Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences COMMICAST Ilomata International Journal of Social Science Lex Lectio Law Journal
Saleh, Arifin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Lex Lectio Law Journal

 1 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) Srikusuma, Rohmidhi; Siringoringo, Anderson; Saleh, Arifin
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.26

Abstract

AbstractIndonesia is currently one of the developing countries that is very attractive for the production and distribution of illegal drugs. Drug trafficking is any act or series of acts committed without or against the law that is considered a drug crime. One of the drug cases occurred in Medan City. The case was Defendant I. Amaral Muqsith Pinata and Defendant II. Amrizal on Saturday, March 6, 2021 at 2.30 pm or at least at another time in 2021 at Jalan M.nawi harahap Medan or at least at another place which is still within the jurisdiction of the Medan District Court. Attempt or conspiracy to commit a drug-related crime involving the unlawful possession, storage, possession, or supply of Class I (one) non-herbal drugs. the formulation of the problem is the legal responsibility of the perpetrator of a narcotics crime based on Decision Number 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. This research is expected to add to the scientific insights of writers and readers about the phenomenon of narcotics crime and can be used as information material for decision makers, especially law enforcers, so that there are efforts to improve the ability of law enforcers to solve the problem of narcotics crime. this research is normative legal research, namely legal research conducted by examining the literature. This research is analytical-descriptive and describes or describes the problem or facts under study. Data analysis used in this research is qualitative.The imposition of criminal punishment against drug addicts is certainly expected not only as a deterrent effect for the perpetrators, but also as a means to eradicate crime.To punish the defendants, it is necessary to first consider the aggravating and mitigating circumstances of the defendants.Sentencing the Defendants to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months respectively. The purpose of imposing punishment is not only as a sanction for the acts committed, but also to persuade, correct the consequences, and protect the punishment when serving the sentence and after serving the sentence to realize his mistakes, not to restore his crime.Law enforcement and community involvement are very important in efforts to prevent the protection of Narcotics Crime of Narcotics Abuse in the Community. AbstrakSaat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat menarik bagi produksi dan peredaran obat-obatan terlarang. Baik misPeredaran Narkotika adalah setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan tanpa atau melawan hukum yang dianggap sebagai tindak pidana Narkoba. Salah satu kasus narkoba terjadi di Kota Medan. Perkaranya adalah Terdakwa I. Amaral Muqsith Pinata dan Terdakwa II. Amrizal pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Jalan M.nawi harahap Medan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Percobaan atau persekongkolan untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba yang melibatkan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan obat non-herbal Kelas I (satu) secara tidak sah. rumusan masalah adalah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena tindak pidana Narkotika dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pemgambil keputusan, khususnya para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana Narkotika.penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur. Penelitian ini bersifat analitis-deskriptif dan menggambarkan atau mendeskripsikan masalah atau fakta yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif.Penjatuhan hukuman pidana terhadap pecandu narkoba tentunya diharapkan tidak hanya sebagai efek jera bagi pelakunya, tetapi juga sebagai sarana untuk memberantas kejahatan.Untuk menghukum para terdakwa, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa.Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Tujuan penjatuhan pidana tidak hanya sebagai sanksi dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk membujuk, memperbaiki akibat, dan melindungi hukuman ketika menjalani hukuman dan setelah menjalani hukuman untuk menyadari kesalahannya, bukan untuk mengembalikan kejahatannya.Penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan perlindungan Narkotika Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat.
PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Ramadhani, Fadhly; Saleh, Arifin
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.14

Abstract

AbstractMarriages carried out before the legal age and permitted by law are called young marriages. Young marriages are increasingly prevalent in Indonesia due to the existence of marriage dispensations that are granted or that can be requested from the court by couples who wish to marry for urgent reasons. The problem that will be studied regarding young marriage is reviewed in Indonesian marriage law and the consequences of young marriage for present and future life. The research methodology used in this study is normative legal research, which refers to the legal norms that exist in society and the legal norms contained in statutory regulations. As a result of young marriages, socio-economic problems arise, and they worry that they will not be able to fulfill their obligations as husband and wife, especially in managing the family budget. Domestic violence and divorce are becoming more common in young marriages due to unstable egos and emotions. Young marriage or also called early marriage is a relationship between two individuals of different sexes who have reached their teenage years (before the age of 19 years) to live together in a family bond. Such a union is inappropriate because the couple is not ready to create a stable household, both physically and mentally, which can result in divorce.AbstrakPernikahan yang dilakukan sebelum usia yang sah dan diperbolehkan oleh peraturan perundag-undangan disebut pernikahan usia muda. Perkawinan usia muda semakin marak di Indonesia karena adanya dispensasi perkawinan yang dikabulkan atau yang dapat dimintakan dari pengadilan oleh pasangan yang ingin menikah dengan alasan mendesak. Permasalah yang akan diteleti mengenai perkawinan usia muda ditinjau dalam Hukum perkawinan di Indonesia dan akibat dari perkawinan usia muda untuk kehidupan masa kini dan masa depan.  Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma hukum yang ada di masyarakat serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akibat perkawinan usia muda, muncul masalah sosial ekonomi, dan khawatir bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban mereka sebagai suami dan istri, terutama dalam mengatur anggaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menjadi lebih umum terjadi pada pernikahan usia muda dikarenakan ego dan emosi yang belum stabil. Perkawinan usia muda atau disebut juga perkawinan dini adalah hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin yang telah menginjak usia remaja (sebelum usia 19 tahun) untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga. Persatuan seperti ini tidak tepat karena pasangan tersebut tidak siap menciptakan rumah tangga yang stabil, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mengakibatkan perceraian.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP DEMOKRASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL Arisuma, Neri; Saleh, Arifin; Alfarisi, Salman; Juliansyah, Fickry
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.92

Abstract

AbstractThe Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has a significant impact on the democratic system in Indonesia, especially in relation to the election mechanism and national leadership regeneration. This decision conveys a request for judicial review of the provisions of the Election Law which regulates the presidential threshold, which has consequences for the opportunities for new candidates in the presidential election. This journal aims to analyze the meaning of the MK's manifestation on the development of democracy and the mechanism for national leadership regeneration, by considering political and constitutional perspectives. AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pemilu dan regenerasi kepemimpinan nasional. Putusan ini menanggapi permohonan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas (threshold) presidential, yang memiliki konsekuensi terhadap peluang kandidat baru dalam pemilihan presiden. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional, dengan mempertimbangkan perspektif politik dan konstitusional.
Co-Authors . Ishomuddin Abrar Adhani Achmad Nurmandi Agung Saputra Arisuma, Neri Dalimunthe, Ahmad Hidayah Fadhil Pahlevi Hidayat Harahap, Jam’ah Juliansyah, Fickry Kartanegara, Ath Thariq Khairina, Suci Ledian Lubis, Faisal Hamzah Mujahiddin, Mujahiddin Novena Ulita Queen, Zabenaso Rahmanita Ginting Ramadhani, Fadhly Ritonga, Soritua Rizal Khadafi, Rizal Rudianto Rudianto Salman Alfarisi Salsabila, Jihan Saputra, Sahran Sigit Hardiyanto Siringoringo, Anderson Srikusuma, Rohmidhi WAHYUDI