Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
LABATJO, RIDWAN
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN Silano, Rifandy Christian; Labatjo, Ridwan; Nur, Nirwan Moh; Sucipto, Dri
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur kepabaenan kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dan pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan prosedur kepabeanan ekspor dilakukan dengan pemberitahuan ipabean iekspor ibeserta ipenghitungan ibea keluar idilakukan isecara imandiri ioleh ieksportir (self iassesment). Eksportir menghitung isendiri ipungutan iyang iharus idibayar. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dilakukan oleh DJBC. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.
PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH: PROSEDUR DAN IMPLIKASINYA Sahibu, Nurmasita; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun; Nur, Nirwan Moh
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pencabutan dan pembebasan hak atas tanah serta untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun prosedur pencabutan hak atas tanah meliputi permohonan, melakukan proses atas permohonan dan menerbitkan surat keputusan Presiden. proses pencabutan hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan prosedur pembebasan hak atas tanah atau pelaksanan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi. Sedangkan implikasi yuridis dengan adanya pencabutan hak atas tanah meliputi hak ganti rugi, pemeriksaan dan penelitian, dan pemberitahuan kepada pihak terkait. Sedangkan implikasi yuridis pembebasan hak atas tanah atau pengadaaan tanah adalah hak ganti rugi yang adil, penghitungan nilai tanah, proses pengadilan, transparansi dan partisipasi publik, penerbitan surat keputusan, kewajiban pemerintah, perlindungan hak pihak ketiga, dan aspek lingkungan.
KARTU IDENTITAS ANAK: PELAKSANAANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Shahib, Pitriasari; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oelh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkanp dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan Aksesibitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yoseph, James Piere Ricard; Mustikowati, Endang; Labatjo, Ridwan; Harianto, Asis; Marzuki, Abdul Ukas
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3517

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pemalsuan data di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemalsuan data dalam perjanjian jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan tindakan yang melibatkan manipulasi atau penyajian informasi palsu atau tidak akurat dalam transaksi jual beli tanah. Akibatnya para pihak melakukan pembatalan akta jual beli tersebut dan melakukan gugatan perdata. Sedangkan PPAT memiliki peran penting dalam proses transaksi jual beli tanah. Tugas PPAT meliputi memastikan keabsahan dokumen, prosedur hukum, dan kebenaran data terkait tanah yang diperjualbelikan. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Jika terdapat pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data, maka PPAT bertanggungjawab sebagai saksi di Pengadilan Negeri untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila terdapat pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah mengantarkan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT bertanggung jawab  atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya. baik secara administratif, perdata, maupun pidana.  
KEDUDUKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Salatun, Novalin; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3945

Abstract

Electronic-based land services must be implemented to optimize the use of information and communication technology in today's digital era. The purpose of this study is to determine how the process of issuing land certificates electronically is carried out and how the electronic certificate law functions based on positive law in Indonesia. The type of normative legal research is a type of research that focuses on positive legal norms, such as laws and regulations and expert opinions. The steps in the process of issuing land certificates electronically include submitting applications, verifying documents, measuring and mapping, issuing certificates, and storing and managing electronic certificates. Meanwhile, electronic certificates and physical certificates are legally considered valid evidence of ownership of land rights, and both have the same legal authority and can be used in various legal transactions and land dispute resolution, with the support of digital signatures that guarantee the authenticity and integrity of documents
Co-Authors ENDANG MUSTIKOWATI Harianto, Asis Hipan, Nasrun MARZUKI, ABDUL UKAS Nur, Nirwan Moh Risno Mina, Risno Sahibu, Nurmasita Salatun, Novalin Shahib, Pitriasari Silano, Rifandy Christian Sucipto, Dri Yoseph, James Piere Ricard