Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERMASALAHAN TERITORIAL REKLAMASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA Octaviani, Rury; Soemitro, Dian Purwaningrum; Wicaksono, Muhammad Arvin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p02

Abstract

Presiden Joko Widodo mengumumkan peraturan terkait pengendalian produk sedimentasi di laut: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan ini telah menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak teritorial reklamasi dan dampaknya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil studi menjelaskan bahwa dengan keluarnya PP No. 26 Tahun 2023, maka keuntungan dan kerugian akan terwujud. Selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan regulasi dipatuhi, ekspor diperbolehkan. Sebelum bisnis dapat mulai mengekspor pasir, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan memberikan sanksi. President Joko Widodo proclaimed Government Regulation (PP) Number 26 of 2023, which pertains to the control of sedimentation products at sea. Multiple parties have raised both pros and cons regarding this regulation. The objective of this study was to examine the territorial effects of reclamation and the effects of the 2023 Government Regulation 26. This is a qualitative study employing analytical descriptive techniques. Profits and losses will result from the issuance of PP No. 26 of 2023, according to the findings of the study. Exports are permitted so long as domestic requirements are met and regulations are followed. Before a business can begin exporting sand, it must satisfy certain conditions. The government will impose sanctions if these conditions are not met.
Perlindungan Hukum Peralihan Kepemilikan Hak Atas Satuan Rumah Susun Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanpa Akta Jual Beli: (Studi Kasus Putusan Nomor :182/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim) Nugroho, Muhammad Exel Bagus; Lukman, Arsin; Octaviani, Rury
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.955

Abstract

Increasing space in open areas is one way to counteract the negative impact of housing and urbanization on land use. Apart from being a way to live, housing and settlements are more appropriately understood as a process of human settlement. Apart from being a practical place to live, housing and settlements are also the process of human settlement. The construction of flats aims to meet the needs of decent housing for the people, by increasing the usability and yield of land use in densely populated areas and only a limited land area is available. The definition of flats varies, flats are also called Flats/Apartments/Condominiums. In this study, there are two problem formulations. First, how to protect the owner of a flat unit in the case of a transfer of ownership carried out without a sale and purchase deed. Second, what is the role of the court in resolving disputes over the transfer of ownership of apartment units carried out without a sale and purchase deed based on Decision No.182/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. The research method used in this study is normative juridical which uses secondary data sources or data obtained from literature materials. From this study, it can be concluded that there are acts of unlawful acts that are demanded with compensation for losses. So that the role of the court in granting the lawsuit in its relevance to the Registration of Transfer of Land Rights can be the basis for being able to register the process of reversing the name of the certificate to the National Land Office as a substitute for the Deed of Sale and Purchase from PPAT.
PENANGGULANGAN SAMPAH DI DESA UMBUL TANJUNG: PENDEKATAN SOSIAL, YURIDIS DAN TEKNOLOGI HIJAU Octaviani, Rury; Rachman, Cipta; Kesuma, Diani; Kurniawan, Yunan; Haryanto, Gunady; Oedoyo, Wibisono; Wijaya, Endra; Fatharani, Cindy; Mappiaty, Isfia; Assidiqi, Mochammad; Rahmah, Shafiyah; Azahwa, Syafara; Zulkifli, Zakia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33895

Abstract

Problem sampah masih tetap menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Walaupun secara hukum pengaturan mengenai lingkungan yang bersih dan sehat telah ada, namun dalam praktiknya kondisi lingkungan tetap rawan mengalami pencemaran, termasuk karena keberadaan sampah. Masyarakat Desa Umbul Tanjung juga menghadapi problem sampah, yang jika tidak tertangani dengan baik, maka berpotensi pula menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat bahkan terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Umbul Tanjung. Kajian ini akan membahas mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah. Kegiatan tersebut lantas menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi problem sampah di Desa Umbul Tanjung yang mengedepankan sinergi antara aspek sosial, hukum, dan teknologi ramah lingkungan.