Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Law Journal

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELASANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Wijaya, Rena; Putranto, Rian; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v3i2.174

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Musirawas dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas. Metode penelitin ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang mengkaji aturan hukum atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, data primer berupa data dari responden dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Musirawas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dari segi internal dan eksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Fransisco, Wawan
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.65

Abstract

Abstrak Sekumpulan manusia mempunyai kesan yang setara dalam bergerombol, tinggal dalam satu lingkungan diakibatkan keturunan atau faktor ilmu bumi merupakan MHA. aturan tentang kebebasan dan keharusan pada benda material dan immateril sudah dimiliki di dalam hukum adat mereka sendiri. metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) juga dalam Pasal 18 B (2) Undang Undang Dasar 1945 dan sangat perlu peraturan operasional agar tata hukum Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Permasalahan ini dikarenakan perubahan Undang Undang Dasar 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan pengusa waktu itu. Disisi lain, negara juga membenarkan dan menilai kebebasan masyarakat adat, begitu juga disamping itu mereka mensyaratkan sedemikian rupa dalam memenuhi persyaratan untuk mewujudkan hak-hak mereka.
PENJATUHAN SANSKI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA LUBUKLINGGAU Rezika, Nadila; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.246

Abstract

Pornography (Cyberporn) is usually done online via the internet, is a form of cybercrime that should be watched out for by the Indonesian people. Pornography is indeed a very complex thing that cannot stand alone, but rather a collection of several issues about pornography, not only a problem of the government and the state, but also concerns the lives of the community. This study uses normative-empirical (applied) research, this study examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every particular legal event that occurs in society. Pornography is an unlawful act and is prohibited by religion. Pornography does not maintain the honor of the perpetrator, family or society and is an act that defames, tarnishes, leads oneself or others astray, this has negative impacts such as free sex, sexual harassment, deviant sexual behavior, and so on. It is hoped that all law enforcement officers will more often conduct socialization to the community regarding the consequences of the crime of Making Pornographic Recordings or other Pornography crime.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DARI DAMPAK NEGATIF PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA Fransisco, Wawan
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.37

Abstract

Food or food has a very important role for human life, because without human food can not survive to carry out daily activities. The problems that arise in the community that is the number of food beradar food products that cause negative impacts. The use of food engineering products can cause risks or negative impacts on human health, ethics or religion, even the environment. This is of course detrimental to consumers as those who consume food engineering products. Normative legal writing method because it examines the laws and regulations, literature, and journals as well as papers relating to the material examined, which consists of the type of data obtained in this study is secondary data that is data obtained from library research and documentation, which is a the results of research and processing of other people, which are already available in the form of literature or documentation. This research aims to determine the form of legal protection to consumers from the possible negative impacts of food engineering products and the task of guiding and supervising the implementation of consumer protection, the role of government also shapes what is meant by National Consumer Protection Agency (BPKN), Commercialization of food product engineering technology raises a variety of problems related to the responsibilities of business actors, Legal Sanctions against Business Actors If Consumers Are Losing Due To Consuming Foods That Contain Substance Dangerous, and government agencies.