Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI KARANG MUMUS Sabar, Sabar; Nurrahman, Muhammad Arif
Jurnal Paradigma Vol 13, No 1 (2024): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v13i1.6166

Abstract

Artikel ini akan mendiskusikan evaluasi kebijakan larangan pembuangan sampah di Sungai Karang Mumus. Pendekatan kualitatif digunakan sebgaai metode penelitian dan dianalisis dengan model analisis data interaktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum maksimal dimana dari indikator sosialisasi belum efektif dan merata serta masyarakat belum mengetahui sanksi jika melanggar. Pengawasan tidak berjalan maksimal dan tidak terjadwal. Penindakan juga hanya memberikan sanksi yang ringan.Kata kunci: kebijakan, evaluasi, sampah, larangan, sungai
Psikoedukasi Peran Orang Tua Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Nurrahman, Muhammad Arif; Saputro, Edi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Lamin Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Psikoedukasi merupakan salah satu bentuk intervensi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua atau wali murid peserta didik mengenai peran penting mereka dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua memainkan peran sentral atau penting dalam memastikan anak-anak dapat tumbuh secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Melalui kegiatan psikoedukasi yang diselenggarakan di TK Kartini Desa Padang Jaya, para orang tua/wali murid diberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan anak secara lebih baik. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk memastikan peserta memahami materi yang disampaikan. Hasil dari pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman orang tua terhadap peran mereka dalam proses tumbuh kembang anak. Ini menggarisbawahi pentingnya edukasi bagi orang tua agar lebih terlibat aktif dalam mendidik dan membesarkan anak dengan memberikan contoh perilaku yang baik serta memenuhi kebutuhan emosional anak. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak dalam jangka panjang.
Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintah Kota Samarinda) Patton, Adri; Paselle, Enos; Nurrahman, Muhammad Arif; Aditya Defiga, Ferdinand Raffi; Aggriani, Gita Riski
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.209-218

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20/2008 yang mengatur tentang UMKM, disusul dengan PP No. 07/2021 tentang fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, kenyataan menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda belum menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi melalui teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Samarinda telah berpedoman pada instrumen kebijakan. Adanya partisipasi dan upaya stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda juga diterapkan untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan memajukan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mendorong implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda. 
Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintah Kota Samarinda) Patton, Adri; Paselle, Enos; Nurrahman, Muhammad Arif; Aditya Defiga, Ferdinand Raffi; Aggriani, Gita Riski
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.209-218

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20/2008 yang mengatur tentang UMKM, disusul dengan PP No. 07/2021 tentang fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, kenyataan menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda belum menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi melalui teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Samarinda telah berpedoman pada instrumen kebijakan. Adanya partisipasi dan upaya stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda juga diterapkan untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan memajukan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mendorong implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA Apriani, Fajar; Nurrahman, Muhammad Arif; Hariati, Hariati; Aini, Ina Yatul; Habhibulla, Asmara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22675

Abstract

Akses terhadap keadilan sangat penting bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga akses mereka dalam berbagai bidang terbatas. Keterbatasan mereka seringkali menimbulkan keraguan untuk dapat secara mandiri mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah pada unit penyelenggara pelayanan publik, termasuk unit bidang peradilan di Pengadilan Negeri. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Kehakiman Umum Nomor 1692 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pelayanan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan fokus penelitian berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Edward III yang terdiri dari empat parameter: komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Teknik observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian digunakan untuk memperoleh data, serta wawancara terhadap Kepala Subbagian Umum dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) layanan prioritas Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Kota Samarinda bisa diakses dan dipergunakan seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, yang meliputi penyediaan infrastruktur, prosedur hukum dan paradigma aparatur pengadilan yang responsif, aman dan dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas.Kata Kunci : Penyandang disabilitas; Difabel; Disabilitas; Pelayanan inklusif; Layanan pengadilan.
Model Pembiayaan Blended Finance Perbankan untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat (Community-Based Ecotourism) di Kawasan Pesisir Kalimantan Selatan Muarief, Ridho; ., Rusianto; Mayasari, Ayu Dewi; Nurrahman, Muhammad Arif; Fatmala, Andi Nur Patiwi
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) Vol. 4 No. 2 (2025): Juli-Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jemb.v4i2.3777

Abstract

Community-Based Ecotourism (CBET) in South Kalimantan holds strategic potential within Indonesia’s Blue Economy agenda; however, it continues to face financial exclusion due to various structural constraints such as the absence of formal collateral, unstable seasonal cash flows, and limited managerial capacity within local communities. These conditions lead banking institutions to categorize CBET projects as high-risk and unbankable. This study aims to formulate an adaptive blended-finance model to bridge the mismatch between formal credit requirements and the socio-economic realities of community-based coastal tourism enterprises. The research employed a qualitative descriptive–exploratory approach using in-depth interviews, document studies, and field observations involving 26 informants from the banking sector, local government, tourism community groups (Pokdarwis), venture capital firms, and impact funds. Data were analyzed using thematic analysis through stages of data condensation, data display, and iterative conclusion drawing. The findings indicate that the most relevant financing solution is a tiered blended-finance model, beginning with catalytic funding to strengthen community capacity, followed by impact investment to absorb early-stage risks, and culminating in bank credit during more mature business phases. This model effectively reduces perceived risks among financial institutions, strengthens Pokdarwis governance, and creates a more inclusive financing ecosystem. Thus, blended finance emerges as a strategic instrument for accelerating the sustainable development of CBET in the coastal regions of South Kalimantan.
The Transportation Agency's Strategy in Managing Parking Lots on Jalan K.H. Fakhruddin, Samarinda City Ramadhany, Faradilla; Nurrahman, Muhammad Arif
Public Policy Journal Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i3.3168

Abstract

This study aims to formulate alternative strategies to improve the effectiveness of parking management by the Transportation Agency on K.H. Fakhruddin Street in Samarinda City. The main problem is the suboptimal management of parking, which is characterized by rampant illegal parking, weak supervision, and low public awareness of parking regulations. This study uses a mixed methods approach with a concurrent embedded model, where qualitative data is the main focus, while quantitative data is used as supporting evidence. Qualitative data was obtained through observation, interviews, and documentation, while quantitative data was collected simply through scores on the IFAS and EFAS tables to reinforce the strategic position. Both types of data were analyzed simultaneously to obtain a more comprehensive understanding. SWOT analysis was used to identify internal and external factors that influence parking management. The results of the study show that the strategic position is in Quadrant I (aggressive strategy), so it is necessary to maximize strengths and opportunities. Recommended alternative strategies include the implementation of technology-based surveillance such as CCTV, the formation of a community-based surveillance team, the addition of parking spaces through cooperation, and the relocation of parking to Taman Bebaya with ongoing socialization
The Influence of Work Environment on Employees Performance at the BPBD East Kalimantan Provincial Wulandari, Destiana Pristi; Nurrahman, Muhammad Arif
Public Policy Journal Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i3.3165

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of the work environment on employee performance at the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) East Kalimantan Provincial. This study was motivated by the low fulfillment of training hour standards, which indicates a gap in individual capacity development, as well as stagnant employee performance, which reflects the existence of inhibiting factors such as the work environment. This study uses a quantitative method with a causal associative approach to measure the influence of independent variables on dependent variables. The research sample included all employees of the BPBD East Kalimantan Province. The results of the study show that the work environment has a positive and significant effect on employee performance. The better the work environment, the higher the performance. These findings emphasize the importance of creating a comfortable and safe work environment as a strategy for improving performance in carrying out tasks, especially in the BPBD East Kalimantan Provincial.