Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN KETERAMPILAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT Listiyani, Nurul; Nopliardy, Rakhmat; Riswandie, Iwan
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200

Kegiatan ini berawal dari hasil survey terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bumi Makmur yang menjadi lokasi KKN Mahasiswa UNISKA. Dari hasil survey tersebut terdata bahwa kehidupan masyarakt setempat cukup komunal. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan KKN yang mengkondisikan tim banyak berinteraksi dengan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur menjadi wahana diskusi berkaitan dengan permasalahan desa. Solusi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan Kepala-Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur adalah Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memberikan pemahaman pentingnya menyelesaikan sengketa lewat jalur mediasi serta melatih para Kepala Desa agar terampil dalam merundingkan sengketa-sengketa keperdataan (bukan masalah pidana) dalam upaya menjaga kondisi masyarakat tetap aman tenteram; Hasil kegiatan PkM diharapkan mampu mencapai target luaran dalam bentuk publikasi dan rekayasa sosial.

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN LINGKUNGAN KELOMPOK USAHA LAUNDRY BERBASIS UU CIPTA KERJA Nopliardy, Rakhmat; Listiyani, Nurul
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17059

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan advokasi publik untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran tentang rentannya lingkungan Hidup dan seberapa penting untuk menjaganya. Mencakup pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan bagaimana tindakan manusia yang mempengaruhi lingkungan, dan tanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukan. Perubahan pengaturan dan perundang-undangan keselamatan lingkungan sering terjadi dapat melemahkan pemahaman dan kesadaran perbaikan lingkungan di masyarakat. Hal ini juga terjadi pada Kelompok Usaha Laundry yang telah tumbuh dan berkembang pesat di Kota Banjarmasin. Karena usaha ini selalu berkaitan dengan penggunaan Detergen dan air merupakan limbah usaha yang dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengubah ketentuan pengaturan tanggung jawab Pengelolaan Limbah sebelumnya. Pendampingan dalam bentuk Advokasi Publik bagi usaha kecil dan menengah Kelompok Laundry “Rumah Cuci Kita” sangat membantu dan dapat memotivasi dalam mengatasi permasalahan kelompok usaha kecil laundry dalam memahami peraturan baru dan melaksanakannya berdasarkan PP 22 Tahun 2021, baik dalam hal aturan pengelolaan limbah maupun tahapan upaya pengelolaan limbah bagi kelompok Usaha laundry dimaksud.

Study Of Community Legal Culture From The Perspective Of River Maintenance In Banjarmasin City Listiyani, Nurul; Nopliardy, Rakhmat
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 6 (2024): December 2024 ( Indonesia - Somalia - Nigeria )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i6.895

Background:The problem of river water resource management between upstream and downstream areas is a problem in the era of decentralization and regional autonomy. The era of regional autonomy has changed various authorities in the environmental sector which are increasingly limited at the central and provincial government levels but have become greater at the Regency/City level. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government basically places the authority of the Regency/City Regional Government.Methods:The primary data obtained from the researcher's field research is expected to be able to answer these objectives. Furthermore, with secondary data, the researcher will conduct an inventory of primary legal materials in the form of regulations at both the national and regional levels that regulate river management and how the legal culture of the Banjarmasin City community utilizes and maintains rivers.Findings:The river culture in Banjarmasin City is not only marked by community activities carried out on the river, but also marked by the presence of settlements on the banks of the river, such as residential areas, places of worship, floating markets, siring, museums and other places on the banks of the river. In each sub-district there is a river caretaker whose job is to maintain and preserve it and as the first party to report if there is a problem related to the river. Conclusion:River culture is certainly a demand for society to be able to maintain the sustainability of rivers, because culture is not only about the activities and characteristics of a society, but is also seen from the behavior of its people in utilizing rivers, because rivers as a source of life must of course be utilized properly.Novelty/Originality of this article:An environmentally aware culture is crucial to improve so that there are no more people who do not care about preserving rivers and throwing garbage into rivers. River culture is certainly a demand for society to be able to maintain the sustainability of rivers, because culture is not only about the activities and characteristics of a society, but is also seen from the behavior of its people in utilizing rivers, because rivers as a source of life must of course be utilized properly.

POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris

POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search