Articles
<![CDATA[Legal Protection For Creditors Holding Mortgage Rights On Double Certified Owned Land ]]>
<![CDATA[Ningrum, Intan Permata]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukeno.v7i4.21138
<![CDATA[This article analyzes how legal protection is for creditors holding mortgage rights on land with multiple certificates. This article was prepared using doctrinal research methods with literature study using secondary data and analyzed juridically-qualitatively by examining applicable regulations. The Mortgage Law gives the right of droit de preference or priority to creditors holding mortgage rights. However, in practice, this right is often injured by disputes over collateral rights, one of which is the dispute over the issuance of multiple certificates. In these conditions, the Land Office as the agency that issues the certificate has legal responsibility for the emergence of two certificates for land which of course is very detrimental to creditors. This is regulated in Article 54 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Head of BPN RI Number 3 of 2011 concerning Management, Assessment and Handling of Land Cases. The Land Office has the obligation to cancel one of the duplicate certificates and announce it to the public. Thus, this action was taken to ensure order and certainty in land matters and maintain the integrity and public trust in the land system, as well as protect the legal position of creditors holding mortgage rights to land.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital ]]>
<![CDATA[Bungdiana, Desy]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4216
<![CDATA[Penerapan pelayanan masyarakat melalui teknologi pada ranah kenotariatan tak sepenuhnya diberlakukan dengan maksimal dalam Indonesia. Makna adanya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yakni cyber notary diberlakukan sebatas pada wewenang melaksanakan sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi tak pada wewenang notaris pada ranah secara meluas. Dalam menaikkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi pada ranah kenotariatan yang efektif serta efisien, sehingga dibutuhkan keterkaitan terhadap peningkatan kualitasnya dalam Indonesia, yakni berkembangnya teknologi yang cukup pesat dalam masa digital sekarang. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pengaturan terkait cyber notary dalam Indonesia pada usaha peningkatan kualitas era digital serta bagaimana efektivitas penerapan cyber notary di era digital dalam Indonesia. Penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif yang memakai data sekunder melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan komparasi yang kemudian dilakukan analias dengan kualitatif. Pemakaian cyber notary harus disegerakan dalam Indonesia, karena bisa menjadikan terselenggaranya peningkatan kualitas era digital hingga good governance. Dalam mendapatkan dasar hukum yang kuat berkaitan cyber notary, sehingga Indonesia perlu melakukan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUHPerdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rafi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.3989
<![CDATA[tanah memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pentingnya peranan tanah bagi kehidupan masyarakat ini menyebabkan adanya kebutuhan untuk adanya suatu alat bukti yang sah dan kuat bagi kepemilikan hak atas tanah tersebut untuk menciptakan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi keberadaan suatu sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti tersebut terkadang memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah kemungkinan adanya sertipikat ganda. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti bagi pemegang hak atas tanah, kemudian yang kedua mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah ganda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah bagi para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketanya bilamana muncul sertipikat ganda di tengah-tengah masyarakat.]]>
<![CDATA[Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Agiasandrini, Indira]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4265
<![CDATA[Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Hal ini dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG KEABSAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN NOMINEE BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5/1960 (Studi Kasus Putusan Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN DPS) ]]>
<![CDATA[Sridinata, Agria]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3529
<![CDATA[Dalam peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur mengenai Warga Negara Indonesia memiliki hak sepenuhnya atas bumi, air, ruang angkasa yang terdapat di negara Indonesia, sehingga hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak untuk mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini merupakan suatu asas nasionalisme pada UUPA. Warga Negara Asing yang berada di Indonesia pada hakikatnya hanya berhak atas hak pakai atas tanah di Indonesia. Peraturan ini yang terkadang bagi WNA agak menyulitkan untuk melakukan investasi atau membuka usaha di Indonesia, karena terganjal mengenai kepemilikan tanah di Indonesia yang dibatasi oleh peraturan dalam UUPA. Kendala ini yang menyebabkan beberapa pihak membuat suatu tindakan yang terkesan mengelabuhi atau mencurangi hukum, salah satu cara bagi WNA tersebut adalah dengan membuat perjanjian nominee. Padahal perjanjian nominee di Indonesia belum diatur secara gamblang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan perjanjian nominee menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria serta Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam hal pembuatan Perjanjian Nominee terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisis dan penelitian adalah menganalisa perjanjian nominee dan keabsahannya dari sudut pandanh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dari sudut pandang Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu menganalisa mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap perjanjian nominee dengan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Untuk saran yang diberikan adalah seharusnya notaris dalam membuat suatu produk hukum wajib memperhatikan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, supaya akta yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pencantuman Klausul Tambahan Pada Akta Partij Sebagai Pengamanan Diri Notaris Dari Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3909
<![CDATA[Tujuan kajian ini adalah untuk memahami kedudukan pencantuman klausul tambahan pada akta partij sebagai pengamanan diri Notaris dari dugaan terlibat dalam TPPU dan pertanggungjawaban Notaris atas klausul tambahan tersebut. Kajian ini mengakomodir metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif, sebagaimana juga mengakomodir pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencantuman klausul tambahan sebagai proteksi diri Notaris dari TPPU tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak dilegitimasi oleh UUJN, Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN mengatur bahwa isi akta memuat keinginan dan kehendak dari pihak yang berkepentingan, bukan kehendak dari Notaris serta tidak legitimasi dalam aturan teknis. Dalam hal pertanggungjawaban Notaris terkait klausul tersebut mengacu pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yang bertujuan untuk menentukan terlibat atau tidaknya Notaris dalam transaksi TPPU mengenai akta yang dibuatnya.]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENYELESAIAN SERTIFIKAT GANDA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DATA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2019) ]]>
<![CDATA[Saputra, Boyke Pernando eka]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3359
<![CDATA[Untuk memberikan kepastian hukum setiap warga negara yang memiliki tanah wajib memiliki sertifikat, namun pada pelaksanaannya sering terdapat adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah apa faktor yang menyebabkan timbulnya sertifikat ganda di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Dari hasil penelitan yang diperoleh, sertifikat ganda timbul akibat kelalaian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa mediasi, jika tidak mencapai titik temu maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melakukan pembatalan sertifikat.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah dan Bangunan Dengan Kwitansi ]]>
<![CDATA[Pamungkas, Ramdhan Wahyu]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3523
<![CDATA[Dalam praktek yang terjadi di masyarakat banyak dilakukan jual beli yang hanya dilakukan dengan kwitansi penerimaan uang. Sehingga dalam praktek pelaksanaan jual beli tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah sah jual beli tanah dan bangunan yang hanya dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang antara Tuan Wardjo dan Tuan Sahari menurut Hukum Tanah Nasional dan apakah dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri NO.567/Pdt.G/2018/PN.Bks dapat dijadikan dasar untuk dibuatkannya Akta Jual Beli tanah dan bangunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap kasus ini maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Sahari dengan Wardjo sah jika dilihat dari syarat materil, akan tetapi belum memenuhi syarat fomil, karena tidak dilakukan dihadapan PPAT, sehingga tidak memenuhi unsur terang dan tidak dapat didaftarkan jual belinya. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 567/Pdt.G/2018/PN.Bks dapat menjadi dasar untuk dilakukan Jual Beli karena Hakim telah menyatakan ketidak hadiran si Penjual, sehingga Pembeli dapat bertindak dalam 2 kapasitas, yaitu sebagai Penjual dan Pembeli dalam Akta Jual Beli.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Devinda Shabyla Maharani Putri]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3914
<![CDATA[Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik untuk para pihak yang berkepntingan atau masayarakat, yang mana akta autentik tersebut merupakan alat bukti yang kuat. Dengan itu, jika ada pihak yang merasa telah dirugikan makai a dapat meminta pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut. Dengan itu yang menjadi rumusan masalah ada bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum da bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum pada saat masa jabatannya berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris, data yang digunakan adalah data sekunder, data yang dianalisis adalah secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, serta menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif.]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Pertiwi, A. Trisnawati Ayu]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4018
<![CDATA[The family is born from the marriage bond between husband and wife and children. A person who dies of course becomes the heir of his inheritance which will be given to his family, both civil and Islamic inheritance law. However, in the practice of inheritance distribution, there are often disputes or disputes among heirs regarding the portion and portion of inheritance rights, especially in interfaith marriages whose inheritance system is carried out through a notary deed. This research is a juridical-normative research. The purpose of this study is to determine and analyze the disputes between heirs on inheritance in terms of the Civil Code and Islamic law. The results of this study are known that cases that often occur in inheritance disputes are the existence of children outside of wedlock and interfaith marriages which have implications for civil rights, especially the validity of notarial deeds in inheritance distribution. So that it is necessary to resolve inheritance disputes which can be done by means of kinship, dispute resolution, or civil claims to the Religious Courts and/or District Courts.]]>
