Articles
PEMODELAN ESTIMASI BIAYA PARAMETRIK PADA AWAL BANGUNAN GEDUNG AKIBAT GEMPA
Afrizal, Afrizal
E-Journal Graduate Vol 1, No 2 (2014): Part C - Civil Engineering
Publisher : E-Journal Graduate
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.655 KB)
Estimasi biaya pada tahap perencanaan adalah hal yang penting dalam proyek konstruksi karena akan menentukan kinerja proyek pada tahap selanjutnya. Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat diguncang oleh gempa dengan kekuatan besar. Pada struktur bangunan gedung analisis pembebanan sangat besar pengaruhnya dalam pemilihan dimensi struktur, jenis struktur dan pemilihan pemakaian mutu dan jenis bahan untuk kekuatan struktur bangunan. Sehubungan dengan analisa pembebanan struktur salah satu beban yang cukup besar pengaruh nya adalah beban gempa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Estimasi biaya yang akan dianggarkan pada tahap awal atau konseptual oleh pemilik proyek. Total Luas Lantai (TLL) dan Total Jumlah Lantai (TJL) adalah parameter yang telah dibuktikan memiliki pengaruh yang cukup baik dalam mengestimasi biaya bangunan gedung, tetapi kedua parameter tersebut hanya memperlihatkan scale of project. Oleh karena itu perlu kiranya suatu model estimasi biaya pada tahap perencanaan yang melibatkan parameter lainnya, seperti beban gempa (BG) sebagai cost driver dalam estimasi biaya parametrik bangunan gedung pada tahap perencanaan. Dari hasil analisis regresi model matematis untuk estimasi biaya bangunan gedung meter persegi (BM) pada tahap perencanaan dihasilkan model yang terbaik adalah : BM_3 = -22230000.00 -682.85 * TLL + 146400000.00 * âTJL_mod + 8060586.14 * Log_BG. Model BM_3 mempunyai deviasi rata-rata adalah -13.94%Kata Kunci : estimasi biaya parametrik, beban gempa, analisa regresi
Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
Afrizal, -
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1.795 KB)
This article scrutinizes the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) concept on the recognition of indigenous societyâs rights over agrarian resources. It is argued that the concept is relevant to study forms of social relation between corporations and indigenous societies. Publication about that is little. Indigenous societies across Indonesia insist that they have rights over agrarian sources within their customary territory and the rights are recognized by the Indonesian state as well as international bodies. Academicians only pay attention to the governmentâs responsibility to recognize and respect the indigenous societyâs rights. It is contended that from the concept of CSR a corporation is responsible for recognizing and respecting indigenous societiesâ rights over agrarian sources, but this article demonstrates that realization of indigenous communityâs rights by corporations is dependent upon pressure from indigenous communities rather than coporationsâ initiative.
PEMAHAMAN KEESAAN ALLAH DALAM TEOLOGI ISLAM
Afrizal, Afrizal
Jurnal Ushuluddin Vol 16, No 2 (2013): Juli - Desember 2013
Publisher : Jurnal Ushuluddin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tulisan ini memaparkan berbagai pemahaman pemikir muslim tentang Keesaan Allah. Sumber paham keesaan Allah hanya satu yaitu al-Quran. Semua pemikir berusaha maksimal untuk mempertahankan keesaan Allah tetapi mereka menempuh cara yang berbeda. Perbedaan cara itulah yang menimbulkan perdebatan panjang di antara mereka. Perbedaan itu juga sampai menimbulkan sikap menganggap dirinya yang benar sedangkan yang lain salah. Ketika diteliti ternyata terdapat dua corak pemikiran yang bertolak belakang dalam mempertahankan keesaan Allah, yaitu corak rasional dan corak tradisional. Pemikiran rasional berusaha memberikan interpretasi terhadap takwil teks al-Quran karena teks itu bertentangan dengan alur pikir mereka. Sebaliknya pemikiran tradisional berusaha mengikuti teks apa adanya dan menjauhi interpretasi yang berlebihan karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan yang tidak wajar dalam memahami keesaan Allah. Setelah dikaji secara mendalam ternya metode berpikir kedua kelompok ini ternyata hasilnya bermuara pada satu titik yang sama, yaitu peningkatan pemahaman atas keesaan Allah. Pemahaman terhadap perbedaan interpretasi itu dapat membuka cara berpikir yang lebih luas dan toleran di kalangan masyarakat Islam
Selulosa Bakterial Nata De Coco Sebagai Adsorban Pada Proses Adsorpsi Logam Cr(III)
Afrizal, Afrizal
GRADIEN : Jurnal Ilmiah MIPA Vol 4, No 1 (2008): (Januari 2008)
Publisher : Universitas Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.288 KB)
Pemanfaatan selulosa nata de coco sebagai adsorban dilakukan melalui adsorpsi kromium(III) dalammedium air dalam rangka pencarian metode yang efektif untuk menghilangkan logam berat. Pada penelitian inidipelajari tiga faktor yang mempengaruhi yaitu, konsentrasi awal larutan, waktu kontak dan pH larutan untukmemperoleh kondisi yang optimum dalam proses adsorpsi. Kondisi optimum adsorben selulosa nata de coco yangberbentuk serbuk dalam mengadsorpsi kromium(III) adalah pada konsentrasi awal larutan 150 ppm, waktu kontak 50menit dan pH larutan adalah 5. Terjadinya adsorpsi kromium(III) pada selulosa nata de coco melibatkan gugus fungsi C-O pada gugus fungsi eter dan hidroksil. Keterlibatan gugus fungsi pada proses adsorpsi diidentifikasi denganspektrum FT-IR, berkurangnya pita serapan yang cukup signifikan pada bilangan gelombang 1057,34 cm-1 danberkurangnya intensitas pita serapan pada daerah 3443,06 cm-1. sedangkan untuk morfologi permukaan adsorben natade coco dianalisis dengan SEM. Hasil foto SEM menunjukkan adanya permukaan yang tidak rata dan lebih terangpada adsorben setelah adsorpsi  Â
Analisa Struktur Mikro Material Substitusi Hidroksiapatit Cangkang Kerang Darah dan Resin Akrilik Bahan Pembuat Gigi untuk Aplikasi Gigi Tiruan
Afrizal, Afrizal;
Gunawarman, Gunawarman
Jurnal Surya Teknika Vol 2, No 04 (2016): Surya Teknika
Publisher : Jurnal Surya Teknika
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kerang darah (Anadara granosa) merupakan jenis kerang laut yang digunakan untuk menggantikan sebagian fungsi resin akrilik bahan pembuat gigi tiruan untuk aplikasi gigi pengganti. Dalam penelitian ini partikel halus hidroksiapatit sintetis yang berasal dari cangkang kerang darah digunakan sebagai partikel substitusi bahan pembuat gigi pengganti. Kerang darah dipersiapkan dengan membakar, menggiling hingga halus (menggunakan pulvalizer dan ball mill machine) dan mengayak hingga didapatkan partikel sintetis HA dengan tingkat kekasaran hingga 62 m (nomor ayakan #125). Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan struktur mikro material substitusi HACK+TRA. Struktur mikro ini kemudian dibandingkan dengan struktur mikro gigi. Hasil pemeriksaan struktur mikro menggunakan SEM-EDX, terlihat bahwa komposisi material substitusi terbaik terdapat pada spesimen 1A dan 2A, dimana partikel HACK mengganti volume TRA sebesar 1,375 dan 1,500 gr dalam material substitusi HACK+TRA Hal ini disebabkan kehadiran partikel-partikel HACK dengan kerapatan (density) yang tinggi dan halus. Kerapatan partikel-partikel atom HACK dalam campuran HACK+TRA menghalangi laju dislokasi atom-atom resin akrilik dalam material substitusi ini. Hal ini meningkatkan sifat-sifat mekanik material substitusi
Sistem Informasi Inventory Control Lovia Jambi
Afrizal, Afrizal
JURNAL AKADEMIKA Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Akademika
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat - STMIK Nurdin Hamzah Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The utilization of information technology becomes a necessity that is used to improve or assist the performance of the company. Every company seeks to build a system that can assist and facilitate its performance. This paper describes the stages in building an information system inventory in the warehouse Lovia Jambi to assist and facilitate the operations conducted by the warehouse, provide information faster, accurate and relevant, minimize errors such as the difference between the amount of goods and facilitate the search the data if necessary, to save time in data processing, report generation goods in and goods out can be done easily and quickly. This information system built using Visual Basic 6.0 programming language and MySQL datababe.
Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan)
Arianto, Bismar;
Afrizal, Afrizal
Jurnal Selat Vol 1 No 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2326.255 KB)
Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru, dan 23 Kota baru. Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di Indonesia hingga hari ini terus berkembang. Meskipun hasil evaluasi pemekaran daerah menunjukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepuluan Riau. Wacana tersebut diantaranya di Kabupaten Bintan, karimun dan kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemekaran daerah di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengalisa penyebab keinginan pemekaran daerah di Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan wawancara. Kajian ini menyimpulkan adanya perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pemekaran, dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara menjadi kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur menjadi kabupaten pemekaran serta masih ada pro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan di masyarakat.
Kata Kunci : otonomi daerah dan pemekaran daerah
Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Kemampuan Desa Terhadap Pengelolaan Kewenangan (Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam Mengelola Potensi Wisata)
Afrizal, Afrizal;
Nazaki, Nazaki
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.232 KB)
Villages have the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the potentials in the village of Malang Rapat is tourism. The existing condition indicates that the village has not maximally managed the potential to improve the welfare of the village community. What is the function of local government that has direct oversight of the village to create policies that encourage villages to be able to manage their authority. The purpose of this study is to see what the local government does to the village, why the village government has not been able to maximize the authority of the village. The concept / theory that approaches is the authority of the village. While the method used is descriptive qualitative. The results of the analysis obtained by the local government in this case the Bintan regency government has not been maximal in conducting guidance to the village of Malang Rapat
Keywords: Village Authority, Community Welfare, Tourism
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensi yang ada di desa Malang Rapat adalah bidang pariwisata. Kondisi yang ada menunjukkan belum maksimalnya desa mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana fungsi pemerintah daerah yang memiliki pengawasan langsung terhadap desa untuk membuat kebijakan yang mendorong desa untuk mampu mengelola kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa, mengapa pemerintah desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa yang dimiliki. Konsep/teori yang menjadi pendekatan adalah kewenangan desa. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang analisa yang didapatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bintan belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap desa Malang Rapat.
Kata kunci: Kewenangan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata
Paradigma Baru Birokrasi Pemerinthan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Afrizal, Afrizal
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (875.268 KB)
Substitution of the new order regime reform era to bring home big enough task for holders of development policy in this country . Government bureaucracy into one part left by the new order of special concern by the government , especially pemerintaha area. The inability of the government to manage the bureaucracy caused by many things one of which is the lack of quality of personnel in providing service to the community . Apparatus still positioning itself not as a public servant but someone who must be served . Therefore, in this paper the author tries to analyze the problems with the approach of a paradigm shift regarding the bureaucratic apparatus of government as part of efforts to resolve the issue of government bureaucracy in order to realize good governance.