Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Lex Renaissance YUSTISI Jurnal Yudisial Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Smart Hukum (JSH) Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Firdaus, Arifin
Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Presidensil di Indonesia Firdaus Arifin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2582

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensil, sehingga Presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam rapat BPUPKI tersebut diusulkan adanya jabatan Wakil Presiden. Ide awal jabatan Wakil Presiden menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden menjalankan fungi pembantuan atas jabatan Presiden. Pada tahun 2005 Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh. Adanya Surat Keputusan Wakil Presiden tersebut menimbulkan kontroversi karena dalam hukum tata negara Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan pada tataran lembaga eksekutif tingkat pusat hanyalah Presiden dan Menteri, kejadian tahun 2005 tersebut melahirkan istilah “matahari kembar”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan berupa statute approach dan hitorical approach, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara tegas diatur, tetapi dapat diartikan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu sekaligus pendamping Presiden, dalam sistem presidensil dikenal prinsip concentration of power and responsibility upon the President, sehingga Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan dan hubungan kerja Presiden dengan Wakil Presiden serta adanya pengaturan pertanggungjawaban Wakil Presiden agar jabatan Wakil Presiden benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Firdaus Arifin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i8.490

Abstract

The process of forming regulations is often not in line with existing theories. Based on Article 56 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, it basically states that Regional Regulations need to be accompanied by information and/or Academic Papers. This can raise doubts about the position and importance of Academic Manuscripts in the preparation of the Draft Regional Regulations. The results of the study state that the position of the Academic Manuscript in the formulation process of the current Regional Regulation formation is a mandatory requirement to provide a scientific basis to support data-based decision-making and objective analysis for the making of Regional Regulations that reflect community participation. After the promulgation of Law Number 13 of 2022, the preparation of Academic Manuscripts not only applies normative juridical and empirical juridical methods, but should also be accompanied by an impact analysis method from the presence of Regional Regulations that are being prepared through the RIA and ROCCIPI methods.
Co-Authors A, Rika Kurniasari Gialdah Tapiansari Batubara Ihsanul Maarif M. Nabiel Fadlilah Suharizal, Suharizal