Articles
<![CDATA[KOLABORASI GOVERNANSI DALAM PROGRAM UMKM JUARA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKU USAHA JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>;
<![CDATA[Tedi Juana]]>;
<![CDATA[Ewit Witia Ningrum]]>;
<![CDATA[Soleh Sutisna]]>
<![CDATA[ AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 7, No 1 (2022): AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausa ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/adbispreneur.v7i1.35196
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze how the collaboration of stakeholders in supporting the increase in the class of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in West Java Province through the MSME Champion program. The approach used in this study is a qualitative approach with a descriptive method, this is because the researcher will describe it systematically and factually by doing a holistic deepening of the UMKM Juara program which is reviewed using a collaborative governance perspective. Data from the research conducted using in-depth interview techniques and literature study, which were then analyzed using analytical techniques which included data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the research shows that there is still non-optimal collaboration between stakeholders caused by the difficulty of unifying perceptions in the principled engagement stage. The conclusions obtained are that all principles have not been unified and the distribution of capabilities between existing stakeholders has not been evenly distributed, thus hampering the implementation of collaborative actions. This is due to the absence of optimization of monitoring carried out so that performance is carried out.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemangku kepentingan dalam mendukung kenaikan kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Barat melalui program UMKM Juara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, hal ini dikarenakan peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan faktual dengan melakukan pendalaman secara holistik terkait program UMKM Juara yang ditinjau menggunakan perspektif collaborative governance. Data dari penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakoptimalan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang disebabkan oleh sulitnya penyatuan persepsi dalam tahap principled engagement. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah belum bersatunya seluruh prinsip-prinsip dan tidak meratanya pendistribusian kapabilitas antar para pemangku kepentingan yang ada sehingga menghambat pelaksanaan tindakan dalam kolaborasi. Hal ini disebabkan tidak adanya optimalisasi monitoring yang dilakukan sehingga kinerja yang dilakukan. ]]>
<![CDATA[PengeIoIaan AIokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya: Studi Kasus Desa Cukangjayaguna ]]>
<![CDATA[Yuni Sobariah]]>;
<![CDATA[Ai Siti Farida]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.15 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i3.242
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pengeIoIaan aIokasi dana desa yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan bagaimana proses pengeloIaan aIokasi dana desa di desa cukangjayaguna kabupaten Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif,dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpuIan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolan alokasi dana desa yang meIiputi perencanaan, peIaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengikuti peraturan pedoman pelaksanaan PengeIoIaan aIokasi dana desa yang telah di atur dalam peraturan menteri daIam negeri dan perda Tasikmalaya. Namun dalam prosesnya/belum optimal secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahap peIaksanaan pengelolaan ADD yang mana penggunaan dana alokasi dana desa belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengeIoIaan aIokasi dana desa yang seharusnya penggunaan dana aIokasi dana desa 60% untuk pembiayaan publik seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan. masyarakat dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan namun fakta Di lapangan berbanding terbalik seperti di tahun 2020 tidak ada satupun pembangunan fisik yang didanai dari ADD melainkan hanya difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah saja]]>
<![CDATA[Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance ]]>
<![CDATA[Alpin Alpin]]>;
<![CDATA[Fajar Tri Sakti]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 8 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jbpd.v4i2.18491
<![CDATA[Child protection has been an effort to guarantee and protect children to be able to live, grow and develop with their rights and dignity. However, nowadays there are many incidents of neglecting children, wrong parenting patterns, trafficking, and sexual, physical, and then psychological violence into common problems requiring various parts. Therefore, to follow up, the government must deal with it by collaborating with various stakeholders. This study aims to analyze how the collaboration built by the government and other stakeholders in the prevention and realization of Child-Friendly Cities. The method used in this research is a qualitative approach and a descriptive method. The techniques collection data used in this observation that was in-depth structured interviews with resource persons, and a literature study. The results of this study indicate that the application of strengthening child protection in the city of Bandung between the government and the other stakeholders has shown conformity with the concept of Collaborative Governance although there are some shortcomings in was implementation.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ayyil Basyar]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jih.v11i2.2249
<![CDATA[The implementation of electronic ticketing is an innovation issued by the police. Electronic ticketing aims to minimize the occurrence of irregularities in law enforcement for traffic violations. In addition, electronic ticketing aims to facilitate services so that they can be maximized and avoid complicated procedures. This study aims to determine the application of good governance principles in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview and observation methods. The data was obtained from informants from the West Java Regional Police who collected three people and three people from the community. The results of this study are that the implementation of good governance in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung has not been maximized. This is evidenced by the presence of electronic ticket locations that do not operate. Socialization on the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung is also not maximized. In addition, in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung, there are still many wrong targets.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGADUAN DAN RESPONSIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Andianti Annaafi]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jih.v11i2.2250
<![CDATA[Pelaksanaan pelayanan publik tentunya harus berjalan secara efektif dan efisien juga sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang ada. Keterlambatan pelaksanaan tugas menjadi kendala dalam pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah serta instansi menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat untuk mengatasi keterlambatan pengerjaan tugas dan layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan yang disedikan oleh instansi terkait serta bagaimana responsivitas kinerja pegawai dalam pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara serta studi literatur/pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengaduan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah sesuai dengan aturan yaitu dengan memanfaatkan beberapa media seperti melaui nomor hotline yang telah disediakan, melalui tatap muka secara langsung, juga melalui aplikasi. Kendala keterlambatan pengerjaan tugas disebabkan karena volume tugas lebih banyak daripada jumlah sumber daya manusia sehingga menyebabkan overload, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan yang diperlukan sehingga menyebabkan masyarakat bolak-balik melengkapi persyaratan menjadikan pelayanan tidak berjalan secara efektif dan efisien, perlunya perbaikan sistem yang kerap error menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Namun sejauh ini, keterlambatan pelayanan yang tertunda hingga bertahun-tahun dapat diselesaikan dengan adanya layanan pengaduan masyarakat.]]>
<![CDATA[Measuring the Essence of Local Wisdom's value in the Behavior of Government Apparatuses in State Administration Institutions ]]>
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>;
<![CDATA[Reni Qurroti Aeni]]>;
<![CDATA[Tedi Juana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v11i2.5647
<![CDATA[This research aimed to examine how local wisdom's value was applied to government reform at the State Administration Institute (LAN) in Jatinangor, West Java. This study focuses on restructuring the government apparatus so that it can apply national ideals derived from the community in which it lives. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The data was obtained using the purposive sampling technique. This research shows that the State Administration Institution as an institution requires the right values. Must adopt these values to the area's cultural values and character, where the Jatinangor State Administration Institute (Puslatbang PKASN) has the value of local wisdom called SAHATE. The application of SAHATE as the value of local wisdom positively impacts the organizational climate of LAN Jatinangor. The application of these local values has a positive influence on the work environment. Namely, each employee is very concerned about the relationship between individuals. It can suppress individual and sectoral egos so that all employees can focus on organizational goals and not focus on individual or group interests.]]>
<![CDATA[Apa Urgensi Omnibus Low di Indonesia? ]]>
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ JRP (Jurnal Review Politik) Vol. 11 No. 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.61 KB)
|
DOI: 10.15642/jrp.2021.11.1.47-67
<![CDATA[Omnibus Enforcement of Law will soon be held in Indonesia, several countries have certain characteristics not least in Indonesia, In Indonesia itself, is still being reformed until now, will be enactment of the Omnibus Law itself. This research discusses to improve and effectively discuss and variables on the legal system and political system in Indonesia. With using qualitative methods and using Social Research methods, so the Omnibus Theory itself comes from countries that adhere to the general legal system. However, considering the Omnibus of Law is still less known among the academic community in Indonesia. For the reason, the meaning of this paper is to discuss Omnibus Law and its use to address the problem of requirements in Indonesia.]]>
<![CDATA[Mal Pelayanan Publik Sebagai Praktik Inovasi Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v11i1.6601
<![CDATA[Public sector innovation is currently a big political and administrative agenda and is stealing attention from developed democratic countries, and following it to a number of other developing countries. In the context of Indonesia as a developing country, the Government is committed to continuing to support public service innovation through a series of existing rules and regulations. West Java is included in the top five highly innovative provincial government versions of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. Of the 27 regencies/cities in West Java, it seems that Bekasi City is the only region that has succeeded in developing its government innovations in a good and superior manner. It was recorded that from 2018 to 2021, the Regional Government of Bekasi City through the Investment Service and One-Stop Integrated Services received an award as a public service provider in the "Prime Service" category. This good achievement is known because the Regional Government of Bekasi City has succeeded in building and developing a Public Service Mall in the area effectively. Thus, this study aims to analyze the practice of local government innovation in Bekasi City, especially how the Public Service Mall in the City organizes its innovations. The results of this study indicate that the existence of the Bekasi City Public Service Mall is able to make its citizens more satisfied and trust the Regional Government. The Bekasi City Government, through its DPMPTSP, has won awards in the category of innovative public services several times. Indeed, this award is an encouraging bonus from efforts to provide public services that are able to bring benefit to its citizens. So that the people of Bekasi City become more prosperous because every need and interest in their lives can be properly taken care of by the Government.]]>
<![CDATA[POLICY EVALUATION OF THE ZONATION SYSTEM IN ADMISSION OF NEW STUDENTS (Case Study of State Senior High School 2 Bandung) ]]>
<![CDATA[Diki Suherman]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v18i1.642
<![CDATA[This study aims to evaluate the Zoning System policy in the admission of new students listed in Permendikbud no. 17 of 2017, the purpose of the zoning system is to equal access to education in each district / city. however, in its implementation, it has not been able to eliminate the mindset of favorite and not favorite schools because the accreditation of several schools has not yet been evenly distributed, besides that, they still have to adapt to the implementation of this policy, one of which is at State Senior High School 2 Bandung which is the first cluster school before the zoning system for the admission of new students. This study uses a William N Dunn model of public policy evaluation with the CIPP approach (Context, Input, Process, Product). The research method uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation study. The results showed that the application of the zoning system in the admission of New Students at State Senior High School 2 Bandung has been going very well but still needs new patterns in learning and the impact of implementing zoning system policies including improving the quality of learning, division of study groups, characteristics of students and the learning process at StateSenior High School 2 Bandung.]]>
<![CDATA[The Model of Character Education Reinforcement of Bandung Masagi From A Sound Governance Perspective ]]>
<![CDATA[Nur, Mohamad Ichsana]]>;
<![CDATA[Fathujaman, Fathujaman]]>
<![CDATA[ Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 3 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 7 ( SPESIAL ISSUE ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jpan.v15i3.31505
<![CDATA[The number of crime cases in the city of Bandung such as persecution, narcotics, theft, bullying and hoax have been increasing on social media. The Impact of new era development which is continuously rising, including the influence of cyberspace which is very dominating, looks paradoxical with the mentality of the citizens who fell down. One of the causes is the multidimensional crisis which leads to the fading of national morality. This is the background of the Bandung City government issued Perwal No. 420 of 2016 concerning Bandung Masagi Character Education. The objectives to be achieved in this research are to analyze the implementation Bandung Masagi program in Sound Governance Perspective. This research uses the qualitative approach along with the descriptive method. The data were collected by in-depth interviews and study of literature. The results of this research reveal that "Bandung Masagi" program is a space for local innovation related to state governance and government. The program can also be a form of internalization of themental revolution values, although it still carries any drawbacks of accountability, management and performance which tend to be the core in running the government.]]>
