Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Hipan, Nasrun
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA Ahmad, Ahmad; Mina, Risno; Hipan, Nasrun; Fality, Firmansyah
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2448

Abstract

This study aims to determine the state's control authority over mineral mining businesses in Indonesia and what rights and obligations are granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining. This study uses normative legal research methods. The results of the research and discussion formulate that the state's control authority over mining businesses is of course to support the creation of community welfare. This can be realized if the policies and management of mineral mining by the state through the government can be proven by the actions and decisions of the state or government that can be felt directly by the community. Meanwhile, the rights and obligations granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining are in the context of supporting sustainable national development and ensuring the effectiveness of the implementation and control of mining business activities in an efficient, effective and competitive manner. In addition to guaranteeing the benefits of mining that are sustainable and environmentally sound, increase people's income, and create jobs, and guarantee legal certainty
PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH: PROSEDUR DAN IMPLIKASINYA Sahibu, Nurmasita; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun; Nur, Nirwan Moh
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pencabutan dan pembebasan hak atas tanah serta untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun prosedur pencabutan hak atas tanah meliputi permohonan, melakukan proses atas permohonan dan menerbitkan surat keputusan Presiden. proses pencabutan hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan prosedur pembebasan hak atas tanah atau pelaksanan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi. Sedangkan implikasi yuridis dengan adanya pencabutan hak atas tanah meliputi hak ganti rugi, pemeriksaan dan penelitian, dan pemberitahuan kepada pihak terkait. Sedangkan implikasi yuridis pembebasan hak atas tanah atau pengadaaan tanah adalah hak ganti rugi yang adil, penghitungan nilai tanah, proses pengadilan, transparansi dan partisipasi publik, penerbitan surat keputusan, kewajiban pemerintah, perlindungan hak pihak ketiga, dan aspek lingkungan.
KARTU IDENTITAS ANAK: PELAKSANAANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Shahib, Pitriasari; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oelh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkanp dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan Aksesibitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK Fality, Firmansyah; Daeng Maroa, Mustating; Hipan, Nasrun; Rays, Moh. Ikhwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3534

Abstract

Penelitian ini mengkaji studi putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tentang Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dan penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk. Dari hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum Majelis  Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari dua bagian yakni Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus akibat istri berbuat nusyuz, Sedangkan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau dan iddah namun mengabulkan tuntutan biaya hadhonah anak serta menetapkan secara ex officio mutáh untuk bekas istri. Dilihat dari aspek penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk dalam memutus perkara menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian, pemberian nafkah dan biaya hadhonah anak, namun khusus mengenai pemberian mutáh secara ex officio oleh hakim, tidak diketemukan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI KABUPATEN BANGGAI Duru, Christianus; Fality, Firmansyah; Moh. Nur, Nirwan; Hipan, Nasrun
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3956

Abstract

The operation of special rental transportation based on applications in Banggai Regency, the local government is responsible for ensuring compliance with these standards. This study uses an empirical legal method with a study at the Banggai Regency Transportation Agency. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that supervision is carried out by the Banggai Regency Transportation Agency together with the Banggai Resort Police. This supervision includes fulfilling the requirements for drivers, vehicles, and permits, such as STNK, SIM, Electronic Service Standard Cards, transportation rates, and Minimum Service Standards. However, supervision faces obstacles, especially in regulatory and technical aspects. The lack of synchronization of regulations causes ambiguity in law enforcement. In addition, limited access to the Digital Dashboard is a major obstacle, because this tool plays an important role in distinguishing vehicles operating through applications as special rental transportation
Co-Authors Ahmad Ahmad Daeng Maroa, Mustating Duru, Christianus Fality, Firmansyah LABATJO, RIDWAN MARZUKI, ABDUL UKAS Moh. Nur, Nirwan Nur, Nirwan Moh RAYS, MOH. IKHWAN Risno Mina, Risno Sahibu, Nurmasita Shahib, Pitriasari