Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Penerapan Learning Organization Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Di PT. Mitra Abadi Menggunakan Soft System Methodology DALIYAH, TSANIYYAH; Wirjatmi T.L, Endang; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.75

Abstract

Lingkungan bisnis bersifat dinamis dan kompetitif sangat membutuhkan komitmen yang tinggi dari karyawannya di dalam perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Hal ini juga dibutuhkan oleh perusahaan PT. Mitra Abadi yang bergerak dibidang distributor spareparts otomotif dalam meningkatkan omzet perusahaan yang dapat dikatakan masih belum stabil. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu riset tindakan berbasis Soft System Methodology yang menggunakan tujuh tahapan dari teori Checkland. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima disiplin learning organization yang sudah berjalan saat ini cukup optimal dalam disiplin personal mastery, mental model dan systems thinking, sedangkan yang belum optimal adalah disiplin shared vision dan team learning. Langkah-langkah penerapan learning organization yang belum optimal dilakukan melalui berfikir secara sistem (Systems thinking) yang diinterpretasikan ke dalam metode SSM (Soft System Methodology) melalui pendekatan konsep CATWOE (clients, actors, transformation, weltanschauung or world view, owners and environment). Analisis tersebut menghasilkan komitmen karyawan dan upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi shared vision, melalui usulan rancangan agenda kegiatan internal meeting department bagi karyawan PT.Mitra Abadi dan usulan rancangan kegiatan dengan pihak eksternal PT. Mitra Abadi dalam upaya mengoptimalkan budaya learning team di perusahaan PT. Mitra Abadi.
Kualitas Layanan Klinik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah Kota Cimahi Alisanjaya, Hikmat; Mulyadi, Deddy; Rahman, Abdul; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.77

Abstract

UKPBJ Kota Cimahi berupaya memperbaiki kinerja pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara berkelanjutan dengan cara membuka klinik konsultasi pengadaan barang jasa. Hal ini dilakukan pula sebagai upaya mengawal proses pengadaan barang jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tepat waktu. Tetapi dalam pelaksanaan layanan ini terdapat beberapa kendala antara lain: Empat dari sepuluh  indikator kinerja pengadaan barang jasa Kota Cimahi masih di bawah target per tahun, belum ada penjadwalan personil untuk layanan klinik pengadaan barang jasa dan belum ada fasilitas ruangan khusus layanan klinik pengadaan barang jasa. Tujuan penelitian adalah Menganalisis pelaksanaan layanan klinik pengadaan barang jasa di BPBJ Kota Cimahi, hambatan dan upaya yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Verifikasi data dilaksanakan dengan responden review serta triangulasi data.  Analisis data dilaksanakan dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa layanan klinik pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum optimal. Berdasarkan dimensi tangibles, adanya keterbatasan ruang konsultasi menghambat pelaksanaan layanan, dari dimensi kehandalan layanan, penyimpanan catatan/dokumen konsultasi belum dikelola dengan baik, pada dimensi daya tanggap, kekurangan masih terlihat pada sub dimensi layanan yang segera dan kesediaan personil membantu klien. Pada dimensi jaminan, kemampuan personil memberikan layanan belum merata serta pada dimensi empati, perbaikan perlu dilakukan pada sub dimensi perhatian individual pada klien. Agar pelaksanaan layanan klinik pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat berjalan optimal, penulis merumuskan model layanan klinik pengadaan barang jasa melalui upaya: menyiapkan aplikasi layanan klinik PBJ berbasis web,  mengelola catatan hasil konsultasi, mengatur ulang jadwal klinik, personil dan metode konsultasi, peningkatan secara berkelanjutan kompetensi personil dan retensi hasil konsultasi.
Strategi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat S, Bambang; Jubaedah, Edah; Listiani, Teni
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi alternatif dalam implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan metode wawancara dengan para informan yaitu Koordinator Seksi Sertifikasi dan Peredaran UPTD SPTH serta Pelaksana/Sertifikator UPTD SPTH. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih Dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat belum memberikan hasil maksimal. Implementasi kebijakan sertifikasi menunjukkan kurangnya komunikasi intensif antara pemohon sertifikasi maupun tenaga ahli, kurangnya informasi dan pembinaan dari UPTD SPTH kepada pemohon sertifikasi perbenihan di daerah mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi, ketersediaan anggaran cukup terbatas.  Selain itu masih kurangnya kemauan dan perhatian para pengada benih dan bibit tanaman hutan untuk melakukan pencatatan dari proses pembibitan sampai dengan peredarannya serta kurangnya kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi dan belum optimalnya keberadaan dan fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan sertifikasi dapat dilakukan dengan strategi yaitu memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknis untuk memperoleh sertifikat penguji mutu benih dan bibit dan memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK).  Strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UPTD SPTH Dinas kehutanan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih Dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
EVALUASI LAYANAN PANGGILAN DARURAT: IMPLEMENTASI CALL CENTER 112 DI KABUPATEN PURWAKARTA Maulana, Andis; Listiani, Teni; T Gedeona, Hendrikus
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.26

Abstract

Kebijakan layanan panggilan darurat berbasis Call Center 112 telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan layanan Call Center 112 di Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Model implementasi Edward III menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan Call Center 112 belum optimal. Aspek komunikasi masih menghadapi kendala dalam transmisi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi pelaksanaan. Dari sisi sumber daya, SDM yang terlibat belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Struktur birokrasi juga memerlukan penyempurnaan, terutama dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih adaptif. Selain itu, hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi dan ketidaksempurnaan regulasi terkait. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyusunan SOP yang komprehensif, serta penguatan koordinasi antarinstansi melalui regulasi yang diperbarui merupakan hal yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan Call Center 112 di Kabupaten Purwakarta.
Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDM Pemerintah Kota X Muhidin, Adinda Ayu Dwi Fortuna; Jubaedah, Edah; Listiani, Teni; Anindita, Nadiarani
Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Vol. 5 No. 1 (2025): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jastaka.v5i1.5382

Abstract

Purpose: This study examines the effectiveness of civil servant transfer implementation in the Government of City X, identifies the challenges encountered, and explores the efforts undertaken by the Civil Service Agency (BKPSDM) in City X. The analysis focuses on five key aspects: standard criteria, actual needs, staffing formation, objectives of implementation and accountable objectivity. Methodology/approach: The research employed A qualitative approach was employed through semi-structured interviews and document reviews. Data were analyzed using an interactive model and validated through source and technique triangulation to ensure credibility. Results/findings: The results revealed that transfer implementation was not fully effective across the five aspects. Standard criteria are not consistently aligned with regulations, actual needs are not clearly defined, staffing formation often does not correspond with the placement of transferred employees, and objectivity remains largely administrative rather than substantive in nature. Conclusion: The transfer process in City X’s government still faces significant challenges. Improvements are needed through the systematic dissemination of transfer regulations, comprehensive job and workload analyses, the establishment of clear operating procedures and technical guidelines, and the strengthening of Baperjakat’s role in decision-making. Limitations: The study is limited to the scope of the Government of City X; therefore, its findings may not be generalized to other regions. Contribution: This study provides practical recommendations for BKPSDM and other local governments to enhance transfer systems in line with merit-based principles, while also contributing to the broader literature on public sector human resource management.
Meritocracy in Public Sector Governance: Challenges And Policy Solutions in Ogan Komering Ulu Dwiputrianti, Septiana; Utama, Aditya Bima Hendra; Listiani, Teni; Rahman, Abdul
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.9.2.293-316.2024

Abstract

Toward implementing a meritocratic approach in public sector management, Ogan Komering Ulu Regency faces critical challenges in adopting a merit-based system for managing civil servants (ASN). This study explores the policy application and obstacles in achieving meritocracy within the local government context. Employing a qualitative methodology, including in-depth interviews and document analysis, the research identifies key issues in the system's implementation. Findings indicate that despite efforts to establish fair and competency-based management, several challenges persist, such as limited resources, political influence, and gaps in stakeholders' understanding. These factors hinder the full adoption of the merit system, affecting the effectiveness and professionalism of public administration. The study suggests that for optimal implementation, local governments need to bolster strategic leadership, allocate adequate resources, and continuously enhance civil servants' capacity through training and development initiatives. This research contributes to the discourse on meritocracy in public administration, offering insights into necessary improvements to promote fair and transparent governance based on merit.
Evaluasi dari Kebijakan Pariwisata Geopark dan Strategi untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Belitung Leonandri, Dino Gustaf; Riau, Dwi Putranto; Listiani, Teni
Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 29 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pariwisata
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pariwisata Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30647/jip.v29i1.1781

Abstract

The management, socialization and development of the Belitung Geopark is very significant. The increase in the number of visitors has a positive impact on revenue and operational costs. Therefore, policies and marketing must be improved. The aim of this research is to analyze the evaluation of Belitung Regency government policies in improving the tourism industry. Evaluating the efficiency of human resource management in the tourism industry in Belitung Regency. Evaluate the effectiveness of collaboration between institutions in improving tourist visit programs in Belitung Regency. Examining the facilities, infrastructure and technology developed to attract investor interest in Belitung Regency. Analyzing resource allocation for the development of the tourism sector to increase the number of tourist visits. Based on the research findings of Leo Agustino (2016) using a policy evaluation model which includes various factors such as Apparatus Resources (SDA), Institutions, Facilities, Infrastructure, Technology, Finance and Supporting Regulations, the researcher concluded that evaluating regulatory implementation policies in Belitung Regency No. . 12 of 2015 and Regent Regulation no. 10 of 2019. Keywords: evaluation, tourism policy, competitiveness
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Kurniawan, Iwan; Setiawan, Budi; Listiani, Teni
LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : LOSARI DIGITAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53860/losari.v2i2.26

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa, tata kelola kepemerintahan, dan sistem pengolaan keuangan desa yang baik melalui kegiatan dalam pemberian advokasi dan konsultasi di bidang pemerintahan desa umumnya di Kabupaten Garut dan khususnya di Kecamatan Cikajang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk advokasi kepada perangkat pemerintah desa mengenai Sistem Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kegiatan advokasi ini dapat dikatakan berhasil dengan dihadiri perangkat pemerintah desa di Kecamatan Cikajang. Hal ini dapat dilihat dari persentase kehadiran peserta dan antusiasme peserta selama berjalannya kegiatan.
SKENARIO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA KABUPATEN BANDUNG Yunia, Santi; Trilestari, Endang W.; Listiani, Teni
ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/admit.v2i2.2917

Abstract

The transformation of Oto Iskandar Di Nata Regional General Hospital (RSUD OTISTA) into a Regional Public Service Agency (BLUD) aims primarily to improve the quality of healthcare services. However, even after becoming a BLUD, the quality of healthcare services provided to the community has not yet reached optimal levels. This study aims to examine the implementation of the BLUD policy at RSUD OTISTA, analyze the factors that hinder the policy's implementation, and formulate a scenario for planning the BLUD policy implementation. The research uses a qualitative case study method combined with Soft Systems Methodology (SSM). Data collection was conducted through interviews, document analysis, and observations. The scenario formulation for BLUD policy implementation was carried out using the TAIDA method and SSM. The study's findings indicate that the main issues in policy implementation are human resources and financial resources. Based on these problems, two scenarios were developed: the human resources and the financial scenario. The best scenarios are human resources scenario I and financial scenario I, which show that the quality of healthcare services will be maximized if supported by professional human resources and sufficient financial resources. To improve employee competence, it is necessary to conduct BLUD socialization, evaluate employee placement, determine the number, type, and qualifications of employees, coordinate with the BKPSDM, and carry out employee selection and recruitment. To increase hospital revenue, it is necessary to develop new tariffs, benchmark tariffs with other hospitals, propose tariff increases, optimize cooperation with insurance companies, and manage insurance claims effectively and efficiently.