Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JTIULM (Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat) Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Economic Reviews Journal Jurnal Inovasi Pembelajaran Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Zaenuddin
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Physics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
DESAIN DAN IMPLEMENTASI PENGUKUR KUALITAS UDARA PM10 BERBASIS MIKROKONTROLLER Nur Arminarahmah; Muhammad Rasyidan; Zaenuddin
Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat (JTIULM) Vol. 2 No. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.867 KB) | DOI: 10.20527/jtiulm.v2i1.15

Abstract

Air conditions in the environment where the living has begun polluted by pollutants such as land-burning smoke, cigarette smoke, motor vehicle fumes and many other sources of pollutant.We designed a Microcontroller based tool that serves to detect Air quality campus environment of UNISKA Banjarbaru.Sensor used is DSM501a as a sensor measuring levels of pollutants PM10 ,CO2, Smoke. The used is Arduino Uno.
Penguatan ketahanan keluarga muslim melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah dan moderasi beragama Luthfan, Muhammad Arief; Fadhilah, Nor; Samiaji; Selvia, Laila; Bari, Abdul; Sukino; Zaenuddin
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan ketahanan keluarga Muslim dapat dicapai melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah, dan moderasi beragama di Desa Insan Jaya, Serawak, Malaysia. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, ketahanan keluarga menjadi faktor krusial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Studi ini menggunakan Community base research dengan proses enam langkah yakni identifikasi, masalah, merumuskan tujuan, desain, pengumpulan data, analisis dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai aqidah dan ibadah memberikan dasar spiritual yang kuat bagi keluarga, yang membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, moderasi beragama terbukti penting dalam membangun hubungan yang harmonis, baik di dalam keluarga maupun dengan komunitas yang lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 40% peningkatan pemahaman Agama Islam setelah proses internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah, dan moderasi beragamadilakukan secara betahap. Hasil ini memberikan wawasan bagi pengembangan program penguatan keluarga di komunitas Muslim, khususnya dalam konteks masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah, dan moderasi beragama, riset ini dapat menawarkan perspektif baru tentang bagaimana aspek-aspek religius dapat memperkuat struktur dan fungsi keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif Baznas Provinsi Kalimantan Barat Dwi Fajar Ramadhoni; Zaenuddin; Ichsan Iqbal
Economic Reviews Journal Vol. 4 No. 3 (2025): Economic Reviews Journal
Publisher : Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56709/mrj.v4i3.824

Abstract

This research explores the role and impact of productive zakat distribution by the National Zakat Board (Baznas) of West Kalimantan Province in empowering local communities. Using a qualitative-descriptive method, this study investigates the forms, implementation factors, and outcomes of community empowerment programs driven by productive zakat mechanisms. Findings reveal that productive zakat not only provides financial assistance to the needy but also serves as a strategic instrument for sustainable economic development. By enabling mustahik to initiate micro-enterprises, Baznas has facilitated income growth, financial independence, and a gradual transition from mustahik to muzakki. However, challenges such as limited financial literacy, weak institutional support, and inconsistent program monitoring remain. This study recommends enhanced training, collaborative governance, and systematic impact assessment to optimize the effectiveness of productive zakat. The implications highlight zakat's potential as a transformative tool in Islamic social finance and poverty alleviation within the Indonesian socio-economic context.
PEMIKIRAN IBROHIM HILAL DALAM BUKU AT-TASAWUF AL-ISLAM BAIN AL-DIN WA AL-FALSAFAH Zaenuddin
Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 1 No 1 (2024): Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : LP2M STIK KENDAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62509/hjis.v1i1.104

Abstract

Pembahasan mengenai tasawwuf sangat sulit untuk memberikan rumus standar karena bentuknya relatif dan subjektif. Semakin Anda mengeksplorasi dan mendiskusikan pengetahuan ini secara mendalam, semakin rumit menjadi, seperti berlayar ke tengah-tengah lautan yang semakin jauh dari pantai. Ini adalah gambaran umum dari ilmu Sufisme. Oleh karena itu, tidak ada definisi mutlak yang dapat dipandu oleh setiap praktisi dan praktisi ilmu ini. Namun, ilmu Sufisme pada dasarnya adalah proses tazkiyatun nafs yang membuat hati lebih bersih dan lebih murni, pada akhirnya selalu dekat dengan dan dengan Tuhan melalui riyadhoh atau mujahadah. Sains Sufisme bergantung pada perasaan (dhauq) dan tidak memberikan penghargaan untuk alasan seperti dalam sains filsafat. Namun, ini tidak berarti bahwa rasio ditinggalkan dan tidak menerima apresiasi. Diskusi tentang rasio memiliki posisi yang sangat dihormati dalam Sufisme, terutama dalam Sufi filsafat. Dalam dinamika Sufisme, dua sekolah ditemukan yang menarik satu sama lain. Pertama, Sufisme Sunni, yaitu Sufism yang membahas komunikasi antara makhluk dan pencipta mereka yang didasarkan pada nilai-nilai pengajaran Al-Quran dan Sunnah. Kedua, Sufisme filosofis, yaitu aliran Sufisisme yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filosofis. Dalam arus kedua ini, manusia dapat mencapai tingkat bersatu dengan al-Khaliq dalam bentuk Hulul atau Ittihad. Buku at-Tasawuf al-Islam bain al-Din wa al-Falsafah oleh Ibrohim Hilal, adalah sebuah buku yang secara komprehensif menjelaskan dua kategori Sufisme di atas, dengan penjelasan lengkap dan terperinci. Buku ini memberikan informasi tentang Sufisme dan Filsafat, yang merupakan dua disiplin yang terkait dan saling melengkapi.
Kulit Buah Naga sebagai Spidol Papan Tulis Ramah Lingkungan: Solusi untuk Pendidikan: Dragon Fruit Peel as an Eco-Friendly Whiteboard Marker: A Solution for Education Fath Marsya, Rini; Zaenuddin
Jurnal Inovasi Pembelajaran Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Inovasi Pembelajaran
Publisher : YAYASAN YASZOY CAYAHA NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71049/57kh9s51

Abstract

Penelitian ini menyoroti potensinya sebagai alternatif berkelanjutan untuk tinta sintetis. Limbah pangan dapat diolah hingga bernilai manfaat. Ini memberikan contoh praktis untuk pendidikan lingkungan, mendorong inovasi dalam bahan biodegradable dan meningkatkan kesadaran tentang alternatif ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tinta alami ramah lingkungan menggunakan tinta alami dari kulit buah naga, yang berasal dari pigmen buah yang cerah, khususnya betasianin. Pigmen utama betasianin diekstrak dari kulit buah naga dan dikombinasikan dengan arang aktif untuk meningkatkan stabilitas dan diformulasikan menjadi tinta yang biodegradable dan tidak beracun. Prosedur eksperimental meliputi formulasi tinta dan uji coba pengguna pada papan tulis. Tinta yang dihasilkan menunjukkan sifat adhesi yang baik pada permukaan papan tulis. Pengujian pengguna menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam penggunaan artistik dan kemasan. Namun, tantangan utamanya adalah menstabilkan pigmen alami untuk memastikan daya tahan warna dan mencegah pemudaran.
Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan Asean: Pendekatan Hukum dan Tantangan Implementasi Khilda Nur Azizah; Sultan Maulana Adrian; Zaenuddin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking, or human trafficking, is one of the most serious forms of transnational crime globally and in Southeast Asia. ASEAN, as a regional organization, has issued legal instruments and shared working mechanisms to address this phenomenon, particularly through the 2015 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) and additional guidelines related to the principle of non-punishment for victim protection. However, implementation of the law at the national level still faces various challenges due to differences in legal systems, enforcement capacity, and the ASEAN Way approach. This article discusses the ASEAN and national legal frameworks for combating human trafficking and the challenges in their implementation.  Keywords: Human Trafficking, ASEAN, ACTIP, Law Enforcement, Victim Protection. Abstrak Perdagangan orang atau trafficking in persons merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius di dunia dan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional telah mengeluarkan instrumen hukum dan mekanisme kerja sama untuk menanggulangi fenomena tersebut, terutama melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015 dan pedoman tambahan terkait prinsip non-punishment untuk perlindungan korban. Namun, implementasi hukum di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan karena perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan, dan pendekatan ASEAN Way. Artikel ini menganalisis kerangka hukum ASEAN dan nasional dalam menanggulangi perdagangan orang, serta tantangan dalam implementasinya.   Kata kunci: Perdagangan Orang, ASEAN, ACTIP, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban
Efektivitas Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Persidangan Kejahatan Nasional Risko Awangga; M. Annas Farhan; Zaenuddin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the effectiveness of witness and victim protection mechanisms in national criminal trials in Indonesia. This research is directed at studying the function of witness and victim protection institutions, various obstacles to the implementation of protection mechanisms, and the extent to which this role supports the realization of a just and open judicial process. The methodology used is empirical and normative juridical studies with analysis of various statutory regulations and scientific journals. The research results show that the mechanism for protecting witnesses and victims has had a positive impact, but still faces obstacles in implementation in the field, including limited resources, weak coordination between institutions, and low public understanding. The research results show that strengthening institutional capacity accompanied by expanding outreach efforts is the main need to optimize the effectiveness of witness and victim protection in the trial process.  Keywords: Witness Protection, Victims, Effectiveness, LPSK, National Criminal Trials.  Abstrak Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional di Indonesia. Penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban, berbagai hambatan pada penerapan mekanisme perlindungan, serta sejauh mana peran tersebut mendukung terwujudnya proses peradilan yang berkeadilan dan terbuka. Metodologi yang digunakan adalah kajian yuridis empiris dan normatif dengan analisis berbagai peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian memperlihatkan yakni mekanisme perlindungan saksi dan korban telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional disertai dengan perluasan upaya sosialisasi menjadi kebutuhan utama guna mengoptimalkan efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam proses persidangan.   Kata kunci: Perlindungan Saksi, Korban, LPSK, Persidangan Kejahatan Nasional.
Perkembangan dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara Ahmad Muhtadi; Bagus Equity; Zaenuddin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this article is to thoroughly analyse the fundamental ideas of international criminal law, including its origins, guiding principles, and the range of offences that fall within its purview. The International Criminal Court (ICC), a permanent court with the power to try people for the most serious international crimes, is another law enforcement tool that is discussed. The principles of state sovereignty, jurisdictional restrictions, complementarity, and the degree of cooperation between states in the investigation, prosecution, and enforcement of rulings are among the many barriers and difficulties in the application of international criminal law that are examined in this study. Normative juridical research is the methodology employed, which includes a conceptual approach, a statutory regulatory approach, and a literature analysis of several international legal instruments, court rulings, and legal experts' doctrines. The study's findings show that while the Rome Statute and other international conventions have greatly advanced the framework of international criminal law, there are still considerable barriers to its effective enforcement. These challenges include the use of forceful arrests and some states' lack of willingness to fully cooperate and follow out rulings from international courts. Therefore, achieving equitable, efficient, and long-lasting implementation of international criminal law requires bolstering international cooperation structures and raising state commitment.   Keywords: International Criminal Law, International Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction, State Sovereignty.   Abstrak Salah satu bidang hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional adalah hukum pidana internasional. Kejahatan seperti itu tidak hanya merugikan suatu negara tetapi juga mengancam nilai-nilai penting masyarakat internasional secara keseluruhan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi termasuk dalam kategori ini. Kejahatan internasional semakin kompleks dan terorganisir karena arus globalisasi yang semakin kuat, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara. Kondisi ini memerlukan adanya sistem hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dunia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa konsep dasar hukum pidana internasional secara menyeluruh, termasuk sumber hukum, prinsip-prinsip yang melandasinya, dan ruang lingkup kejahatan yang menjadi yurisdiksinya. Selain itu, diskusi berfokus pada mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lembaga peradilan permanen yang diberi wewenang untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling parah. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dan hambatan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional. Hal-hal ini terutama berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, batasan yurisdiksi, asas komplementaritas, dan tingkat kolaborasi antarnegara dalam proses tersebut.investigasi, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan yang dibuat.Penelitian yuridis normatif menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, instrumen hukum internasional, dan doktrin para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum pidana internasional telah berkembang secara signifikan sebagai hasil dari penciptaan Statuta Roma dan berbagai konvensi internasional, penegakan yang efektif tetap menghadapi beberapa tantangan. Di antara hambatan tersebut adalah pengaruh kepentingan politik negara, kewenangan lembaga peradilan internasional untuk melakukan penangkapan paksa, dan komitmen rendah sebagian negara untuk bekerja sama penuh dan melaksanakan putusan pengadilan internasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum pidana internasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan penguatan mekanisme kerja sama internasional dan peningkatan komitmen negara-negara.   Kata kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi, Kedaulatan Negara.
Implikasi Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Kejahatan Perang dalam Kerangka Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Tasya Salsabilla; Syifa Nadiyah Putri; Zaenuddin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

War crimes are serious violations of international humanitarian law. An act is considered a war crime if it violates the laws of war, making the perpetrator punishable by criminal penalties. This typically occurs during armed conflict, and its existence has been proven through various cases that have been finally decided or are still being processed in international courts. This research aims to further explore the criteria for war crimes from an international legal perspective. This will be done using qualitative analysis with a normative juridical approach, encompassing legislative, conceptual, and comparative perspectives. Humanitarian law is not intended to prohibit war at all, but rather to limit human suffering and regulate the use of force in armed conflict, all for the sake of humanitarian values. Therefore, this law is often referred to as a set of rules for the conduct of war based on humanitarian principles. From all of this, it can be concluded that humanitarian law strives to ensure that war prioritizes humanitarian values. The legal basis used in this study is the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention, and Article 8 of the 1998 Rome Statute. Keywords: War Crimes, International Humanitarian Law, Armed Conflict, International Criminal Responsibility, Rome Statute, Geneva Conventions, Hague Conventions Abstrak Kejahatan perang itu adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional. Sesuatu tindakan disebut kejahatan perang kalau melanggar ketentuan hukum perang, yang bikin pelakunya bisa dihukum secara pidana. Hal ini biasanya terjadi saat ada konflik bersenjata, dan keberadaannya sudah dibuktikan lewat berbagai kasus yang sudah diputusin secara final atau masih dalam proses di pengadilan internasional. Penelitian ini mau ngebahas lebih dalam lagi tentang kriteria kejahatan perang dari sudut pandang hukum internasional. Caranya pakai analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup cara pandang perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hukum humaniter ini bukan buat ngeban perang sama sekali, tapi lebih ke membatasi penderitaan manusia dan atur gimana pakai kekuatan dalam perang bersenjata, semuanya demi nilai kemanusiaan. Makanya, hukum ini sering disebut sebagai kumpulan aturan buat jalannya perang yang berdasarkan prinsip kemanusiaan. Dari semua itu, bisa disimpulin kalau hukum humaniter berusaha bikin perang tetap ngutamain nilai-nilai kemanusiaan. Dasar hukum yang dipake di kajian ini adalah Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Pasal 8 dari Statuta Roma 1998. Kata kunci: Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, Pertanggungjawaban Pidana Internasional, Statuta Roma, Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag
Co-Authors Abdul Bari Ahmad Muhtadi Bagus Equity Dwi Fajar Ramadhoni Fadhilah, Nor Fath Marsya, Rini Ichsan Iqbal Khilda Nur Azizah Luthfan, Muhammad Arief M. Annas Farhan Muhammad Rasyidan Nur Arminarahmah Risko Awangga Samiaji Selvia, Laila Sukino Sultan Maulana Adrian Syifa Nadiyah Putri Tasya Salsabilla