Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wardah jurnal niara Jurnal Perempuan Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Politeia: Jurnal Ilmu Politik JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik jurnal syntax admiration Innovative: Journal Of Social Science Research Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal empower : jurnal pengembangan masyarakat Islam
Pasha, Julian Aldrin
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
SEMICONDUCTOR DEPENDENCE AS CATALYST FOR THE PASSAGE OF JAPAN’S 2022 ECONOMIC SECURITY PROMOTION ACT Sutardi, Ardra Mahatma Pratama; Pasha, Julian Aldrin
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.63936

Abstract

This study examines how Japan’s semiconductor supply chain vulnerabilities exposed structural weaknesses in its traditional security strategy and catalyzed the 2022 Economic Security Promotion Act (ESPA). Using a qualitative analytical-descriptive approach, the research analyzes government reports, academic literature, and economic data to trace the evolution of Japan’s techno-nationalist orientation, which is defined as the pursuit of national security and autonomy through technological capability. The findings demonstrate that Japan’s deep reliance on foreign semiconductors, particularly advanced chips from Taiwan and rare earth elements from China, created strategic exposures that global shocks such as the COVID-19 pandemic and intensifying U.S.–China rivalry made increasingly untenable. These disruptions revealed the limits of Japan’s postwar model, which relied on market openness and U.S. security guarantees while outsourcing critical technological functions abroad. In response, Japan shifted toward a security-oriented techno-nationalism in which the state expands its role in safeguarding innovation ecosystems, reshoring production, and institutionalizing resilience. ESPA embodies this shift by securing critical supply chains, regulating strategic infrastructure, promoting next-generation technologies, and protecting sensitive intellectual property. Ultimately, Japan’s semiconductor crisis accelerated a paradigmatic transformation by embedding economic security, technological sovereignty, and techno-nationalist principles at the core of national security strategy. Studi ini menganalisis bagaimana kerentanan Jepang dalam rantai pasokan semikonduktor mengungkap kelemahan struktural dalam strategi keamanannya serta mendorong lahirnya Undang-Undang Promosi Keamanan Ekonomi (ESPA) 2022. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif analitis-deskriptif, penelitian menelaah laporan pemerintah, literatur akademik, dan data ekonomi untuk memetakan evolusi orientasi tekno-nasionalis Jepang, yakni pandangan bahwa kemandirian dan keunggulan teknologi merupakan fondasi utama keamanan negara. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan Jepang pada chip canggih Taiwan dan mineral tanah jarang dari Tiongkok menciptakan kerentanan strategis yang semakin nyata akibat pandemi COVID-19 dan rivalitas teknologi AS–Tiongkok. Gangguan tersebut menyoroti keterbatasan model keamanan pascaperang Jepang yang mengandalkan keterbukaan ekonomi dan payung pertahanan AS sembari menempatkan fungsi teknologi kritis di luar negeri. Sebagai respons, Jepang bergerak menuju tekno-nasionalisme berorientasi keamanan, dengan memperluas peran negara dalam memperkuat ekosistem inovasi, meningkatkan produksi domestik, serta membangun ketahanan rantai pasokan. ESPA menginstitusionalisasi pergeseran ini melalui pengamanan produk strategis, regulasi infrastruktur penting, dukungan riset teknologi kritis, serta perlindungan kekayaan intelektual sensitif. Pada akhirnya, krisis semikonduktor mempercepat transformasi kebijakan Jepang, menempatkan keamanan ekonomi, kedaulatan teknologi, dan prinsip-prinsip tekno-nasionalisme sebagai inti strategi keamanannya.
Interaksi Dinamika Kekuasaan Kawasan Industri Weda Bay: Eksklusi Sistemik dalam Kovergensi Ekonomi Nigalolon, Margaretha Giftania Vonta; Pasha, Julian Aldrin
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6936

Abstract

Using a combination of Mancur Olson's (2002) collective action theory and Logan and Molotch growth machine concept (1987), this research contributes to uncovering systemic exclusion and inequality in the distribution of economic benefits in the Weda Bay Nickel Industrial Park project, focusing on the dynamics of interest interactions among the involved actors. The study emphasizes the coalition between the government, political elites, and corporations in shaping a socio-economic structure that benefits the oligarchy while marginalizing the socio-economic interests of the local communities in Central Halmahera. Using a qualitative approach, the research combines primary data from interviews with civil society organizations, research institutions, and academics, as well as secondary data from literature, government reports, and civil society research. The findings show that the alliance between political elites, corporations, and the central government creates a business climate that benefits the oligarchy, while local communities, such as farmers and fishermen, experience socio-economic marginalization. Despite efforts by the affected communities to initiate protests with civil advocacy groups, the dominance of elite interests and the fragmentation of groups within society hinder the success of collective action in fighting for justice and equitable welfare. Melalui kombinasi teori aksi kolektif Mancur Olson (2002) dan konsep growth machine gagasan Logan dan Molotch (1987), penelitian ini berkontribusi mengungkap eksklusi sistemik dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dalam proyek Kawasan Industri Nikel Weda Bay, melalui dinamika interaksi kepentingan antar-aktor-aktor yang terlibat. Fokus penelitian ini terletak pada hubungan koalisi antara pemerintah, elit politik, dan perusahaan dalam membentuk struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan oligarki dan meminggirkan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat Halmahera Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara bersama organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan akademisi, serta data sekunder dari literatur, laporan pemerintah, dan penelitian organisasi sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliansi antara elit politik, korporasi, dan pemerintah pusat menciptakan iklim bisnis yang menguntungkan oligarki, sementara masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan, mengalami marginalisasi sosial-ekonomi. Meskipun masyarakat yang terdampak berupaya menginisiasi protes dengan kelompok advokasi sipil, tetapi faktor dominasi kepentingan elit dan fragmentasi kelompok dalam masyarakat menghalangi keberhasilan aksi kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. 
Efektivitas Identitas Budaya dan Modal Sosial dalam Membentuk Perilaku Pemilih (Studi Kasus: Komunikasi Kampanye Politik Herman Deru dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2018) Anggun Septiarani; Julian Aldrin Pasha
Wardah Vol 26 No 1 (2025): Wardah
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/why0qf06

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi kampanye politik yang memanfaatkan identitas budaya dan modal sosial dalam membentuk perilaku pemilih, dengan menggunakan kasus kampanye Herman Deru pada pemilihan gubernur Sumatera Selatan 2018. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi media kampanye. Temuan menunjukkan bahwa Herman Deru secara strategis membangun narasi identitas etnis Komering menggunakan simbol-simbol lokal seperti slogan "Putra Asli Komering" dan bahasa daerah, yang mendorong kedekatan emosional dengan pemilih. Selain itu, mobilisasi modal sosial melalui penguatan (solidaritas etnis), jembatan (hubungan antar kelompok), dan keterkaitan (akses ke elit politik dan ekonomi) memperluas jangkauan kampanye dan memperkuat kepercayaan publik. Integrasi komunikasi politik berbasis identitas dengan jaringan sosial terstruktur terbukti efektif dalam mempengaruhi perilaku pemilih.
RASIONALITAS DAN KEBIJAKAN PUBLIK Ferrawati, Shera; Pasha, Julian Aldrin
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.164

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah hutan dan lahan gambut yang luas. Namun, hal ini selaras dengan kerusakan hutan dan lahan gambut tersebut. Kasus kebakaran lahan gambut di Indonesia cukup memprihatinkan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, meliputi lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi, yang dampaknya dialami secara khusus oleh perempuan. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah. Namun, nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut lebih cenderung untuk upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut, belum menjawab secara menyeluruh mengenai permasalahan dan dampak di baliknya yang dialami oleh perempuan. Hal ini terjadi karena adanya masalah dalam tahap perumusan masalah kebijakan-kebijakan tersebut, juga rasionalitas yang digunakan belum sepenuhnya berperspekif gender.
Politik Etnosentris Semu Dalam Kasus Upaya Pemekaran Provinsi (Studi Pada Gerakan Pemekaran Provinsi Cirebon) Ficky Utomo; Julian Aldrin Pasha
Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/empower.v5i1.5617

Abstract

This study discusses about the ethnocentric based political movements that are false (pseudo- ethnocentric politics) in the case of deadlock effort for Cirebon Provinces segregation. This study uses the theory of governability, Theory of Social Movements, Theory of ethnocentrism, and the Theory of Rent-Seeking in dissecting the issue of the proposed research regarding the causes of ontological substance of the Cirebon Province segregation movement, how the movement of the expansion is done, the goal of some parties spreading issues about ethnocentric in the period of Cirebon Province divergence movement, and finally as a tool for analysis to uncover the reasons substantially deadlock Keraton Cirebon Elit effort with the P3C Organization in Cirebon and its Provinces movement determinant implications after the deadlock occurred. By using qualitative methods of the literature and collected data through in-depth interviews. Researchers have argued that the conditions of management of the West Java Provincial Government in the category of un-governability was the cause of the ontological substance of Cirebon Province segregation movement. That the derivation is the rise of forms of movement by the elites and activists Provinces Cirebon. The researchers also found, the issue of ethnocentrism used as a propaganda tool in order to strengthen the solidity of the group. And the reason for the deadlock substantive motion Cirebon Provinces is more to the practice of rent-seeking among the position holders involved (central and regional). In this study were also presented regarding the emergence of the idea for transfer the Capitalcity to Cirebon and Majalengka and the movement for divergence the district of Indramayu and Cirebon as a result of the deadlock implikatif (discontinuities) of Cirebon Province segregation movement.
Co-Authors Alevrido, Rayhan Anggun Septiarani Falevi, Muhammad Reza Ferrawati, Shera Ficky Utomo Gaudart, Aqil Rizaldi Hazqon Fuadi Nasution Mauludi, Teuku Harza Muhammad Imam, Muhammad Muhyidin, Ali Nigalolon, Margaretha Giftania Vonta Nurdin, Iwan Renyu, Andre Fransisco Shera Sutardi, Ardra Mahatma Pratama Syaikha Aulia