Garuda - Garba Rujukan Digital

TRADISI MASYARAKAT BANJAR ZIARAH KE KUBAH HABIB BASIRIH (HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASYIM) RIKA; KHASYI'IN, NURIL
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1529

Ziarah kubur dalam tradisi Islam merupakan perjalanan spiritual untuk memetik sumber barokah yaitu dengan berkunjung ke makam para wali atau ulama yang dianggap memiliki kharisma atau karomah. Adapun bagi mayarakat Banjar, ziarah kubur sudah menjadi tradisi yang turun temurun, biasanya tempat yang sering diziarahi diantaranya adalah Makam Keramat Kubah Babib Basirih. Tradisi berziarah ke Kubah Habib Basirih ini lengkap dengan berbagai macam fenomena kepercayaan, tujuan, hingga motif masyarakat untuk berziarah yaitu antara lain melaksanakan nazar, ingin mendapat kesembuhan dari penyakit, ingin mendapat berkah, ingin mendapat rezeki yang lebih baik, ingin mendapat jodoh, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena masyarakat Banjar mengenal Habib Basirih adalah ulama Banjar yang merupakan dzuriat Rasulullah SAW dan seorang wali Allah yang masyhur dan majdzub, yaitu diangkat Allah SWT akal basyariyyah (akal kemanusiaan) diganti dengan akal rubbaniyyah (ketuhanan). Sang Habib sangat terkenal dengan karomahnya sehingga banyak masyarakat yang datang untuk berziarah. Tidak hanya masyarakat kota Banjarmasin yang mengetahui popularitas Habib Basirih, melainkan juga orang-orang dari luar kota Banjarmasin. Bahkan mereka yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kalimantan Tengah, hingga Pulau Jawa. Oleh karena itu, tradisi ziarah ke Kubah Habib Basirih inipun sarat akan nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Dari ketiga nilai tersebut maka dapat membuat masyarakat semakin semangat dalam berziarah dan menambah rasa kecintaan masyarakat kepada Habib Basirih.

POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Nopliardy, Rakhmat; Aseri, Ahmad Fauzi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris

Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia) Erfan, Zainul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.552

Abstract This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyasah Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyasah Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security. Keywords: Politics, Law, Interstate, Peace Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyasah Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian

Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional Arif Fitria, Rizal; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.566

Abstract This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles. Keywords: legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia Abstrak Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia

Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi Rizani, Rasyid; Hasa, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.567

Abstract This paper discusses the Classical Islamic political thought began with the Prophet Muhammad in Medina in 622 AD. After his death, the government was held by the Khulafa Rashidin, then the Bani Umayah and Abbasid dynasties. Political Islam entered the Middle Ages after the fall of the Abbasids. The Prophet Muhammad created a new perspective among Muslims. Three groups of Islamic thought were seen: Islam is a perfect religion, Islam has no political system, and Islam does not prepare a political system but does not leave Muslims without guidance. The Prophet's political steps in Medina included the construction of the mosque, the brotherhood of the Muhajirin and Anshar, and the charter of Medina. The caliphate government was led by the caliph, who was in charge of both politics and religion. The Qur'an and hadith were the basis of the caliphs' leadership, and they had the religious responsibility of implementing religious law. The research method used is the diachronic historical method Keywords: politics, law, and Islam. Abstrak Tulisan ini membahas tentang pemikiran politik Islam abad klasik dimulai dengan Nabi Muhammad saw. di Madinah pada tahun 622 M. Setelah wafatnya, pemerintahan dipegang oleh Khulafa Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayah dan Abbasiyah. Politik Islam memasuki abad pertengahan setelah kehancuran Abbasiyah. Nabi Muhammad saw menciptakan perspektif baru di kalangan umat Islam. Tiga kelompok pemikiran Islam terlihat: Islam agama sempurna, Islam tidak memiliki sistem politik, dan Islam tidak menyiapkan sistem politik tetapi tidak membiarkan umat Islam tanpa pedoman. Langkah politik Rasulullah saw di Madinah termasuk pembangunan masjid, persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar, dan piagam Madinah. Pemerintahan khilafah dipimpin oleh khalifah, yang memegang tampuk pemerintahan di bidang politik dan agama. Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar kepemimpinan khalifah, dan mereka memiliki tanggung jawab agama dalam pelaksanaan hukum agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis diakronis. Kata kunci: politik, hukum, dan Islam

Politik Islam di Zaman Pra-Kemerdekaan Sharfina Permata Noor, Erla; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.571

Abstract This research examines the politics of Islam during the pre-independence period in Indonesia and its role in the nation's struggle. Islamic politics during that period had a significant impact on Indonesia's history of struggle. Prior to the independence in 1945, Indonesia experienced more than three centuries of colonization by the Netherlands. Islamic politics became a major force in organizing society and fighting for independence. Islamic political movements emerged as a response to the colonization and modernization efforts carried out by the Dutch colonial government. Islamic politics during the pre-independence period in Indonesia were grounded in a strong religious spirit. Islam played a central role in the lives of Indonesian society, and Islamic figures at that time viewed politics as a means to advocate for justice, freedom, and the welfare of the Muslim community. Islamic politics were also influenced by global political shifts at that time. Islamic organizations such as Sarekat Islam, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama played a crucial role in coordinating the political, social, and cultural struggles of the Muslim community in Indonesia. Islamic political parties such as the Masyumi Party also played a significant role in shaping Islamic political perspectives and influencing the national political direction of Indonesia. Additionally, it showcases the role of Islamic politics in the national awakening movement towards achieving independence. Keywords : Politics of Islam, Pre-independence Era, Islamic Organizazion Abstrak Penelitian ini membahas politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam perjuangan bangsa. Politik Islam pada periode tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama lebih dari tiga abad. Politik Islam menjadi kekuatan utama dalam mengorganisir masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan politik Islam mulai muncul sebagai respons terhadap penjajahan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia didasarkan pada semangat agama yang kuat. Agama Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan tokoh-tokoh Islam pada masa itu melihat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Politik Islam juga dipengaruhi oleh pergeseran politik global pada saat itu. Organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan penting dalam mengoordinasikan perjuangan politik, sosial, dan budaya umat Islam di Indonesia. Partai politik Islam seperti Partai Masyumi juga memainkan peran penting dalam merumuskan pandangan politik Islam dan mempengaruhi arah politik nasional Indonesia. Selain itu juga memperlihatkan peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Kata Kunci : Politik Islam, Pra-Kemerdekaan, Organisasi Islam

Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq Syahir, Ahmad; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.575

Abstract Among Islamic thinkers, the relationship between Islam and the state is still a matter of debate which has implications for the birth of typologies, namely integralistic, symbiotic, and secularistic. The three paradigms of the relationship have the same goal, namely finding reconciliation between religious ideality and political reality, which is the main task of Islamic political thinkers. Ali Abdul Raziq as one of the Islamic thinkers, also colored the debate, even arguably became a trendsetter, especially his thoughts on the khilafah. This paper raises Raziq's thoughts on the khilafah, one of whose goals is to actualize it in the midst of the unfinished debate of Islamic intellectuals. The results of the study show that the khilafah is seen as having no basis in the Qur'an, Sunnah, or Ijma'. Islam is seen as not demanding its people to determine the type or form of government, this is more appropriate to be left to the people based on logic and experience. Keywords: khilafah, paragidma, fundamental, moderate, liberal. Abstrak Di kalangan pemikir Islam, hubungan Islam dan negara masih menjadi perdebatan yang berimplikasi pada lahirnya tipologi, yaitu intgralistik, simbiotik, dan sekularistik. Ketiga paradigma hubungan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik yang menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Ali Abdul Raziq sebagai salah satu pemikir Islam, turut mewarnai perdebatan tersebut, bahkan dapat dibilang menjadi trendsetter, khususnya pemikirannya tentang khilafah. Tulisan ini mengangkat pemikiran Raziq tentang khilafah yang salah satu tujuannya adalah untuk mengaktualisasi ke tengah-tengah perdebatan para intelektual Islam yang belum tuntas. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa khilafah dipandang tidak memiliki landasan dalil di dalam al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma’. Islam dipandang tidak menuntut umatnya untuk menentukan jenis atau bentuk pemerintahan, hal ini lebih tepat diserahkan kepada umat berdasarkan logika dan pengalamannya. Kata Kunci: khilafah, paragidma, fundamental, moderat, liberal.

Pemikiran Politik Al-Farabi Sa’adi, Gusti Muslihuddin; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.577

Abstract Al-Farabi, a renowned philosopher of the medieval period, contributed significantly to political thought with his concepts on the ideal state, which he termed "al-madinah al-fadhilah". He was honored with the title "al-mu'allim ats-tsani" (the second teacher) after Aristotle. This study aims to explore Al-Farabi's philosophical objectives for the establishment of a state and the individual contributions of citizens towards nation-building. Additionally, it seeks to understand Al-Farabi's concepts of the ideal state and the ideal leader. The research is qualitative and literature-based, employing a philosophical approach. The primary source is Al-Farabi's book "Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah", supplemented by relevant books and journals. The findings reveal that, according to Al-Farabi, the purpose of a state is to achieve happiness in both the worldly and the hereafter. He views the state as a form of devotion to God, aligning well with religious-based nations like Indonesia. The ideal leader, according to Al-Farabi, is someone perfect in physical form, wisdom, and spiritual maturity, as he mentioned as a philosopher resembling a prophet. Such a leader becomes the central figure in governance, education, and character development of the citizens. Al-Farabi describes the ideal state as one where the leader and the people collaborate to achieve happiness in this world and the next. Conversely, non-ideal states include the Ignorant State, the Immoral State, the Transformed State, and the Misguided State. Keywords: Al-Farabi, Ideal State, Leadership Abstrak Al-Farabi merupakan filosof masyhur di abad pertengahan yang mempunyai banyak produk pemikiran, ia diberi gelar al-mu’allim ats-tsani setelah Aristoteles, di antara produk pemikirannya adalah tentang konsep bernegara. Pemikiran Al-Farabi tentang konsep Negara ideal, yang disebutnya sebagai al-madinah al-fadhilah telah memberikan sumbangan penting dalam pemikiran politik dunia, khususnya negara-negara yang berasaskan agama. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan filosofis dari berdirinya suatu Negara dan kontribusi individual masyarakat dalam membangun Negaranya menurut Al-Farabi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep Negara ideal dan pemimpin ideal menurut Al-Farabi. Penelitian ini merupakan penelitan pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis, sumber utama penelitian ini adalah buku Al-Farabi yang berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah yang didukung dengan sumber-sumber lain baik berupa buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Al-Farabi, tujuan bernegara adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya Negara merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan, sehingga menurut penulis konsep Al-farabi sesuai dengan Negara yang berlandaskan agama, seperti Indonesia. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seseorang yang sempurna secara fisik, bijaksana, dan matang secara spiritual, yang ia sebut sebagai filosof yang menyerupai Nabi. Pemimpin ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pembentukan karakter warga negara. Al-Farabi menggambarkan negara ideal adalah suatu Negara di mana pemimpin dan rakyatnya bekerja sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara yang tidak ideal meliputi Negara Kebodohan, Negara Fasik, Negara yang Berubah, dan Negara yang Tersesat Kata kunci: Al-Farabi, Negara Ideal, Kepemimpinan

Pergerakan Islam dan Demokrasi di Indonesia Muhamad Shadiq, Gusti; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.578

Abstract This research discusses the relationship between the movement of Islam and democracy in Indonesia, as well as how these two concepts influence and contribute to the country's social and political development. Although democracy is not explicitly mentioned in the Qur'an or Hadith, the principles of democracy are substantially reflected in Islamic teachings such as equality, deliberation (shura), cooperation (ta'awun), and good practices (taghyir). The experiences of Prophet Muhammad also provide an ethical and moral foundation that correlates with the basic principles of modern democracy. These Islamic values have become an integral part of Indonesia's constitution, including Pancasila and various laws governing the principles of democracy and divinity. Islam holds an important position in the Indonesian government, reflecting the majority Muslim population and the historical struggle for independence closely linked with the Muslim community. The influence of Islamic values in the Indonesian constitution has been achieved through the active participation of Indonesian Muslims in the democratization process, demonstrating that Islam and democracy can support each other and are not mutually exclusive. The conclusion of this research emphasizes that the integration of Islamic teachings and state policies is key to the success of democracy in Indonesia, avoiding conflict and strengthening harmony in national and state life.Keywords: khilafah, paragidma, fundamental, moderate, liberal. Keywords: Islam, Democracy, Indonesia, Constitution, Deliberation Abstrak Penelitian ini membahas hubungan antara pergerakan Islam dan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan politik negara. Meskipun secara tekstual demokrasi tidak disebutkan dalam Al-Qur’an atau Hadits, prinsip-prinsip demokrasi secara substansial tercermin dalam ajaran Islam seperti kesetaraan, musyawarah (syura), kerjasama (ta’awun), dan kebiasaan baik (taghyir). Pengalaman Nabi Muhammad juga memberikan landasan etika dan moral yang berkorelasi dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Nilai-nilai Islam ini kemudian menjadi bagian integral dari konstitusi Indonesia, termasuk Pancasila dan berbagai undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi dan ketuhanan. Islam menempati posisi penting dalam pemerintahan Indonesia, mencerminkan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan sejarah perjuangan kemerdekaan yang erat kaitannya dengan umat Islam. Pengaruh nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia dicapai melalui partisipasi aktif umat Islam dalam proses demokratisasi, yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara ajaran Islam dan kebijakan negara adalah kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia, menghindari konflik dan memperkuat harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.. Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Indonesia, Konstitusi, Musyawarah

Politik Islam Masa Orde Baru dan Masa Reformasi Adim, Abd.; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.583

Abstract This research discusses the correlation between Islamic politics during the New Order and Reformation era, how the Islamic movement influenced politics in Indonesia, and how these two political concepts influenced each other and contributed to the development and growth of the country even though there was political upheaval during the transition period from the New Order to the Reformation era. Islam first taught politics as a scientific discipline with the science of siyasah which consists of political concepts and principles in Islam such as Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, and Siyasah Imamah. In general, Islamic politics has a very large movement, but when it was faced with government politics, Islamic politics is not able to dominate movements on the political stage in Indonesia. However, some of the Islamic values can be embedded in the development of the country, even on a small scale as a reflection that the majority of the population is Muslim. Muslim who has always been involved in politics in Indonesia from time to time. Keywords: Politics, Islam, New Order Era, and Reformation Era Abstrak Penelitian ini membahas tentang korelasi antara politik Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, bagaimana pergerakan Islam pada perpolitikan di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep politik tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara meskipun terjadi pergolakan politik di masa transisi yaitu politik di masa Orde Baru menuju masa Reformasi. Sedangkan Islam terlebih dahulu mengajarkan tentang politik sebagai sebuah disiplin ilmu yaitu ilmu siyasah yang terdiri dari konsep dan prinsip politik dalam Islam seperti Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah,, Siyasah Maliyyah, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, dan Siyasah Imamah. Secara garis besar politik Islam sangat besar pergerakannya di Indonesia, namun jika dihadapkan dengan politik pemerintah, politik Islam tidak mampu mendominasi pergerakan di panggung perpolitikan di Indonesia, meskipun demikian sebagian dari nilai-nilai Islam bisa ditanamkan pada pembangunan negeri, walaupun dalam skala kecil sebagai cerminan bahwa mayoritas penduduk Islam beragama Islam yang selalu membersamai perpolitikan di Indonesia dari masa ke masa. Kata kunci: Politik, Islam, Orde Baru, dan Reformasi

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search