Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Scenario Planning of Sub-District Proliferation Using Cost and Benefit Analysis (CBA) in Tambraw Regency Rohmadin, Sulthon; Batubara, Yusi Eva
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 3 No. 12 (2023): December, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/mudima.v3i12.7141

Abstract

Limited government budgets are a common problem faced in various countries. The Government is faced with multiple community demands that must be met. This causes the Government to be careful in determining priority programs. In deciding the feasibility of a project related to the public sector, the Government faces many considerations and problems, including sub-districts proliferation. One analysis that can be used as a tool to select programs that are worthy of priority is to use cost and benefit analysis. This research aims to disseminate an understanding of cost and benefit analysis to local government officials, especially in Tambraw Regency. This research uses an exploratory research method with a qualitative approach. The analysis method in this research is the scenario planning method; the stages consist of strategic analysis, scenario creation, strategy finding, and strategy formulation
Jayapura Regency Government's Strategy in Flood Disaster Management in Sentani District Rohmadin, Sulthon; Eryati, Nuzulul Aulia; Batubara, Yusi Eva
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1131

Abstract

Sentani District in Jayapura Regency often faces floods that have a significant impact on people's lives, infrastructure, and the environment. High rainfall intensity, geographical conditions, and suboptimal spatial management are the main factors causing flooding in this region. The floods that occurred not only damaged people's homes, but also disrupted economic and social activities, and caused huge losses to the community and local government. The aim of this research is to analyze and formulate appropriate strategies to be used by the Jayapura Regency Government in managing flood disasters, especially in the Sentani District, in order to find out appropriate steps that can be implemented in resolving the problems of flood disasters that frequently occur. The research method used is descriptive qualitative through an inductive approach. Apart from that, the author's data sources are people, places, and documents, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The theory used by researchers is strategic theory using SOAR analysis. This research produced 5 (five) strategies for flood management. By implementing the right strategy and good collaboration between stakeholders, it is hoped that it can reduce the risk and impact of flood disasters and increase community resilience in facing these disasters.
EFEKTIVITAS COMMAND CENTER SEBAGAI PUSAT PENGENDALI PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DAN BENCANA DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: Studi Kasus Layanan Samarinda Siaga 112 Prayogo, Dimas; Rohmadin, Sulthon
Jurnal Konstituen Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i1.2577

Abstract

Efektivitas adalah suatu ukuran untuk melihat keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik maka perlu mencapai tingkat efektivitas yang baik untuk itu peneliti melakukan penelitian terkait Efektivitas Command Center sebagai pusat pengendali penanggulangan keadaan darurat dan bencana di Kota Samarinda guna melihat tingkat efektivitas, menganalisis faktor penghambat dan memberikan rekomendasi strategi pengembangan layanan untuk meningkatkan efektivitas layanan penanggulangan keadaan darurat dan bencana di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Efektivitas Samarinda Siaga 112 diukur dengan menggunakan konsep efektivitas layanan menurut Sondang P. Siagian (2003:27) dan teori Ukuran Efektivitas dari Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005:141). Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa efektivitas Command Center khususnya layanan Samarinda Siaga 112 sebagai pusat pengendali penanggulangan keadaan darurat dan bencana di Kota Samarinda belum efektif. Hal ini dilihat dari masih terdapat permasalahan dalam penataan sumber daya manusia (SDM) yang buruk, alokasi anggaran yang kurang baik, buruknya koordinasi antar Samarinda Siaga 112 dan OPD/instansi terkait serta maraknya laporan palsu (prank/fake call). Disarankan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk Layanan Kedaruratan dan Bencana (Satgas Kencana) di Kota Samarinda, memaksimalkan Command Center sebagai Ruang Pusat Komando dan Monitoring Kota Samarinda, serta melakukan Pemberdayaan Relawan Kedaruratan di Kota Samarinda untuk dapat meningkatkan efektivitas Command Center khususnya layanan panggilan darurat Samarinda Siaga 112 Kata Kunci: Efektivitas, Keadaan Darurat dan Bencana, Samarinda Siaga 112
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MAJALENGKA Batubara, Yusi Eva; Rohmadin, Sulthon
Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i2.2921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja yang dikembangkan menjadi 4 (empat) indikator yaitu “produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Majalengka secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu perbaikan pada beberapa aspek. Kendala yang dihadapi Disdukcapil antara lain kualitas sumber daya aparatur, pemeliharaan dan pengembangan sistem SIAK, serta sosialisasi kebijakan kependudukan. Kata Kunci: Kinerja, Kependudukan; Tertib Administrasi
MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA BROKEN BEACH NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI I Dewa Made Arisudana; Sulthon Rohmadin
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i1.5394

Abstract

Objek Wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung merupakan destinasi populer dengan keindahan alamnya, namun beresiko tinggi bagi keselamatan wisatawan. Maraknya kecelakaan wisatawan memerlukan analisis manajemen risiko untuk memastikan keselamatan. Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Risiko dengan lima dimensi: Fasilitas/Infrastruktur, Akses, Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan dan pagar pembatas masih kurang optimal. Akses jalan menuju lokasi belum memadai, dan sumber daya manusia seperti petugas keamanan telah berperan aktif, namun perlu peningkatan kapasitas. Lingkungan dan peraturan juga mempengaruhi keselamatan wisatawan. Saran yang mampu disampaikan penulis yaitu perlu penambahan fasilitas keselamatan, perbaikan akses jalan, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada wisatawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat setempat juga penting untuk menciptakan destinasi wisata yang aman. Kata Kunci: Manajemen Risiko, Keselamatan Wisatawan, Broken Beach, Pariwisata
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI LINGKUNGAN LEBAK KELURAHAN TUKANGKAYU KABUPATEN BANYUWANGI Sulthon Rohmadin; Dea Apsari Pramudana Putri; Yusi Eva Batubara
Jurnal Konstituen Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v7i1.5390

Abstract

The Lebak neighborhood is a residential area in Banyuwangi Regency which is always hit by annual floods. The densely populated condition of the area and the lack of public awareness about not throwing rubbish into the river is a challenge in itself. For this reason, collaboration between related parties is needed to run the flood disaster management process well. This research aims to find out, analyze, and describe how Collaborative Governance is implemented between the government, the business world, and community groups in the Lebak Environment, Tukangkayu Village, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency in managing flood disasters. This research uses a qualitative descriptive method using primary and secondary data sources. This research relies on data collection techniques through interviews, observation, and documentation to obtain the required data. The research results show that collaboration between the government, the business world, and community groups has been implemented but is not yet optimal, so maximizing the role at the preventive and monitoring stages is necessary. The government still tends to be more dominant than the business world and community groups. This collaborative process resulted in two permanent water pumping machines, river cleaning, a river normalization program, and the implementation of a disaster task force consisting of all stakeholders. In implementing this collaboration, there are several obstacles, such as a lack of public awareness of the importance of not throwing rubbish or waste into the river, difficulty in accessing heavy equipment in the form of excavators to the river, problems with the operation of water pump machines, the conversion of plantation crop commodities in upstream areas, and the very low condition of the Lebak area. Based on the problems faced, efforts are needed to maximize the role of each party involved at each stage of disaster management as well as innovation related to solving the problems being experienced. Keywords: Flood, Collaborative Governance, Disaster Management
Implementation Of The Iwaka District Expansion Policy In The Perspective Of Asymmetric Decentralization In Papua Timoty Yusuf Salama; Sulthon Rohmadin
Journal of Social Research Vol. 4 No. 12 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i12.2893

Abstract

This study examines the implementation of the Iwaka District expansion policy in Mimika Regency within the framework of asymmetric decentralization in Papua. The policy reflects an effort to operationalize Indonesia’s special autonomy mandate (Law No. 2 of 2021) by extending state presence and improving public service delivery in geographically remote areas. Using a qualitative descriptive approach and a single-case design, the research collected data through in-depth interviews, field observations, and document analysis conducted in August 2025. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, focusing on four dimensions of policy implementation proposed by Edwards III—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—complemented by Grindle’s policy content-context framework and Rondinelli’s theory of asymmetric decentralization. The findings indicate that although the Iwaka expansion has not fully met administrative criteria under Government Regulation No. 17 of 2018, its implementation demonstrates strong social legitimacy and affirmative intent to enhance service accessibility. The main challenges include limited human resources, inadequate infrastructure, and weak inter-agency coordination. Overall, the Iwaka case highlights that successful implementation of asymmetric decentralization depends not only on legal compliance but also on contextual governance capacity, local participation, and institutional adaptation. The study concludes that the Iwaka expansion serves as a strategic instrument for strengthening local governance and state legitimacy in Papua’s special autonomy region.
Strengthening Community Preparedness Through Earthquake Mitigation Socialization in Pacet District, Cianjur Regency Puspa Salsabila Salsabila; Sulthon Rohmadin; Muslim; Dadan Adam Ismail
Jurnal Pengabdian Bakti Akademisi Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Bakti Akademisi
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is highly vulnerable to earthquake disasters due to its geographical location along the Pacific Ring of Fire and the convergence of major tectonic plates. One of the regions affected by seismic activity is Cianjur Regency, West Java, which experienced a destructive magnitude 5.6 earthquake in 2022 associated with the Cugenang Fault. The disaster caused significant casualties, infrastructure damage, and displacement, highlighting the importance of improving community preparedness and disaster awareness, particularly in earthquake-prone areas. This community service activity aimed to enhance public understanding of earthquake hazards, disaster preparedness, and emergency response procedures in Pacet District, Cianjur Regency, one of the areas located near the Cugenang Fault zone. The activity involved village officials, members of the Civil Service Police Unit (Satpol PP), Disaster Preparedness Youth (Tagana), and community representatives. The implementation was carried out through several stages, including preparation, educational socialization, interactive discussions, question-and-answer sessions, and evaluation. The educational materials covered earthquake characteristics and causes, the impacts of the 2022 Cianjur earthquake, disaster preparedness measures, emergency go-bag preparation, evacuation routes and assembly points, and actions to take before, during, and after an earthquake. The results showed that participants demonstrated high enthusiasm and active participation throughout the activity. Participants gained a better understanding of disaster preparedness and mitigation efforts, particularly regarding appropriate emergency response actions during earthquakes.
Sumedang District Regional Government Organization Transformation Strategy in the 4.0 Era Yusi Eva Batubara; Sulthon Rohmadin
Journal of Governance Volume 10 Issue 4: (2025)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v10i4.36237

Abstract

In the current new normal era, regional governments are expected to take advantage of the moment to reorganize their institutional structure and administrative systems. The emergence of the coronavirus has merely accelerated a transformation that was already necessary in the face of the Industrial Revolution 4.0, which is characterized by the extensive use of internet-based technology (Internet of Things). To respond effectively, local governments need to shift their paradigms, concepts, and policy orientations in carrying out their core duties and functions. This change is intended to enhance performance so that it becomes more effective, efficient, and equitable. This study employs qualitative methods, with primary data collected through in-depth interviews and focus group discussions. The strategic analysis uses the SWAR method, which integrates elements of SWOT and SOAR. The findings produce a strategic formulation for transforming the regional government organization of Sumedang Regency, viewed from four aspects: reframing, restructuring, revitalization, and renewal. In the reframing aspect, the current organizational form and structure are still not aligned with the regional vision and mission. In the restructuring aspect, organizational expansion is evident from the increase in structural positions—consisting of one position at level IIb, three positions at echelon IIIa, nine positions at echelon IIIb, and twenty-seven positions at echelon IVa. In the revitalization aspect, only seven out of the twenty-six sub-districts in Sumedang Regency have relatively good internet connectivity, while nine villages are categorized as “blind spots” or areas without internet access. In the renewal aspect, employee placement remains inconsistent with established competency standards for each position.
ANALISIS PENATAAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT Sulthon Rohmadin; Dedi Kusmana; Yusi Eva Batubara
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 9 No. 1 (2017): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jt.v9i1.606

Abstract

The research undertaken has the objective to analyze the wide area, demography and area coverage in order to provide policy recommendations related to the regulation of regency in West Java Province as mandated by UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. This study used tailor made method which directs a comprehensive study results become a major consideration for policy makers in the formulation of policy. The results of the analysis show that only Bogor Regency has the most complete feasibility to be expanded into district and city compared to other districts in West Java. While Cianjur, Bekasi and Garut have the feasibility to form City. Keywords: regional arrangement, DOB formation