<![CDATA[ABSTRAK Sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yakni sanksi administratif, sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana. Meskipun keberadaan berbagai jenis sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pada prakteknya terjadi tumpang tindih penegakan hukum yang memungkinkan satu pelanggaran dikenai lebih dari satu jenis sanksi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan asas nebis in idem dan menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya penerapan asas una via dalam sistem hukum perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas una via dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia serta menelaah penerapannya di Belgia sebagai bahan perbandingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum secara tegas mengatur asas una via, sehingga masih terdapat kemungkinan penerapan sanksi administratif dan pidana secara bersamaan. Sementara itu, Belgia telah menerapkan asas una via dengan mekanisme koordinasi sehingga hanya satu jalur hukum yang digunakan. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi asas una via untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak. Kata Kunci: sanksi perpajakan, sengketa pajak, asas una via. ABSTRACT Tax sanctions applicable in Indonesia consist of several types, including administrative sanctions, interest anctions, fines, increased sanctions, and criminal sanctions. Although the existence of various types of sanctions aims to increase taxpayer compliance, in practice there is overlapping law enforcement that allows one violation to be subject to more than one type of sanction. This condition raises legal issues related to the principle of nebis in idem and raises questions about the need for the application of the una via principle in the Indonesian tax law system. This research aims to analyze the urgency of the application of una via principle in tax dispute resolution in Indonesia and examine its application in Belgium as a comparison. The method used in this research is normative or doctrinal which uses statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results show that Indonesia has not expressly regulated the una via principle, so there is still a possibility of applying administrative and criminal sanctions simultaneously. Meanwhile, Belgium has implemented the una via principle with a coordination mechanism so that only one legal channel is used. This research recommends that Indonesia adopt the una via principle to realize legal certainty and protection of taxpayer rights. Keyword: tax sanctions, tax disputes, una via principle.]]>
