Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pancasila and Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Diani Kesuma, Diani
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO Permana Putra, Yunandi; Kesuma, Diani; Wijaya, Endra
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurusan perizinan berusaha merupakan salah satu bentuk pelayanan publikyang penting bagi masyarakat. Untuk menyediakan pelayanan publik dalambidang perizinan yang baik, efektif serta efisien, pemerintah telah menerbitkanserta memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait denganhal itu, kajian ini akan membahas mengenai pengurusan perizinan berusaha diKota Cilegon, terutama dari aspek implementasinya. Kajian ini menggunakanmetode kajian yuridis empiris. Kajian ini lantas menyimpulkan bahwa konsepserta pengaturan hukum pelayanan perizinan berusaha sudah diupayakan untukditerapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengacu pada konsepterintegrasi, online serta berbasiskan risiko. Tetapi dalam praktiknya, pengurusanperizinan berusaha tersebut masih belum maksimal karena menghadapi beberapakendala terkait kesiapan sumber daya manusia, ketidakseragaman aplikasi, sertakendala teknis akses internet.
The Role of the UPTD DP3AP2KB Depok City in Implementing Policies for Handling Cases of Sexual Violence and Abuse Against Children Kurniawan, Yunan Prasetyo; Kesuma, Diani; Tarsono, Edy; Sekar Wangi, Tiara Ayu
Pancasila and Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v5i2.4010

Abstract

Children are often vulnerable targets for adult aggression, resulting in various forms of violence including physical abuse, neglect, pornography, psychological abuse, and sexual violence. In Depok City, where such cases occur, the local government provides protection and assistance to child victims through the UPTD PPA DP3AP2KB. This research analyzes the factors hindering policy implementation, effective methods in addressing violence and sexual harassment against children, and the resulting impact on child protection under the UPTD PPA DP3AP2KB’s policies. Employing empirical research methods, data were collected through field interviews with resource persons from the UPTD DP3AP2KB of Depok City. Findings reveal that both internal and external factors hinder policy implementation. Additionally, six key service functions represent effective methods for assisting victims. The policy’s impact on child protection includes providing psychological support, addressing victims’ school-related challenges, and fulfilling families’ needs for legal proof. The research concludes that the UPTD PPA DP3AP2KB of Depok City implements its policies on handling violence and sexual abuse against children in accordance with existing regulations.
Pengembangan Sanksi Restoratif dan Model Compliance untuk Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana Wangania, Yusof Ferdinan; Abdullah, Zaitun; Kesuma, Diani
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49565

Abstract

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Paradigma baru diperlukan karena tindak pidana korporasi tidak selalu bersifat personal melainkan hasil kebijakan atau praktik sistemik. Konsep vicarious liability menjadi fondasi, meski masih banyak perdebatan konseptual dan praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif deskriptif dan interpretatif, serta validasi melalui studi kasus putusan pengadilan terkait sanksi pidana korporasi kasus suap. Analisis menunjukkan pentingnya harmonisasi prinsip vicarious liability dengan asas geen straf zonder schuld dan pengakuan kesalahan kolektif. Model compliance defense menjadi instrumen penting untuk menunjukkan itikad baik korporasi dalam pencegahan tindak pidana, mendukung pemisahan tanggung jawab antara korporasi dan individu. Standardisasi pembuktian dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan transparansi proses hukum. Peran Mahkamah Agung krusial dalam menyusun pedoman teknis pembuktian compliance dan hubungan kausal, guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Pengembangan sanksi restoratif dan compliance model dapat mendorong reformasi tata kelola dan pencegahan korupsi. Diperlukan harmonisasi prinsip, diferensiasi pengaturan untuk korporasi dan UMKM, serta penguatan budaya antikorupsi melalui compliance program. Integrasi sanksi restoratif dan model compliance diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjunjung keadilan substantif, dengan dukungan regulasi dan pedoman implementasi yang jelas dari Mahkamah Agung.
Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan Wijaya, Endra; Rachman, Cipta Indralestari; Kesuma, Diani; Meutia, Febri; Syamsumardian, Lisda; Kurniawan, Yunan Prasetyo
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 3 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i3.17284

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat desa dapat dibina melalui pelatihan paralegal yang melibatkan warga desa dan aparat pemerintah desa sebagai pesertanya. Kesadaran hukum merupakan unsur yang penting dalam proses penegakan hukum. Artikel ini memaparkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan beberapa lembaga negara serta pemerintah, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Para peserta pelatihan paralegal ini ialah warga masyarakat dan perangkat pemerintah Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Provinsi Banten. Simpulan yang dapat diambil ialah bahwa pelatihan paralegal merupakan program yang penting bagi upaya menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan masyarakat di bidang hukum. Melalui pelatihan paralegal, masyarakat dan aparat desa dibekali pemahaman mengenai hukum yang kelak dapat mereka manfaatkan untuk merespons dan menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi sehari-hari.
PENANGGULANGAN SAMPAH DI DESA UMBUL TANJUNG: PENDEKATAN SOSIAL, YURIDIS DAN TEKNOLOGI HIJAU Octaviani, Rury; Rachman, Cipta; Kesuma, Diani; Kurniawan, Yunan; Haryanto, Gunady; Oedoyo, Wibisono; Wijaya, Endra; Fatharani, Cindy; Mappiaty, Isfia; Assidiqi, Mochammad; Rahmah, Shafiyah; Azahwa, Syafara; Zulkifli, Zakia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33895

Abstract

Problem sampah masih tetap menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Walaupun secara hukum pengaturan mengenai lingkungan yang bersih dan sehat telah ada, namun dalam praktiknya kondisi lingkungan tetap rawan mengalami pencemaran, termasuk karena keberadaan sampah. Masyarakat Desa Umbul Tanjung juga menghadapi problem sampah, yang jika tidak tertangani dengan baik, maka berpotensi pula menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat bahkan terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Umbul Tanjung. Kajian ini akan membahas mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah. Kegiatan tersebut lantas menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi problem sampah di Desa Umbul Tanjung yang mengedepankan sinergi antara aspek sosial, hukum, dan teknologi ramah lingkungan.
Paradigm Shift in the Concept of Democracy in Decision Making within Individual Companies Abdullah, Ali; Kesuma, Diani; Ivana, Maria Regina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5221

Abstract

To enhance economic growth in Indonesia, active community participation through the establishment of companies is crucial. Various types of companies, both non-legal entities and legal entities, exist to meet business needs, including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). With the introduction of the Individual Company concept in Law No. 11 of 2020 on Job Creation, significant changes have emerged in the structure and decision-making mechanisms. The Individual Company allows individuals to establish a business with just one shareholder, eliminating the minimum capital requirement and the need for multiple founders. This shift impacts the democratic principles of decision-making, where strategic decisions are entirely in the hands of one individual, potentially reducing accountability and transparency. This research employs a normative research method. The findings indicate that the Job Creation Law introduces individual companies in Indonesia, allowing individuals to establish companies without partners and removing the minimum capital requirement. This supports Micro and Small Enterprises (MSEs) and emphasizes legal equality in shareholder decisions, despite implementation challenges related to the role of the General Meeting of Shareholders (GMS). The elimination of the GMS and Board of Commissioners in Individual Companies grants absolute power to the single shareholder, increasing the risk of abuse of power. While decision-making becomes more efficient, the lack of control may lead to legal issues and ineffective governance.
Co-Authors Ali Abdullah, Ali Assidiqi, Mochammad Azahwa, Syafara Cipta Indralestari Rachman Endra Wijaya Fatharani, Cindy Haryanto, Gunady Ivana, Maria Regina Kurniawan, Yunan Kurniawan, Yunan Prasetyo Lisda Syamsumardian Mappiaty, Isfia Meutia, Febri Octaviani, Rury Oedoyo, Wibisono Permana Putra, Yunandi Rachman, Cipta Rahmah, Shafiyah Sekar Wangi, Tiara Ayu Tarsono, Edy Wangania, Yusof Ferdinan Zaitun Abdullah Zulkifli, Zakia