Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Sriwijaya Law Review KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Anak Agung Istri Eka Krisnayanti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kerta Dyatmika

 1 
KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.827 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.738.59-68

Abstract

This study is entitled "The Authority of Tourism Village Management in the Perspective of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Regarding Desa Adat." The initial idea of this study originated from the norms in the formation of a tourist village so that the principles and objectives of tourism have not yet been achieved, especially the welfare of the local community, namely “Krama Desa Adat”, as implementers, implementers, conservationists and agricultural developers in Bali. Balinese culture as the main foundation of tourism development that is able to prosper the local community. This research focuses on two legal issues namely, How is the authority of the Provincial Government of Bali in preparing Local Regulations on Tourism Villages? How is the authority of Desa Adat in the management of Tourism Villages based on Regional Regulation Number 4 of 2019 About Desa Adat.?The research method that used in this thesis is normative legal research methods. Normative legal research is done by analyzed relevant legislation and literature. The approach used is statue approach and conceptual approach Both of these problems were examined using normative legal research methods and using relevant legal theories to analyze these problem.Based on the analysis, it is known that the Provincial Government has the authority to cerate Regional Regulations to guarantee legal certainty in organizing a Tourism Village in the Province so that it is in accordance with the principles and objectives of tourism, namely the welfare of the community, especially Krama Desa Adat.Keywords: Authority, Tourism Village, Tourism, Customary Village.
IMPLEMENTASI UPAH LEMBUR TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI NOMOR 102 TAHUN 2004 A.A. Istri Eka Krisna Yanti; Ni Kadek Mitha Sri Cahyani
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.984.56-65

Abstract

ABSTRAK Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau tenaga kerja yang melebihi jam kerja, atas perintah atasan. Perhitungan upah lembur di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur .Masih ada perushaan yang melakukan pelanggaran atau ketidak pastian terhadap pengaturan upah lembur. Meskipun di perusahaan tersebut memberikan atau tidak memberikan slip gaji, tidak di jelaskan bagaimana sebenarnya perhitungan upah lembur yang diterima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti implementasi yang ada di lapangan berdasarkan aturan yang ada. Meneliti implementasi upah lembur terhadap tenaga kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja lembur pada PT. Puji Surya Indah dan bagaimana sistem pemberian upah yang ada pada perusahaan tersebut. Dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan sehingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi pemberian upah Lempur tenaga kerja pada PT. Puji Surya Indah Bali belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, karena jumlah upah lembur yang diberikan lebih kecil dari pada ketentuan aturan yang ada. Sistem pemberian upah lembur pada PT Puji Surya Indah Bali pemberian upah lembur tenaga kerja, upah lembur akan di rekap oleh bagian admin gudang, melaui data absen harian selama satu minggu akan diberikan setiap hari sabtu bersamaan dengan pemberian uang makan secara tunai. Kata Kunci : Upah Lembur, Kerja Lembur, Tenaga Kerja. ABSTRACT Overtime work is work performed by employees or workers who exceed working hours, on the orders of their superiors. The calculation of overtime wages is regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 102 of 2004 concerning Overtime Time and Overtime Wages. There are still companies that violate or are uncertain about overtime wage arrangements. Even though the company provides or does not provide salary slips, it is not clear how the actual calculation of overtime pay is received. This research uses empirical legal research, namely research conducted by examining the existing implementation in the field based on existing rules. Researching the implementation of overtime pay for workers based on the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 102 of 2004 concerning Overtime Work and Overtime Wages at PT. Praise Surya Indah and how is the wage system in the company. By conducting direct research in the field so that researchers get the data needed in the study. Based on the results of the study, it is concluded that the implementation of Lempur's wages for labor at PT. Puji Surya Indah Bali has not complied with the existing regulations in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 102 of 2004 concerning Overtime Work and Overtime Wages, because the amount of overtime paid is smaller than the existing regulations. The overtime pay system at PT Puji Surya Indah Bali provides labor overtime wages, overtime pay will be recapitulated by the warehouse admin, through one week of daily absences data will be given every Saturday along with cash feeding. Keywords: Overtime Wages, Overtime Work, Labor.
PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kerta Dyatmika Vol 20 No 1 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.20.1.1408.75-84

Abstract

Kepariwisataan merupakan salah bagian dari hak asasi manusia, begitu juga dengan hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena tidak jarang terjadi peristiwa yang merugikan wisatawan sabagai implikasi penggunaan barang/jasa usaha pariwisata. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum wisatawan dalam hukum positif di Indonesia dan tanggungjawab pengelola usaha pariwisata terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan dalam berwisata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan The Statue Approch yaitu penelusuran melalui peraturan perundang – undagan yaitu UU Kepariwisataan dan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, UU Kepariwisataan hanya memberikan pengaturan terhadap perlindungan hak – hak wisatawan, namun tidak mengatur pertanggungjawaban bagi pengusaha pariwisata apabila menyebabkan kerugian bagi wisatawan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap wisatawan diatur dalam UU Perlindungan konsumen dan tidak menutup kemungkinan terdapat pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha pariwisata. Tourism is part of human rights, as well as legal protection rights owned by tourists in the implementation of tourism because it is not uncommon for events that are detrimental to tourists, such as the implied use of tourism business goods/services. Based on this phenomenon, this study aims to determine the legal protection arrangements for tourists in positive law in Indonesia and the responsibilities of tourism businesses towards tourists in the event of an accident while traveling. This research was compiled using normative research methods with the Statue Approach, tracing through statutory regulations, the Tourism Law and the Consumer Protection Law. Based on the research results, the Tourism Law only provides arrangements for the protection of tourist’s rights but does not regulate accountability to tourism entrepreneurs if they cause harm to tourists. Arrangements regarding responsibility for tourists are regulated in the Consumer Protection Act and cannot rule out criminal responsibility if it is proven that an error has occurred in the management of the tourism business.
Co-Authors A.A Istri Krisnindya Cahyani Alexander Stepanus Sinaga Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Arya Wangsa, I Made Kurniawan Dewa Ayu Dian Sawitri Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Dwijayanthi, Putri Triari Firmantara, I Kadek Agus Aditya Gusti Ayu Sri Krisnayanti I Gede Agus Kurniawan I Gede Made Bima Oktafian I Made Satyabratha Paramartha Made Indra Suma Wijaya Maharani, Anak Agung Ayu Putri Bintang Ni Kadek Dwi Darmayanti Ni Kadek Mitha Sri Cahyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Pradika, Putu Agus Puspa, Putu Mulyani Putri Triari Dwijayanthi Putri, Komang Dina Meliana Putu Aras Samsithawrati Putu Darmika Susilawati Sawitri, Dewa Ayu Dian Swari, Ni Komang Ayu Gita