Pattipawae, Dezonda Rosiana
Unknown Affiliation

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupatan Seram Bagian Barat Samatuak, Obbie Yandri; Pietersz, Jemmy Jefry; Pattipawae, Dezonda Rosiana
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 5 (2021): Volume 1 Nomor 5, Juli 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v1i5.633

Abstract

Introduction: The conflict between the SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Villages and the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the State. where it has been determined that all 92 customary lands in the West Seram Regency as villages in the SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 while in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 until now the countries that already exist as customary lands in Seram Regency have not been determined.Purposes of the Research: This writing aims to find out and analyze the legal consequences of State regulations in Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Villages and Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the State against the State in West Seram Regency.Methods of the Research: The research method used is normative juridical. which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.Results of the Research: The results of the study show that theĀ  determination of customary lands carried out by the SBB Regency Government in SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 Article 3 can basically be said to be not in accordance with applicable procedures. This can be seen from the issuance of Regional Regulation SBB Number 13 of 2019 concerning the country in Article 4 paragraph 3 which states that "The determination of customary law community units is carried out through identification of customary law communities by observing: a). History of indigenous peoples; b). Customary territory; c). Customary law; d). Assets and/or customary objects; and e). Customary government institutions/systems. The substance in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 Article 4 paragraph (3) is a valid requirement in the supporting Article of the legal consequences of the land regulated in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 so that the determination of the 92 customary lands in the SBB must be regulated in the SBB Regional Regulation Number 13 The year 2019 is no longer the SBB Regional Regulation Number 11 of 2019 which applies because the 92 villages regulated in the SBB Regional Regulation Number 13 of 2019 meet the requirements of a customary land.
Analisis Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good Governance pada Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Suatrat, Fatima; Baranyanan, Soeleman Djaiz; Pattipawae, Dezonda Rosiana
Jurnal Saniri Vol. 6 No. 2 (2026): Volume 6 Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/saniri.v6i2.3967

Abstract

Introduction: Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan negeri adat. Sebagai salah satu negeri terbesar di Kota Ambon, Batu Merah memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang unik, di mana sistem pemerintahan negeri adat berjalan berdampingan dengan mekanisme pemerintahan administratif. Purposes of the Research: Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan negeri adat, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Methods of the Research: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat negeri, Saniri Negeri, dan tokoh masyarakat. Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di Negeri Batu Merah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi keuangan negeri, akuntabilitas pelaporan kegiatan pemerintahan, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, terdapat upaya signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif melalui musyawarah Saniri Negeri dan mekanisme laporan pertanggungjawaban tahunan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan good governance di tingkat negeri adat memerlukan harmonisasi antara nilai-nilai hukum adat dengan prinsip tata pemerintahan modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014