Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business Jurnal Bisnis dan Pembangunan Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Al Kalam : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist BAKTI BANUA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Mabahits Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA) As-Syifa Journal of Islamic Studies and History Jurnal Riset Ilmiah Servqual: Jurnal Ilmu Manajemen
Suhaili, Achmad
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
POLITIK HUKUM KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU. NO 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suhaili, Achmad; Aziz, Abd
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.522

Abstract

Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut diatas sangat penting mengkaji politik hukum batas usia perkawinan dalam UU No 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Secara politis bunyi dari UU Perkwainan Tahun 1974 itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan. Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi, kepentingan nasional dan untuk kebutuhan pada masa yang akan dating.
Co-Authors ABD Aziz, ABD Ade Adriani Anwar, Kasyful Apriana, Susi Asrid Juniar Chairina Chairina, Chairina Fajrian Noor Ferina, Adya Lutfi, Nada M. Zainal Abidin Mellani Yuliastina Moorcy, Putri Arini Putri Shamimi, Hazizah Rano Wijaya Rasidah Rasidah, Rasidah Rini Rahmawati, Rini Ristiana, Nadia Chantika Salsabila, Salsabila Sarwani Sarwani, Sarwani Setyani, Putri Yunita Syahrial Shaddiq Wardhana, Ali Wijaya, Melinda