Articles
PERUSAKAN PAGAR DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA PERDATA MERUPAKAN TINDAK PIDANA
Triswidodo Trisidodo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.329 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, alasan-alasan apakah para terdakwa agar proses pidananya dapat ditangguhnya terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata?, Kedua, apakah tindakan perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata merupakan tindak pidana? Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan berkas perkara Nomor 702/Pid.B/2013/PN. PSP.SBH. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya karena perbuatan itu telah merugikan orang lain sehingga perbuatan merusak seluruh atau sebahagian milik orang lain adalah merupakan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 406 KUHPidana
PERAN BANK DALAM MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH DARI TINDAK KEJAHATAN SKIMMING”. (Studi Di Bank Negara Indonesia (BNI) Padangsidimpuan)
Nur Oloan;
Triswidodo Triswidodo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.111 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3492-3511
Tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia Padangsidimpuan dalam mengawasi sistem pembayaran terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming dan Untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia Padangsidimpuan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah peneltian kualitatif yang maksudnya adalah peneltian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan peneltian terhadap data-data yang berkaitan dengan peneltian ini dan juga dengan cara melakukan peneltian lapangan (library research) dan kepustakaan (field research).Hasil penelitian menunjukkan adalah Adapun Peran Bank Negara Indonesia (BNI) Padangsidimpuan dalam mengawasi sistem pembayaran terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming yaitu pencegahan tindakan skimming secara normatif dan upaya pencegahan tindakan skimming secara teknis. pencegahan tindakan skimming secara normative yakni memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
Triswidodo Triswidodo;
Nur Oloan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3194-323
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengkaji yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi.
PENDAMPINGAN PENGENALAN LITERASI BUDAYA PADA ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SANGGAR BIMBINGAN MUALLIM MALAYSIA
Kholijah Siregar, Adek;
Triswidodo, Triswidodo;
Rosmaimuna, Rosmaimuna;
Pasaribu, Muksana;
Sari Batubara, Delilla;
Putriana, Putriana
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i10.4134-4139
Pendidikan dan pengenalan budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas anak. Anak-anak pekerja migran sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan formal yang memadai serta pengenalan budaya asal mereka karena mobilitas dan perubahan lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, pendampingan literasi budaya merupakan solusi penting untuk membantu anak-anak pekerja migran dalam memahami budaya asalnya sekaligus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Jurnal ini membahas pendekatan pendampingan pengenalan literasi budaya pada anak-anak pekerja migran di Sanggar Bimbingan MuallimMalaysia, mulai dari identifikasi masalah, strategi pendampingan, hingga dampaknya terhadap identitas dan kemampuan anak dalam memahami dua budaya yang berbeda. Sanggar Bimbingan Muallim merupakan bentuk pendidikan informal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam sarana dan pra sarana, Sanggar Bimbingan Muallim memberikan kontribusi yang signifikan dalampengenalan budaya asal mereka juga dalam hal membentuk karakter dan keterampilan dasar anak-anak pekerja migran
Analisis Yuridis terhadap Isu Hak Cipta dalam Perkembangan Teknologi Virtual Reality (VR)
Nasution, Anwar Sulaiman;
Triswidodo, Triswidodo;
Manik, Yessi Kurnia Arjani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25456
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi VR, kebutuhan akan analisis yuridis yang mendalam mengenai isu hak cipta dalam lingkungan virtual menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian menganalisis berbagai aspek hukum terkait hak cipta dalam VR, termasuk perlindungan hukum bagi pencipta konten, tantangan dalam penegakan hak cipta, serta potensi perkembangan regulasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal. Jenis sumber data penelitian adalah data sekunder. Adapun hasil penelitian menyatakan 1). Hak cipta dalam teknologi VR masih menghadapi tantangan besar dalam perlindungan dan penegakannya. 2). Regulasi hak cipta yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan hak cipta dalam lingkungan VR. 3) Sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya siap menangani sengketa hak cipta dalam teknologi VR akibat keterbatasan pemahaman teknis dan mekanisme pembuktian. 4) Penggunaan AI dalam VR menimbulkan tantangan baru dalam kepemilikan hak cipta yang belum memiliki kepastian hukum.
Perspektif Yuridis dan Etis terhadap Praktik Politik Oligarki di Indonesia
Faisal, Muhammad;
Triswidodo, Triswidodo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13017
Politik oligarki berpengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, oleh karena itu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan permasalahan bagaimana politik oligarki di Indonesia?, bagaimana perspektif hukum terhadap politik oligarki di Indonesia? dan bagaimana perspektif etika terhadap politik oligarki di Indonesia?. Jenis penelitian kualitatif pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan politik oligarki di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Tipe Oligarki Sultanik merupakan jenis tipe oligarki pada masa orde baru. Suharto berperan sebagai oligarki utama yang mampu mengendalikan para oligarki lainnya. Namun, tipe oligarki penguasa kolektif menjadi tipe oligarki pada masa reformasi (hingga sekarang ini), akibat kejatuhan Suharto sebagai oligarki utama menyebabkan oligarki lainnya bekerjasama melalui lembaga resmi partai politik, bahkan beberapa elit oligarki menguasai partai politik untuk mempertahankan kekuasaanya. Berdasarkan perspektif yuridis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia tidak salah secara hukum. Berdasarkan perspektif etis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia dinilai tidak etis.
Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Triswidodo, Triswidodo;
Faisal, Muhammad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13678
Salah satu daerah yang menjadi lokasi Food Estate yaitu Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Gunung Mas. Penyesuaian aturan yang dilakukan pemerintah agar program Food Estate dapat berjalan ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak buruk pada penyelenggaraan hukum di kemudian hari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif tersebut penelitian yuridis normatif. Peneliti akan mendeskripsikan data yang telah dianalisis.Adapun jenis sumber data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan dan jurnal penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan tinjauan yuridis pelaksanaan program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengan memiliki legal standing yang sangat lemah. Hal tersebut disebabkan aturan penyediaan lahan program Food Estate yang ada di kawasan hutan Kabupaten Gunung MAS bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan.
PENDAMPINGAN PENGENALAN LITERASI BUDAYA PADA ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SANGGAR BIMBINGAN MUALLIM MALAYSIA
Kholijah Siregar, Adek;
Triswidodo, Triswidodo;
Rosmaimuna, Rosmaimuna;
Pasaribu, Muksana;
Sari Batubara, Delilla;
Putriana, Putriana
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i10.4134-4139
Pendidikan dan pengenalan budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas anak. Anak-anak pekerja migran sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan formal yang memadai serta pengenalan budaya asal mereka karena mobilitas dan perubahan lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, pendampingan literasi budaya merupakan solusi penting untuk membantu anak-anak pekerja migran dalam memahami budaya asalnya sekaligus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Jurnal ini membahas pendekatan pendampingan pengenalan literasi budaya pada anak-anak pekerja migran di Sanggar Bimbingan MuallimMalaysia, mulai dari identifikasi masalah, strategi pendampingan, hingga dampaknya terhadap identitas dan kemampuan anak dalam memahami dua budaya yang berbeda. Sanggar Bimbingan Muallim merupakan bentuk pendidikan informal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam sarana dan pra sarana, Sanggar Bimbingan Muallim memberikan kontribusi yang signifikan dalampengenalan budaya asal mereka juga dalam hal  membentuk karakter dan keterampilan dasar anak-anak pekerja migran
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
Triswidodo, Triswidodo;
Oloan, Nur
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3194-323
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengkaji yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL OLEH MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pohan, Sarmadan;
Siregar, Sutan;
Triswidodo, Triswidodo;
Faisal, Muhammad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3439-3449
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberantasan peredaran narkotika di Desa Sibong-bong melalui penyuluhan hukum diselenggarakan kepala desa dan untuk mengetahui kendala pemberantasan peredaran narkotika di Desa Sibong-bong melalui penyuluhan hukum diselenggarakan kepala desa. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris atau kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiosologis dan dapat sebutkan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Peran Kepala Desa dalam penanggulangan narkotika pada masyarakat Desa Sibong-Bong sudah terlaksanakan, Kepala Desa Sibong-Bong sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan, penaggulangan, memberantas dan menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan berupa pengarahan kepada masyarakat, melakukan razia-razia ke sekolah, pemasangan banner berisikan peringatan bahaya narkotika, Kepala Desa Sibong-Bong juga telah bekerja sama dengan Polres untuk memberantas kasur narkotika yang ada di Desa Sibong-Bong. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Sibong-Bong dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang artinya masyarakat yang masih belum mengerti dari efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, masyarakat yang merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan kami pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar diberikan fasilitas perawatan, tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun belum ada. Dan yang lebih penting lagi adalah alokasi anggaran yang sangat minim dari pemerintah untuk upaya pencegahan Narkoba.