Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemahaman Hukum Perkawinan: Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Nur, Muliadi; Pedju, Rizaldy Purnomo; Abdul, Muhammad Zulkifli
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v3i1.538

Abstract

Berdasarkan observasi dan survey yang dilakukan di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, ditemukan sebagian besar masyarakat tersebut masih belum mengetahui dan memahami perihal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Konsekuensi yang ditimbulkan dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman UUP adalah hadirnya fenomena perkawinan di bawah umur. Poin tersebut kemudian, mendorong pengabdi dan tim untuk melakukan pengabdian berupa penyuluhan pada Masyarakat Pusomaen, agar masalah tentang pengetahuan dan pemahan terkait UUP, serta perkawinan di bawah umur dapat diselesaikan. Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian tersusun dari tiga hal, diantaranya; Ceramah, Diskusi, dan Pelayanan Konsultasi Hukum. Dari rangkaian agenda kegiatan pengabdian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Asas, rukun, dan syarat perkawinan yang terkandung dalam UUP perlu diketahui dan diimplementasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Prosedur permohonan dan alur putusan permohonan mengenai DISKA yang terkandung dalam UUP juga perlu untuk diketahui, agar permasalahan yang nantinya akan ditimbulkan akibat perkawinan tidak tercatat dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya peranan aktif dari tokoh agama, guru, dan orang tua untuk melakukan himbauan kepada para remaja agar dapat mencegah fenomena perkawinan di bawah umur.
Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu Pedju, Rizaldy Purnomo; Paputungan, Chyntia Yasti; Rahman, Amar Muammar
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3343

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik transaksi jual beli tanah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, menggunakan kasus sengketa tanah Nomor. 6/PDT.G/2023/PN KTG sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jual beli syariah, terutama karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) akibat tidak adanya ketetapan jangka waktu pembayaran. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak, yang mana dalam konteks ini adalah pembeli tanah. Artinya, transaksi yang dilakukan dalam kasus ini tidak sepenuhnya sah menurut hukum ekonomi syariah dan memerlukan peninjauan serta penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan kepatuhan syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan hukum ekonomi syariah dalam kasus nyata transaksi tanah, memberikan wawasan baru tentang praktik jual beli tanah di Indonesia, serta rekomendasi bagi para pihak yang terlibat untuk menghindari sengketa di masa depan. Penelitian ini juga memberikan masukan pada pembentukan kebijakan yang lebih baik dalam regulasi jual beli tanah di bawah hukum ekonomi syariah.
Optimizing Access to Justice Through the Prodeo and Sidang Keliling in Boroko Religious Court Mustafa, Irawati; Rajafi, Ahmad; Lahilote, Hasyim Sofyan; Pedju, Rizaldy Purnomo
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v4i2.3341

Abstract

This study evaluates the effectiveness of implementing the Prodeo and Sidang Keliling at the Boroko Religious Court in PERMA No. 1 of 2014. The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach, including data collection through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results showed that implementing the two programs significantly increased access to justice for the underprivileged. However, fluctuations were found in the realization of annual cases, highlighting the need for budget adjustments and more effective socialization strategies. The discussion emphasized the importance of adapting legal services to the needs of local communities and integrating the provider approach into the broader justice system. The conclusion of this study suggests that with improved management and socialization, the Prodeo and Sidang keliling can continue to effectively support the principles of social justice and broader access to legal services. The implications of this study lead to policy recommendations to optimize resource allocation and socialization strategies in the Indonesian judicial system, especially in the Boroko Religious Court.
Integrating Islamic Law and Modern Regulation: Cryptocurrency as a Sharia-Compliant Digital Asset in Indonesia Mokodompis, Iin Indriani; Pedju, Rizaldy Purnomo; Muhammad, Adamu Abubakar
Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics Vol. 1 No. 2 (2024): Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics
Publisher : ANTMIND YOUTH EMPOWER FOUNDATION

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63077/r27rd104

Abstract

Cryptocurrency, as a rapidly evolving digital asset, has sparked significant debates regarding its legality and compliance with Islamic law. This study examines the intersection of Indonesian positive law and Islamic principles in regulating cryptocurrency as a tradable commodity (Sil’ah). Using a qualitative library research approach, the research explores regulatory frameworks such as Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 and Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, alongside Islamic legal standards for Sil’ah. Findings reveal that while Indonesian law has established a robust regulatory system ensuring transparency and security, compliance with Islamic principles requires further alignment, particularly in addressing challenges like volatility, lack of physical form, and potential gharar (uncertainty). However, digital documentation and blockchain technology provide opportunities for cryptocurrency to meet Sil’ah criteria, including ownership clarity and economic utility. The study emphasizes the potential for harmonizing positive law and Islamic law through adaptive regulations and innovative technologies such as blockchain-based smart contracts and halal asset tokenization. This integration could support a sharia-compliant digital economy, fostering inclusivity and trust among Muslim investors. The research contributes to bridging gaps in understanding cryptocurrency's role within Islamic finance and its future in the global economic landscape.
Strengthening the Role of Islamic-Based Family Mediation in Police Institutions: Lessons from BP4R in Indonesia for Global Practice Saleh, Rusman Muhammad; Yetta, Yasin; Otta, Yusno Abdullah; Pedju, Rizaldy Purnomo
Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics Vol. 2 No. 1 (2025): Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics
Publisher : ANTMIND YOUTH EMPOWER FOUNDATION

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63077/5y6t3456

Abstract

The increasing divorce rate among Polri personnel presents a critical challenge affecting individual well-being and institutional performance. As an advisory body within the Polri institution, the Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R) is crucial in providing marital counseling and mediation services to support family stability. This study examines the effectiveness of BP4R in resolving family conflicts among Polri personnel through an Islamic law framework. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical design, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis at Polres Bolaang Mongondow Selatan. Findings indicate that BP4R's impact is constrained by limited training for its personnel, inadequate awareness among Polri members about its services, and cultural barriers that hinder open discussions about marital conflicts. To enhance BP4R’s role, this study proposes three key strategies: intensive training in Islamic law-based mediation, digitalization of counseling services, and multidisciplinary collaboration with religious leaders and psychologists. These recommendations aim to strengthen BP4R’s capacity to promote marital harmony, reduce divorce rates, and ensure Polri personnel's and their families well-being. The study contributes practical insights for institutional policy-making and theoretical perspectives on integrating Islamic law into family conflict resolution.