Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Aplikasi Layanan Penelusuran Informasi Berbasis Android di Perpustakaan FMIPA UNNES Adi, Mahargjo Hapsoro; Purwinarko, Aji; Munawar, Akhmad; Siswati, Sri
Lembaran Ilmu Kependidikan Vol 51, No 1 (2022): April: Technology and Innovation in Education, Leadership, Policy, and Educatio
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lik.v51i1.40806

Abstract

Penelitian ini membahas tentang aplikasi penelusuran informasi berbasis android yang akan mempermudah pemustaka dalam menemukan informasi yang dibutuhkannya dalam menunjang perkuliahan. Aplikasi ini dibuat berbasis android dengan tujuan untuk memudahkan pemustaka perpustakaan FMIPA, karena peneliti yakin bahwa semua mahasiswa memiliki gawai berbasis android. Hal ini dikarenakan bahwa setiap informasi dari universitas kepada mahasiswa semuanya berbasis aplikasi (telegram) dan semua itu membutuhkan gawai. Aplikasi ini tidak berdiri sendiri melainkan terkoneksi dengan beberapa unit atau lembaga di luar perpustakaan FMIPA ( UPT perpustakaan dan Perpustakaan Nasional) guna memudahkan pemustaka dalam mencari informasi. Pemustaka bisa masuk ke repository Unnes, E-journal yang dilanggan oleh Unnes dan juga E-resouces Perpustakaan Nasional (E-Journal yang dilanggan Perpusnas), bahkan mendaftar sebagai anggota Perpusnas hanya dengan sekali klik dari gawai pemustaka. Ini tentunya sesuai dengan salah satu fungsi perpustakaan, yaitu fungsi informatif, dimana perpustakaan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka dari manapun sumbernya. Pengembangan aplikasi dalam penelitian ini menerapkan metode Research and Development (RnD). Melalui aplikasi ini pemustaka juga dapat melakukan self checking terhadap bahan perpustakaan yang dipinjamnya, buku apa saja yang pernah dipinjam selama ini dan kapan saat pengembaliannya karena aplikasi sudah memfasilitasinya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan layanan Perpustakaan FMIPA semakin baik dan meningkat.
Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Karang Intan Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Inayati, Rizkiyah; Adhani, Muhammad Fadhan
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalhgunaan narkotika  diatur dalam Pasal 112 ayat (1),  Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaa dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di sekolah dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika kepada Siswa di SMAN Negeri 2 Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI TERHADAP ANA DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Hidayatullah; Arief, Hanafi; Megasari, Indah Dewi; Hastati Pujisari; Jayantara, I Made Dwi
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan eksploitasi terhadap merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan nak-anak. Eksploitasi terhadap anak terkadang sering tidak disadari oleh orang tua ataupun anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan ataupun diperintahkan orang tua itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang bagaimana tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak terkait eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang eksploitasi terhadap anak kepada Siswa di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.
Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Rezkia Pasha, Karesya; Munawar, Akhmad; Rahmathoni, Lutfi Yusup
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Referring to Article 1, Paragraph 2 of Law No. 31 of 2014 of the Republic of Indonesia, “witness-perpetrator” is suspect, defendant, or convict cooperates in supporting the law enforcement process to uncover a criminal act in the same case. The legal issue regarding the construction of pretrial procedures concerning the designation of “witness-perpetrator” in corruption follows: when a witness false testimony, there are provisions in the under Criminal Procedure Code (KUHAP) strictly regulated, emphasizing and essential function of reviewing the legality of the process, based on the initial actions arrest and detention, which are considered coercive measures under the law.
Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia Wibowo, Muhammad Singgih Imam; Munawar, Akhmad; Hidayatullah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the technical and legal obstacles faced in the process of investigating cybercrimes in Indonesia. Along with the rapid development of information technology, cybercrime has become one of the biggest challenges in the criminal justice system in Indonesia. This research identified various technical barriers, such as limitations of digital forensic tools and difficulties in collecting distributed evidence across multiple platforms. In addition, legal aspects, including inconsistencies between national regulations and international standards, as well as challenges in cross-jurisdictional cooperation, also influence the effectiveness of investigations. Based on the results of the analysis, this research suggests several strategic steps, including updating regulations, increasing human resource capacity, and strengthening coordination between law enforcement agencies at both the national and international levels. It is hoped that this research can contribute to improving the cybercrime investigation system in Indonesia and support efforts to eradicate cybercrime more effectively.
Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Chandra, Trisutrisno; Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fraud through electronic transaction media is one of the crimes that is growing rapidly in the digital era. Advances in information technology provide opportunities for perpetrators to utilize digital platforms such as e-commerce and social media to carry out various modes of fraud. This research aims to analyze the investigation mechanism carried out by the police regarding this criminal act in the criminal justice system in Indonesia. Using normative legal research methods, this research examines relevant laws and regulations, such as the Criminal Procedure Code and the ITE Law, as well as the obstacles faced in carrying out investigations, such as technological limitations, apparatus competence, and difficulties in tracking the perpetrator's digital footprints. The research results show that although regulations have provided a legal basis for cracking down on electronic transaction fraud, there are technical and administrative obstacles that hamper the effectiveness of law enforcement. To overcome this, regulatory updates are needed, strengthening the capacity of law enforcement officers, and increasing public digital literacy. In conclusion, the success of investigative mechanisms depends greatly on the synergy between adaptive regulations, adequate technology, and effective cross-institutional cooperation to create justice for victims and a sense of security in online transactions.
Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL Purnawati, Ni Made; Munawar, Akhmad; Hanafi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to determine the factors that influenced the judge's decision in the case of criminal threats on social media in Decision Number: 172 / PID.SUS / 2019 / PN.JKT.SEL against children as sexual abuse perpetrators in South Jakarta City to analyze and analyze the decision. The statutory and case approaches are two examples of the normative research methodology that is employed. The information was gathered from theses, journals, legislation, and literature. In this study, data management and analysis were done in a deductive manner. According to the study's findings, the court continues to violate the proportionality principle while imposing a sentence on the offender. The judge's decision is then influenced by a number of factors, such as: 1. Elements that come from the judge. 2. Elements that come from the accused.
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI SMA MUHAMMADIYAH KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Munawar, Akhmad; Rahmathoni, Lutfi Yusup; Sariati, Muhamad Ali; Jannah, Noor; Inayati, Rizkiah; Adhani, Muhammad Fadhan
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829

Abstract

ABSTRAKBullying di kalangan remaja sekolah merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan perhatian dan pendekatan yang tepat. Dalam rangka pemahaman dari aspek hukum pencegahan Bullying dalam guna memberikan pemahaman dalam Upaya meminimalisir dampak negative bullying serta melindungi generasi muda, Penyuluhan hukum tentang pencegahan Bullying dikalangan remaja sekolah di daerah merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan terhadap penyuluhan Hukum Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten BanjarKata kunci: Penyuluhan Hukum, Bullying, remaja, sekolah
Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Putri, Mutia Hafina; Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 7 (2023): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investigation is a crucial stage in criminal law to find the suspect, as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the Chief of Police Regulation Number 6 of 2019. However, Articles 14 paragraphs (2), (3), and (4) of this Police Regulation demonstrate inharmonicity. Paragraph (2) states that a suspect can be determined in the Investigation Commencement Order (SPDP), while paragraph (3) states the opposite. Paragraph (4) regulates the notification of a suspect after 7 days of issuing the Investigation Order. Ideally, the determination of a suspect should refer to Article 10 paragraph (1) of the said Police Regulation so that the criminal justice system can run more firmly and consistently.
Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana Kristiyawan, Ary Chandra; Munawar, Akhmad; Hidayatullah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 7 (2023): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The restorative justice approach offers a progressive solution within Indonesia's criminal justice system to address the shortcomings of the retributive approach, which focuses primarily on punishment. This principle emphasizes victim recovery, offender accountability, and community involvement, thereby fostering more inclusive and substantial justice. The prosecution has strategic authority to discontinue prosecutions based on restorative justice, as stipulated in Article 14 Criminal Procedure Code and the Attorney General’s Regulation No. 15 of 2020. This study aims to examine the urgency of restorative justice principles in resolving criminal cases and the prosecutorial authority in discontinuing prosecutions under this approach. The findings indicate that restorative justice holds significant potential to overcome the weaknesses of the retributive criminal justice system. This approach effectively reduces court caseloads, prison overcrowding, and offender stigmatization while delivering more substantive justice for victims. The prosecutorial authority to discontinue prosecutions through this approach has proven to be an essential instrument in creating a more efficient, inclusive, and socially harmonious justice system.