Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia: (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis) Wahyu Akbar; Anshary, A. Hafiz; Umar, Masyitah; Khasyi’in, Nuril
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 16 No. 1 (2024): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v16i1.1973

Abstract

This paper aims to optimize Islamic insurance and cooperatives in Indonesia, reviewed from philosophical, historical, juridical and sociological studies. The method used is library research which examines literature analyzed qualitatively using a sociological, historical, juridical, and philosophical approach. The study results show that insurance and cooperatives carry the spirit of togetherness and help each other. The spirit of insurance and cooperatives is deeply rooted in Indonesian society; it's just that they are not institutionalized regularly. The Indonesian government is trying to accommodate insurance and cooperatives in various laws and regulations legally. However, there is still a need for firmness and clarity regarding the Sharia insurance and cooperatives law, especially if there is a dispute. In addition, insurance and cooperatives must improve their practice and understanding so that the community feels their benefits.
POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris    
POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris    
Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari Norhayati, Norhayati; Anshary, Hafiz; Umar, Masyitah
NALAR Vol 5 No 2 (2021): Thought and Living Islam
Publisher : Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah, State Islamic University of Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/njppi.v5i2.4656

Abstract

This article aims to analyze the renewal of Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding inheritance rights for fathers from the perspective of ijtihad, maslahah, and maqashid sharia. This study is a part of legal research using the library method. The approach used in this study is historical and juridical normative. The data obtained were then analyzed with the interactive qualitative analysis of the Miles and Huberman model, namely data reduction, data verification, and concluding. This study found that the provision of the father's inheritance was rejected as a valid product of ijtihad. Viewed from the perspective of maqashid al-syar'iyyah, this provision does not at all try to maintain the five basic principles above, both the maintenance of religion (din), soul (nafs), reason (aqal), offspring (nasab), property (mal). On the other hand, these provisions only bring harm.Keywords:
Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia) Erfan, Zainul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.552

Abstract

Abstract This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyasah Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyasah Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security. Keywords: Politics, Law, Interstate, Peace Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyasah Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian
Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional Arif Fitria, Rizal; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.566

Abstract

Abstract This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles. Keywords: legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia Abstrak Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia