Garuda - Garba Rujukan Digital

TRADISI MASYARAKAT BANJAR ZIARAH KE KUBAH HABIB BASIRIH (HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASYIM) RIKA; KHASYI'IN, NURIL
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1529

Ziarah kubur dalam tradisi Islam merupakan perjalanan spiritual untuk memetik sumber barokah yaitu dengan berkunjung ke makam para wali atau ulama yang dianggap memiliki kharisma atau karomah. Adapun bagi mayarakat Banjar, ziarah kubur sudah menjadi tradisi yang turun temurun, biasanya tempat yang sering diziarahi diantaranya adalah Makam Keramat Kubah Babib Basirih. Tradisi berziarah ke Kubah Habib Basirih ini lengkap dengan berbagai macam fenomena kepercayaan, tujuan, hingga motif masyarakat untuk berziarah yaitu antara lain melaksanakan nazar, ingin mendapat kesembuhan dari penyakit, ingin mendapat berkah, ingin mendapat rezeki yang lebih baik, ingin mendapat jodoh, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena masyarakat Banjar mengenal Habib Basirih adalah ulama Banjar yang merupakan dzuriat Rasulullah SAW dan seorang wali Allah yang masyhur dan majdzub, yaitu diangkat Allah SWT akal basyariyyah (akal kemanusiaan) diganti dengan akal rubbaniyyah (ketuhanan). Sang Habib sangat terkenal dengan karomahnya sehingga banyak masyarakat yang datang untuk berziarah. Tidak hanya masyarakat kota Banjarmasin yang mengetahui popularitas Habib Basirih, melainkan juga orang-orang dari luar kota Banjarmasin. Bahkan mereka yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kalimantan Tengah, hingga Pulau Jawa. Oleh karena itu, tradisi ziarah ke Kubah Habib Basirih inipun sarat akan nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Dari ketiga nilai tersebut maka dapat membuat masyarakat semakin semangat dalam berziarah dan menambah rasa kecintaan masyarakat kepada Habib Basirih.

POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris

POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris

PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KEPALA NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA Khasyi'in, Nuril; Muthiah, Aulia
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i2.410

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al- Ahkam As-Sulthaniyah menyebutkan tentang konsep kepala negara yang secara detail menyebutkan ada tujuh kriteria untuk menjadi kepala negara, yaitu: adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan, berani/tegas dan keturunan Quraisy. Kriteria ini dianggap sangat ideal untuk seorang kepala negara, selanjutnya konsep ini apakah dapat diterapkan di Indonesia secara maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utamanya yaitu peraturan perundang undangan dan referensi yang terkait dengan konsep kepala negara baik dalam kajian hukum positif maupun hukum Islam. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepala negara adalah imam yang dipilih oleh ahlul-Ikhtiyar (dewan pemilih). Konsep pemikiran Al-Mawardi tidak semua relevan dengan perpolitikan yang ada di Indonesia, seperti kriteria Imam tidak semuanya dapat diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia. Konsep lain mempunyai kesamaan adalah wajibnya pengangkatan kepala negara dan adanya kontrak sosial berupa sumpah jabatan.

PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Sanjaya, Muhammad Iqbal; Khasyi'in, Nuril
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Realitas mengenai pemahaman demokrasi oleh para tokoh-tokoh politik di Indonesia mengalami perbedaan pendapat pada ada atau tidak ada hubungan Islam dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah ada tiga pandangan yang dianut oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di seluruh dunia mengenai adanya keterkaitan antara ajaran Islam dan demokrasi. Pertama, menurut sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman konservatif berpandangan bahwa Islam dan negara adalah entitas yang terpisah karena menurut pandangan mereka Islam telah mengatur sistem sosial secara lengkap. Di antara mereka yang mengikuti pertemuan ini adalah kaum konservatif yang benar-benar mengikuti kebiasaan ide dan praktik politik Islam tradisional atau abad pertengahan. Kedua, menurut sebagian kelompok modernis berpendapat bahwa Islam pada dasarnya berasal dari sistem lain, khususnya sistem Barat, yang telah menampakkan keunggulannya, dan bahwa Islam hanya mengatur masalah-masalah duniawi (masyarakat) pada tataran fundamental. Ketiga, kelompok sekuler yang ingin memisahkan Islam dari pemerintah.

Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia) Erfan, Zainul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.552

Abstract This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyasah Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyasah Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security. Keywords: Politics, Law, Interstate, Peace Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyasah Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian

Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional Arif Fitria, Rizal; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.566

Abstract This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles. Keywords: legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia Abstrak Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia

Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi Rizani, Rasyid; Hasa, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.567

Abstract This paper discusses the Classical Islamic political thought began with the Prophet Muhammad in Medina in 622 AD. After his death, the government was held by the Khulafa Rashidin, then the Bani Umayah and Abbasid dynasties. Political Islam entered the Middle Ages after the fall of the Abbasids. The Prophet Muhammad created a new perspective among Muslims. Three groups of Islamic thought were seen: Islam is a perfect religion, Islam has no political system, and Islam does not prepare a political system but does not leave Muslims without guidance. The Prophet's political steps in Medina included the construction of the mosque, the brotherhood of the Muhajirin and Anshar, and the charter of Medina. The caliphate government was led by the caliph, who was in charge of both politics and religion. The Qur'an and hadith were the basis of the caliphs' leadership, and they had the religious responsibility of implementing religious law. The research method used is the diachronic historical method Keywords: politics, law, and Islam. Abstrak Tulisan ini membahas tentang pemikiran politik Islam abad klasik dimulai dengan Nabi Muhammad saw. di Madinah pada tahun 622 M. Setelah wafatnya, pemerintahan dipegang oleh Khulafa Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayah dan Abbasiyah. Politik Islam memasuki abad pertengahan setelah kehancuran Abbasiyah. Nabi Muhammad saw menciptakan perspektif baru di kalangan umat Islam. Tiga kelompok pemikiran Islam terlihat: Islam agama sempurna, Islam tidak memiliki sistem politik, dan Islam tidak menyiapkan sistem politik tetapi tidak membiarkan umat Islam tanpa pedoman. Langkah politik Rasulullah saw di Madinah termasuk pembangunan masjid, persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar, dan piagam Madinah. Pemerintahan khilafah dipimpin oleh khalifah, yang memegang tampuk pemerintahan di bidang politik dan agama. Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar kepemimpinan khalifah, dan mereka memiliki tanggung jawab agama dalam pelaksanaan hukum agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis diakronis. Kata kunci: politik, hukum, dan Islam

Politik Islam di Zaman Pra-Kemerdekaan Sharfina Permata Noor, Erla; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.571

Abstract This research examines the politics of Islam during the pre-independence period in Indonesia and its role in the nation's struggle. Islamic politics during that period had a significant impact on Indonesia's history of struggle. Prior to the independence in 1945, Indonesia experienced more than three centuries of colonization by the Netherlands. Islamic politics became a major force in organizing society and fighting for independence. Islamic political movements emerged as a response to the colonization and modernization efforts carried out by the Dutch colonial government. Islamic politics during the pre-independence period in Indonesia were grounded in a strong religious spirit. Islam played a central role in the lives of Indonesian society, and Islamic figures at that time viewed politics as a means to advocate for justice, freedom, and the welfare of the Muslim community. Islamic politics were also influenced by global political shifts at that time. Islamic organizations such as Sarekat Islam, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama played a crucial role in coordinating the political, social, and cultural struggles of the Muslim community in Indonesia. Islamic political parties such as the Masyumi Party also played a significant role in shaping Islamic political perspectives and influencing the national political direction of Indonesia. Additionally, it showcases the role of Islamic politics in the national awakening movement towards achieving independence. Keywords : Politics of Islam, Pre-independence Era, Islamic Organizazion Abstrak Penelitian ini membahas politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam perjuangan bangsa. Politik Islam pada periode tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama lebih dari tiga abad. Politik Islam menjadi kekuatan utama dalam mengorganisir masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan politik Islam mulai muncul sebagai respons terhadap penjajahan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia didasarkan pada semangat agama yang kuat. Agama Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan tokoh-tokoh Islam pada masa itu melihat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Politik Islam juga dipengaruhi oleh pergeseran politik global pada saat itu. Organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan penting dalam mengoordinasikan perjuangan politik, sosial, dan budaya umat Islam di Indonesia. Partai politik Islam seperti Partai Masyumi juga memainkan peran penting dalam merumuskan pandangan politik Islam dan mempengaruhi arah politik nasional Indonesia. Selain itu juga memperlihatkan peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Kata Kunci : Politik Islam, Pra-Kemerdekaan, Organisasi Islam

Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq Syahir, Ahmad; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.575

Abstract Among Islamic thinkers, the relationship between Islam and the state is still a matter of debate which has implications for the birth of typologies, namely integralistic, symbiotic, and secularistic. The three paradigms of the relationship have the same goal, namely finding reconciliation between religious ideality and political reality, which is the main task of Islamic political thinkers. Ali Abdul Raziq as one of the Islamic thinkers, also colored the debate, even arguably became a trendsetter, especially his thoughts on the khilafah. This paper raises Raziq's thoughts on the khilafah, one of whose goals is to actualize it in the midst of the unfinished debate of Islamic intellectuals. The results of the study show that the khilafah is seen as having no basis in the Qur'an, Sunnah, or Ijma'. Islam is seen as not demanding its people to determine the type or form of government, this is more appropriate to be left to the people based on logic and experience. Keywords: khilafah, paragidma, fundamental, moderate, liberal. Abstrak Di kalangan pemikir Islam, hubungan Islam dan negara masih menjadi perdebatan yang berimplikasi pada lahirnya tipologi, yaitu intgralistik, simbiotik, dan sekularistik. Ketiga paradigma hubungan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik yang menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Ali Abdul Raziq sebagai salah satu pemikir Islam, turut mewarnai perdebatan tersebut, bahkan dapat dibilang menjadi trendsetter, khususnya pemikirannya tentang khilafah. Tulisan ini mengangkat pemikiran Raziq tentang khilafah yang salah satu tujuannya adalah untuk mengaktualisasi ke tengah-tengah perdebatan para intelektual Islam yang belum tuntas. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa khilafah dipandang tidak memiliki landasan dalil di dalam al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma’. Islam dipandang tidak menuntut umatnya untuk menentukan jenis atau bentuk pemerintahan, hal ini lebih tepat diserahkan kepada umat berdasarkan logika dan pengalamannya. Kata Kunci: khilafah, paragidma, fundamental, moderat, liberal.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search