Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

THE RECOGNITION AND RIGHTS PROTECTION FOR BATIN SEMBILAN COMMUNITIES OVER CUSTOMARY TERRITORY AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT Manik, Herlina; Suhermi, Suhermi; Sasmiar, Sasmiar; Herlina, Nelli
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i4.429

Abstract

Conflicts over land tenure and other sources of natural resources have been persistent for a long time and have led to a process of structural poverty; the loss of local wisdom in managing natural resources; and even the elimination of communities from their living space. Although there are many policies that contain recognition of indigenous peoples’ rights, recognition of rights to customary territories has never existed and evictions of the Batin Sembilan community still continue. The specific objectives that researchers want to achieve in this research are to examine and analyze the existence of Batin Sembilan community; and analyze the mechanism of recognition and protection of the community there in managing natural resources. This research combines qualitative research through primary data collection from the field, making observations, while also using secondary data, especially related to government policies, regulations and programs to provide a general understanding of the real conditions faced by the Batin Sembilan community. Based on the results of this research, it is expected to generate findings regarding the mechanism for recognizing and protecting the rights of Batin Sembilan people to customary territories and natural resource management.
Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo Naili Hidayah, Lili; Najwan, Johni; Raffles, Raffles; Herlina, Nelli; Fatni, Indriya
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.474 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17013

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai upaya peningkatan pemah aman hukum terhadap guru dan masyarakat sekitar diwilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari pembagian waris. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian waris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.
Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo Hidayah, Lili Naili; Najwan, Johni; Raffles, Raffles; Herlina, Nelli; Fatni, Indriya
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.794 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19367

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai peningkatan pemahaman konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan terutama bagi siswa SMA 2 Muaro Bungo. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat terutama Siswa tentang perlindungan konsumen. sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari adanya kegiatan yang dilakukan konsumen. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat terutama untuk bias bijak dan teliti ketika akan berbelanja dengan memberhatikan label yang ada dalam produk.
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pelajar Mts Darul Aufa Kabupaten Batang Hari Sasmiar, Sasmiar; Rosmidah, Rosmidah; Qodri, Muhammad Amin; Herlina, Nelli; Bafadhal, Faizah
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5713

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur.Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook Sinaga, Oktaviyani; Herlina, Nelli; Manik, Herlina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.22450

Abstract

The aims of this study are: 1) To find out and analyze the legal protection that consumers and business actors get according to the Consumer Protection Act. 2) To find out and analyze the efforts of consumers who have made buying and selling transactions through social media Facebook according to the Consumer Protection Act. Research method: the research method used is normative juridical legal research using statutory approaches, conceptual approaches, case approaches. The results of the research are: 1) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) law has provided protection for consumers . But Facebook media is not E-Commerce. So legally consumers need to read specific agreements regulated in civil law. 2) Efforts that can be made by consumers as victims who carry out buying and selling transactions through Facebook social media according to article 4 of the UUPK consumers have the right to receive advocacy, protection, and efforts to resolve consumer protection disputes properly. Can use access through the court or outside the court. There are 3 consumer protection agencies outside the court, namely: the National Consumer Protection Agency, the Non-governmental Consumer Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2)Untuk mengetahui dan menganalisa upaya konsumen yang telah melakukan transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.. Hasil penelitian adalah: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hukum telah memberikan perlindungi bagi konsumen. Namun media Facebook adalah bukan E-Commerce. Sehingga secara hukum konsumen perlu membaca perjanjian-perjanjian yang spesifik yang diatur dalam hukum perdata. 2)Upaya yang dapat dilakukan konsumen sebagai korban yang melakukan transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook menurut pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dapat menggunakan akses melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Ada 3 lembaga perlindungan konsumen diluar pengadilan antara lain: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Transaksi Jual-Beli; Media Sosial
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konsultan Pajak yang Melakukan Fraundelendt Misrepresentation dalam Bidang Perpajakan Afrizal, Afrizal; Rakhmawati, Dessy; Herlina, Nelli
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.41912

Abstract

Tax crimes are a form of crime that can cause great losses to the state. namely fraudulent misrepresentation is interpreted as a deliberate manipulative fraudulent act to avoid, reduce, and for illegitimate gain. Includes covering up financial conditions, deceptive statements and concealment of material facts. The aim is to expose the role of tax consultants or tax advisors in manipulative practices, such as fraudulent misrepresentation of things, which have a negative impact on state finances. Using a normative legal approach, with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach This article aims to analyze the legal provisions for crimes committed by tax advisors who commit fraudulent misrepresentation, as well as analyze the criminal law policies applied to fraudulent misrepresentation crimes. In cases where tax advisors create misleading financial reports to illegally gain illegitimate profits to reduce clients' tax obligations. This research is expected to contribute to law enforcement in the tax sector and can encourage reform of existing regulations. Efforts to protect state finances against tax crimes can be more effective and sustainable. In addition, this study also underscores the importance of training for tax advisors to improve integrity and professionalism in carrying out their duties. With stricter regulations and harsher penalties, it is hoped that the number of tax crimes committed by tax advisors can be reduced. This study also provides recommendations for improving cooperation between the government and relevant institutions in monitoring and taking action against tax violations, to create a more transparent and controlled tax system. ABSTRAK Kejahatan pajak adalah bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara. Yakni tindakan fraudulent misrepresentation diartikan sebagai tindakan curang manipulatif yang disengaja untuk menghindari, mengurangi, serta untuk keuntungan yang tidak sah. Meliputi menutupi kondisi keuangan pernyataan menipu dan penyembuian fakta material. Tujuannya adalah untuk mengekspos peran konsultan pajak atau penasihat pajak dalam praktik manipulatif, seperti penipuan representasi salah dari hal -hal, yang memiliki dampak negatif pada keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh  penasihat pajak yang melakukan kejahatan fraudulent misrepresentation, serta menganalis kebijakan hukum pidana yang diterapkan pada kejahatan fraudulent misrepresentation. dalam kasus di mana penasihat pajak membuat laporan keuangan yang menyesatkan untuk secara ilegal untuk keuntungan tidak sah mengurangi kewajiban pajak klien. penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum di bidang pajak dan dapat mendorong reformasi peraturan yang ada. upaya untuk melindungi keuangan negara terhadap kejahatan pajak bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan bagi penasihat pajak untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan peraturan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat, diharapkan bahwa jumlah kejahatan pajak yang dilakukan oleh penasihat pajak dapat dikurangi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait ketika memantau dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pajak, untuk menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan lebih terkendali.