Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.847
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Hukum Adigama Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
R. Rahaditya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim Jessica, Jessica; Jessica; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2015

Abstract

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, penelitian ini melihat bagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis berlaku terhadap sanksi pidana dalam kasus penipuan aplikasi kencan online. Pendekatan penulisan penelitian sesuai dengan keputusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim tentang metodologi penelitian. Temuan dan saran terkait isu yang diperdebatkan dalam penelitian ini meliputi penerapan unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online dalam putusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim sesuai dengan prinsip Lex Specialis derogat legi generali, yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta langkah-langkah hukum yang diambil terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online beserta hasil diskusi mengenai unsur-unsur yang terkait.
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam) Rossellini, R.A Steffie; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2016

Abstract

Tindak Pidana kekerasan kepada orang lain merupakan perbuatan atau tindakan yang dikenakan pemidanaan. Delik pengeroyokan pada KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dengan mengaplikasikan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan analisis metode kualitatif. Penelitian normatif dilakukan karena berfokus untuk menganalisis norma dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk pemidanaan bagi kasus penelitian. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain dalam hasil studi terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam ini dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa atas tindakan pidana pengeroyokan dengan penjatuhan sanksi penjara selama 4 (empat bulan). Adapun dalam Putusan kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam seharusnya permasalahan perselisihan atau konflik antar personal dalam masyarakat hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta kepala dingin dan lapang dada sehingga tindak pidana kekerasan ini dapat dihindari.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pedro Sutanto; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2022

Abstract

Children are very important for human survival and the survival of a country or nation. Children experience very important changes as they grow and develop. Starting from birth and continuing until puberty, childhood is marked by the process of exploring a child's identity. Children during puberty often commit deviant acts or crimes without realizing it. the majority of children who commit crimes without intending to cause harm do not receive adequate and comprehensive legal protection. So it is necessary to protect children who are perpetrators of criminal acts. The research method used in the research is Normative Juridical research. The primary data sources used in normative research are those contained in statutory regulations and other statutory regulations. In normative studies, library research is used to collect data. The data collected was tested through qualitative analysis. This research examines normative or legal variables through the use of descriptive analysis techniques, which include providing descriptive explanations for the data obtained, connecting various pieces of evidence, and drawing inductive conclusions. Legal protection for children as perpetrators of criminal acts in the juvenile criminal justice system in Indonesia is contained in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which aims to protect children who commit criminal acts. Children who commit crimes are given protection at every opportunity in the juvenile criminal justice system. starting from the arrest, detention stage, investigation stage, prosecution, trial stage as well as during the coaching period.
Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi: Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Angel Oktavianni Putri Sianturi; R. Rahaditya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3015

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian esensial dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori perlindungan hukum dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang terkait, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah serta laporan resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang komprehensif. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, rendahnya kesadaran korban terhadap hak restitusi, serta lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan formulasi kebijakan restitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak korban serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengawas implementasi restitusi untuk memastikan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi korban
Juridical Review of Minors Facing Legal Proceedings in Pornography Offenses Lidya Imelda Rachmat; R. Rahaditya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1021

Abstract

This research analyzes the legal perspective on children in conflict with the law in cases of pornography-related crimes. The primary focus of this study is on the implementation of Law No. 44 of 2008 on Pornography and the Juvenile Justice System in cases involving children as perpetrators or victims. The approach used combines normative and empirical studies with descriptive methods. The results indicate that although regulations are applied, there are challenges in field implementation, such as social stigma against children in conflict with the law. This study also highlights the importance of restorative justice approaches in handling these cases to minimize negative impacts on the child’s psychological and social development.
The Fulfillment of Diversion in Cases of Participation in Assault Resulting in Death by Children Merlin Theodor Handayani Samosir; R. Rahaditya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1022

Abstract

The increasing number of crimes involving children, the diversion approach is a major concern as an alternative in the juvenile criminal justice system that should be prioritized as mandated by Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes peaceful conflict resolution between juvenile offenders and victims. However, this process can be complicated when the victim's family does not accept an amicable settlement. Although peace efforts were achieved between the victim's family and the offender's parents, the difference in sentences between the defendants triggered dissatisfaction and violation of the initial agreement, posing a dilemma in the implementation of diversion. This study highlights the application of diversion in the case resolved in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, where the peace process between the victim's family and the perpetrator faced challenges, although an agreement was reached. This research uses a normative juridical method with descriptive analysis of legal sources, including laws, journals, and court decisions. The analysis shows that, although diversion is mandatory in juvenile cases, material compensation is not. Its success depends heavily on the willingness of the parties involved to reach a fair and binding agreement so as not to create dilemmas in its implementation. This study recommends refining the diversion mechanism to address conflicts arising from disagreements between the parties in cases of children in conflict with the law.
Analysis of the Judge's Consideration on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst In The Case Of Online Concert Ticket Fraud Malika Baby Natasha; R. Rahaditya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1107

Abstract

This study seeks to examine the judicial interpretation underlying the judge's rationale in Central Jakarta District Court Decision Number 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, concerning the case of online concert ticket fraud involving defendant Ghisca Debora Aritonang. The main focus of this research is to understand how the judge handed down the verdict and how the verdict interprets the legal provisions regarding fraud in digital transactions. Using a normative legal research method with a statutory approach, the results of the analysis show that the judge's consideration in this decision is very in-depth and comprehensive. The results showed that the judge considered various legal aspects and facts revealed during the trial, ranging from the elements of fraud in accordance with Article 378 of the Criminal Code to malicious intent proven from evidence and witness testimony. In addition, the defendant's mental state and the social impact of the fraudulent act that harmed many people became the focus of the judge's attention. By emphasizing the absence of justification for the defendant's actions, the judge gave a firm decision that is expected to have a deterrent effect on other criminals. The legal interpretation in this decision reflects the application of the principles of justice and accountability in criminal law in Indonesia. It is hoped that there will be increased public education and awareness regarding the risks of online transactions as well as cooperation between law enforcement and concert organizers to facilitate safer transactions
Co-Authors AISYA VIJAYASHREE Angel Oktavianni Putri Sianturi Chrysto Fransco Siletty Deren Adi Chandra Eka Aprilia Elisabeth D.A.N Grace Kezia Caroline Gunawan, Chyntia Helena Damai Ratih Ida Kurnia Jessica Jessica Jessica Jevano Tri Alexander Jolin Jose Adiguna Karen Abigael Pangkey Kevin Pramadani Lidya Imelda Rachmat Majolica Ocarina Fae Malika Baby Natasha Matthew Husada Meliana Kartika Herningsih Merlin Theodor Handayani Samosir Mishael Joshua Monika Romauli Manurung Muhammad Faiz Rizqi Nadya Enjelin Kusuma Pedro Sutanto Rasji Renald Saputra Reyner Darell Sidharta Rossellini, R.A Steffie Sandra Gloria Satriani Tamara Arruum Shafira Velia Audia Septian Vicky Vicky Yeremia Aprilio Yohanes Kevin Manik Yosua Hasudungan Wilbur