Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustisiabel Al-Bayyinah Jurnal Hukum dan Keadilan
MARZUKI, ABDUL UKAS
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Dynasty Politics in Legal Perspective Marzuki, Abdul Ukas
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i4.178

Abstract

Law enforcement against violations of fiduciary agreements in Indonesia is an important concern because of the frequent violations that harm the parties involved. Fiduciary agreements that should provide legal certainty are often not implemented properly due to various obstacles in the law enforcement system. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against breaches of fiduciary agreements in Indonesia, identify challenges faced, and propose strategic steps to improve the effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative method with a normative legal approach. The results show that law enforcement against breach of fiduciary agreement in Indonesia still faces various challenges, such as lack of legal awareness among the public, complicated administrative procedures, lack of coordination between institutions, and limited resources in law enforcement agencies. There are several strategic steps that can be taken to improve the effectiveness of law enforcement, including increased legal socialization and education, simplification of procedures, strengthening of inter-agency coordination, and capacity building of law enforcement agencies through training and technology. By implementing the proposed measures, it is expected that fiduciary law enforcement in Indonesia can become more effective, provide better legal protection, and increase public confidence in the legal system.
Pancasila in the Perspective of Customary Law in Indonesia Marzuki, Abdul Ukas
Al-Bayyinah Vol. 8 No. 2 (2024): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v8i2.7376

Abstract

Harmonization between Pancasila and customary law in Indonesia, to identify the potential of customary law in strengthening Pancasila values in the context of the national legal system. This research uses a qualitative approach, collecting data through literature studies by searching various relevant literature, both in the form of books, scientific journals, and literature related to Pancasila and customary law in Indonesia. The results of the study show that there is harmony between the precepts of Pancasila and the values contained in customary law, especially in terms of togetherness, social justice, and respect for community life. However, there are still challenges in harmonization, such as the dominance of national law and the lack of formal recognition of customary law. Therefore, this article recommends several steps to achieve better harmonization, including formal recognition of the role of customary law, strengthening the capacity of customary law communities, and implementing deliberative dispute resolution mechanisms. This research emphasizes that customary law has a strategic role in strengthening the implementation of Pancasila values, so that it can contribute to a more equitable national development based on local wisdom.
The Authority of the Constitutional Court to Adjudicate State Administrative Cases Marzuki, Abdul Ukas
Al-Bayyinah Vol. 9 No. 1 (2025): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v9i1.8544

Abstract

The Constitutional Court (MK) is an institution that has the primary authority to interpret the 1945 Constitution. However, in practice, the Constitutional Court often handles cases related to Administrative Law (TUN), even though its authority normatively falls within the Administrative Court (PTUN) realm. This research aims to analyze the extent of the Constitutional Court's authority in adjudicating Administrative Law cases and the legal implications for the judicial system in Indonesia. This study uses a normative legal method with an approach to legislation, a case approach, and a conceptual approach. Data is obtained from primary legal sources in the form of legislation and Constitutional Court rulings, as well as secondary legal sources such as legal literature and relevant literature. Research results indicate that there is an overlap of authority between the Constitutional Court and the Administrative Court in several cases related to decisions of state organizers, disputes over election results, and legal norm testing that impacts state administration. This creates legal uncertainty and has the potential to undermine the principle of separation of powers within the Indonesian judicial system. Therefore, it is necessary to revise the Law on the Constitutional Court to clarify the boundaries of its authority so that it does not encroach on the realm of administrative law.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI Putri, Adissa Yuyanda; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Maroa, Mustating Daeng; Harianto, Asis
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melalui tahapan Penerimaan dan Distribusi Pengaduan serta Penanganan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap sengketa pertanahan dilakukan melalui tahapan: pengkajian Kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Sedangkan  faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa pertanahan dikantor Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan keinginan untuk mencegah konflik, sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dan kekurangan data fisik atau yuridis.
KARTU IDENTITAS ANAK: PELAKSANAANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Shahib, Pitriasari; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oelh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkanp dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan Aksesibitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yoseph, James Piere Ricard; Mustikowati, Endang; Labatjo, Ridwan; Harianto, Asis; Marzuki, Abdul Ukas
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3517

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pemalsuan data di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemalsuan data dalam perjanjian jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan tindakan yang melibatkan manipulasi atau penyajian informasi palsu atau tidak akurat dalam transaksi jual beli tanah. Akibatnya para pihak melakukan pembatalan akta jual beli tersebut dan melakukan gugatan perdata. Sedangkan PPAT memiliki peran penting dalam proses transaksi jual beli tanah. Tugas PPAT meliputi memastikan keabsahan dokumen, prosedur hukum, dan kebenaran data terkait tanah yang diperjualbelikan. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Jika terdapat pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data, maka PPAT bertanggungjawab sebagai saksi di Pengadilan Negeri untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila terdapat pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah mengantarkan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT bertanggung jawab  atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya. baik secara administratif, perdata, maupun pidana.  
KEDUDUKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Salatun, Novalin; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3945

Abstract

Electronic-based land services must be implemented to optimize the use of information and communication technology in today's digital era. The purpose of this study is to determine how the process of issuing land certificates electronically is carried out and how the electronic certificate law functions based on positive law in Indonesia. The type of normative legal research is a type of research that focuses on positive legal norms, such as laws and regulations and expert opinions. The steps in the process of issuing land certificates electronically include submitting applications, verifying documents, measuring and mapping, issuing certificates, and storing and managing electronic certificates. Meanwhile, electronic certificates and physical certificates are legally considered valid evidence of ownership of land rights, and both have the same legal authority and can be used in various legal transactions and land dispute resolution, with the support of digital signatures that guarantee the authenticity and integrity of documents
THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN TESTING THE PRESIDENTIAL THRESHOLD LAW FOR THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION Marzuki, Abdul Ukas; Harmono, Harmono; Solichin, Solichin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4336

Abstract

Objective study This is for know The Role of the Constitutional Court in Reviewing the Presidential Threshold Law for the 2024 Presidential Election As for the method study This is a qualitative study, and research qualitative is a research method used to understand social phenomena in depth. As for the type of research used by the researcher, i.e., studies, usage studies, because the researcher can understand in a way the deep context, process, and complexity of the phenomenon researched. The research results show that the Constitutional Court has the responsibility to ensure that the presidential threshold requirements are in accordance with the constitution and the basic principles of democracy. Controversial cases in various countries and the challenges associated with presidential threshold testing demonstrate the complexity and controversy involved in these arrangementsKeywords: Constitutional Court, presidential threshold, election
Co-Authors ENDANG MUSTIKOWATI Harianto, Asis Harmono, Harmono Hipan, Nasrun LABATJO, RIDWAN MAROA, MUSTATING DAENG Putri, Adissa Yuyanda Risno Mina, Risno Salatun, Novalin Shahib, Pitriasari Solichin Solichin Yoseph, James Piere Ricard