Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Manajemen Advantage Jurnal Media Administrasi Terapan Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Mulyadi, Deddy
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
DISAIN DAN INSTRUMEN PENILAIAN BEST PRACTICES PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Mulyadi, Deddy
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.365

Abstract

Decentralization is expected to bring about better public services for local citizens. Some regions have proved that they are able to provide better services to their citizens through decentralization. Several of them have even been able to produce innovations in the form of prime public services in certain fields. These widely known prime public services lead to the emergence of public service ?best practices? in some regions. The question is how to judge that the service delivery in a region can be categorized into a best practice. This article tries to convey some theoretical and practical design and instrument for evaluating whether or not the local services can be acknowledged as ?best practices?. Thus in the future, there will be an objective guideline to evaluate ?best practice? services by using certain standardized term of reference.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG Mulyadi, Deddy
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.208

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada pemerintah desa pakutandang kab. Bandung, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan/kendala apa saja yang dialami dalam implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kab. Bandung belum optimal dan belum tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan, alokasi bantuan dana desa lebih besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk alokasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan keuangan desa yaitu sering terjadinya pergantian perangkat di tingkat Desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya, sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan , pelaksanaan, penyampaian laporan.
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI KANTOR BKD KABUPATEN ASAHAN Asiyah, Nur; Mulyadi, Deddy; Nurliawati, Nita
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.560

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan melalui pendekatan analisis SWOT dengan menganalisis faktor internal yang terdiri dari aspek kekuatan dan aspek kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari aspek peluang dan aspek ancaman. Guna menentukan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, maka dilakukan analisis menggunakan matriks Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), Matriks Kombinasi SWOT dan dilakukan analisis kuadran strategi dengan menggunakan diagram cartesius. serta merumuskan strategi prioritas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.Proses pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan posisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur kuat namun memiliki tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk memperbanyak ragam strategi taktisnya.Berdasarkan hasil analisis menggunakan Matriks SWOT, Dari 11 strategi yang dihasilkan dalam kombinasi SWOT tersebut peneliti mengambil 4 strategi prioritas berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa informan yaitu meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga atau badan penyelenggara Diklat, memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan Off the job training, dan penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Stakeholder Theory Perspective in the Risk Identification Process in Village Government Aditya Pradesa, Hafid; Agustina, Iin; Imam Taufik, Nur; Mulyadi, Deddy
Jurnal Ilmu Manajemen Advantage Vol. 5 No. 1 (2021): June
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.981 KB) | DOI: 10.30741/adv.v5i1.665

Abstract

The purpose of this article is to explore the idea of ​​the risk identification process in village government from the perspective of stakeholder theory. This article attempts to demonstrate the importance of risk management in village governance by considering what risks can be identified regarding key stakeholders. Stakeholder theory is used as a theoretical basis in exploring the roles and interests of stakeholders related to village governance. Based on the findings drawn from risk identification process, there are nine identified risks from the four main stakeholder categories of village governance. Based on the identification of stakeholders in the village government, it could be proposed that stakeholder management in integrated risk management in the village government can be carried out and increase the effectiveness on risk and stakeholder management and this would prompts further empirical research. Furthermore, future research directions are suggested by enabling the integration of risk management and stakeholders to benefit the management process and outcomes of risk and stakeholders management. There is potential in the effectiveness of risk management in village government through new ways of thinking, analyzing, and then managing risks and integrating them with stakeholders holistically, rather than traditional efforts in each area. In the future, integrating risk management and stakeholders is very challenging, but it can be a new way to improve the performance of village government with the feasibility and benefits that need to be studied further.
Kualitas Layanan Klinik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah Kota Cimahi Alisanjaya, Hikmat; Mulyadi, Deddy; Rahman, Abdul; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.77

Abstract

UKPBJ Kota Cimahi berupaya memperbaiki kinerja pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara berkelanjutan dengan cara membuka klinik konsultasi pengadaan barang jasa. Hal ini dilakukan pula sebagai upaya mengawal proses pengadaan barang jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tepat waktu. Tetapi dalam pelaksanaan layanan ini terdapat beberapa kendala antara lain: Empat dari sepuluh  indikator kinerja pengadaan barang jasa Kota Cimahi masih di bawah target per tahun, belum ada penjadwalan personil untuk layanan klinik pengadaan barang jasa dan belum ada fasilitas ruangan khusus layanan klinik pengadaan barang jasa. Tujuan penelitian adalah Menganalisis pelaksanaan layanan klinik pengadaan barang jasa di BPBJ Kota Cimahi, hambatan dan upaya yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Verifikasi data dilaksanakan dengan responden review serta triangulasi data.  Analisis data dilaksanakan dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa layanan klinik pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum optimal. Berdasarkan dimensi tangibles, adanya keterbatasan ruang konsultasi menghambat pelaksanaan layanan, dari dimensi kehandalan layanan, penyimpanan catatan/dokumen konsultasi belum dikelola dengan baik, pada dimensi daya tanggap, kekurangan masih terlihat pada sub dimensi layanan yang segera dan kesediaan personil membantu klien. Pada dimensi jaminan, kemampuan personil memberikan layanan belum merata serta pada dimensi empati, perbaikan perlu dilakukan pada sub dimensi perhatian individual pada klien. Agar pelaksanaan layanan klinik pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat berjalan optimal, penulis merumuskan model layanan klinik pengadaan barang jasa melalui upaya: menyiapkan aplikasi layanan klinik PBJ berbasis web,  mengelola catatan hasil konsultasi, mengatur ulang jadwal klinik, personil dan metode konsultasi, peningkatan secara berkelanjutan kompetensi personil dan retensi hasil konsultasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) Risnawati, Euis; Mulyadi, Deddy; Jubaedah, Edah
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.12

Abstract

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta berjalan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor penghambat. Faktor penghambat dari dimensi sumber daya yaitu kurangnya kemampuan warga binaan dalam menerima materi sosialisasi, keterbatasan anggaran dan waktu dari penyelenggara program dari kader binaan, serta mindset warga binaan inginnya serba instan. Dari dimensi Komunikasi masih terdapat ketidakharmonisan komunikasi antar OPD terkait dengan pemerintahan Desa, dari dimensi karakteristik agen pelaksana, karakter agen pelaksana cenderung birokrat. Walaupun pola-pola hubungan didalam birokrat pada umumnya sudah baik, hanya masih terdapat ketidak harmonisan hubungan antar pelaksananya. Dimensi sikap disposisi implementor disesuaikan dengan tupoksi masing-smasing pihak pelaksana. Sedangkan dari dimensi lingkungan sosial sudah cukup baik, namun pada umumnya kondisi ekonomi warga binaan masih membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah desa secara berkelanjutan, dan membutuhkan pengawasan dan evaluasi setelah program dilaksanakan, serta membutuhkan partisipasi dari pihak swasta.
Revitalisasi Proses Kepemimpinan Birokrasi yang Realistis dan Dinamis Mulyadi, Deddy
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 3 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i3.432

Abstract

Public bureaucracy has to consider the changes of internal and external environmrnt since the development of technology in particular has grown rapidly to fulfill the demand of public needs. It has to improve the quality of service in all aspects. Unfortunately, the bureaucracy cannot fully meet the demand of society because of the number of reasons such as low quality of human resources, inadequate infrastructure including system and procedure. This condition should be improved through among other revitalization of bureaucracy. One of ways in which it can be implemented is to improve the bureaucratic leadership. The leadership capability of apparatus should be developed in order to carry out their daily duties in the institution. Training program is although the implementation is sometimes, it not often, ineffective. However, other alternative solutions can be offered to solve the problem.
Konsep Demokrasi Dalam Reaslisme Politik Mulyadi, Deddy
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 4 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i4.423

Abstract

In general term, democracy involve people in government implementation reflected in phrase: “from the people, by the people, to the people”. There for, the government should develop the nation for the people’s concern. The policy making and administrative practice are carried out by executive and legislative bodies which later deals with implementation and control system. In democracy, there are also several issues to consider namely political policy and administration, administrative accountability, subjective and objective accountability, type of spezsialized mobility and democratic mechanism. These issues will be briefly discussed in this articles.
Meredam Konflik Dengan Pembentukan Dan Pengembangan Social Capital Mulyadi, Deddy
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i4.452

Abstract

Social capital is a set of values or norms informally shared by a group of people that enable them to cooperate with each other. The social capital which is built and developed in a society allows the people to do their social functions effectively and redeems any social conflicts happened at a certain scale. In Indonesia, for example, the society has large defisit of social capital, which was built within colonial and feodal policies. The defisits are reflected in the way the people live, in which the grow a dishamony, live in fear and distrust of each other. Therefore, it is a collective responsibility that the people do a socio-cultural transformation towards a stronger and healthier social capital.
Co-Authors Abdul Rahman Aditya Pradesa, Hafid Agustina, Iin Alisanjaya, Hikmat Hafid Aditya Pradesa Iin Agustina Imam Taufik, Nur Jubaedah, Edah Listiani, Teni Nita Nurliawati Nur Asiyah Nur Imam Taufik Risnawati, Euis