Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Green Medical Journal
Khair, Umul
Unknown Affiliation
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2015-2018 (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PAYAKUMBUH DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BUKITTINGGI) Yuserlina, Anny; Khair, Umul
Ensiklopedia Sosial Review Vol 1, No 3 (2019): Volume 1 No 3 Oktober 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i3.367

Abstract

The success of the prison development role will have a good impact on inmates, one of which is the convicts have a high level of consciousness so that there will be no repetition of narcotic crime (a Narcotics). There are many repetitions done by ex-convicts so that correctional institutions are less successful in carrying out construction. The effectiveness of correctional institutions in the prevention of drug crimes in Correctional institution Klas IIB Payakumbuh Klas IIA Bukittinggi has not run to the fullest. As for the factors that become a barrier to prevention of the preventive efforts of narcotics criminal acts of the problem of less employees, budgets, facilities and infrastructure, society and cooperation with outside parties are less effective. The author's suggestion to overcome the obstacles is to be more effective in preventing the prevention of narcotic criminal acts, so there should be experts in the field of spikology, religious and technical so that the construction of prisoners can run As expected.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA NASABAH INTERNET BANKING DI BRI KOTA BUKITTINGGI DAN PAYAKUMBUH Khair, Umul; Yuserlina, Anny
Ensiklopedia Sosial Review Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 No 2 Juni 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i2.267

Abstract

Kehadiran layanan internet banking telah menawarkan sejumlah fleksiblitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik antara bank dan nasabahnya, bank dengan merchant, bank dengan bank dan nasabah dengan nasabahnya. Namun demikian, kemudahan ini bukanlah berarti tanpa memiliki risiko. BRI Kota Bukitinggi dan BRI Kota Payakumbuh juga telah menyediakan layanan internet banking untuk para nasabahnya. Tujuan penelitian ini yang dapat dicapai adalah: untuk mengetahui dan menganalisis bentuk aspek hukum bank dalam melindungi data pribadi pada nasabah pada pelayanan internet banking dan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking di BRI kota Bukittinggi dan BRI Kota Payakumbuh Metode dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif metode pendekatan yuridis empiris. Hasi dari penelitian ini adalah: kerahasiaan Data Nasabah BRI Kota Bukitinggi dan BRI Kota Payakumbuh mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka dengan alasan apapun dan oleh siapapun,. Perlindungan data transaksi dan nasabah BRI Kota Bukitinggi dan BRI Kota Payakumbuh tersebut akan lebih kuat dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti apabila diatur dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Keamanan dan keselamatan data nasabah ini dijabarkan melalui bentuk perlindungan nasabah seperti yaitu client charter, kerahasiaan data nasabah, test and trial drive, dan customer support service.
Blood Pressure and Heat Shock Protein 70 Levels Related to Acute Ischemic Stroke Severity Indra, Syarif; Khair, Umul; Trisna, Yulia
Green Medical Journal Vol 2 No 2 August (2020): Green Medical Journal
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/gmj.v2i2.55

Abstract

Introduction: Hypertension is a risk factor of ischemic stroke, the prevalence of ischemic stroke in Indonesia is 34.1%. Heat Shock Protein (HSP) 70 increases in hypertension and acute phase of ischemic stroke. To determine differences of blood pressure (BP) and HSP 70 levels, related to the acute ischemic stroke severity. Methods: This was a cross-sectional study that was carried out in the Neurological Ward of Dr.M.Djamil Hospital and National Stroke Hospital, from May to September 2019. Inclusion criteria were obtained consecutively. BP was measured with a sphygmomanometer, stroke severity was measured by NIHSS, and HSP 70 levels was analyzed by the ELISA. Computerized statistical analyzes were performed using SPSS software version 23.0 for windows. The result was statistically significant if the p-value < 0.05. Results: There were 40 samples consisted of 26 (65%) male, mean age 59.78 years. The systolic BP ranging from 130 to 190 mmHg (median 160), the diastolic BP ranging from 70 to 100 mmHg (median 90), the HSP 70 levels ranging from 2.50 to 19.56 ng/mL (median 2.72). There were 18 patients with mild stroke and 22 patients with moderate stroke. There was no significant difference between systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), and severity of stroke (p=0,369; p=0,221, respectively). There was no significant difference between HSP 70 levels and the severity of stroke (p=0,312). There was no relation between the degree of BP and HSP 70 levels. Conclusion: There were no significant differences of SBP, DBP, and HSP 70 with the acute ischemic stroke severity.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SECARA NON LITIGASI PADA PENINGKATAN JALAN Ramadhona, Ana; Khair, Umul
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2099

Abstract

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan ini harus didukung oleh pembangunan infrastruktur khususnya prasarana transportasi yaitu jalan raya. Agar apa yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian (tidak wan prestasi) perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai dan kelayakan alat yang dipakai sehingga tidak terjadi kerusakan yang dapat menghambat pekerjaan. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ada terdapat wan prestasi yaitu penyelesaian proyek tersebut terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sebagai kesimpulannya: pelaksanaan Perjanjian Pemborongan pada Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dasarnya adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak PU Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Hj.Yunire Yunirman ST MSi dan pihak kontraktor dari PT. Pebana Adi Sarana oleh Adi Sesono ST yang isinya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yang tertuang dalam perjanjian secara tertulis tapi dalam pelaksanaannya terlambat dari waktu yang terdapat dapam perjanjian tertulis tersebut, Dan dalam hal wan prestasi ini maka oleh para pihak diselesaikan secara non litigasi yaitu dengan jalan negosiasi dan musyawarah.Kata Kunci:  Pelaksanaan, Perjanjian Pemborongan, Peningkatan Jalan
PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENGELOLA DENGAN PENYEWA RUSUNAWA DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT Khair, Umul; Ramadhona, Ana; Irhamni, Irhamni
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2599

Abstract

Flats that have been inhabited by the community are also experiencing various problems even though management has been established, but there are still many who are not guaranteed to maintain the flats optimally. The implementation of the flat rental agreement between the manager and the tenant of the Simple Rental Flats (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera is carried out in written form and is required to complete the specified requirements, then the parties sign the agreement. Obstacles in implementing rental agreements for flats between managers and tenants of Rental Flats (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera are: some renters (the public) do not understand the contents of the agreement, the tenants. disorganized administration and the arrogance of some tenants when conveyed. The solution to the obstacles faced in implementing the agreement between the manager and the tenant of a simple rental flat (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera is: the management explains the contents of the draft agreement before it is signed by the tenant, and provides information and explanations needed by the tenant, namely the community, because the education level of the tenants is not the same.Keywords: Agreement, rental, tenant, management, RUSUNAWA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DI BANK NAGARI Irhamni, Irhamni; Elfiani, Elfiani; Khair, Umul
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2844

Abstract

Perlindungan hukum ini sangat diperlukan, karena walaupun bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk keamanan bertransaksi secara elektronik ini, beberapa keluhan finansial pada nasabah di Bank Nagari Payakumbuh adalah: uang diterima tidak sesuai dengan jumlah penarikan atau kurang dan uang tidak diterima tetapi saldo rekening terdebet, kartu ATM tertelan, lupa nomor sedangkan contoh keluhan non finansial diantaranya adalah Penerbitan kartu ATM tidak sesuai dengan janji, Lupa nomor PIN (Personal Identification Number) dan Kartu ATM tertelan. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna ATM Bank Nagari Payakumbuh berjalan sebagaimana mestinya, pihak bank telah memberikan perlindungan hukum diantaranya adalah: Perlindungan Hukum terhadap ATM nya adalah: ATM tidak bisa di tiru oleh orang lain atau pun di palsukan dan syarat dalam pembuatan ATM adalah diberi PIN yang hanya diketahui oleh pemiliknya, perlindungan Hukum terhadap orangnya (nasabah) adalah: Bank Nagari selalu memberikan kenyamanan terhadap nasabah pengguna ATM nya contohnya untuk pembuatan ATM anak-anak diwakili oleh orang tuanya sehingga yang tahu nomor PIN nya hanya orang tuanya dan Perlindungan Hukum terhadap mesin ATMnya (anjungannya) adalah: mesin ATM yang posisinya ditempat yang ramai dikunjungi oleh pengunjung maka kontrolnya lebih sering, dibandingkan dengan letak mesin ATM yang kurang ramai dkunjungi ole pengunjung, dan disetiap mesin ATM selalu dipasang camera CCTV . Kendala yang dihadapi adalah: Akibat kerusakan mesin dan Akibat Kesalahan Manusia, solusinya adalah: negosiasi, dalam hal nasabah langsung menghubungi pihak bank baik secara lisan maupun secara tulisan, mediasi Perbankan, dalam hal ini pihak nasabah menghubungi pihak Asosiasi perbankan dibawah naungan Bank Indonesia.Kata kunci : Pelaksanaan, Perlindungan Hukum, Nasabah, Bank Nagari, Pengguna ATM
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM Ibrahim, Eviandi; Khair, Umul; Ajidin, Asep
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3304

Abstract

Abstract: The role of the Nagari Deliberation Board (BAMUS) is highly essential in achieving balanced and equitable development. Therefore, the presence of the Nagari Deliberation Board (BAMUS) within Nagari government, with its various significant functions and authorities, should be able to realize development that aligns with community needs. BAMUS carries out supervision through direct and indirect monitoring. Direct supervision by BAMUS is conducted through Musnag (Nagari Deliberation) and Musrenbang (Planning Deliberation), coordination meetings, direct communication, and field visits. Indirect supervision is carried out through the review of work performance reports (LKPJ), as well as monitoring and evaluation activities.Keywords: Implementation, Supervision, BAMUS, Development, Nagari. 
Co-Authors Ajidin, Asep Ana Ramadhona Elfiani Ibrahim, Eviandi Indra, Syarif Irhamni Irhamni Yulia Trisna, Yulia Yuserlina, Anny