Garuda - Garba Rujukan Digital

Aplikasi Layanan Penelusuran Informasi Berbasis Android di Perpustakaan FMIPA UNNES Adi, Mahargjo Hapsoro; Purwinarko, Aji; Munawar, Akhmad; Siswati, Sri
Lembaran Ilmu Kependidikan Vol 51, No 1 (2022): April: Technology and Innovation in Education, Leadership, Policy, and Educatio
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lik.v51i1.40806

Penelitian ini membahas tentang aplikasi penelusuran informasi berbasis android yang akan mempermudah pemustaka dalam menemukan informasi yang dibutuhkannya dalam menunjang perkuliahan. Aplikasi ini dibuat berbasis android dengan tujuan untuk memudahkan pemustaka perpustakaan FMIPA, karena peneliti yakin bahwa semua mahasiswa memiliki gawai berbasis android. Hal ini dikarenakan bahwa setiap informasi dari universitas kepada mahasiswa semuanya berbasis aplikasi (telegram) dan semua itu membutuhkan gawai. Aplikasi ini tidak berdiri sendiri melainkan terkoneksi dengan beberapa unit atau lembaga di luar perpustakaan FMIPA ( UPT perpustakaan dan Perpustakaan Nasional) guna memudahkan pemustaka dalam mencari informasi. Pemustaka bisa masuk ke repository Unnes, E-journal yang dilanggan oleh Unnes dan juga E-resouces Perpustakaan Nasional (E-Journal yang dilanggan Perpusnas), bahkan mendaftar sebagai anggota Perpusnas hanya dengan sekali klik dari gawai pemustaka. Ini tentunya sesuai dengan salah satu fungsi perpustakaan, yaitu fungsi informatif, dimana perpustakaan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka dari manapun sumbernya. Pengembangan aplikasi dalam penelitian ini menerapkan metode Research and Development (RnD). Melalui aplikasi ini pemustaka juga dapat melakukan self checking terhadap bahan perpustakaan yang dipinjamnya, buku apa saja yang pernah dipinjam selama ini dan kapan saat pengembaliannya karena aplikasi sudah memfasilitasinya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan layanan Perpustakaan FMIPA semakin baik dan meningkat.

Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Karang Intan Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Inayati, Rizkiyah; Adhani, Muhammad Fadhan
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalhgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaa dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di sekolah dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika kepada Siswa di SMAN Negeri 2 Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI TERHADAP ANA DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Hidayatullah; Arief, Hanafi; Megasari, Indah Dewi; Hastati Pujisari; Jayantara, I Made Dwi
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindakan eksploitasi terhadap merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan nak-anak. Eksploitasi terhadap anak terkadang sering tidak disadari oleh orang tua ataupun anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan ataupun diperintahkan orang tua itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang bagaimana tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak terkait eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang eksploitasi terhadap anak kepada Siswa di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI SMA MUHAMMADIYAH KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Munawar, Akhmad; Rahmathoni, Lutfi Yusup; Sariati, Muhamad Ali; Jannah, Noor; Inayati, Rizkiah; Adhani, Muhammad Fadhan
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829

ABSTRAKBullying di kalangan remaja sekolah merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan perhatian dan pendekatan yang tepat. Dalam rangka pemahaman dari aspek hukum pencegahan Bullying dalam guna memberikan pemahaman dalam Upaya meminimalisir dampak negative bullying serta melindungi generasi muda, Penyuluhan hukum tentang pencegahan Bullying dikalangan remaja sekolah di daerah merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan terhadap penyuluhan Hukum Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten BanjarKata kunci: Penyuluhan Hukum, Bullying, remaja, sekolah

HANDLING OF MINOR CRIMES OF THEFT IN OIL PALM PLANTATIONS Rahman, Rojali; Munawar, Akhmad
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1406

Palm oil plantations play a vital role in Indonesia's economy but face issues of palm fruit theft with losses valued under IDR 2.5 million. Since the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012, such theft cases have been resolved through restorative justice (RJ), which has proven insufficient in providing a deterrent effect. Offenders frequently repeat their actions, resulting in economic losses for companies and social unrest in communities. This study evaluates the effectiveness of RJ in addressing minor theft cases in palm oil plantations in Tanah Laut, South Kalimantan. Using normative legal methods and case analysis, it was found that RJ often imposes lenient sanctions, such as signing statements or temporary confiscation of theft tools. This leniency motivates offenders to exploit legal loopholes without fear of serious consequences. Challenges in RJ implementation include social protection for offenders by village officials, limited supervision, and inadequate security personnel in vast plantation areas. The study recommends stricter sanctions, such as recording offenders’ criminal records in police databases to enhance deterrence. Strengthening collaboration between companies and law enforcement is also necessary to prevent repeated theft. The application of RJ in minor theft cases in palm oil plantations needs revision to be fairer and more effective in protecting companies, communities, and deterring offenders. This study aims to contribute to the development of more adaptive legal policies tailored to local needs.

Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia Pramono, Gunadi; Hidayatullah, Hidayatullah; Munawar, Akhmad
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.42391

This study examines the delicate balance between judicial independence and accountability within Indonesia's criminal justice system, focusing on mechanisms of oversight and ethical enforcement. Judicial independence serves as a fundamental pillar in ensuring impartial court decisions; however, it necessitates a robust accountability system to prevent abuses of power and maintain public trust. Using a normative juridical method, this research analyzes the legal framework governing judicial oversight and ethics enforcement mechanisms. Findings suggest that while Indonesia has established institutions such as the Judicial Commission and the Supreme Court to oversee judicial conduct, their coordination remains suboptimal. The lack of enforcement power for the Judicial Commission often results in ethical violations not being adequately addressed. Additionally, judges frequently face external pressures, particularly in high-profile cases, which may compromise their independence. This study highlights key challenges, including structural limitations in the supervisory system, public and media influence on judicial decision-making, and insufficient transparency in ethical oversight. To strengthen judicial integrity, the research recommends enhancing the authority of the Judicial Commission, improving inter-institutional coordination, and increasing transparency in judicial accountability processes. These findings contribute to the ongoing discourse on legal reform in Indonesia and propose strategies to ensure a fairer and more accountable judiciary.

Legal Review of SISKA KU INTIP Program as Substitution for Plasma Obligations in Livestock Partnerships Rahman, Rojali; Munawar, Akhmad; Hidayatullah, Hidayatullah; Listiyani, Nurul; Megasari, Indah Dewi
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.46063

This research examines the SISKA KU INTIP Program (Palm Oil–Cattle Integration System Based on Core–Plasma Livestock Business Partnerships) as a role model for partnerships between palm oil plantation companies and communities. This program is an alternative to the obligation to build plasma plantations of 20% of the area regulated in Law No. 39 of 2014 concerning Plantations. In practice, limited land and high levels of agrarian conflict often hinder the implementation of plasma. SISKA KU INTIP offers a more flexible and productive solution through a palm-cattle integration. This research aims to: (1) find out how the SISKA KU INTIP program is implemented in oil palm plantations, and (2) analyze the legal politics in supporting this program as a role model for developing cattle-oil palm integration as a substitute for plasma obligations in Indonesia. The research method was normative juridical, with a statutory regulation and legal policy approach. Data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is carried out systematically, teleologically, in legal politics, legal discovery (reasoning and interpretation), and legal certainty. The research results show that although it has not been explicitly regulated as a substitute for plasma obligations, SISKA KU INTIP has a legal basis in various supporting sectoral and regional regulations. In addition, several academic studies have been conducted regarding the results or impact of SISKA KU INTIP on the plantation sector. This program can be applied normatively, technically, and socially as a model for substituting plasma obligations, as long as there is policy harmonization between the central and regional governments. This program also supports social justice and sustainable development through the values of Pancasila and the 1945 Constitution.

Integration of Smart Machine Presence Using RFID E-Money Cards for Employee Attendance Management at Universitas Negeri Semarang Yanuarto, Alfath; Septian, Dinar Diaz; Munawar, Akhmad; Putra, Anggyi Trisnawan; Ramadhan, Andika Enggal; Kumorowati, Bhekti
International Journal of Active Learning Vol. 9 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The study aims to improve the effectiveness of the online attendance system at Universitas Negeri Semarang (UNNES). The existing system, reliant on web-based input via tokens and employee identification numbers, suffers from inefficiencies and potential inaccuracies due to proxy attendance. These limitations hinder productivity and the accuracy of performance appraisals. To address these challenges, a Smart Machine Presence system was designed and implemented, utilize RFID e-money cards which become employee Identification cards (ID Card) to streamline the process and eliminate the need for manual input. This novel system employs Raspberry Pi 4 Model B technology, integrated with RFID readers and camera modules for robust authentication. The research utilized a three-stage approach: system needs analysis, prototype design, and system development. Usability testing conducted with 20 participants using the System Usability Scale (SUS) yielded a score of 86.8, indicating high user satisfaction and effectiveness. The proposed system demonstrated significant advantages, including improved data validity, enhanced operational efficiency, and reduced resource costs compared to traditional systems. This study concludes that the Smart Machine Presence system is a cost-effective, efficient, and scalable solution for modern attendance management systems.

HANDLING OF MINOR CRIMES OF THEFT IN OIL PALM PLANTATIONS Rahman, Rojali; Munawar, Akhmad
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1406

Palm oil plantations play a vital role in Indonesia's economy but face issues of palm fruit theft with losses valued under IDR 2.5 million. Since the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012, such theft cases have been resolved through restorative justice (RJ), which has proven insufficient in providing a deterrent effect. Offenders frequently repeat their actions, resulting in economic losses for companies and social unrest in communities. This study evaluates the effectiveness of RJ in addressing minor theft cases in palm oil plantations in Tanah Laut, South Kalimantan. Using normative legal methods and case analysis, it was found that RJ often imposes lenient sanctions, such as signing statements or temporary confiscation of theft tools. This leniency motivates offenders to exploit legal loopholes without fear of serious consequences. Challenges in RJ implementation include social protection for offenders by village officials, limited supervision, and inadequate security personnel in vast plantation areas. The study recommends stricter sanctions, such as recording offenders’ criminal records in police databases to enhance deterrence. Strengthening collaboration between companies and law enforcement is also necessary to prevent repeated theft. The application of RJ in minor theft cases in palm oil plantations needs revision to be fairer and more effective in protecting companies, communities, and deterring offenders. This study aims to contribute to the development of more adaptive legal policies tailored to local needs.

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN, DAMPAK, DAN SANKSI PIDANA BULLYING DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Munawar, Akhmad; Hidayatullah, Hidayatullah; Aini, Muhammad; Sariati, Muhamad Ali; Adhani, Fadhan; Alfathudzikri, Gusti; Riswanda, Bima Aditya
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 3 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i3.20831

Anak merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup manusia dan masa depan bangsa. Untuk mendukung tumbuh kembang optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, anak memerlukan perlindungan dan kesempatan yang memadai. Salah satu ancaman terhadap kesejahteraan anak adalah praktik bullying, yang dapat menimbulkan dampak serius seperti depresi, kecemasan, bahkan risiko bunuh diri. Korban bullying sering kali enggan bersekolah karena takut menjadi sasaran kekerasan.Di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan, Kabupaten Banjar, belum ada penyuluhan mengenai bullying, sehingga banyak siswa yang kurang memahami dampaknya, jenis-jenisnya, serta sanksi hukum yang bisa dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa mengenai bullying. Metode yang digunakan meliputi ceramah dan dialog interaktif, dengan materi tentang pengertian, jenis, dampak bullying, serta upaya pencegahan dan sanksi pidana bagi pelaku. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman siswa. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi praktis mengatasi masalah bullying di sekolah.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search