Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice Jurnal Suara Keadilan MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Spaltani, Bita Gadsia
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Environmental Judge Certification in an Effort to Realize the Green Legislation Concept in Indonesia Shanty Saleh, Indah Nur; Spaltani, Bita Gadsia
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.13695

Abstract

The purpose of this research is to find out, analyze, and explain the certification of environmental judges in an effort to realize the concept of green legislation in Indonesia. This research is a normative or doctrinal legal research. The data analysis was carried out qualitatively, so it is hoped that the discussion can accurately answer the problem formulation. This research resulted in the following conclusions: first; Environmental judge certification is important in the effort to implement green legislation in Indonesia based on four considerations, namely: in the context of realizing the 1945 Indonesian Constitution as a green constitution, the strategic role of judges’ decisions in realizing human and environmental justice, contributing to the effectiveness of environmental law enforcement. as well as for the integrated exercise of judicial or judicial powers in the principles of trias politica. Second, that with regard to the application of environmental judge certification in an effort to realize green legislation, the government has issued the RI KMA Decree Number: 134/KMA/SK/IX/2011 which regulates Certification of Environmental Judges which is used as a reference point for legal development regarding the judge certification system. environment in the settlement of civil, criminal and state administration cases in the environmental field. At the same time, judges training and coaching are conducted every year so that the need for the number of certified environmental judges is met in each region. Third, that the direction of legal reform relating to the provisions of environmental judge certification in an effort to realize green legislation can be carried out through guarding the environmental judge certification policy by cooperating with various parties; increase the capability of judges in the field of environmental science; as well as strengthening the judges’ thinking paradigm so that it is pro-environment or pro-natura (green thinking) as a form of embodiment of environmental legal norms according to the green constitution and green legislation in Indonesia. The benefit of this research is in the context of gaining insight among legal experts and legislative parties in improving the substance of law, especially environmental law which represents the concept of green legislation. This research contains novelty and differences from other research in terms of discouraging ideas and models of public policy reform with the concept of green legislation which is used as a legal umbrella in the form of laws on legal substances related to environmental judge certification.
DIGITALISASI BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA PEJABAT PUBLIK Spaltani, Bita Gadsia
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13353

Abstract

Meningkatnya korupsi di ranah birokrasi dari tahun ke tahun harus terus dilakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Digitalisasi birokrasi dinilai dapat menjadi suatu upaya  perubahan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi dari berbagai aspek. Jangan sampai digitalisasi justru menjadi celah kecurangan untuk mengotak-atik sistem yang sebenarnya ditujukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisa apa saja bentuk-bentuk digitalisasi birokrasi dan mendeskripsikan seberapa besar dampak digitalisasi birokrasi terhadap pembenahan etika pejabat publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menekankan pada etika birokrasi, substansi peraturan perundang-undangan, dan diskresi dalam bingkai statute approach dan conceptual approach.  Hasil pembahasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Birokrasi digital sebagaimana sering disebut sebagai e-government merupakan sarana pemerintah dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan mengkolaborasikannya dengan penyediaan layanan pemerintah dimana masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mengurus kepentingan mereka. Namun adanya percepatan dalam mendorong transformasi digital ini perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang muncul di kemudian hari, diantaranya adalah  kultur, kolaborasi, dan perkembangan teknologi. (2) Hasil pilihan moral yang dipelajari etika berdasarkan analisa kritis menjadi moral individu atau moral sosial dalam lingkup masyarakat. Pilihan-pilihan moral yang diambil berdasarkan proses kajian yang berbeda dalam hal kualitas.  Moral yang diambil atas dasar kesadaran menjadi pertimbangan yang dijadikan pedoman atau pandangan hidup. Dalam pengambilan keputusan, pejabat pemerintah harus dapat tunduk pada aturan perundang-undangan sekaligus tidak melakukan praktik nir-etika.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA Spaltani, Bita Gadsia; Zuliyah, Siti
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6415

Abstract

Pada November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law. Pengesahan UUCK tersebut dilatarbelakangi dengan alasan mendorong percepatan berusaha dan tumbuhnya perekonomian Negara Indonesia. Konsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (license approach) menjadi berbasis resiko (risk-based licensing). Perizinan berusaha berbasis resiko saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem Online Single Submission –Risk Based Approach (OSS-RBA), yang merupakan sistem digitalisasi pelayanan publik yang ditujukan untuk diakses para pelaku usaha. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasi peraturan lanjutan belum semaksimal mungkin dilakukan pemerintah di masing-masing instansi yang melakukan pelayanan publik dalam pengurusan izin. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang sifatnya normatif yuridis. Hasil pembahasan antara lain: Pertama. Reformasi perizinan berusaha dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah berusaha dalam suatu bangsa. Dengan adanya kebijakan perizinan ini, diharapkan pelayanan publik sebagai representasi negara hasilnya dapat ditujukan untuk kesejahteraan publik dalam rangka mencapai welfare state. Pasca hadirnya UUCK dan keluarnya peraturan lanjutan dalam bentuk PP maupun Perpres terkait dengan perizinan berusaha, maka acuan yang dijadikan tolok ukur dalam mengklasifikasikan jenis usaha adalah dengan berbasis pada resiko. Kegiatan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok kegiatan usaha, yakni usaha dengan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi. Kedua. Terkait dengan penertiban KBLI maupun pengurusan NIB, agar selaras dengan tujuan atau maksud awal pemerintah dalam membuat kebijakan perizinan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha selayaknya disertai dengan bimbingan teknis maupun sosialisasi lanjutan.
Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Indonesia Alwajdi, Muhammad Farid; Spaltani, Bita Gadsia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i3.1020

Abstract

Latar belakang penelitian ini dimulai dari adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai garis sempadan sungai di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015). Masalah yang muncul dari terbitnya Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 adalah Permen a quo mendelegasikan kewenangan supaya pejabat yang ditunjuk mengeluarkan aturan berupa penetapan garis sempadan sungai di wilayahnya masing-masing. Faktanya hampir tidak ditemukan di Indonesia penetapan garis sempadan sungai yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Permen a quo. Selain itu, landasan yuridis dari Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 dipertanyakan validitasnya. Permen a quo mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini: (a) Bagaimana pengaturan garis sempadan sungai di Indonesia dan Implikasinya terhadap jaminan kepastian hukum di Indonesia? (b) Bagaimana usulan pengaturan garis sempadan sungai untuk mendukung jaminan kepastian hukum di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa (1) perlu adanya penetapan garis sempadan sungai di seluruh Indonesia (2) mengeluarkan peraturan baru tentang penetapan garis sempadan sungai dan mencabut seluruh peraturan yang lama, demi terwujudnya kepastian hukum.
Co-Authors Alwajdi, Muhammad Farid indah nur shanty saleh Siti Zuliyah