Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Nayoan, Herman
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado Mamahit, Christian; Nayoan, Herman; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang–undang nomor 8 tahun 2018 tentang  penyelenggaraan pengelolaan sampah. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpukya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), dimana bertujuan untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan persampahan di Kota Manado. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka dalam menjawab permasalahan yang ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn (2003:610). Yang dimana peneliti masih menemui beberapa masalah di berbagai aspek, dimana dari segi efektifitas masih belum sepenuhnya maksimal serta responsivitas masyarakat yang masih kurang dan belum tertanamnya rasa kepedulian terhadap lingkangan bersih. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan; Persampahan
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado) Nurlatun, Risna; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberitaan hoax sendiri merupakan pemberitaan palsu atau berita bohong dalam upaya untuk menipu sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam bohong (hoax) serta marak beredarnya berita bohong (hoax) ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita bohong sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi akibat berita bohong tersebut beredar di masyarakat. Keberadaan media social sekarang ini beserta perkembangannya yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Manado. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kominfo Kota Manado dan bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari teori menurut Barda Nawawi 2011, Indikator dalam Strategi atau upaya Penangulangan Jalur Non Penal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial.  Kata Kunci : Pemerintah, Hoax, Media Sosial
Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan) Rumawas, Virginia V; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan Pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena ketahanan pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ada dua aspek yakni 1) Operasi langsung, Pemerintah terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability). 2) Aspek pengendalian langsung, Dinas pangan selalu mengontrol kondisi pangan minahasa selatan, juga melakukan antisipasi kerawanan pangan dengan melakukan import beras di luar daerah. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan, informan yang digunakan merupakan informan yang di pilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian.  Dari hasil penelitian peneliti melibatkan informan-informan yang di pilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklarifikasikan informan ke dalam dua jenis yaitu key informan dan secondary informan dimana key informan atau informan kunci peneliti adalah pelaku yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan dalam penelitian ini key informan diharapkan dapat menjawab terkait dengan ketahanan pangan yang di maksud. Sedangkan secondary informan atau informan peneliti melibatkan pihak kelompok tani dan masyarakat. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Minahasa Selatan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam system pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan system inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.Kata kunci : Peran, Pangan, Pertanian
Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Macpal, Selvi Yesika; Nayoan, Herman; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH).  Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Insoektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.   Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi
Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Purukan, Brigita N; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah merupakan rangkaian upaya perwujudan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, agar dapat berjalan lancar membutuhkan adanya kegiatan penyuluhanDalam mencapai keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian dibutuhkan daya dukung dari penyuluh pertanian itu sendiri untuk menyusun rencana kerja yang berbasis kebutuhan sasarannya serta realisasi rencana penyuluhan pertanian yang disusun oleh penyuluh pertanian. Peran penyuluh dan kelembagaan penyuluh menjadi penting dalam kaitannya dengan penyebaran informasi dan kemampuannya dalam memberikan solusi dan dampak perubahan iklim, khususnya padi. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah Menjelaskan kinerja penyuluh pertanian dalam meningkatkan swasembada pangan khususnya masyarakat petani padi di kecamatan Ranoyapo kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Kegiatan penyuluhan pertanian belum dapat berjalan dengan maksimal di setiap desa yang berada di Kecamatan Ranoyapo di karenakan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dimana pemerintah belum maksimal dalam memberikan Fasilitas/Sarana Prasarana ke Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan Ranoyapo. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Ranoyapo dikatakan belum maksimal dikarenakan sarana dan prasana serta sumber daya yang belum memadai Kata Kunci : Kinerja, Penyuluh Pertanian, Pangan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Sentra Kelautan Dan Perikanaan Terpadu (SKPT) Daruit, Mira Yustina; Nayoan, Herman; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perikanan merupakan objek yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia seharusnya mampu memberdayakan masyarakat untuk kesejahteraan yang berada di area pengembangan perikanan. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi perikanan tangkap yang dilakukan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu, 1. Untuk mengetahui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di SKPT Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap, 2. Untuk mengetahui kendala-kendala SKPT Kabupaten Talaud dalam pengembangan potensi perikanan tangkap dan 3. Untuk mengetahui kelompok-kelompok masyarakat Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian usaha – usaha pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah di SKPT Kepulauan Talaud berupa pelatihan untuk penguatan kapasitas nelayan, telah disalurkan bantuan- bantuan oleh pemerintah, dan disediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran kegiatan nelayan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Perikanan
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA PINOLOSIAN, BOLAANG MONGONDOW SELATAN Damapolii, Agusdisandi; Nayoan, Herman; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan objek penelitian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pinolosian berserta dengan sumber-sumber lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Adapun informan dalam penelitian dipilh secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan- satuan yang dapat dikelola, penentuan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama dari aspek Evaluasi pencapaian kinerja perangkat desa pinolosian dalam pengelolaan administrasi pertanahan Desa, peneliti tidak menjumpai pencapaian yang berorientasi pada penyelenggaraan administras pertanahan dengan baik. Evaluasi standar pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian peneliti menjumpai masalah yang mendasar penyebab adanya administrasi pertanahan yang bermasalah. Pengelolaan administrasi pertanahan Desa masi belum memberikan manfaat yang berorientasi pada harapan masyarakat.  Kata Kunci: Kinerja, Perangkat Desa, Administrasi Pertahanan, 
Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Okem, Kezia Betania; Pangemanan, Sofia; Nayoan, Herman
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.54089

Abstract

ABSTRAK Dalam upaya pembangunan desa di Indonesia, peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sangat krusial. Melalui pendampingan, TPP memastikan bahwa setiap desa di Indonesia mendapatkan akses informasi, sumber daya, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan mengenai peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat, yang terlihat kurang maksimal. Kajian dilakukan dengan melihat tujuh (7) tugas TPP sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Kajian dilakukan dengan menggunakan indikator yang dikemukan oleh Soekanto yang membedakan peran menjadi tiga jenis yaitu peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran TPP yang ada di kecamatan Kakas Barat belum maksimal, karena ada beberapa tugas pendampingan yang tidak terlaksana dengan baik. Dilihat dari indikator keaktifan terlihat pendamping desa kurang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari peran partisipatif, hasil penelitian menunjukan bahwa pendamping desa mendampingi desa hanya menyesuaikan dengan program yang ada di desa, tidak ada upaya dari pendamping desa untuk memberi saran agar program pemberdayaan dan pembangunan lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa tidak maksimal atau pendamping desa kurang berperan dalam hal ini. Terbukti ada beberapa desa di kecamatan Kakas Barat belum membentuk kelompok-kelompok tersebut. Pendamping desa seharusnya bisa mendorong, memotivasi dan memberi saran kepada pemerintah desa atau kader pemberdayaan masyarakat untuk bisa membuat kelompok-kelompok masyarakat yang juga disesuaikan dengan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kepentingan pengembangan keterampilan masyarakat desa. Kata Kunci: Peran; Pendamping Desa ABSTRACT In village development efforts in Indonesia, the role of Professional Assistance Personnel (TPP) is very crucial. Through mentoring, TPP ensures that every village in Indonesia has access to the information, resources and knowledge needed to develop. This research examines the role of village assistants in the development and empowerment of village communities. This research uses a qualitative method which will describe the role of village assistants in implementing development and community empowerment, especially in Panasen Village, West Kakas District, which appears to be less than optimal. The study was carried out by looking at seven (7) TPP tasks in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Village Facilitators. The study was carried out using indicators proposed by Soekanto which differentiates roles into three types, namely active roles, passive roles and participative roles. The research results show that the role of the TPP in West Kakas sub-district is not optimal, because there are several mentoring tasks that are not carried out well. Judging from the activity indicators, it can be seen that village assistants are less active in village community empowerment programs. Viewed from the participatory role, the research results show that village assistants accompanying villages only adapt to existing programs in the village, there is no effort from village assistants to provide suggestions so that empowerment and development programs are more focused on community needs. Apart from that, the research results show that the role of village assistants in organizing within village community groups is not optimal or that village assistants play less of a role in this matter. It is proven that several villages in West Kakas sub-district have not yet formed these groups. Village assistants should be able to encourage, motivate and provide advice to the village government or community empowerment cadres to be able to create community groups that are also adapted to human resources to suit community needs in the interests of developing village community skills. Keywords: Role; Village Companion
Co-Authors Christian Mamahit, Christian Damapolii, Agusdisandi Daruit, Mira Yustina Daud Liando, Daud Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Goni, Michael G. H. Ipu, Viona Kainde, Jenny Valeria Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lumowa, Fabyola Macpal, Selvi Yesika Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Neni Kumayas, Neni Nurlatun, Risna Okem, Kezia Betania Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Purukan, Brigita N Rachman, Ismail Rieuwpassa, Leonard Rumawas, Virginia V Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Tagoe, Yolanda Takaendengan, Indriani Waworundeng, Welly