Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum SIGn Jurnal Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Kalabbirang Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
Hambali, Azwad Rachmat
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Hambali, Azwad Rachmat
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 1 (2019): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.
PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN BULUKUMBA Hidayat, Achmad; Thalib, Hambali; Hambali, Azwad Rachmat
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i1.438

Abstract

Abstract: This study aims to determine the application of the handling of money politics in Bulukumba Regency, which was carried out by the participants of regional head candidates, voters and campaign teams in the regional head elections in Bulukumba Regency. This research was carried out in Bulukumba district by selecting the agency related to this case, namely the Bulukumba Regency General Election Supervisory Agency.The data collection method used is the interview method and the study of documentation then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study indicate that: The implementation of handling violations of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) of Bulukumba Regency in the 2020 regional head election has been carried out with the provisions of the flow of handling election violations based on PERBAWASLU No. 8 of 2020 and there are 11 cases of alleged criminal acts of money politics, 1 case which was forwarded to the District Court. Bulukumba, 10 cases were discontinuedbecause they did not meet the alleged elements. Factors influencing the Integrated Law Enforcement Center in dealing with money politics at the General Elections Supervisory Agency of Bulukumba Regency. There are 3 main problems, namely legal substance, legal structure, and legal culture.The recommendation of this research: it is hoped that the candidates for regional heads, campaign teams, voters, and general election organizers will continue to run democratic parties honestly and fairly. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapanpenanganan tindak pidana politik uang di Kabupaten Bulukumba, yang dilakukan oleh para peserta calon kepala daerah, pemilih dan tim kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan penelitian di kabupaten Bulukumba dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Badan Pengawas PemilihanUmum. Metode penelitian Hukum empiris yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkanbahwa: Pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bulukumba pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 telah terlaksana dengan ketentuan alur penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020 dan terdapat 11 kasus dugaan tindak pidana politik uang 1 kasus yang diteruskan ke pengadilan negeri Kab. Bulukumba, 10 kasus hentikan karena tidak memenuhi unsur yang disangkakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menangani tindak pidana politik uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Terdapat 3 pokokmasalah yakni substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Rekomendasi penelitian ini: diharapkan para calon kepala daerah, tim kampanye, pemilih, dan penyelenggara pemilihan umum untuk tetap menjalankan pesta demokrasi secara jujur dan adil.
Efektivitas Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Gunawan M, Muhammad; Kamal, Muhammad; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Maros. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 2) Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut. The research objective is to analyse the implementation of Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the Maros Police Resort. This study is a study with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that: 1) The PPA Unit of the Maros Police Criminal Investigation Unit has implemented Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from the end of 2023 until now, but this TPKS Law is only applied to Adult Female Victims, for Child Victims still using the Child Protection Law, and 2) Legal evidence for adult women who are victims of criminal acts of sexual violence in the Maros Police Resort, there are still some that are not running optimally. This is due to the lack of evidence obtained and the victims who are not cooperative when questioned by Police Investigators, so investigators have difficulty in proving the case.
Analysis Legal About Action Criminal Fraud Thrifting Triantari, Verginia Adzraa; Khalid, Hasbuddin; Hambali, Azwad Rachmat
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.975

Abstract

This study aims to determine and analyze the enforcement of criminal law in handling cases of second-hand clothing fraud (thrifting). Additionally, it seeks to identify and analyze the factors contributing to such fraudulent activities. This study employs a normative-empirical research method. It applies a literature review approach by examining various legal materials, which are categorized into primary legal materials, such as laws and regulations; secondary legal materials, including books, legal journals, and previous research related to this study; and tertiary legal materials, which serve as supplementary references. The findings of this study indicate that second-hand clothing fraud (thrifting) is regulated under Article 378 of the Criminal Code, which defines fraud as an act of deception or dishonesty for personal gain, punishable by up to four years of imprisonment. Online fraud is addressed in Article 28 of the ITE Law, while Article 47(1) of the Trade Law outlines criminal penalties for importers who illegally import used goods. The factors influencing second-hand clothing fraud (thrifting) include the lack of government supervision despite the many prohibitions on the import of second-hand clothing, as well as insufficient public awareness campaigns regarding the legal consequences of such fraud. Based on these findings, this study provides two key recommendations: first, buyers should verify the credibility of sellers before making a transaction and use a secure platform. second, local governments should raise public awareness about the risks of fraud and imported bans while also providing information about the health risks associated with used clothing.
REFORMULASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEDOFILIA BERBASIS KOMUNITAS: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Angreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7948

Abstract

Pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan dengan dampak serius dan berjangka panjang, namun kebijakan hukum pidana di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan represif setelah kejahatan terjadi. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan terkait dalam KUHP telah menyediakan dasar hukum untuk penindakan, aspek pencegahan berbasis komunitas belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi kebijakan pencegahan pedofilia berbasis komunitas dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip kriminologi terkait pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya struktur pencegahan pedofilia di tingkat komunitas disebabkan oleh tidak tersedianya desain kebijakan yang mengatur peran komunitas secara sistemik dalam deteksi dini, edukasi perlindungan anak, dan mekanisme pengawasan sosial. Reformulasi kebijakan diperlukan dengan mengintegrasikan community-based prevention sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional melalui penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi antara penegak hukum, keluarga, dan institusi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan pedofilia yang efektif membutuhkan pergeseran paradigma dari punitive approach menuju preventive community-based approach yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan perkembangan hukum pidana modern. Pedophilia as a form of sexual violence against children constitutes a crime with serious and long-lasting impacts. However, Indonesia’s criminal law policy still relies predominantly on a repressive approach that operates only after the crime has occurred. Although regulations such as the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, and several relevant provisions in the Criminal Code (KUHP) provide a legal basis for prosecution, community-based preventive measures have not been optimally integrated into national criminal policy.This study aims to analyze the need for reformulating community-based pedophilia prevention policies from the perspective of criminal law and child protection. The research employs a juridical-normative approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and criminological principles related to crime prevention. The findings show that the weakness of pedophilia prevention structures at the community level stems from the absence of a policy design that systematically regulates the role of communities in early detection, child protection education, and social monitoring mechanisms. Policy reformulation is required by integrating community-based prevention into national criminal policy through strengthened regulations, community empowerment, and synergy between law enforcement, families, and social institutions. This study concludes that effective pedophilia prevention requires a paradigm shift from a punitive approach to a preventive, community-based approach aligned with child protection principles and developments in modern criminal law.
Co-Authors Abd Rahman Achmad Hidayat Alfiani, Andi Nurafni Ayu Alwana, Alwana Anggraeny Arief Arief, Anggreany Arief, Angreany Bima, Muh. Rinaldy Gunawan M, Muhammad Heriandini, Heriandini Husen, La Ode Jumaris Jumaris, Jumaris Kantao, A. Sudarman Khalid, Hasbuddin Muhammad Kamal Thalib, Hambali Triantari, Verginia Adzraa