID-19 disease is correlated with human rights, and the public interest must be considered. Using a mask is everyone's fundamental right to breathe safe, virus-free air. Also, a mask honours collective interests rather than personal interests. Therefore, the government takes action by making legislation restricting the use of masks and enforcing other health protocols in this COVID-19 pandemic period, using sanctions to make citizens aware of the value of wearing masks today. Keywords: Human Rights; Public Interest; Law Applicable; Covid-19
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA Wijaya, Hanna; Firmansyah, Yohanes; Sylvana, Yana; S, Michelle Angelika
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 3 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v6i3.9454.2022

Abstract

Euthanasia merupakan permasalahan medis yang masih menjadi perdebatan yang ada di setiap negara, khususnya Indonesia melarang secara eksplisit dan khusus tindakan euthanasia. Permintaan tindakan euthanasia di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah membahas aspek kepastian hukum terhadap tindakan euthanasia di Indonesia Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang meninjau yuridis normatif yang dilakukan telaah secara sintesis kesimpulan deduktif dari pernyataan yang ada di dalam sumber data seperti bahan pustaka meliputi jurnal, buku, dokumen, dan literature atau hukum sekunder seperti Undang-Undang, teori hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan pada jurnal ini. Penelitian ini merupakan preskriptif analitis yang sintesis data, pembahasan dan kesimpulan secara kualitatif. Hasil penelusuran literatur mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada hukum positif yang mengatur Euthanasia di Indonesia, tetapi tindakan euthanasia melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan euthanasia dianggap sebagai tindakan pidana. Hukum positif Indonesia seharusnya mengatur tindakan euthanasia secara eksplisit sehingga dokter dapat menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada pasiennya. Karena tindakan euthanasia tidak dapat diberlakukan sama dengan perbuatan pidana. Adapun pelanggaran hukum yang memenuhi adalah  pasal 338 KUHP, euthanasia aktif masih dianggap pembunuhan atau sebagai pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan korban menurut pasal 344 KUHP.  
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI Wijaya, Hanna
Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA) Vol 5, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan sturktur modal terhadap nilai perusahaaan, dengan menggunakan corporate goverance sebagai variabel pemoderasi. Nilai perusahaan diukur menggunakan tobins’q untuk menghitung pertumbuhan investasi. Kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset (ROA) untuk menghitung pengelolaan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Struktur modal diukur menggunakan Debt to Equity (DER) untuk menghitung tingkat hutang yang dimiliki perusahaan terhadap ekuitas. Corporate governance diukur menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 399 sampel pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2020-2022 yang diolah melalui sofware stata versi 16. Peneliti mendapati hasil penelitian yaitu kinerja keuangan dan struktur modal memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kata kunci: Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan
PENGARUH FREE CASH FLOW, FIRM LIFE CYCLE, DAN SOLVABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN Wijaya, Hanna; Maharani, Anggietha
Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA) Vol 5, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh Free Cash Flow, Firm Life Cycle, dan Solvabilitas terhadap Kebijakan Dividen. Penelitian ini memiliki periode pengamatan dari tahun 2019 hingga 2022. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang beroperasi di semua bidang kecuali perbankan, insurance, dan yang bergerak di bidang keuangan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah observasi penelitian sebanyak 364 firm-year. Pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa free cash flow memiliki pengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa firm life cycle memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai kebijakan dividen.
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI Wijaya, Hanna
Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA) Vol. 5 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan sturktur modal terhadap nilai perusahaaan, dengan menggunakan corporate goverance sebagai variabel pemoderasi. Nilai perusahaan diukur menggunakan tobins’q untuk menghitung pertumbuhan investasi. Kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset (ROA) untuk menghitung pengelolaan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Struktur modal diukur menggunakan Debt to Equity (DER) untuk menghitung tingkat hutang yang dimiliki perusahaan terhadap ekuitas. Corporate governance diukur menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 399 sampel pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2020-2022 yang diolah melalui sofware stata versi 16. Peneliti mendapati hasil penelitian yaitu kinerja keuangan dan struktur modal memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kata kunci: Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan
PENGARUH FREE CASH FLOW, FIRM LIFE CYCLE, DAN SOLVABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN Wijaya, Hanna; Maharani, Anggietha
Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA) Vol. 5 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh Free Cash Flow, Firm Life Cycle, dan Solvabilitas terhadap Kebijakan Dividen. Penelitian ini memiliki periode pengamatan dari tahun 2019 hingga 2022. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang beroperasi di semua bidang kecuali perbankan, insurance, dan yang bergerak di bidang keuangan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah observasi penelitian sebanyak 364 firm-year. Pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa free cash flow memiliki pengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa firm life cycle memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai kebijakan dividen.
Co-Authors Angelika S, Michelle Gunawan Widjaja Haryanto, Imam Maharani, Anggietha S, Michelle Angelika Siti Atikah Slamet Tri Wahyudi Sylvana, Yana Yohanes Firmansyah