Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum Journal of Law Science Solusi Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Jurnal Hukum dan Keadilan Law Journal Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) PESHUM
Fransisco, Wawan
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI ERA 4.0 Fransisco, Wawan
Solusi Vol 18 No 2 (2020): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v18i2.287

Abstract

The Corruption Eradication Commission was formed with the main mission of carrying out prevention and law enforcement in eradicating corruption. The Chairperson of the Corruption Eradication Commission (KPK) is the spearhead in tackling corruption in Indonesia. In fact, political transactions in the election of the Corruption Eradication Commission (KPK) leader may be eliminated, so candidates with high integrity can be eliminated. The method in this paper uses the normative legal writing method because it examines the laws and regulations, literature, and journals relating to the material examined, which consists of the type of data obtained in this study is secondary data that is data obtained from library research and documentation , which is the result of research and processing of others, which are already available in the form of literature or documentation. The development of technology is now increasingly rapid where everything is completely digital, this era of sophisticated even even corruption can be digital, therefore the ability of the Corruption Eradication Commission (KPK) must be upgraded according to the times to be able to detect and solve corruption cases that are increasingly complicated transactions.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELASANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Wijaya, Rena; Putranto, Rian; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v3i2.174

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Musirawas dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas. Metode penelitin ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang mengkaji aturan hukum atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, data primer berupa data dari responden dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Musirawas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dari segi internal dan eksternal.
Legal responsibility for the utilization of artificial intelligence that has occurred system error from the perspective of criminal law Fransisco, Wawan; Hafrida, Hafrida; Kusniati, Retno
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.6021

Abstract

Every advancement in artificial intelligence and every application built on it must be accompanied by considerations of law, ethics, and humanity. Complex legal issues are inextricably linked to this quick development. The purpose of this study is to determine, examine, and address the legal liability that results from defects in artificial intelligence. Criminal liability is the primary focus of the artificial intelligence issue. The report offers comprehensive insights into recent legal developments, regulatory initiatives, and suggestions to get over these challenges as a result of this investigation. As a result, this study advances knowledge of the legal dynamics surrounding AI legal liability and encourages more conversation in this field.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rahmawati, Lilis; Fuadi, Ahmad; Fransisco, Wawan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8034

Abstract

Penelitian ini membahas kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, yang memunculkan tantangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai namun tetap menjunjung prinsip hukum. Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A menjadi fokus penelitian karena telah menangani berbagai kasus tindak pidana anak. Penelitian bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana anak dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana anak di pengadilan tersebut sudah efektif berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, terdapat kelemahan, yakni anak tidak dapat dijatuhi hukuman denda, yang digantikan dengan pelatihan kerja. Pertimbangan hakim meliputi niat (mens rea), faktor-faktor yang memengaruhi anak, dan peran korban dalam tindak pidana.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA LUBUK LINGGAU Fransisco, Wawan
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 24 No 2 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Agustus
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin maraknya pemberitaan tentang kriminalitas yang terjadi, baik melalui media elektronik dan media lainnya hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat seakan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam perhitungan Badan Pusat Statistik, dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh bebrapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif penyebab terjadinya tindakan kriminal di Kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal di Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian yaitu explanatory. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa data time series dari Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Sedangkan sumber data lain yaitu data primer yaitu observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian ini bahwa secara parsial masing masing variabel tidak memeilki pengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Kota lubuklinggau. Namun secara simultan secara bersama-sama keempat variabel yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap terjadinya kriminalitas di Kota Lubuklinggau. Hasil Koefisen determinasi dalam penelitian ini adalah 74,7%.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK REKAYASA BERAS OPLOSAN Fransisco, Wawan
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 24 No 3 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Desember
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MaiFood is a basic human need and its fulfill is a part of human rights. The food must always be available every time, and it should be in good quality, nutritious and the price should be affordable to the community. Certain system, which protect the producers and the consumers. is needed for reaching the fulfillment. In fact, there are some producers who conduct fraud in food business, namely by adding the chlorine to the food. This additive contain may harm the human health, so that food does not meet food quality standards. Based on above mentioned problems, this article will focus on the impact of the contaminated food for the health of consumers and the responsibility of the producers against loss suffered by consumers due to consumption of food (rice ) chlorine-containing materials. The impact of consuming food (rice), may cause cardiovascular disease, atherosclerosis, anemia, high blood pressure. The producers shall take responsibility by paying restitution to the consumer and the consumers do not need to prove the fault.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA LUBUK LINGGAU Fransisco, Wawan
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 24 No 2 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Agustus
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin maraknya pemberitaan tentang kriminalitas yang terjadi, baik melalui media elektronik dan media lainnya hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat seakan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam perhitungan Badan Pusat Statistik, dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh bebrapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif penyebab terjadinya tindakan kriminal di Kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal di Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian yaitu explanatory. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa data time series dari Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Sedangkan sumber data lain yaitu data primer yaitu observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian ini bahwa secara parsial masing masing variabel tidak memeilki pengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Kota lubuklinggau. Namun secara simultan secara bersama-sama keempat variabel yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap terjadinya kriminalitas di Kota Lubuklinggau. Hasil Koefisen determinasi dalam penelitian ini adalah 74,7%.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK REKAYASA BERAS OPLOSAN Fransisco, Wawan
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 24 No 3 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Desember
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MaiFood is a basic human need and its fulfill is a part of human rights. The food must always be available every time, and it should be in good quality, nutritious and the price should be affordable to the community. Certain system, which protect the producers and the consumers. is needed for reaching the fulfillment. In fact, there are some producers who conduct fraud in food business, namely by adding the chlorine to the food. This additive contain may harm the human health, so that food does not meet food quality standards. Based on above mentioned problems, this article will focus on the impact of the contaminated food for the health of consumers and the responsibility of the producers against loss suffered by consumers due to consumption of food (rice ) chlorine-containing materials. The impact of consuming food (rice), may cause cardiovascular disease, atherosclerosis, anemia, high blood pressure. The producers shall take responsibility by paying restitution to the consumer and the consumers do not need to prove the fault.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Fransisco, Wawan
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.65

Abstract

Abstrak Sekumpulan manusia mempunyai kesan yang setara dalam bergerombol, tinggal dalam satu lingkungan diakibatkan keturunan atau faktor ilmu bumi merupakan MHA. aturan tentang kebebasan dan keharusan pada benda material dan immateril sudah dimiliki di dalam hukum adat mereka sendiri. metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) juga dalam Pasal 18 B (2) Undang Undang Dasar 1945 dan sangat perlu peraturan operasional agar tata hukum Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Permasalahan ini dikarenakan perubahan Undang Undang Dasar 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan pengusa waktu itu. Disisi lain, negara juga membenarkan dan menilai kebebasan masyarakat adat, begitu juga disamping itu mereka mensyaratkan sedemikian rupa dalam memenuhi persyaratan untuk mewujudkan hak-hak mereka.
PENJATUHAN SANSKI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA LUBUKLINGGAU Rezika, Nadila; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.246

Abstract

Pornography (Cyberporn) is usually done online via the internet, is a form of cybercrime that should be watched out for by the Indonesian people. Pornography is indeed a very complex thing that cannot stand alone, but rather a collection of several issues about pornography, not only a problem of the government and the state, but also concerns the lives of the community. This study uses normative-empirical (applied) research, this study examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every particular legal event that occurs in society. Pornography is an unlawful act and is prohibited by religion. Pornography does not maintain the honor of the perpetrator, family or society and is an act that defames, tarnishes, leads oneself or others astray, this has negative impacts such as free sex, sexual harassment, deviant sexual behavior, and so on. It is hoped that all law enforcement officers will more often conduct socialization to the community regarding the consequences of the crime of Making Pornographic Recordings or other Pornography crime.
Co-Authors Ahmad Fuadi Bambang Suharto Damanik, Herlina Hafrida Hafrida Junaidi Junaidi Putranto, Rian Rahmawati, Lilis Retno Kusniati Rezika, Nadila Wahyudi, Fajar Satriyawan Wijaya, Rena