Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Publika

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TENUN DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi di Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai) Gandur, Didikardianus; Purwatiningsih, Annisa; Lestari, Asih Widi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7438

Abstract

Implementasi pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae merupakan salah satu capaian desa dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui potensi masyarakat yaitu tenun tradisional sebagai upaya melestarikan budaya dan memajukan ekonomi masyarakat. Penelitianin bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Penelitian ini menggunakan deskritif kualitatif. Penentuan informan penelitian adalah Kepala desa Mata Wae, Ketua BPD (Badan Permusyawarah Desa), dan pengrajin tenun. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data melalui proses triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan implementasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas pengelolaan seperti pengembangan pada berbagai aspek sumber daya, penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengembangan industri tenun serta pengoptimalan fasilitas penenun. Berikut beberapa faktor penyebabnya: keharmonisan sosial, tingkat kerjasama antar individu yang tinggi, keterlibatan masyarakat yang kuat, integritas BPD dan aparat Desa, kepatuhan pada gagasan keterbukaan, dan etos kerja yang kuat. Namun demikian, akses pasar, kurangnya sumber daya manusia, dan belum terlalu masif promosi dari pemerintah, Inovasi dan daya saing yang masih rendah, Fasilitas yang belum mumpuni, serta ketersediaan anggaran yang diperoleh dari dana desa Mata Wae masih belum mencukupi untuk membantu masyarakat pengrajin tenun.
EFEKTIVTAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS APLIKASI SIKS-NG DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG Ulum, Tajul; Rifa’I, Muhamad; Purwatiningsih, Annisa
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8218

Abstract

Regulasi transformasi digital memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi untuk menghadapi paradigma kerja sesuai tuntutan zaman. Transformasi digital sesuai regulasi di Indonesia terkait big data. Pemerintah akan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan fasilitas perlindungan sosial serta mendukung monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024” (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan negara lainnya serta program-program yang dilaksanakan oleh Sistem Jaminan Sosial, pemberdayaan masyarakat diprioritaskan bagi fakir atau miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum terupdate. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG (STUDI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) Dewiyanti, Kurnia; Purwatiningsih, Annisa; Arvianti, Ery Yusnita; Ghunu, Agustinus
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8616

Abstract

Pengawasan Kearsipan merupakan proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip,kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan kearsipan internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi dan dokumentasi. Model analisis George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengawasan kearsipan internal belum optimal. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi yaitu pada indikator:(1)komunikasi masih ada ketidak konsistenan didalam menegakkan peraturan perundangan terkait kearsipan,(2)Sumber daya manusia masih belum tercukupi dari segi jumlah dan keahlian. Sumber daya berupa anggaran terlalu kecil.(3)Disposisi atau sikap pelaksana belum bisa sepenuhnya untuk menerapkan kode etik pengawas.(4)Struktur birokrasi belum sepenuhnya optimal.Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tetapi menyebabkan tim pengawas tidak mempunyai persamaan persepsi tentang alur atau tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA Pala, Adelbertus Yosep; Purwatiningsih, Annisa; Arvianti, Eri Yusnita
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i2.8854

Abstract

The Village Consultative Board, hereinafter referred to as the BPD, is an institution that is the embodiment of democracy in the administration of village governance. In accordance with Law No. 6/2014 on Villages, the Village Consultative Board functions as a board that discusses and agrees on draft village regulations with the Village Head, as well as accommodates and channels the aspirations of the village community, and supervises the performance of the Village Head. This research used qualitative methods using data collection techniques through interviews, observation and documentation. The sampling was through the purposive sampling. To test the validity of the data, the researchers used trangulation techniques. In the regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 110 of 2016 on the village consultative board item a, b, and d, has a task, namely to explore the aspirations of the community, to absorb the aspirations of the community, and to channel the aspirations of the community. Therefore, in order to absorb the aspirations of the community, the Tlekung Village Consultative Board must be closer to the community as the development in the village itself comes from the aspirations of the community. Eventually, it can be channeled to the village government to create programs that can solve existing problems. Based on the results of the study, it shows that the function of Tlekung Village Consultative Board in carrying out the task of exploring, accommodating and channeling the aspirations of the village community is going well. The supporting factors in this study are the harmonious relationship between the Village Consultative Board and the Village Government, so that the Village Consultative Board is facilitated by the Village Government in carrying out its activities, and the enthusiastic participation of the community in communicating their aspirations. Meanwhile, the inhibiting factor is the difference of views in the meeting between the Village Consultative Board and the Village Government. However, this is considered normal to achieve consensus so that the discussion of the Village Mid-Term Village Development Plan (RPJMDes), which is outlined in the annual Village Government Work Plan (RKP), runs well.