Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Lex Renaissance YUSTISI Jurnal Yudisial JURNAL ILMIAH ADVOKASI Lampung Journal of International Law (LaJIL) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesia Private Law Review Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Journal Equity of Law and Governance Administrative and Environmental Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Trunojoyo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Smart Hukum (JSH) Journal of Constitutional Law Society (JCLS) MILRev: Metro Islamic Law Review Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Journal of Indonesian Constitutional Law Khazanah Hukum Contemporary Issues on Indonesian Social Justice and Legal Reform
Firdaus, Arifin
Faculty Of Law, Universitas Pasundan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas Batubara, Gialdah Tapiansari; Arifin, Firdaus; Abdulgani, Rika Kurniasari
Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 1 (2025): Jurnal PkM: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624

Abstract

Permasalahan hukum selalu hadir berdampingan dengan manusia dalam kehidupan, karenanya permasalahan hukum merupakan masalah sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas diantara masyarakat tidak menyadari bahwa aktivitas yang dilakukan sehari-hari selalu bersentuhan atau berkaitan dengan aspek hukum. Beberapa bagian dari masyarakat yang dipilih adalah kelompok ibu rumah tangga, kelompok guru, dan kelompok anak-anak sekolah dan panti asuhan. Tujuannya adalah menguji metode pendidikan hukum sekaligus melakukan sosialisasi hukum guna menyentuh aspek kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan dalam pendidikan hukum merupakan kolaborasi metode ceramah dan games dengan menggunakan alat peraga. Hasil menunjukan bahwa pendidikan hukum harus terus direalisasikan salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemberian materi pendidikan hukum yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penerima pendidikan hukum, menggunakan metode yang tepat, berdampak signifikan terlihat dari kemampuan penerima pendidikan hukum melakukan evaluasi selama dilakukan pendidikan hukum. Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Pendidikan hukum adalah hak setiap orang. Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan problematika di bidang sosial masyarakat. Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya untuk mereduksi beberapa masalah hukum.
Age Limit for Regional Head Candidates: A Comparative Study of Administrative Law and Its Implications for Regional Leadership Arifin, Firdaus
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol 4, No 4 (2024): Oct - Dec 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v4i4.28414

Abstract

The age limit for local government leaders is a crucial aspect of administrative law systems that impacts the effectiveness and quality of local leadership. This study aims to explore the effects of age limits on local leadership through a comparative analysis of Germany, the United States, and Sweden. The research employs a comparative legal approach and document analysis to assess how age limits influence effectiveness and diversity in local leadership. The findings indicate that strict age limits, as in Germany, support stability but constrain innovation, while flexible age limits in the United States enhance inclusivity but may reduce quality. The moderate approach in Sweden effectively balances experience with innovation. The study suggests the need for a balanced age limit policy to improve the effectiveness of local leadership and accommodate candidate diversity. This research concludes that policy adjustments and regular evaluations can optimize age limit policies in the context of regional government.
Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif Firdaus Arifin
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The strengthening of the Indonesian President's position following the amendments to the 1945 Constitution has reinforced the political legitimacy of the executive; however, it has not been fully accompanied by normative consistency in the institutional relationships between the President, ministries, and ministry-level government agencies. This lack of legal clarity presents challenges to both the principles of legality and legitimacy within the framework of a democratic rule of law. This study aims to analyze the institutional design of executive power based on the principles of progressive constitutional law. Employing normative legal research methods with statutory, case, historical, and comparative approaches, this study examines primary and secondary data related to legislation and constitutional practices. The findings reveal that although the political legitimacy of the President has strengthened, institutional fragmentation and weak regulatory frameworks undermine governmental effectiveness and erode public trust. The study implies the urgent need for normative reform to enhance legal clarity, accountability, and transparency in the exercise of executive power, thereby supporting the consolidation of a just and democratic rule of law.
Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Presidensil di Indonesia Firdaus Arifin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2582

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensil, sehingga Presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam rapat BPUPKI tersebut diusulkan adanya jabatan Wakil Presiden. Ide awal jabatan Wakil Presiden menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden menjalankan fungi pembantuan atas jabatan Presiden. Pada tahun 2005 Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh. Adanya Surat Keputusan Wakil Presiden tersebut menimbulkan kontroversi karena dalam hukum tata negara Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan pada tataran lembaga eksekutif tingkat pusat hanyalah Presiden dan Menteri, kejadian tahun 2005 tersebut melahirkan istilah “matahari kembar”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan berupa statute approach dan hitorical approach, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara tegas diatur, tetapi dapat diartikan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu sekaligus pendamping Presiden, dalam sistem presidensil dikenal prinsip concentration of power and responsibility upon the President, sehingga Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan dan hubungan kerja Presiden dengan Wakil Presiden serta adanya pengaturan pertanggungjawaban Wakil Presiden agar jabatan Wakil Presiden benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Presidensil di Indonesia Firdaus Arifin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2582

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensil, sehingga Presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam rapat BPUPKI tersebut diusulkan adanya jabatan Wakil Presiden. Ide awal jabatan Wakil Presiden menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden menjalankan fungi pembantuan atas jabatan Presiden. Pada tahun 2005 Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh. Adanya Surat Keputusan Wakil Presiden tersebut menimbulkan kontroversi karena dalam hukum tata negara Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan pada tataran lembaga eksekutif tingkat pusat hanyalah Presiden dan Menteri, kejadian tahun 2005 tersebut melahirkan istilah “matahari kembar”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan berupa statute approach dan hitorical approach, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara tegas diatur, tetapi dapat diartikan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu sekaligus pendamping Presiden, dalam sistem presidensil dikenal prinsip concentration of power and responsibility upon the President, sehingga Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan dan hubungan kerja Presiden dengan Wakil Presiden serta adanya pengaturan pertanggungjawaban Wakil Presiden agar jabatan Wakil Presiden benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Firdaus Arifin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i8.490

Abstract

The process of forming regulations is often not in line with existing theories. Based on Article 56 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, it basically states that Regional Regulations need to be accompanied by information and/or Academic Papers. This can raise doubts about the position and importance of Academic Manuscripts in the preparation of the Draft Regional Regulations. The results of the study state that the position of the Academic Manuscript in the formulation process of the current Regional Regulation formation is a mandatory requirement to provide a scientific basis to support data-based decision-making and objective analysis for the making of Regional Regulations that reflect community participation. After the promulgation of Law Number 13 of 2022, the preparation of Academic Manuscripts not only applies normative juridical and empirical juridical methods, but should also be accompanied by an impact analysis method from the presence of Regional Regulations that are being prepared through the RIA and ROCCIPI methods.
Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism Firdaus Arifin; I Gde Pantja Astawa; Ihsanul Maarif; Dewi Sulastri; Mohd Kamarulnizam Abdullah
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i1.39409

Abstract

The recognition of customary norms within Indonesia’s legal system continues to face challenges due to the dominance of legal positivism, which emphasizes legal certainty through codified regulations. Although Article 18B (2) of the 1945 Constitution acknowledges the existence of indigenous legal communities, its implementation within the national legal system remains limited and conditional, leading to legal uncertainty for indigenous groups. This study aims to analyze how customary norms are recognized within Indonesia’s positive legal system and to identify the challenges and opportunities in harmonizing these two legal frameworks. This research employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, analyzed qualitatively using a descriptive-analytical framework. The findings reveal that customary law remains marginalized within the national legal system due to inconsistencies in regulations and court rulings, as well as the absence of a clear harmonization mechanism. The implications of this study emphasize the need for more inclusive legal reforms, enhanced capacity-building for law enforcement officials, and a stronger role for Indigenous communities in legal policymaking. These measures are expected to strengthen the recognition of customary law within the national legal system, contributing to greater substantive justice for Indigenous communities.
Restructuring the Division of Governmental Functions Based on Lean Governance Principles Firdaus Arifin; Ihsanul Maarif
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.1.10854.164-174

Abstract

The bloated structure of government bureaucracy, characterized by overlapping authorities among ministries, significantly impacts inefficiency in policymaking, resource wastage, and inter-ministerial conflicts, ultimately slowing down public services and disadvantaging society. This study aims to explore the application of lean governance principles as an approach to streamline the bureaucratic structure of state ministries, focusing on waste reduction and workflow optimization. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach to analyze and understand the principles of lean governance in the context of efficient public administration. Data were collected through a literature review encompassing legal literature, scholarly journals, and relevant policy documents. The data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-comparative method to assess the alignment of regulatory frameworks governing ministerial authority with the principles of lean governance. The implications of this study include the need for regulatory adjustments to support authority restructuring and enhanced information technology to improve transparency and accountability. Consistent implementation of lean governance is expected to create a more responsive and adaptive government, ultimately fostering greater public trust in the public sector.
Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden Firdaus Arifin
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.2.10570.1013-1023

Abstract

Transitions of presidential powers often create policy uncertainty, which can disrupt the stability of the administration of government and violate the principle of legal certainty. State administrative law, as the main instrument in maintaining policy stability, has not been fully effective in ensuring policy continuity in Indonesia during the transition of power. The study aims to analyze the role of state administrative law in maintaining the continuity of public policy during the presidential transition of power. Using normative legal research methods, the study analyzed various regulations, such as Law Number 30 of 2014 on Government Administration, as well as conducting comparative studies with administrative legal systems in the United States and Germany. The results show that, despite efforts to provide a clear legal foundation for policy continuity, implementation on the ground is still weak, especially in terms of oversight and policy evaluation procedures. Countries such as the United States and Germany have succeeded in creating systems that allow policy continuity during the transition of power through stronger oversight mechanisms and transparent evaluations. The implication of this study is the need to reform administrative law in Indonesia, by adding more specific regulations to ensure policy stability and protect public interests during the transition of power.
The Ratio Legis of Government Regulation in Lieu of Law as Emergency Legislation Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Firdaus Arifin; Novendri M Nggilu; Dindha Shahrazade Sulaiman; Musa Sarjo
Journal of Indonesian Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Constitutional Law
Publisher : CV. Pustaka Parawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71239/jicl.v3i1.230

Abstract

This study aims to examine the hierarchy, the meaning of urgent necessity, and the substance of Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) from the perspective of emergency constitutional law. This study contributes to efforts to emphasise the importance of regulatory reform regarding the formulation of legislation, which is necessary to: First, clarify the hierarchy of Perppu within the legal system, as it is inappropriate to equate Perppu-as emergency legislation-with Law, which is legislation under normal conditions. Therefore, Perppu need not be included in the legislative hierarchy. Secondly, to clarify the meaning of urgent necessity as a prerequisite for the President to issue a Perppu. Thirdly, to clarify the substantive content of Perppu. This research is a normative legal study employing a juridical, historical, and conceptual approach. The findings indicate that the current regulation of Perppu does not fully reflect the concept of emergency legislation, particularly regarding hierarchy and substantive content. Legal reform is required to strengthen the position of the Perppu as an emergency legislation within Indonesia’s constitutional system, so that its use can be strictly and clearly limited and issued only when the state is in a state of emergency. The recommendations of this study are to reconstruct the hierarchy, clarify the meaning of ‘urgent need’, and define the content of the Perppu so that it meets the requirements of emergency legislation.
Co-Authors Anas Alhifni Anastasia Wahyu Murbani Anastasia Wahyu Murbani Andika Prawira Buana Arif Budiman Biyati Ahwarumi Cece Suryana Chairul Huda, Chairul Dewi Sulastri Dindha Shahrazade Sulaiman Fardana Kusumah Fernando, Zico Junius Gialdah Tapiansari Batubara I Gde Pantja Astawa Ihsanul Maarif Ihsanul Maarif Ihsanul Maarif Ihsanul Maarif Ihsanul Maarif Luma Ali Faraj Al Dhaheri M. Nabiel Fadlilah M. Yasin Al Arif Mas Putra Zenno Januarsyah Mohd Kamarulnizam Abdullah Muhamad Adystia Sunggara Musa Sarjo Naim Demirel Novendri M Nggilu Novendri M. Nggilu Putra Perdana Ahmad Saifulloh Radif Khotamir Rusli Ramadhita Rika Kurniasari A Robi Assadul Bahri Robi Assadul Bahri Rustian Mushawirya Suharizal, Suharizal Tristan Cakra Permana Vidyadhara Prawiratama Nugraha